JAKARTA, iNewsDepok.id - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangi komitmen bersama untuk menyukseskan program 3 juta rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Penandatangan berlangsung di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (23/12/2024).

Komitmen ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Tahun 2025. 

Acara dibuka Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP TAPERA lalu dilanjutkan dengan keynote speech dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan TAPERA Tahun 2025 dengan bank penyalur. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait memberikan keynote speech yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah. 

Kegiatan ditutup dengan pemberian reward kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan. 

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN di Diovio Alfath menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami optimis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat berpenghasilan rendah," jelas di Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU, Jakarta. 

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini kedepannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, dimana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Editor : Mahfud

Jakarta -

Sebanyak 39 bank menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera 2024.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, kesepakatan ini terjalin sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program 3 juta rumah tidak dapat dicapai tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan," kata Rionald, dalam sambutannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

Rionald menjelaskan, program FLPP merupakan terobosan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses stabilitas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kredit pembiayaan Perumahan. Sejak tahun 2010 s.d 2024, FLPP telah berhasil membiayai lebih 1,5 juta unit rumah bagi MPR.

"Oleh karena itu pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran bagi program FLPP sehingga ini bisa menjadi pendorong di dalam kita menghadapi isu backlog, sambil pemerintah juga menyediakan kursi likuiditas melalui PMN kepada PT SMF," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini nilai outstanding pembiayaan untuk program FLPP cukup besar dalam program FLPP ini untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 18,7 triliun. Ia berharap nominal tersebut dapat dioptimalkan menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

Namun untuk mewujudkannya, menurutnya dibutuhkan kombinasi kebijakan pembiayaan dan kemitraan yang solid. Keterbatasan akses pembiayaan, kualitas perumahan layak huni, tingkat keterhunian, hingga ketertiban administratif juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dan dievaluasi secara berkala.

"Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama. Kami juga mengapresiasi kontribusi besar dari perbankan dan asosiasi pengembang perumahan yang telah menjadi mitra strategis dalam program ini," kata dia.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, ada 39 bank yang sepakat menandatangani kerja sama pada hari ini. Jumlah tersebut terdiri atas 7 bank nasional dan 32 bank daerah.

Adapun daftar bank-bank nasional tersebut antara lain Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Ia juga melaporkan, sejak digulirkan pada tahun 2010 s.d 20 Desember 2024atau selama 15 tahun,program KPR subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah untuk MBR atau senilai Rp 151,22 triliun.

"Dengan total dana kelolaan yang saat inidikelola oleh BP Tapera sebesar Rp 116,27 triliun," ujar Heru.

Penyaluran KPR subsidi oleh BP Tapera, baik KPR FLPP maupun KPR TAPERA melalui perbankan ini dari mulai pemerintahan Presiden Prabowo di 20 Oktober s.d 20 Desember 2024 telah realisasi sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,44 triliun.

"Alhamdulillah 2 bulan ini merupakan capaian yang luar biasa,di atas dari capaian bulan-bulan sebelumnya.Ini bukan merupakan bagian dari komitmen kita untuk mensukseskan program 3 juta rumah," katanya.

(acd/acd)

Jakarta -

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diusulkan untuk menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Usulan tersebut disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Mengenai hal tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menghormati apa yang diusulkan oleh Satgas Perumahan.

"Itu kan diskusi dengan Satgas ya, ya kita hormati saja pemikirannya itu. Itu kan breakthrough ya supaya Tapera lebih baik ke depan sebagai penyedia likuiditas yang murah dan jangka panjang. Tentu nanti kan perlu diskusi lagi," kata Heru ketika ditemui usai acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Ia menegaskan bahwa hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut. Sebab, fungsi dari Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia kemungkinan akan beririsan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan yang mengelola investasi di Indonesia. Danantara juga disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN serta digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

"Itu masih perlu dibahas lebih lanjut ya nanti akan beririsan dengan fungsi Danantara dan sebagainya karena kan kami badan investasi. Nanti ini perlu dibicarakan dulu lebih lanjut," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas Perumahan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan supaya BP Tapera dapat membantu pembiayaan perumahan tanpa perlu membebani APBN.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, dengan mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia dinilai mampu untuk mendapatkan likuiditas dengan lebih optimal yang nantinya bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan. Tak hanya itu, perubahan tersebut juga dianggap bisa membuat BP Tapera lebih fleksibel.

"Tujuannya adalah untuk memberikan likuiditas kepada perbankan, masyarakat menabung, Tapera memberikan 5% (bunga) sementara 56% dana Tapera itu memberikan likuiditas kepada BTN dengan bunga 0,6%. 40% baru diinvestasikan dengan bunga, dia dapat sekitar 5-6%. Artinya kan Tapera merugi tiap tahun," kata Bonny kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

"Nah, karena ini (Tapera) program pemerintah sehingga kerugiannya itu disubsidi. Kita menginginkan untuk mengatasi backlog harus adanya likuiditas sehingga Satgas melihat baiknya Tapera itu menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan uang dia bisa memutarkan uang itu benar-benar langsung, direct, tidak berinvestasi ke MI (manajer investasi) tapi sifatnya investasi yang tidak memiliki risiko. Hasil dari keuntungan itu untuk membantu likuiditas perumahan. Itu hematnya Satgas," tambahnya.

