Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu menyediakan sebanyak tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyediaan rumah tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung.

"Saya sangat PD (percaya diri) begitu Pak Ara (sapaan Maruarar Sirait) yang ditunjuk untuk melakukan program ini karena paham betul kerjanya cepat," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Tito menceritakan saat baru tiba di Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Menteri PKP langsung mendatangi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat itu, Tito juga turut menemani kunjungan tersebut. Dia mengatakan Menteri Ara telah memiliki konsep bagaimana menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan lahan.

Strategi inilah yang dilakukan Menteri Ara dalam meningkatkan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

Melalui langkah itu, harga sewa rusun tersebut dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Menteri Ara juga membangun konsep gotong royong dengan melibatkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau memiliki aset agar terlibat dalam program penyediaan perumahan tersebut.

"Kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara, ini menjadi snowball effect, memberikan snowball effect, efek bola salju yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tetapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar Mendagri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penataan kota masih belum merata sekalipun di tengah kota besar seperti Jakarta Pusat. Ada sebuah permukiman padat dengan banyak rumah kecil yang berhimpitan membentuk gang kecil.

Tepatnya di kawasan RT 08 RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Permukiman ini dipadati penduduk, bahkan satu rumah itu bisa diisi oleh 3 kepala keluarga (KK).

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman padat itu dan melihat kondisinya. Untuk menuju kawasan ini, kami pergi mulai dari Jalan Tanah Tinggi.

Awalnya jalanan terpantau ramai dengan kendaraan berlalu-lalang dan warga beraktivitas. Jalanan masih cukup luas untuk akses dua mobil. Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Banyak rumah difungsikan sebagai warung makan, toko, hingga bengkel.

Kami pun sempat bertemu Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga. Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT). Kawasan tersebut dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Menurutnya, ada beberapa RT berisi rumah kurang layak untuk dihuni. Imron menyebutkan kondisi paling parah ada di RT 08 dan RT 09.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak) artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan," ujar Imron saat ditemui di Balai Warga, Jl. Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menerangkan rumah tak layak huni karena tata letak permukiman yang padat, sehingga rumah-rumah terlalu berdekatan. Kemudian, kebanyakan rumah berukuran kecil, bahkan hanya sekitar 2x3 meter.

Terlebih lagi, banyak rumah di permukiman ini tidak memiliki kamar mandi yang layak, bahkan tak ada WC. Warga yang ingin buang air harus menggunakan WC umum seharga Rp 2.000 sekali pakai.

"Selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," katanya.

Tak jarang ada warga yang merasa tidak nyaman tidur di rumah, sehingga banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

detikProperti pun memasuki kawasan permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Lalu, menyusuri gang yang hanya muat dilalui dua motor.

Beberapa tembok gang dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana gang tampak ceria dengan mural dan cat warna-warni.

Namun, kondisi permukiman mulai terlihat kumuh semakin dalam berjalan menelusuri gang. Ada selokan sepanjang jalan yang memunculkan aroma tak sedap di dalam gang.

Jalanan semakin sempit karena jarak antara rumah berdekatan dan ada barang-barang hingga motor yang disimpan di pinggir jalan. Ada sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Selain hunian, permukiman pada ini juga terdapat banyak warung. Terlihat rumah-rumah kecil dengan cat temboknya yang retak dan mengelupas.

Bangunan rumah juga banyak yang belum selesai dibangun. Terlihat bata merah, hebel, dan semen pada tembok yang dibiarkan terbuka. Namun, masih ada rumah-rumah dengan tembok rapi tertutup keramik.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Lalu, tampak ada rumah-rumah yang menggunakan triplek dan seng sebagai dinding di lantai dua. Sebagian rumah juga terlihat rusak dengan plafon dan atap yang mulai turun.

Tata letak rumah sembarangan, sehingga membentuk gang sempit yang berliku-liku. Beberapa jalan pun sampai tak tersentuh cahaya matahari terhalang bangunan dan atap rumah yang berhimpitan. Bahkan, terdapat gang sempit yang hanya muat dilewati satu orang, sehingga terasa sesak.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Kemudian, terlihat sampah-sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah tak berpenghuni pun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kita ada juga nih sampah di wilayah kita. Pemiliknya mungkin belum ada dana, itu yang pertama. kedua yang jelas terjadi sekarang ketidakpedulian pemilik, bahkan warga buang sampah ada jadi kayak bank sampah (di) rumah kosong," jelas Imron.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Padahal, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah dan petugas pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengelolaan sampah tak teratasi.

