KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilaksanakan selama bulan Ramadhan.

Namun, untuk menyesuaikan dengan kondisi puasa, mekanisme distribusi makanan akan diubah, yakni makanan tersebut akan diberikan untuk dibawa pulang oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk, Program MBG tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, dimana kami akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan Hindayana, seperti ditulis oleh Antara, Senin (24/2/2025).

Bagi siswa yang berpuasa, makanan yang disediakan bisa dikonsumsi saat berbuka, sementara bagi yang tidak berpuasa, makanan tersebut dapat dimakan di sekolah secara sembunyi atau dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah.

Dadan memastikan bahwa makanan yang diberikan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi.

Makanan yang disediakan akan tahan lama, seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

Menurut Dadan, komposisi gizi yang disediakan tetap memperhatikan keseimbangan antara protein, karbohidrat, dan serat. Program ini juga mengalami inovasi dalam hal kemasan.

Tahun lalu, makanan disediakan dalam kantong kertas (paperbag), namun tahun ini pihak BGN menguji coba penggunaan kantong yang dapat digunakan ulang di Sukabumi, Jawa Barat.

Kantong tersebut harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

Program MBG, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang non-Muslim.

Meski ada usulan agar daerah dengan mayoritas non-Muslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan, BGN memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama di seluruh daerah.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu, apakah di daerah yang non-Muslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ungkap Dadan.

Dadan berharap makanan sehat yang disediakan oleh BGN bisa menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan bergizi di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Program ini bertujuan untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang tidak baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari untuk mengurangi kandungan gula yang berlebihan, dan menyajikan makanan yang sehat. Mudah-mudahan makanan yang diberikan oleh BGN bisa dicontoh di rumah masing-masing," harap Dadan Hindayana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menargetkan investasi Rp60,93 triliun untuk sektor perumahan masuk ke IKN.

Basuki mengatakan angka itu ditaksir dari rencana investasi enam perusahaan. Mereka dalam proses berinvestasi melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan skema availability payment.

"Ini semua total sekitar Rp60,9 triliun. Ini yang sekarang sudah selesai FS-nya (studi kelayakan/feasibility study) Nindya, Intiland, dengan IJM," kata Basuki pada acara Penjajakan Pasar Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2).

Basuki menyampaikan PT Nindya Karya (Persero) akan membangun delapan rusun ASN, Trinitiland Truba delapan rusun ASN, PT Intiland Development Tbk akan membangun 41 rusun ASN dan 109 unit rumah tapak.

Lalu, IJM Corporation Berhad akan membangun 20 rusun ASN, Maxim akan membangun 10 rusun ASN, serta PT Ciputra Development Tbk. akan membangun 10 rusun ASN dan 20 unit rumah tapak.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengungkap target investasi untuk terowongan multiguna (MUT) dan jalan di IKN.

"Untuk yang jalan dan utility ada juga dari konsorsium China, dari IJM, ada juga yang dari BUMN. Ini semua lebih dari Rp70 triliun untuk melengkapi program yang kami bangun dari APBN," ucapnya.

Pembangunan di IKN dimulai di era Presiden Jokowi. Total anggaran pembangunan IKN dari APBN pada 2022-2024 Rp75,8 triliun.

Saat itu, ada pula delapan gelombang groundbreaking proyek-proyek IKN dari swasta. Total investasi dari delapan gelombang itu sekitar Rp58 triliun.

Pembangunan dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto. Dia menetapkan pembiayaan untuk IKN Rp48,8 triliun. Selain itu, ada investasi dari swasta Rp1,2 triliun tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. Bank Indonesia bahkan berkomitmen membeli SBN Perumahan itu di pasar sekunder.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) itu berpotensi menimbulkan efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil.

"Pembelian SBN ini berisiko mendorong crowding out para investor bila tidak dilaksanakan secara hati-hati," ujar Josua kepada Bisnis, Senin (24/2/2025).

Di samping itu, dia berpendapat komitmen pembelian SBN Perumahan oleh BI di pasar sekunder itu bertujuan untuk untuk menjaga stabilitas risk premia obligasi domestik.

Risk premia obligasi sendiri merujuk tambahan imbal hasil yang diminta investor sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi dalam berinvestasi di obligasi.

"[Saat ini] ketidakpastian global masih tinggi akibat risiko perang dagang," ingat Josua.

