KOMPAS.com - Pemerintah telah mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) untuk semua siswa tingkat dasar dan menengah.

Program itu dilaksanakan mulai Senin (6/1/2024) serentak di sejumlah wilayah di Indonesia dengan menyasar 3 juta siswa untuk penerima tahap awal.

Karena hanya menyasar 3 juta siswa, tentunya masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program makan bergizi gratis.

Salah satunya adalah SDN Cideng 07 Pagi. Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi, Masna Saragih mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolahnya.

"Terkait makan gratis.Untuk info yang saya ketahui memang katanya akan ada dua tahap ya.Tahap pertama, dan tahap kedua nanti di bulan April," kata Kepala Sekolah SDN Cideng 07 Pagi Masna Saragih saat ditemui di sekolah, Senin (6/1/2025).

Masna mengatakan, saat ini ia baru diminta data oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pernah atau tidak melaksanakan uji coba makan bergizi gratis.

Namun, belum ada informasi lebih lanjut kapan pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah tersebut.

"Nah, sejauh ini sih khususnya sekolah kami ini memang belum mendapatkan info apakah sekolah ini akan diberikan makan gratis tersebut gitu," ujarnya.

Masna pun menyarankan agar pemerintah bisa memprioritaskan sekolah yang memang banyak memiliki anak-anak tidak mampu untuk menerima makan bergizi gratis.

Hal itu perlu diperhatikan karena mereka di rumah kesulitan untuk memenuhi gizi seimbang untuk menunjang tumbuh kembangnya.

Sementara sekolah-sekolah, utamanya sekolah swasta yang mungkin kebanyakan sudah berasal dari keluarga menengah dan mampu cenderung bisa memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari.

"Carilah sekolah-sekolah negeri yang memang ekonomi sosialnya rendah, bukan sekolah yang bahkan tidak mau menerima BOP. Iya kayak BOS," ungkapnya.

"Itu mereka sekolah-sekolah bonafit. Jadi pemerintah ini mungkin dievaluasi lagi," ucap dia

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu meningkatkan gizi anak sekolah, belum diterapkan di Kota Batu. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu masih menunggu jadwal pelaksanaan dari pemerintah pusat.

Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai mengungkapkan, hingga saat ini Kota Batu belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Pihaknya masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional nantinya.

"Belum ada di Kota Batu, karena kami menunggu jadwal dari pusat lewat badan gizi nasional," ungkap Aries saat dihubungi detikJatim, Selasa (7/1/2025).

Aries membenarkan bahwa sejak 6 Januari 2025, launching program MBG sudah dilakukan. Namun, launching tersebut belum terlaksana secara menyeluruh karena yang menerapkan sejauh ini hanya untuk daerah yang ditunjuk.

"Hanya beberapa daerah saja di Jatim yang melaksanakan kick off. Terutama yang sudah punya dapur umum," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah siap melaksanakan MBG sejak tahun 2024. Kota Batu bahkan telah melakukan uji coba program ini baik mulai dari PAUD hingga SMP.

"Kami sudah siap sejak 2024 kemarin dengan uji coba yang sudah kami lakukan di semua sekolah. Mulai PAUD, TK,SD dan SMP," tegasnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa jadwal pasti pelaksanaan MBG di Kota Batu masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Kalau rencana mau diterapkan kapan kami masih menunggu pemerintah pusat," tegasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhamad Saleh, menilai terjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara karena pemerintah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program makan bergizi gratis di sejumlah daerah.

Saleh menekankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.

Oleh sebab itu, Saleh menekankan program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik.

"Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis," jelasnya.

Saleh menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintaan.

Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri. Apalagi, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

"Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan," lanjut Saleh.

Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat.

Saleh pun menyarankan jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Berjalan

Program MBG resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

"[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," ucapnya.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan mitra yang tergabung dalam program makan bergizi gratis (MBG) tak hanya melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan mitra program MBG datang dari berbagai jenis usaha, dari kecil hingga skala besar. Sebab, kata dia, program ini membutuhkan pasokan yang besar.

Menurut Dadan, dibutuhkan hingga 30 ribu pelaku usaha yang bermitra dengan pemerintah sebagai penyedia menu program MBG.

"Semua pihak terbuka. Ini kan program besar setiap hari, butuhnya 30 ribu (pelaku usaha) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh. Dan semua pihak welcome," ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Dadan pun mengatakan semua mitra penyedia menu di program MBG telah melalui proses verifikasi. Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 13 ribu pelaku usaha yang sudah mendaftar sebagai mitra.

Namun, Dadan belum bisa menyebutkan jumlah mitra yang sudah terverifikasi dan diterima. Ia pun tak merinci mengenai mekanisme pemantauan mitra yang terdaftar dan telah diterima.

BGN telah membuka kesempatan bagi pihak yang ingin menjadi mitra dalam program MBG.