Di sisi lain, ada sebuah rusun baru di dekat Balai Warga. Rusun itu berada di atas tanah seluas 108 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Imron mengatakan rusun tersebut sebelumnya adalah rumah-rumah warga yang dirobohkan untuk dibangun hunian yang lebih layak. Rusun tersebut saat ini dihuni oleh 12 Kepala Keluarga (KK).

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Sebagai informasi, Nenek Hasna (62), seorang warga RT 08 RW 12 sempat viral lantaran tinggal bersama 12 anggota keluarganya di rumah sempit. Rumahnya terdiri dari dua lantai dengan ukuran 2x3 meter.

Rumah Nenek Hanya tidak memiliki kamar dan sekat. Anggota keluarganya harus berbagi satu ruangan bersama, bahkan untuk tidur sekali pun.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Nenek Hasna terpaksa tidur dalam posisi duduk, bahkan meringkuk karena kesempitan. Ia pun biasanya tidur di atas ubin tanpa alas.

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," ucapya.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkas Nenek Hasna.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Ada sebuah permukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Rumah-rumah di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit.

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman tersebut dan melihat rumah padat penghuni di sana. Kunjungan kami berawal ketika tiba di Jalan Tanah Tinggi, tempat Balai Warga atau Sekretariat RW 012 berada.

Kondisi jalanan ramai dengan kendaraan yang berlalu-lalang serta warga beraktivitas. Jalanan tampak masih cukup luas untuk akses dua mobil.

Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Kedua sisi jalan terdapat deretan rumah-rumah berukuran cukup besar. Namun, banyak pemilik yang menjadikan rumahnya warung, toko, hingga bengkel.

Terlihat bangunan Balai Warga bernuansa hijau dengan halaman depan yang cukup luas serta dihiasi tanaman pot vertikal. Kami pun bertemu dengan Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga.

Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT. Kawasan ini dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Imron menceritakan kondisi sejumlah RT di kawasannya yang menurutnya kurang layak untuk dihuni, yakni terutama di RT 08 dan 09. Lalu, ia menggambarkan rumah tak layak huni mulai dari tata letak permukiman yang padat, tidak tersedianya kamar kamar mandi di dalam rumah, hingga ukuran rumah yang sempit sebesar 2x3 meter.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak), artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan. Karena selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," ujar Imron kepada detikProperti, Selasa (5/11/2024).

Sejumlah warga yang tinggal di rumah padat penghuni pun sampai memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga di malam hari. Imron mempersilakan warganya yang ingin tidur di berbagai sudut halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Selanjutnya, kami menyusuri permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami diarahkan oleh petugas keamanan melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Gerbang itu menuju sebuah gang yang muat dilalui 2 motor.

Memasuki gang, awalnya beberapa tembok rumah gang tampak dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana memasuki gang masih cukup ceria karena a ada mural dan cat tembok warna-warni, seperti kuning, hijau, dan biru. Namun, kondisi cat temboknya sudah mulai retak dan mengelupas.

Berjalan menyusuri gang, ada selokan sepanjang jalan. Aroma tak sedap pun muncul di dari selokan tersebut.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Jarak antara rumah semakin berdekatan, sehingga gang terasa semakin sempit. Apalagi dengan adanya sejumlah barang hingga motor tersimpan di pinggir jalan.

Banyak bangunan rumah tampak belum selesai dibangun, bahkan rusak. Tembok rumah-rumah terlihat bata merah, hebel, dan semennya. Namun, ada juga rumah yang dindingnya tertutup keramik.

Terlihat sejumlah rumah dengan plafon yang sudah turun, sehingga bergelantung begitu saja. Lalu, beberapa genteng dari seng pun juga mulai turun.

Rumah bertingkat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Banyak rumah warga temboknya sebagian terbuat dari bata, terutama di lantai satu. Sedangkan lantai dua ditutupi seng dan triplek.

Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda dibiarkan di samping gang, seperti motor, sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran. Selain hunian, beberapa rumah juga difungsikan sebagai warung.

Kami pun harus melewati gang yang berliku-liku dan semakin sempit ke dalamnya. Beberapa jalan sampai redup karena tertutup bangunan dan atap rumah yang berhimpitan.

Gang sempit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Bahkan, ada gang yang sangat sempit hingga hanya muat dilewati satu orang saja. Suasana di dalam gang ini cukup membuat sesak.

