JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri memastikan, cetak biru tersebut akan menjadi dokumen publik sebagaimana menjadi bagian dari kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ara agar membawanya pada rapat selanjutnya agar lebih jelas dari sisi anggaran dan skemanya.

“Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian PKP bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Jakarta -

Pemprov Jakarta tengah menyiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pelaksanaan MBG itu masih menunggu skema pengantaran makanan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kepada penerima.

Hal itu disampaikan Kabiro Kerja Sama Daerah, Marulina Dewi, di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025). Marulina mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan rencana tersebut dengan Kepala SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, saat ini Pemprov DKI bersama Kepala SPPG dan BGN, menyusun skema terbaik untuk implementasi dan pengantaran dari dapur ke lokasi penerima," kata Marulina.

Dia juga menjelaskan pelaksanaan program MBG dengan sasaran pelajar di Jakarta. Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan MBG sudah ada puluhan sekolah dan ribuan siswa yang menjadi target dari program MBG.

"Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah bersama para Menteri dan Wamen meninjau sebanyak 4 SPPG yang ada di Kota Jakarta, sejak 6 Januari melayani 41 sekolah dengan jumlah 12.054 siswa," jelasnya.

Lihat juga video: Siasat Pengusaha Katering Siapkan Menu MBG dengan Budget Rp 10 Ribu

[Gambas:Video 20detik]

(maa/maa)

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangaan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar dalam pembangunan satu juta rumah. Kegiatan tersebut digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2025.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak Investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Qatar menjadi investor pertama dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik.

"Buktinya beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik LN kita yaitu dia bebas aktif," ujar Maruara, di Istana Merdeka.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

(WWD)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menjelaskan investasi yang diberikan oleh Qatar kepada Indonesia ditujukan untuk membangun satu juta rumah yang modelnya berupa hunian vertikal di perkotaan.

Fahri mengatakan hunian-hunian vertikal itu bakal segera dibangun untuk menyediakan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di perkotaan, mengingat saat ini banyak dari mereka belum punya rumah, dan masih banyak juga yang menempati rumah-rumah di kawasan kumuh yang tidak layak huni.

“Itu kira-kira satu juta unit yang komitmen (untuk dibangun). Ini yang untuk rusun (rumah susun) dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing (hunian vertikal),” kata Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan selepas acara penandatanganan nota kesepahaman kerja sama (MoU) investasi pembangunan rumah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Dalam acara itu, Presiden Prabowo Subianto beserta beberapa menterinya menyaksikan langsung acara penandatanganan MoU. Dari pihak Indonesia, MoU itu diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan dari pihak Qatar diwakili oleh Sheikh Abdul Aziz Al Thani, seorang investor yang juga bagian dari keluarga Raja Qatar.

Maruarar, saat ditanya lebih lanjut mengenai proyek pembangunan rumah, menjelaskan ada beberapa lokasi yang dipersiapkan pemerintah untuk membangun hunian-hunian vertikal, yaitu di kawasan-kawasan padat penduduk di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Di Jakarta, lokasi-lokasi yang dipersiapkan di antaranya di kawasan Kalibata, Senayan, Kemayoran. Tanah-tanah itu, dia menyebut, merupakan aset-aset negara yang saat ini dikelola BUMN dan kementerian/lembaga.

“(MoU) ini G2G — government-to-government, dan tentunya kami harap ini bisa direalisasikan segera, dan kami siapkan dengan cepat. Kalau perlu, besok kami turun ke lapangan untuk cek lokasi itu,” kata Menteri PKP menjelaskan bentuk kerja sama Indonesia-Qatar dalam MoU itu.

Di lokasi yang sama, Sheikh Abdul Aziz Al Thani sebagai investor menegaskan komitmennya dan komitmen pemerintahnya mendukung program pembangunan rumah oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami akan bekerja profesional dengan seluruh pihak di belakang kami. Saya berharap adanya dukungan Presiden dan semua yang ada di sini, Bapak Hashim, menteri-menteri, kita akan berhasil,” kata investor dari Qatar itu.

Dia pun meneruskan pesan dari Raja Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani: “Indonesia dan Qatar punya hubungan yang kuat sehingga kami akan mendukung Indonesia di berbagai sektor, dan salah satunya sektor bisnis”.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasang target ambisius untuk membangun tiga juta rumah per tahun yang diperuntukkan utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto berhasil menggaet investor Qatar dalam penandatangan kesepakatan atau MoU investasi pembangunan sejuta rumah untuk rakyat. Perumahan tersebut difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan bawah.

"Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Adanya penandatangan MoU turut menunjukkan keberhasilan Prabowo menjaga relasi dan hubungan baik antara Indonesia dan Qatar yang sudah lama terjalin. "Dan ini merupakan pesan Yang Mulia Emir Qatar, bahwa ada hubungan yang kuat antara Qatar dan Indonesia. Jadi kita dukung di semua sektor, dan salah satu sektornya adalah dunia usaha," kata perwakilan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani yang hadir dalam kesempatan itu.