Melalui keterangan tertulis, Selasa (31/12), Dadan Hindayana mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG. Pertama, status legal yang jelas.

"Mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya," kata Dadan.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

"Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial," katanya.

Dadan mengatakan bagi calon mitra yang ingin mendatar bisa melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru yang didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua informasi yang dibutuhkan akan tersedia, termasuk panduan teknis dan formulir pendaftaran," jelasnya.

Dadan menambahkan MBG terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.

"BGN menyambut ide-ide inovatif dari mitra untuk memperluas jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia," ucapnya.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Menu makanan pada program makan bergizi gratis hari kedua di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berbeda dengan hari pertama.

Pada hari pertama menu makanan dilengkapi susu. Namun pada hari kedua ini, tidak ada susu dalam menu yang disajikan.

Saah satu wali murid SD Negeri 1 Kranji, Purwokerto, Dewi Sulistyaning Anggraeni mengatakan, tidak mengetahui alasan tidak adanya susu.

"Kata anak saya enggak ada susunya, tapi enggak papa, mungkin selang-seling. Menurut saya, kalau bisa setiap hari ada susunya," kata Dewi saat dihubungi, Selasa (7/1/2025).

Menurut wali murid lainnya, Dhita Melissa, menu susu kemungkinan tidak ada karena diganti dengan daging sapi.

"Hari ini daging sapi teriyaki, sayuran ada dagingnya juga, buah pepaya, nasi. Hari ini tidak ada susu, mungkin karena ada dagingnya, kalau kemarin ayam," ujar Dhita.

Hal yang sama diungkapkan wali murid lainnya, Dessy Ratnasari.

"Hari ini enggak ada susunya, kemarin ada," ucap Dessy.

Namun demikian, menurut ketiganya menu makanan yang disajikan selama dua hari ini sudah baik dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Mereka juga sangat mendukung program tersebut.

"Programnya sangat bagus. Alhamdulillah anak suka (dengan menunya), selalu habis. Di kelas di anakku banyak yang habis juga, yang tadinya eggak suka, paling enggak mau icip-icip," kata Dhita.

Seperti yang disampaikan Dessy, anaknya selama ini susah untuk makan sayur.

"Anakku enggak suka sayur, (dengan adanya program ini) jadi mencoba makan sayur. Mungkin ada yang enggak sarapan, jadi mau sarapan karena bareng teman-teman," ujar Dessy.

Sementara itu, Dewi berharap program makan bergizi gratis dapat terus berlanjut.

"Kalau menurut saya sudah bagus, menunya 4 sehat 5 sempurna dan gonta-ganti. Harapan saya program ini bisa seterusnya karena sangat membantu orangtua yang punya aktivitas luar. Lebih hemat juga karena anak kenyang," kata Dewi.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis di Kabupaten Banyumas, diluncurkan mulai Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal ini, program tersebut menyasar 2.740 siswa di SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Menu yang disajikan yaitu nasi, ayam gulai, sayur pokcoy dan susu.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis resmi dimulai pada Senin (5/1/2025).

Namun, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Program makan bergizi gratis adalah program prioritas pemerintah untuk memberikan jaminan gizi yang layak sekaligus mengatasi permasalahanstunting dan gizi buruk.

Awal pemberian makan bergizi gratis ditargetkan ada 3,2 hingga 3,3 juta siswa di seluruh Indonesia yang akan menerima program ini.

Meski begitu, para siswa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa merasakan program ini.

Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan untuk program makan bergizi gratis.

Menurutnya, penunjukan wilayah yang menerima program makan bergizi gratis dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.

"Kabupaten Lumajang tidak menjadi target percontohan ya, mekanismenya memang yang menunjuk itu Badan Gizi Nasional dengan pembiayaan dari pusat," kata Indah di Lumajang, Selasa (7/1/2025).

Meski begitu, kata Indah, jika sewaktu-waktu Kabupaten Lumajang ditunjuk untuk melaksanakan program makan bergizi gratis, stok bahan baku makanan sudah siap 100 persen.

Menurutnya, stok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, hingga susu sudah siap digunakan.

"Kalau kami ditunjuk untuk ada program makan bergizi gratis, kami siap karena potensi pertanian, perikanan, peternakan cukup bagus dan itu sudah dibuktikan langsung oleh Menteri Kehutanan, Menko Pangan," katanya.

Indah berharap, program makan bergizi gratis di Lumajang nantinya bisa melibatkan pemerintah daerah agar potensi para pengusaha katering dan jasa pengiriman bisa dimaksimalkan.

"Alangkah baiknya program ini diserahkan ke masyarakat, jadi nanti pemda bisa mengkoordinasikan dengan pengusaha katering, jasa pengiriman, sehingga saling terintegrasi dengan baik," ujar dia.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau program makan bergizi gratis (MBG) meski tidak turun langsung pada hari pertama pelaksanaan MBG, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebutkan, Prabowo bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Bapak Prabowo memantau setiap saat, beliau akan melakukan sidak," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin.