Selain itu, banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah yang tidak dihuni pun dijadikan tempat buang sampah oleh warga.

Di sisi lain permukiman ini, terdapat sebuah rusun yang baru. Rusun itu dibangun di atas tanah seluas 108 meter persegi, terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Rusun itu merupakan bantuan dari pemerintah dan swasta untuk menata kawasan kumuh. Rusun ini dibangun dengan merobohkan beberapa rumah warga buat dibangun rusun untuk 11 Kepala Keluarga (KK).

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Namun, masih ada banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni, seperti yang dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia tinggal di rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Posisi rumahnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang secara bersamaan. Tampak depan rumahnya seperti rumah kecil biasa dengan tembok dilapisi keramik bernuansa biru.

Namun ketika masuk, kondisi rumah sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekali pun. Kondisi bangunan juga sudah mulai rusak dari lantai hingga jendela.

Rumahnya diisi oleh 5 orang dewasa dan 8 anak. Ia terpaksa berbagi tempat tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Anak-anak Nenek Hasna tinggal bersamanya karena ada yang tidak mampu mengontrak dan seorang lagi memiliki penyakit kejiwaan.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Untuk berbagi ruang dengan 12 orang, Nenek Hasna harus tidur dalam posisi duduk, bahkan sampai meringkuk di malam hari.

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," kata Hasna.

"Itu (cucu) kalau nangis di (lantai) atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, duduk nyender ke pintu," tambahnya.

Ia merasa kesempitan sampai harus menekuk kakinya. Bahkan dia kerap tidur langsung di atas ubin tanpa alas.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait siap membangun dua tower rumah susun (rusun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan bagi masyarakat.

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan 2 tower rusun di Papua Pegunungan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Hal itu merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

Menurut Ara, anggaran untuk pembangunan rusun di wilayah tersebut sudah dianggarkan dalam APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.

“Sudah kami anggarkan pembangunan rusunnya tahun jamak,” terangnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan di lapangan.

“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalau tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” kata Ara.

Dirinya juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari tindak korupsi dalam pembangunan. Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat juga sangat dibutuhkan sehingga ada perencanaan yang matang.

“Dalam rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang,” ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari target 7.525 unit.

Sementara itu, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015-2023 mencapai 9.206.379 unit. Adapun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1.042.739 unit. Namun, capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947.485 unit.

Perencanaan yang jelas

Melihat data realisasi pembangunan rumah yang ada, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun jelas membutuhkan strategi dan inovasi apalagi dengan keterbatasan anggaran.

Total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 tercatat Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada awal pekan ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa backlog rumah merupakan masalah lama. Angka backlog tidak berkurang signifikan meski pemerintah terus menggulirkan program penyediaan rumah.

Pada 2019-2024, pembangunan rumah hanya mampu terealisasi 2,17 juta dengan alokasi dari APBN mencapai Rp119 triliun.

Untuk itu, perlu inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Selain itu, pentingnya memastikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Pasalnya, target 3 juta rumah per tahun merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, untuk menghindari narasi pesimisme di publik, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan bagaimana program tersebut akan dijalankan.

Peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

Gotong royong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak, termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar.

Maruarar mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada enam perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka.

Namun, dia menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta tata kelola yang baik dalam kerja sama tersebut. Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait skema pembiayaan.

“Diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, tanahnya dari perusahaan, tetapi yang membangun pemerintah atau sebaliknya. Jadi model pembiayaan harus legal, tetapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong-royong,” ujarnya.

Maruarar menambahkan strategi efisiensi juga diperlukan, salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Dia saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan rumah susun sewa, karena saat ini banyak rumah susun di beberapa daerah yang terbengkalai karena minim penghuni.

Contohnya, Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta dapat dimanfaatkan dalam program 3 juta rumah. Rusun yang memiliki 1.984 unit itu masih menyisakan sekitar 1.400 unit kosong.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Di samping upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, di antaranya memastikan ketepatan sasaran dan data riil backlog perumahan.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto pada Agustus 2024 lalu menyampaikan bahwa masih banyak rumah bersubsidi yang dibangun pemerintah diterima oleh masyarakat tidak berhak.

Penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023, hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

Kementerian juga menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa ada banyak pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Program 3 juta rumah per tahun adalah target ambisius. Dibutuhkan perencanaan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program ini.

