JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan isu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang tengah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Berhenti beroperasi akibat belum dibayarkannya dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program, Dadan menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan dalam pesan teks kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Sekadar informasi, dapur MBG tersebut mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Akibatnya, layanan makan bergizi gratis untuk warga sekitar Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana angkat bicara soal dugaan penggelapan danamakan bergizi gratis (MBG) hingga Rp 1 miliar di Jakarta Selatan.

"Ini masalah internal mitra," kata Dadan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Kasus dugaan penggelapan ini terungkap setelah mitra MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

Dadan menambahkan, persoalan ini tidak akan mengganggu pelayanan distribusi MBG yang telah berjalan.

Namun, ia mengatakan, usai libur Lebaran lalu, distribusi MBG belum berjalan lagi. Ia pun memastikan akan kembali mengatur pendistribusian MBG kembali.

“Kebetulan setelah libur Lebaran belum jalan kembali dan sedang kita atur agar bisa di-handle,” ujar Dadan.

“Sedang kita atur agar tidak mengganggu pelayanan,” tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) bahwa yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan.

Mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45,3 juta, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar.

Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975,3 juta.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975,3 juta, baru dua tahap. Makanya, kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli siap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara Yassierli dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang tentang Sinergi 'Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional' di kantor Kemnaker Jakarta, Senin (14/4).

"Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, " ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Yassierli berharap sinergi ini diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Dia menyebut berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dimanfaatkan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mensupport pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar," katanya.

Sementara itu, Dadan Hindayana menyatakan MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar pemerintah, yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, kata dia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " ujarnya.

Dia mengatakan hingga bulan April 2025 terdapat 1.072 SPPG. Artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan.

Dadan meyakini keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan, mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berkomitmen dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG mendapat sambutan positif dari masyarakat luas serta berbagai pihak terkait.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Yassierli dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

MoU tersebut mengusung sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional, yang ditandatangani di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Senin (14/4/2025).

“Kemenaker tentu siap dan berkomitmen untuk mendukung program MBG. Prospek program ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” ujar Yassierli melalui siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Ia menegaskan bahwa berbagai fasilitas milik Kemenaker, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK), serta Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dapat dioptimalkan.

Fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemenaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat mendukung pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang terlibat. Kami yakin MBG akan berjalan sukses apabila didukung oleh tenaga yang memiliki kompetensi sesuai standar,” imbuh Yassierli.

Ia berharap, sinergi tersebut dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan responsif terhadap isu gizi.

Selain itu, diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sehat, produktif, dan kompetitif.

Program investasi SDM terbesar

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa MBG merupakan program investasi sumber daya manusia (SDM) terbesar dari pemerintah.

Program MBG, kata dia, membutuhkan dukungan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan target pendirian 30.000 SPPG di seluruh Indonesia, program MBG diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG memiliki tiga pegawai fungsional, yaitu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (satpel), ahli gizi, dan ahli akuntansi,” ujar Dadan.

Selain itu, lanjut dia, terdapat para relawan yang bertugas memasak, memotong bahan makanan, dan membersihkan dapur. Total tenaga kerja langsung per SPPG bisa mencapai 50 orang.

Hingga April 2025, sudah terbentuk 1.072 SPPG. Artinya, saat ini telah ada 1.072 kepala SPPG, 1.072 ahli gizi, dan 1.072 ahli akuntansi yang aktif bekerja.

“Dampak MBG juga sangat terasa bagi ibu rumah tangga usia 40–45 tahun. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan, kini bisa memperoleh gaji sekitar Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” tambah Dadan.

Ia juga menyampaikan, keberadaan SPPG mampu mendorong terbentuknya 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Wirausaha tersebut mencakup pemasok daging, telur, buah-buahan, sayuran, tepung, dan susu. Termasuk juga pelaku usaha pengelolaan minyak jelantah dan limbah atau sampah organik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang “Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Gizi Nasional” sebagai komitmen dukungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemnaker tentu siap komitmen untuk support (MBG/Badan Gizi Nasional) karena prospek program MBG ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa adanya berbagai fasilitas seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pengembangan Kesempatan dan Perluasan Kerja (BPPK) maupun Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dapat dioptimalkan dan difungsikan sebagai pusat edukasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kemnaker memiliki fasilitas balai-balai yang dapat me-support pelatihan dan sertifikasi tenaga-tenaga yang terlibat. Kami yakin MBG bakal berjalan sukses apabila didukung oleh personal yang memiliki kompetensi standar,“ ujar dia.

Yassierli menambahkan jika sinergi itu diharapkan dapat memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif, responsif terhadap isu gizi, serta mendukung terciptanya tenaga kerja sehat, produktif, dan kompetitif.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, MBG merupakan program investasi SDM terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang masif.

Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

“Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang,” kata Dadan.