Prabowo menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak tiga juta dan kini telah berproses untuk pembangunan satu juta rumah pertama. "Kami diberikan target tiga juta untuk membangun perumahan. Dalam dua bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40 ribu dibangun," kata Ara.

Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Kepala Satgas Perumahan Presiden Hashim Djojohadikusumo, dan Wamenlu Anis Matta.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Pendanaan ini dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Sebelumnya diwartakan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia mendapat pendanaan untuk satu juta rumah dari Qatar.

Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya izin meninggalkan rapat terlebih dahulu karena harus menghadiri penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana," kata Fahri Hamzah.

Perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.

Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah sehingga dapat memiliki hunian yang layak.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia mendapat pendanaan untuk satu juta rumah dari Qatar.

Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya izin meninggalkan rapat terlebih dahulu karena harus menghadiri penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana," kata Fahri Hamzah.

Meski begitu, Fahri Hamzah tidak menyebutkan secara rinci nilai pendanaan tersebut, dia hanya menyebutkan bahwa pendanaan akan dilakukan untuk 1 juta rumah.

"Yang disebut itu (hanya) jumlah rumahnya, 1 juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor. Jadi kita nanti akan sama-sama (MoU) dengan Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa nantinya setelah pelaksanaan MoU maka akan ada pertemuan lanjutan mengenai hal tersebut.

"Teknisnya nanti ada rapat, akan ada pertemuan yang lebih teknis pada saat sudah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin dan sebagainya. Itu lebih teknis nanti," terangnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah siap memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita welcome kepada semuanya. Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi," kata Fahri Hamzah.

Ia menambahkan bahwa nantinya secara teknis akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya. Beliau (Presiden Prabowo) lebih mau prioritas yang di kota untuk pembangunannya," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Negara Timur Tengah itu menjadi investor pertama program 3 juta rumah di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). MoU itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Ia juga mengapresiasi kinerja Hashim dalam hal ini.

"Iya, ini kan berkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yang sangat tinggi, dan juga kerja baik Pak Hashim sebagai ketua satgas perumahan, yang memang banyak membantu kami di Kementerian PKP dengan sangat baik," ujarnya.

"Buktinya, beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik luar negeri kita yaitu dia bebas aktif," lanjut Maruarar.

Ara menilai hal ini menjadi bukti nyata politik luar negeri Indonesia yang berjalan baik. Sehingga banyak investor yang datang menanam modal ke Indonesia.

"Saya pikir ini adalah bukti nyata politik luar negeri dan juga kepercayaan internasional, sehingga begitu banyak investor yang datang ke negara kita," ujarnya.

(eva/rfs)

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, salah satu emir Qatar akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pembangunan 1 juta unit rumah yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri mengutarakan hal ini usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan, anggota kerajaan yang akan menghadiri penandatanganan MoU tersebut adalah juga berlaku sebagai investor.

Terkait skema pendanaan, nantinya akan dilakukan pertemuan teknis pada saat selesai tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin, dan lain sebagainya.

“Itu lebih teknis nanti. Jadi, pemerintah hanya memfasilitasi siapa pun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) itu. Kita welcome kepada semuanya,” tutup Fahri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui jika kebanyakan pembangunan rumah bersubsidi belum memenuhi standar. Salah satunya tidak dilengkapi dengan dapur.

Akibatnya dari tidak adanya dapur, membuat sampah rumah tangga dibuang sembarangan di lingkungan.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur. Dapur itu sumber sampah rumah tangga, kalau tidak dikelola, ini menjadi sumber sampah di mana-mana," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Ke depan, pihaknya akan membuat standar baku terkait pembangunan rumah di Indonesia, terutama wajib untuk membangun satu bilik dapur untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

"Semuanya harus standar baru, termasuk standar kesehatan. Kalau sampah rumah tangga tidak dikelola, karena tidak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana," kata Fahri.

Dia menegaskan, pembangunan rumah apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah harus lengkap.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku pada penyaluran FLPP pada 2024 memang masih ditemukan kualitas rumah yang belum sesuai dengan standar. Pada 2024 sampling monitoring dan evaluasi (monev) mencapai 72.000 rumah FLPP meliputi 52 Kabupaten/Kota.

Hasil temuan monev masih menemukan adanya rumah yang sudah diakadkan, namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan, terutama pada tambahan kuota 34 ribu.

Ketidaksesuaian itu seperti kualitas rumah yang tidak sesuai standar teknis (misal, besi 6 mm), atap, lantai, dinding yang kurang berkualitas hingga listrik dan air belum terpasang.

"Hal itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP-1 dan SP-2 kepada Bank Penyalur yang menyalurkan KPR FLPP tidak sesuai ketentuan," kata Heru di Jakarta (24/12/2024).

(NIA DEVIYANA)