Dengan peta jalan yang jelas, didukung sinergi yang kuat antar- kementerian/lembaga, swasta, serta kebijakan yang tepat, target 3 juta rumah per tahun bukan hal yang mustahil.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian dan memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan pasar dan daya beli masyarakat, sehingga rumah yang dibangun dapat terserap dan tidak berakhir menjadi bangunan kosong.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturukan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

Apabila sudah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo terkait pola kerja Satgas tersebut, pihaknya akan segera menjalankannya.

"Nah nanti bagaimana? Nah sistem pola kerjanya, menunggu kami berdua lapor kepada Bapak Presiden. Kami nggak mau mendahului bagaimana arahan Bapak Presiden, tapi kira-kira itu pemikirannya," ungkapnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Pak Ara (Maruarar) punya program dari Presiden RI yakni 3 juta rumah per tahun, dua juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan. Beliau datang ke sini terkait tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Ya sudah saya carika

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar untuk pembangunan perumahan.

"Pak Ara (Maruarar) punya program dari Presiden RI yakni 3 juta rumah per tahun, dua juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan. Beliau datang ke sini terkait tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Ya sudah saya carikan, Insya Allah ada dan kita identifikasi," ujar Nusron di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, terdapat potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan sekitar 1,3 juta hektare.

"Kami memiliki potensi tanah terlantar selama lima tahun ke depan ini 1,3 juta hektare. Cuma kita belum tahu apakah 1,3 juta hektare ini ada berapa yang cocok untuk perumahan. Tanah itu pasti kita carikan lokasi yang bagus dan bisa layak untuk tempat tinggal," katanya.

Tanah-tanah terlantar merupakan tanah yang dimiliki dan dikuasai negara.

"Bagaimana legalisasinya? Kalau itu sepanjang sudah masuk kategori tanah terlantar maka itu masuk tanah negara, tinggal nanti negara memberikan hak penguasaan lahan (HPL) kepada Bank Tanah, nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak yakni HGB di atas HPL," kata Nusron.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (5/11).

Ara mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Program 3 Juta Rumah bukanlah pekerjaan mudah dan ringan. Target ini tiga kali lipat lebih banyak dari Program Satu Juta Rumah era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi berdasarkan hitungan Komisi V DPR RI, Program 3 Juta Rumah mengharuskan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selesai membangun 8.333 rumah per hari atau 694 rumah per jam dalam setahun.

Belum lagi tantangan penyediaan lahan. Selain itu, pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2024 hanya sekitar Rp 5 triliun.

Lantas, bisakah Pemerintah melalui Kementerian PKP mencapai target dari Program 3 Juta Rumah?

Jehansyah Siregar, Pengamat Properti sekaligus Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai target dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan 3 juta rumah setahun atau 15 juta rumah dalam 5 tahun di kota dan desa bisa saja dicapai dengan strategi yang tepat.

"Namun ada kecenderungan untuk salah arah dan tidak efektif, sehingga target jauh dari tercapai," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Dia menjelaskan, pertama, Pemerintah tidak boleh berpikir bahwa Program 3 Juta Rumah sebatas proyek perumahan. Karena urusan perumahan rakyat bukan semata-mata mengadakan proyek fisik perumahan sebanyak-banyaknya.

"Namun lebih soal arah kebijakan dan strategi mengelola kelembagaan dan sumber daya negara serta bagaimana membangkitkan keberdayaan masyarakat," katanya.

Misalnya, Program Public Housing, bukan seperti rumah susun sewa (rusunawa) yang hanya main proyek pengadaan dan banyak yang mangkrak seperti selama ini.

Begitu pula dengan Program Rumah Swadaya, yang sesungguhnya harus pakai sistem pemberdayaan komunitas.

"Bukan seperti proyek bedah rumah yang dijalankan selama ini yang sangat project oriented membagi-bagi material bangunan seperti bansos," tandasnya.

Kedua, menurut Jehansyah, Pemerintah tidak boleh bersifat karitatif atau sedekah. Program rumah gratis hanya acara di televisi yang dikemas dengan sangat menyentuh dalam program reality show. Bukan dijadikan program Pemerintah secara massal.

Karena pada dasarnya perumahan itu ada di domain masyarakat, atau milik individual anggota masyarakat.

"Jika untuk bansos sembako saja anggaran negara sangat terbatas, apalagi untuk bagi-bagi rumah gratis. Bisa bangkrut keuangan negara," imbuhnya.