Hingga bulan April 2025 ini, Dadan mengatakan sudah ada 1.072, artinya sudah ada 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah beroperasi.

“Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp2juta per bulan dengan bekerja di SPPG,” kata dia.

Keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan.

Beberapa di antaranya mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu, serta pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

IDSurvey menyatakan komitmennya dan siap mendukung penuh kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan perbaikan gizi yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diimplementasikan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

VP Sekretaris Perusahaan IDSurvey, Tony Andrianto mengatakan, IDSurvey sebagai holding BUMN yang membawahi PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, siap mengerahkan seluruh sumber daya dan keahliannya dalam bidang survei, inspeksi, dan pengujian untuk menjamin mutu pelaksanaan program ini.

Tony menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan kualitas makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar, terutama dari sisi kehalalan dengan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Sebagai lembaga sertifikasi yang berpengalaman dalam pengujian dan standarisasi, IDSurvey berkomitmen untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis dengan menghadirkan layanan pemastian yang kredibel dan terpercaya," ujar Tony.

Sucofindo sendiri telah diakui sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) utama oleh BPJPH sejak 17 Februari 2023. Mengacu pada standar ISO 17065, Sucofindo memiliki cakupan kerja nasional dan internasional serta didukung oleh 130 auditor halal bersertifikasi BNSP yang tersebar di 28 kantor cabang.

Lingkup kegiatan sertifikasi halal Sucofindo meliputi produk makanan, minuman, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian.

Sebagai LPH, Sucofindo juga telah memiliki sertifikasi ISO 37001 untuk sistem manajemen anti-penyuapan dan laboratorium pengujian berstandar ISO 17025.

Sementara itu, PT Surveyor Indonesia memperkuat langkah ini dengan 31 auditor halal yang terdaftar di BPJPH. Sebagai lembaga jasa survei independen, IDSurvey akan terlibat dalam sertifikasi dan konsultasi hazard analysis and critical control points (HACCP) serta memastikan kehalalan produk.

"Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga terjamin kualitasnya," pungkas Tony.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan pihaknya akan menggandeng lembaga-lembaga sertifikasi, di antaranya IDSurvey dan BPJPH untuk berperan dalam proses akreditasi program MBG.

Dalam upaya ini, BGN bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun skema akreditasi yang akan mencakup berbagai aspek penting, termasuk sarana prasarana, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan proses bisnis.

"Lembaga sertifikasi, termasuk IDSurvey, ditunjuk untuk mengawasi implementasi standar tersebut guna menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG," tutur Dadan, Selasa (11/3) lalu.

Proses akreditasi akan dilakukan setelah jumlah SPPG mencapai 2.000 unit, yang mencakup layanan bagi sekitar 6 juta orang hingga Agustus 2025. Setelah itu, hasil akreditasi akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu unggul, baik sekali, dan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk menggenjot telur hingga ayam lewat industri unggas membutuhkan waktu dua tahun guna memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintah sedini mungkin harus merencanakan pemenuhan kekurangan telur, termasuk langkah untuk mendorong hilirisasi.

“Untuk menjawab kebutuhan MBG, hemat saya, harus disiapkan dari sekarang. Industri unggas itu industri biologis yang tidak bisa produksinya digenjot atau diturunkan tiba-tiba, perencanaan butuh 1,5–2 tahun,” kata Khudori kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).

Adapun, Khudori menyampaikan bahwa surplus 200.000 ton telur ayam yang ada saat ini juga perlu dipertahankan agar tidak menurun, meski ada kebutuhan untuk mengimpor ke Amerika Serikat.

“Bahwa ada kebutuhan impor AS, iya. Tetapi nggak mudah. Terlebih setelah ada tarif Trump. Salah satu masalah di industri unggas, baik telur atau ayam adalah memanfaatkan surplus,” bebernya.

Di sisi lain, Khudori menyebut terbuka kesempatan untuk berinvestasi, membuka usaha, serta lapangan kerja dengan adanya program MBG. Namun, dia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kebutuhan dan pemenuhan telur di dalam negeri.

Untuk itu, lanjut dia, kementerian/lembaga terkait mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), hingga Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus merumuskan masalah ini.

“Agar tidak gambling, pemerintah mesti memastikan antara kebutuhan dengan pemenuhan, termasuk langkah hilirisasi untuk surplus produksi [telur]. BGN, Kementan, Kemenperin, BUMN, Bapanas, Menko Pangan perlu duduk bersama merumuskan ini,” tuturnya.

Dia juga menyoroti target 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dipercepat menjadi akhir November 2025. Menurutnya, target ini bukan sesuatu yang mudah. Padahal sebelumnya, 82,9 juta penerima MBG itu ditargetkan menjangkau hingga 2029 mendatang.