Sejalan, Kepala Ekonom PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai pemerintah tidak boleh hanya bergantung kepada SBN Perumahan.

Banjaran mendorong pemerintah mengembangkan skema pembiayaan lain. Menurutnya, penerbitan SBN Perumahan saja tidak akan cukup.

"Mungkin perlu dikembangkan pola lain. Selain KPBU [Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha], ada DIRE [Dana Investasi Real Estat] misalnya," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

KPBU sendiri merujuk skema pembiayaan di mana pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, biasanya untuk membangun dan mengelola infrastruktur atau layanan publik.

Sementara itu, DIRE merupakan bentuk investasi kolektif yang memungkinkan investor memiliki kepemilikan tidak langsung atas aset properti melalui pasar modal. Investasi DIRE bisa berbasis ekuitas maupun berbasis utang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Menurut bendahara negara itu, pembiayaan melalui penerbitan SBN perumahan itu merupakan modifikasi dari skema FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Dengan demikian, target penerima manfaat bisa bertambah.

Saat ini, pemerintah sudah memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk FLPP. Hanya saja, Kementerian PKP mempunyai target hingga tiga juta rumah per tahun—bukan cuma 220.000.

"Kami akan terus mengembangkan berbagai kreativitas financing [pembiayaan] bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif," jelas Sri Mulyani.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," kata Dadan memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.

Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025.

Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Saat ini, tercatat baru 2.000 SDM yang siap bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sementara 30 ribu SDM lainnya sedang menjalani pendidikan hingga akhir Juli.

"Kita tidak mungkin menugaskan mereka yang baru selesai terus bertugas di SPPG. Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain, sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya menekankan peran pemerintah daerah dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, saat mengisi materi retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

"Ya betul, mengenai terutama peran pemda dalam Program Makan Bergizi (Gratis)," kata Dadan dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Berdasarkan informasi yang diterima melalui jadwal retret kepala daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, Dadan akan menjadi pemateri retret kepala daerah pada hari keenam atau Rabu (26/2).

Dadan akan memberikan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Strategis Nasional kepada siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Menurut Dadan, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemda dalam menyukseskan MBG, yakni penyiapan infrastruktur, kemudian pembinaan rantai pasok lokal untuk meningkatkan produktivitas daerah.

"Kemudian ketiga bersama-sama dengan Badan Gizi (Nasional) melakukan penyaluran (MBG)," kata Dadan.

Adapun MBG sebagai salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi tersebut sudah bertambah menjadi total 693 unit yang mendistribusikan MBG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga diproyeksikan bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi.

Presiden Prabowo menekankan Program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia.

Hal itu diungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan Program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025).

?Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan menekankan capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Dadan juga menyebut pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," jelasnya.

Sementara itu selama Ramadan, Dadan menyampaikan Program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan. Dadan menjelaskan makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.

?Jadi kalau sekolah masuk, maka Program Makan Bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,? jelasnya.

Sementara itu, untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Dadan juga menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat," lanjutnya.

Dalam pengemasannya nanti, Kepala BGN menuturkan bahwa makanan yang diberikan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Menurutnya, hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

"Jadi ada uji coba di Sukabumi, di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah, kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," terangnya.

Program ini, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu berjalan guna menentukan mekanisme yang tepat untuk pendistribusian makanan bagi seluruh anak Indonesia.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus," tandasnya.

Trenggalek -

Kepolisian dan Pemkab Trenggalek melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 1. Ratusan siswa pun tampak menyambut antusias.

"Terima kasih kepada Forkopimda Trenggalek yang sudah meluncurkan program uji coba MBG di SLB Kemala Bhayangkari. Semoga bermanfaat untuk anak-anak," ujar Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranudikarta, Senin (24/2/2025).

Dalam uji coba ini panitia menggelontorkan 180 paket makan bergizi untuk seluruh siswa SLB mulai dari jenjang SD hingga SMA. Proses pengolahan makanan dilakukan oleh ibu-ibu Bhayangkari.

"Ini untuk mendukung program Presiden Prabowo," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohammad Natanegara, mengatakan uji coba ini dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Harapannya kendala dan persoalan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi sebelum progam tersebut resmi diluncurkan.

"Mohon doa restu semuanya, semoga ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian akan tetap kita evaluasi, bagaimana MBG ini bisa membawa manfaat tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk perekonomian yang ada di Kabupaten Trenggalek," kata Syah.