Apabila ingin mengubah BP Tapera menjadi Badan Investasi Perumahan Nasional Indonesia, perlu dilakukan revisi undang-undang terlebih dahulu. Sebab, BP Tapera merupakan sebuah badan yang lahir berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Terkait hal tersebut, Bonny mengaku sudah mengusulkan revisi UU Tapera kepada Prabowo. Hal itu disampaikan di Magelang pada saat acara retreat bersama kabinet dan para utusan presiden.

"(Revisi UU sudah diusulkan?) Sudah dong. Itu kan rekomendasi kita ke presiden. (Kapan diusulkan?) di Magelang. (Pas retreat?) iya," tutur Bonny.

(abr/das)

ASPPRIN berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta.

"Kami dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (ASPPRIN) menyambut dengan baik komitmen ini, dan berkomitmen untuk mendukung membangun rumah yang layak dan terjangkau," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASPPRIN Diovio Alfath di Gedung Auditorium Kementerian PU Jakarta, Senin.

Diovio optimistis program ini bisa berjalan dengan baik melihat keseriusan semua pemangku kepentingan untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai wadah para pengusaha untuk membangun perumahan rakyat, ASPPRIN menyambut dengan baik penandatanganan komitmen bersama ini.

Menurut Diovio, pihaknya juga berharap program perumahan ini ke depannya menguatkan prinsip pembangunan berkelanjutan, salah satu contoh rumah subsidi yang dikembangkan ASPPRIN di Cilacap.

"Mungkin bisa menjadi percontohan, di mana kami membangun Net Zero Housing, rumah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan sebagai salah satu upaya mendukung Indonesia bebas karbon 2060," jelasnya.

Komitmen bersama ini ditujukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Heru Pudyo Nugroho selaku Komisioner BP Tapera lalu dilanjutkan dengan sambutan kunci dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan PKS KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025 dengan bank penyalur.

Setelah itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait memberikan sambutan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada bank penyalur dan pemangku kepentingan perumahan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta agar asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) bisa menyiapkan data dan lokasi rumah - rumah yang telah dibangun. Dirinya juga siap turun langsung ke lapangan serta menerjunkan tim dari Kementerian PKP pusat maupun Balai perumahan yang ada di daerah untuk mengecek rumah-rumah khususnya rumah bersubsidi yang dibangun pengembang untuk masyarakat.

"Tolong kasih saya data lengkap dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya," ujar Menteri Maruarar saat menerima audiensi Asosiasi Pengembang REI dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Maruarar menjelaskan, dirinya juga meminta data-data perumahan tersebut ke berbagai asosiasi pengembang perumahan selain REI. Hal itu bisa menjadi dasar Kementerian PKP untuk menyusun data pasokan rumah yang ada di lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait kuota KPR FLPP tahun depan.
Saat ini, Kementerian PKP juga fokus terhadap pembangunan rumah bersubsidi yang menurut pengembang perlu didorong pemerintah terkait dengan kuota KPR FLPP.

"Apalagi banyak pengembang yang mengusulkan agar kuota KPR FLPP bisa dimulai sejak awal tahun 2025 sehingga rumah bersubsidi yang telah dibangun bisa dimiliki masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian," jelas dia.

Menurutnya, selama ini banyak pengembang perumahan melalui asosiasi pengembang yang menyatakan bahwa banyak rumah bersubsidi dibangun di lapangan namun tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis.

"Jadi kami ingin agar ada data rumah dari asosiasi pengembang dan lokasinya yang sudah benar-benar di cek di lapangan sehingga kami rencananya bisa kirim surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember mendatang bisa jadi dasar pemerintah untuk data rumah dan KPR FLPP rumah bersubsidi," kata dia.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (DPP REI) periode 2023-2027 Joko Suranto menyatakan akan berupaya menyiapkan data yang diminta oleh Menteri PKP dalam waktu dekat. Selain itu juga berkoordinasi dengan anggota REI untuk mendukung pendataan rumah yang akan dilaksanakan jajaran Kementerian PKP di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan rumah dan data perumahan di Indonesia selama ini memang belum terkoordinur dengan baik dan kami harap Kementerian PKP bisa merealisasikan hal itu sehingga rumah yang dibangun pengembang bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ungkap Joko.

(KIE)

Jakarta -

Koperasi susu disebut siap memasok kebutuhan susu sebagai menu pendamping program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pagu anggaran MBG, diketahui sekitar 20% atau setara Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi susu tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ia menyebut, koperasi siap memasok susu hingga 1,3 juta liter per hari untuk program MBG.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika ditulis Senin (23/12/2024).

Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi program MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu lokal untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," jelas dia.