Menurutnya, titik krusial dalam mempercepat program prioritas Presiden Prabowo adalah dengan membangun infrastruktur sesuai standar operasional prosedur atau SOP BGN. Serta, membangun ekosistem hulu dan hilir.

“Membangun ekosistem hulu-hilir antara pasar MBG dengan di hulu juga perlu waktu dan gerakan massal,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mewanti-wanti adanya kemungkinan Indonesia akan kekurangan telur saat program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Awalnya, Dadan menjelaskan bahwa setiap satu SPPG yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Adapun, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Amerika Serikat (AS).

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” katanya.

Dadan menyebut perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Kepala Negara RI.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha petelur ayam memastikan pasokan telur dalam negeri bakal melimpah meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima bergulir.

Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional Indonesia (BGN) membutuhkan 400.000 ton telur per tahun untuk memenuhi program MBG.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami menyebut volume telur yang dibutuhkan BGN untuk MBG diperkirakan akan tercapai dalam waktu dua tahun ke depan. Hal ini seiring dengan penerima MBG yang akan terealisasi secara bertahap.

“Kalau benar 400.000 ton [telur] per tahun yang dibutuhkan di Indonesia untuk MBG, itu akan berjalan kira-kira mungkin dua tahun yang akan datang. Karena MBG ini kan tidak langsung segitu banyak, tapi bertahap,” kata Dawami saat dihubungiBisnis, Rabu (9/4/2025).

Dawami menyampaikan bahwa di tahun ini tahun ini terjadi peningkatan sekitar 8%—9% dalam jumlah impor stokgrandparentatau induk ayam petelur untuk ayam petelur.

Dengan peningkatan impor ini, diharapkan dalam 2–3 tahun ke depan produksi telur ayam akan meningkat sekitar 10%.

Artinya, lanjut Dawami, jika BGN membutuhkan 400.000 ton telur ayam per tahun, maka setidaknya dalam satu hari perlu sekitar 1.000 ton telur ayam. Di sisi lain, produksi telur ayam Indonesia sudah mencapai 14.000 ton per hari.

“Dan itu pun baru 2–3 tahun ke depan baru akan bertambah sebanyak itu. Di mana impor ayam juga sudah ditambah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan, telur tidak akan kekurangan,” jelasnya.

Dia juga menyebut telur yang diekspor ke Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu program MBG. “Tidak ada pengaruh sama sekali, santai saja,” imbuhnya.

Terlebih, Dawami mengungkap populasi ayam petelur di Indonesia saat ini sudah lebih dari 300 juta ekor, bahkan mencapai 320 juta—380 juta ekor.

Di sisi lain, Dawami menambahkan bahwa Indonesia sendiri sudah memiliki langkah-langkah pencegahan untuk flu burung, termasuk vaksin-vaksin yang lengkap. Menurutnya, jika ditemukan kasus flu burung, maka penyebarannya dapat terkendali dan tidak akan meluas.

“Pencegahan flu burung kan sudah ada. Vaksin-vaksinnya sudah lengkap. Kalau ternyata ada itu ya paling tidak akan menyebar ke mana-mana,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengatakan bahwa saat ini produksi telur ayam berlebih dan memiliki stok yang melimpah. Apalagi, pihaknya juga mampu memproduksi minimal 24 juta butir telur per hari.

Untuk itu, Alvino memastikan stok telur untuk program MBG akan tetap aman. Sebab, 82,9 juta pemerima manfaat setara dengan 82,9 juta butir telur, di mana konsumsi telur untuk program MBG setidaknya hanya 1–2 kali dalam sepekan.

“Yang paling penting yang bayarnya harus jelas siapa yang bayar dan term of payment tepat waktu,”ujar Alvino kepadaBisnis.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 3.000 siswa membutuhkan 3.000 telur setiap sekali masak.

Sementara itu, jumlah telur akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang. Dadan menyebut, Indonesia membutuhkan 400.000 ton telur untuk memasok program MBG dalam satu tahun.

“Kalau 82,9 juta [penerima manfaat MBG] sudah dilaksanakan pada November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton [telur]. Kalau dua kali saja seminggu kita masak maka butuh 10.000 ton [telur]. Artinya, kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur,” ujar Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Di lain sisi, Dadan menyoroti neraca komoditas telur yang surplus, dengan mencatatkan surplus 200.000 ton telur per tahun. Alhasil, dengan adanya surplus ini membuat Indonesia bisa mengekspor telur ke Negeri Paman Sam.

Menurut Dadan, 200.000 ton telur yang surplus itu bisa cepat terserap jika program MBG sudah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025.

“Kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta [penerima manfaat], maka yang 200.000 [ton telur] itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden,” ujarnya.

Dadan menilai perlu adanya peternak telur ayam baru guna memenuhi permintaan telur di program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau tidak ada entrepeneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya karena akhirnya akan kurang 200.000 ton,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan lapangan kerja langsung di masing-masing Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk memacu kemandirian masyarakat.

Saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu, Dadan mengungkapkan alasan mengapa tiap SPPG masing-masing harus melayani penerima manfaat sebanyak 3.000-4.000 jiwa, yakni agar tercipta permintaan untuk membuka peluang pasar baru yang terus berkembang atau new emerging market.

"Secara ekonomi, program MBG dapat menciptakan lapangan kerja langsung yang bekerja di SPPG," katanya.

Ia menjelaskan, untuk tiga tenaga kerja inti yakni kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang menjadi pegawai BGN dibayar langsung melalui APBN.

"Sedangkan yang bekerja di SPPG, mulai dari yang membantu masak dan lain-lain, atau menjadi relawan mitra, dibayar melalui dana operasional yang diberikan BGN kepada mitra," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, peluang peningkatan ekonomi juga akan dirasakan oleh para penyalur bahan baku, karena tiap SPPG minimal membutuhkan 15 penyalur baru.

"Kalau masing-masing penyalur memperkerjakan 2-5 orang kan itu lapangan kerja yang tidak langsung," ucapnya.

Di sisi lain, program MBG juga dapat memberi kesempatan bagi para pengusaha atau yayasan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mendaftar sebagai mitra untuk SPPG melalui situs web resmi mitra.bgn.go.id.

Dadan mengemukakan, program MBG merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia dan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena penduduk Indonesia masih tumbuh enam orang per menit, 3 juta per tahun, dan akan mencapai 324 juta jiwa di tahun 2045.

"Sumber pertumbuhan penduduk ini rata-rata lama pendidikannya hanya sembilan tahun, dan klasifikasi anggota rumah tangganya, pertumbuhan penduduk lahir dari kelas miskin dan rentan miskin. Persentase anak yang lahir dari keluarga miskin itu 4,78, artinya kalau ada satu ibu dan satu bapak, rata-rata anaknya tiga atau dua. Presiden itu resah karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata sembilan tahun, dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp1 juta," paparnya.

Menurut dia, program MBG yang melakukan intervensi pada ibu hamil sampai anak SMA menyasar dua titik perkembangan krusial pada manusia, yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) dan usia 8-18 tahun untuk perkembangan fisik yang optimal.

"Dengan MBG, anak atau generasi harapan bangsa diharapkan dapat tumbuh seimbang," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menciptakan pasar baru serta mendorong permintaan pasar untuk menumbuhkan perekonomian nasional.

"Program Makan Bergizi Gratis memiliki peran mendorong permintaan pasar untuk menciptakan pasar baru sekaligus pembeli utama terdepan untuk produk lokal yang dihasilkan di Indonesia. Pelaksanaan MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memunculkan lapangan pekerjaan yang besar dan terbukanya peluang baru bagi usaha makanan dan minuman," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, Program MBG diposisikan sebagai penggerak utama dalam memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal.

Dadan juga mengemukakan pelaksanaan Program MBG diyakini mampu menciptakan efek domino yang positif terhadap perekonomian, serta mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan.

"Program MBG akan meningkatkan potensi kewirausahaan, juga memacu perputaran ekonomi yang tercipta dari pelaksanaan program ini, sehingga akan mendorong produktivitas wilayah secara keseluruhan," ujar dia.

Ia menambahkan, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah yang dilakukan sejak dini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena pemenuhan gizi yang optimal di usia dini akan membantu tumbuh kembang anak secara maksimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Dengan berbagai potensi dan dampak positif yang ditawarkan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi langkah strategis yang mampu membawa perubahan nyata, baik dalam aspek kesehatan masyarakat maupun penguatan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4), Dadan menyatakan BGN menargetkan menyerap Rp1 triliun per hari untuk melayani 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di 32 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) per November 2025.

"Target 32 ribu SPPG untuk melayani 82,9 juta penerima MBG pada November 2025 akhir, dan akan menyerap anggaran Rp1 triliun per hari," katanya.

Dadan menyebutkan, pada Agustus 2025, BGN menargetkan akan mencapai pelayanan di 7.000 SPPG yang menyerap anggaran Rp7 triliun per bulan. Sedangkan per September 2025, BGN akan melakukan pelayanan untuk 42 juta penerima MBG dan akan menyerap APBN sebesar Rp14 triliun per bulan. Kemudian pada Oktober 2025, pihaknya akan melayani 66 juta penerima MBG dan akan menyerap Rp21 triliun per bulan.

Ia melanjutkan, sejak 6 Januari 2025, ada 191 SPPG yang melayani 3 ribu penerima manfaat di setiap titik, di mana satu satuan pelayanan menerima uang setiap tahun antara Rp8-10 miliar, yang 85 persennya digunakan untuk membeli bahan baku, serta 95 persen bahan baku bersumber dari produk pertanian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025