Menurutnya penyediaan makan bergizi dilakukan dengan menerapkan standar yang baik, mulai dari lauk sayur serta memperhatikan kelengkapan gizi yang dibutuhkan.

"Harus lengkap ada nasi, sayur, lauk pauk, buah dan sebagainya yang memenuhi standar minimal yang dibutuhkan oleh anak-anak kita," imbuhnya.

Pihaknya mengaku telah melakukan beberapa kali uji coba MBG, di antaranya di Kelurahan Sumbergedong dan SMPN Suruh.

(abq/iwd)

Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng pemangku kepentingan setempat untuk mengatasi isu penolakan program makan siang gratis (MBG) di daerah Papua, demikian menurut Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN Nurjaeni.

Pejabat BGN itu mengakui bahwa penolakan MBG di Papua yang berpangkal dari tuntutan siswa setempat untuk perluasan penyediaan pendidikan gratis.

"Ini merupakan isu yang harus ditangani secara serius," katanya di Jakarta, Senin, usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bantuan hibah senilai 3.34 juta dolar AS (Rp54,4 miliar) untuk pemajuan kualitas gizi dan pendidikan masyarakat Papua antara Duta Besar Jepang di Indonesia dan Perwakilan Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dalam mengedukasi para siswa dan masyarakat umum serta untuk menegaskan bahwa pendidikan gratis juga akan menjadi fokus pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini, difokuskan bagi golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkannya sehingga tidak ada paksaan untuk menerima program tersebut, kata dia.

Nurjaeni menyatakan bahwa dari 20 dapur sentral program MBG yang ada di Papua, 5 dapur terpaksa menangguhkan kegiatannya karena penolakan program tersebut. Meski demikian, ia memastikan dapur sentral yang masih aktif tetap dapat menunjang pelaksanaan MBG di lokasi-lokasi tempat program tersebut berjalan seperti biasa.

Direktur BGN itu pun memastikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pendidikan gratis dan memastikan penyediaan beasiswa bagi masyarakat Papua.

Merespons penolakan MBG di sejumlah daerah di Papua, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Yan Mandenas menegaskan bahwa dana pendidikan telah dianggarkan dengan tepat oleh otoritas setempat.

“Tuntutan para murid terkait sekolah gratis ini sudah terakomodir di dalam Dana Otonomi Khusus,” kata Yan Mandenas kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/2).

Sementara, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai di Wamena, Minggu (23/2), mengatakan pihaknya akan melaksanakan program MBG sesuai “konteks Papua Pegunungan” untuk menanggulangi penolakan dari para siswa.

Hal tersebut, ucapnya, bermaksud MBG akan mengikuti variasi menu yang mengikuti kebiasaan setempat seperti beras, umbi-umbian (keladi, hipere) serta sayur-mayur lokal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Paniai -

Siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Mereka melakukan long march ke kantor Bupati Paniai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan para siswa melakukan long march dari Paniai Timur ke kantor bupati pada Senin (24/2/2025) pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para siswa memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," ujar Benny saat dikonfirmasi detikcom, Senin (24/2).

Benny mengatakan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 WIT. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan mengawal aksi tersebut.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," bebernya.

Dia memastikan situasi di Yalimo kondusif setelah aksi para siswa tersebut. Dia juga meminta para siswa bersabar menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara dalam video beredar, tampak sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan.

Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.

(hsr/hsr)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Keanggotaan Komite BP Tapera yang baru. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Lebih lanjut, dalam Keppres tersebut dijelaskan perubahan susunan Keanggotaan Komite Tapera ini menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian pada Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dalam beleid tersebut dijelaskan, Keanggotan Komite Tapera yang baru terdiri dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai Ketua merangkap Anggota, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Selain itu, anggota Komite juga terdiri dari Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota komite, dan dari unsur profesional Eko Djoeli Heripoerwanto sebagai anggota Komite.

"Masa jabatan Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan," tulis beleid tersebut, dikutip pada Senin (24/2/2025).

Lewat Keppres itu, juga sekaligus memberhentikan dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023.

"Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut," tulisnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP telah mengajukan perubahan anggota Komite Tapera seiring perubahan struktur kabinet. Maruarar Sirait diajukan untuk menjadi Ketua Komite BP Tapera.

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet. Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto pada Kamis (28/11/2024).

Dikatakan Iwan, Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan pengambilan kebijakan kedepannya," katanya.

(Dhera Arizona)