Sementara itu, berdasarkan data AIPS secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor dan 20% dari industri dalam negeri. Adapun angka tersebut belum memuat kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak sekaligus menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor sapi perah dan memasoknya kepada para peternak untuk memacu produksi susu.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Adapun nantinya, program 3 juta rumah bakal diwujudkan lewat skema gotong royong. Di mana, sebanyak 2 juta rumah yang dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir bakal dibangun oleh kontraktor UMKM yang ada di desa.

“Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dengan demikian, efek program 3 juta rumah nantinya diharapkan tak hanya mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat saja, melainkan juga mampu menstimulus perbaikan ekonomi bagi rakyat sekitar.

Sebelumnya, itu menyukseskan implementasi program 3 juta rumah itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ara mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Jakarta -

Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Apakah anggaran tersebut bisa mencakup susu?

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendy mengatakan anggaran MBG Rp 10.000/anak merupakan harga rata-rata. Pemberian susu dinilai memungkinkan dengan menerapkan subsidi silang.

"Menurut info dari Badan Gizi Nasional harga Rp 10.000 adalah harga rata-rata. Menu untuk balita saling subsidi silang dengan SMP dan SMA sehingga memungkinkan untuk diberi susu," kata Sonny kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Sonny menilai besaran anggaran MBG di pedesaan dan perkotaan akan berbeda sehingga dimungkinkan subsidi silang.

"Kemahalan masing-masing daerah pedesaan dan kota berbeda sehingga bisa dimungkinkan subsidi silang," ucapnya.

Sonny menyebut harga susu per porsi tidak ditentukan, namun rata-rata akan sekitar Rp 3.000.

"Porsi harga susu tidak ditentukan, namun rata-rata sekitar Rp 3.000," ucapnya.

(aid/rrd)

Jakarta, Investor.id – Program Tiga Juta Rumah diharapkan ikut menekan angka kemiskinan di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan melalui Program Tiga Juta Rumah merupakan upaya menerapkan prinsip berkeadilan sosial. Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dukungan negara terhadap masyarakat tidak mampu adalah subsidi ke sektor produktif. Ini adalah landasan munculnya Program Tiga Juta Rumah untuk mengentaskan kemiskinan,” tutur Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, dalam siaran pers Forwapera dikutip Minggu (22/12/2024).

Rincian Program Tiga Juta Rumah, menurut Bonny, sebanyak dua juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Lalu, sebanyak satu juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Untuk dua juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa. Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” tegas Bonny.

Dia meyakini, Program Tiga Juta Rumah akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan dua juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutur Bonny.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

“Dengan program perumahan rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8% per tahun. Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ujarnya.

Terkait pembiayaan perumahan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berharap adanya alternatif.

“Sumber pembiayaan alternatif mutlak karena kita maklum bahwa keterbatasan fiskal negara. Masih banyak pos-pos yang harus mendapat perhatian fiskal lebih besar,” kata dia.

Menurut Junaidi, pemerintah perlu lebih kreatif menghadirkan sumber pembiayaan yang tidak melulu mengandalkan APBN.

Sementara itu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mencatat, sebanyak 77% nasabah KPR subsidi merupakan pekerja swasta dan sektor informal.

“Swasta punya peranan besar dalam pasar KPR FLPP. Pemerintah diharapkan merelaksasi aturan terkait skor Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama karena maraknya kasus pinjaman daring,” kata Aviv Mustaghfirin, wakil ketua umum DPP Himperra.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) telah mengadakan pelatihan juru masak untuk program makan bergizi gratis.

Program pelatihan juru masak ini digelar di lima kota, yakni Solo, Kupang, Balikpapan, Medan, dan Makassar dengan total pengeluaran Rp 1,2-1,5 miliar.

"Bujet pelatihan kurang lebih Rp 300-400 juta per kota. Jadi untuk lima kota, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kemenekraf Yuke Sri Rahayu pada jumpa pers akhir tahun di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan bergizi gratis sejak kampanye Pemilu 2024 lalu.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pelatihan juru masak ini merupakan bagian dari quick wins, program prioritas pemerintah yang digenjot dalam 100 hari pertama.

Yuke menuturkan, Kemenekraf sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku kepentingan terkait program makan gizi gratis.

Sekitar 30 orang di setiap kota, dilatih oleh juru masak profesional untuk membuat kreasi menu makanan dari bahan lokal.

"Berhubung penunjukan juru masak baru dilakukan pada 2025, akhirnya kami, atas koordinasi dengan BGN, merangkul asosiasi katering dan pengusaha katering setempat untuk mengikuti kegiatan ini," ujar dia.

Adapun asosiasi yang digandeng oleh Kemenekraf adalah Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) dan Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia (APJI).

Total ratusan peserta yang mengikuti pelatihan masak ini, direkomendasikan kepada BGN sebagai alternatif juru masak di kota-kota seluruh Indonesia untuk program makan gratis.

Para peserta tak hanya diajarkan membuat menu makanan dari bahan lokal, melainkan dilatih menyiapkan menu makan bergizi dengan bujet Rp 10.000.

"Mudah-mudahan tahun 2025 nanti masih berlanjut sehingga nantinya banyak juru masak yang mendapat manfaat terkait wawasan untuk menciptakan menu baru dalam program makan bergizi gratis," pungkas Yuke.