Ketiga, Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi yang efektif melalui multi housing delivery system. Bukan asal ada proyek perumahan.

Perlu ada lembaga pelaksana yang otoritatif dan kapabel seperti Perumnas serta Perumda. Kemudian ada mekanisme penyediaan yang harus disusun dan dijalankan secara tepat.

"Misalnya, pengadaan tanah untuk public rental housing itu pakai tanah negara. Sedangkan sistem bangunannya prefabrikasi. Berbeda dengan rumah tapak subsidi atau rumah swadaya," ucapnya.

Apabila Pemerintah tidak melakukan intervensi melalui sistem, maka yang akan terjadi seperti selama ini, yaitu maraknya spekulasi tanah, tata ruang, prasarana, utilitas, perizinan, dan penyerahan sarana umum.

"Semua instansi terkait akan terfragmentasi dan membuka ruang negosiasi terhadap pasar. Akibatnya, harga rumah tidak terjangkau masyarakat bawah," pungkas Jehansyah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang, Banten. Gimana cara mendapatkan rumah gratis itu?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu..tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menjadi tanda dimulainya program 3 juta rumah.

Perumahan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik PT Bumi Samboro Sukses yang sebagiannya juga milik Ara. Nantinya rumah akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Rumah yang akan dibangun ada 250 unit dan sudah lengkap dengan perabotan alias full furnished. Targetnya, perumahan itu akan rampung pada Oktober 2025 mendatang. Adapun, perumahan tersebut dibangun dengan dana CSR Agung Sedayu Group senilai Rp 60 miliar.

Prioritas utama masyarakat yang bisa memiliki rumah gratis adalah mereka yang belum punya rumah. Tak hanya itu, Ara mengatakan masyarakat yang berpenghasilan rendah juga bisa mendapatkan rumah gratis.

"Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat Tamtama, Bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah, ada ASN yang golongan bawah, ada guru-guru. Supaya juga eksklusif ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen yang mewakili berbagai macam latar belakang," kata Ara di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Politikus Gerindra ini menambahkan, sebaiknya juga ada pasangan keluarga muda yang tinggal di rumah gratis. Hal itu supaya bisa tercipta ekosistem yang beragam di perumahan tersebut.

"Ada anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur-umur 30-35 yang bergerak di dunia usaha. Jadi kita membangun ekosistemnya, tadi ada hijau di sini supaya sehat, supaya anak-anaknya juga berkembang baik," paparnya.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah mela

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar Sirait, biasa disapa Ara, mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang mampu menurunkan tarif sewa rusun Pasar Rumput agar lebih murah dari sebelumnya.

"Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik. Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik," ujarnya di Jakarta, Senin.

Adanya penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di kawasan Manggarai tersebut

Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar.

"Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik. Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," kata Ara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar.

Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.

Ara juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian sampai selesai.

"Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai selesai dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," katanya.

Ara juga menargetkan penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," ujar Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya segera menyiapkan peta jalan, yang jelas, untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah per tahun.

“Saya dan Pak Fahri (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah) akan berusaha sebelum masa reses, sebelum 6 Desember 2024, kami bisa menyampaikan blueprint atau peta jalan yang diminta terkait apa yang akan kami lakukan (untuk mencapai target tiga juta rumah),” kata Maruarar atau akrab disapa Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Ara merespons permintaan Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda yang meminta agar Kementerian PKP segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Dalam rapat tersebut, Syaiful menyoroti bahwa target tersebut merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

“Itu penting, supaya program tiga juta rumah ini tidak menjadi narasi yang menciptakan ruang pesimisme di publik, tetapi harus menjadi narasi optimisme,” ujar Syaiful.

Ia menyebut peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan juga harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

“Saya berharap sampai pada akhir tahun atau bahkan kalau perlu dua pekan ke depan, kementerian sudah bisa memberikan dokumen blueprint atau peta jalan dari capaian tiga juta rumah ini,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) pada 2023 sudah mencapai 9,9 juta.

Sementara itu, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 untuk pembangunan perumahan hanya Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Menteri PKP sebelumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan target tiga juta rumah dapat dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Ia mencontohkan rumah susun sewa atau Rusun Pasar Rumput memiliki 1.984 unit, tetapi baru terisi sekitar 400 unit untuk relokasi korban kebakaran Manggarai.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024