Dadan mengingatkan, program makan bergizi gratis ini perlu dipersiapkan dengan semaksimal mungkin karena dipantau oleh Prabowo.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap memantau dari berbagai sisi," ucap dia.

Namun, Dadan enggan menjelaskan detil rencana sidak Prabowo.

Ia hanya menagaskan bahwa Prabowo bakal meninjau pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata Dadan.

Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memantau langsung pelaksanaan MBG pada Senin kemarin.

Berdasarkan catatan Kompas.com, hanya ada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang meninjau pelaksanaan MBG di beberapa tempat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa distribusi program MBG

Kendati begitu, jadwal dan lokasi titik kunjungan itu belum dapat dipastikan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," kata Hasan saat dihubungi, Senin.

Ia mengatakan, sidak itu dilakukan untuk melihat lebih jelas dan dekat program makan bergizi.

Dengan begitu, Prabowo dapat melihat program secara lebih natural kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ucap Hasan.

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menilai program makan bergizi gratis (MBG) dapat mendukung penerapan full day school atau sekolah sehari penuh yang diterapkan di daerah itu sejak 2022.

"Biasanya siswa bawa bekal ke sekolah, sekarang tidak lagi," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Masrimfi Noor di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan Pariaman menerapkan sekolah mulai dari pagi hingga sore hari pada hari Senin sampai Jumat, sehingga tidak sedikit siswa membawa bekal dari rumah masing-masing.

Menurutnya, dengan program makan bergizi gratis tersebut, tidak saja membantu ekonomi keluarga siswa, juga mempermudah siswa tidak membawa bekal dari rumah.

Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat terus berjalan dan seluruh siswa di daerah itu yang berjumlah sekitar 12.600 siswa dapat menikmatinya.

Ia menyampaikan pada tahap awal pelaksanaan makan bergizi di Pariaman sejak Senin (6/1), setidaknya 3.497 siswa telah menikmati makan bergizi gratis dan secara bertahap seluruh siswa di daerah itu akan dapat menikmatinya.

Ia mengapresiasi vendor sebagai pihak penyedia makan bergizi tersebut di Pariaman, karena dapat menyajikan makanan yang terdiri atas pisang, nasi, telur, ayam, dan sayur itu dapat diproduksi dan didistribusikan secara aman dan higienis.

Sebelumnya, sebanyak 3.497 siswa dari sekitar 12.600 siswa di Kota Pariaman, Sumbar menerima makan bergizi gratis pada tahap awal pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Gibran di daerah itu.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat secara bertahap seluruh siswa di Pariaman mendapatkan bantuan ini," katanya.

Ia mengatakan bantuan makan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut dari program Presiden dan Wakil Presiden yang menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa di Indonesia.

Ia menyampaikan program tersebut mengusung konsep bergizi, sehingga makanan yang disajikan terdiri atas nasi, ayam, telur, serta sayur yang memiliki nilai gizi baik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipastikan dimulai pekan depan. Program pemerintahan Prabowo Subianto itu diperkirakan menyasar sekitar 3.000 hingga 3.500 peserta peserta didik.

"Harusnya 6 Januari kemarin (dilaksanakan), jadinya program Makan Bergizi Gratis ini kami akan laksanakan pada 13 Januari 2025," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mataram, Yusuf, saat ditemui detikBali di kantornya, Selasa (7/1/2025).

Menurut Yusuf, Disdik Mataram telah berkoordinasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang meng-handle program MBG di Mataram.

"Hasil koordinasi, ada perwakilan SPPG yang sudah ditunjuk, yakni Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Mataram (untuk mendapatkan manfaat dari program MBG). Untuk di Kecamatan Mataram, dapurnya ada di zipur TNI AD," imbuh Yusuf.

Program Makan Bergizi Gratis di Mataram akan menyasar 69 ribu hingga 70 ribu pelajar, mulai taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Tak hanya itu, program itu juga menyasar 10 persen ibu hamil dan menyusui di Mataram.

"Dari hasil audiensi tadi, satu dapur akan menjangkau 3.000-3.500 peserta yang akan menerima makanan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Peserta didik yang akan menerima manfaat nanti adalah pelajar yang berada di radius 3 kilometer dari lokasi dapur," jelas Yusuf.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan Pemkot Mataram siap untuk melaksanakan program MBG. Mengingat, program ini merupakan program milik pemerintah pusat.

"Kami siap saja (dengan program MBG ini karena ini kebijakan nasional. Cuma kami memang belum menerima pola skenarionya seperti apa. Pada prinsipnya kami sangat siap," tegas Mohan.

Mohan berharap program Makan Bergizi Gratis ini bisa menjangkau seluruh anak-anak di Kota Mataram. "Mudah-mudahan bisa terjangkau dan memang harus sesuai dengan jangkauannya dan target kami di sini. Kami tunggu juklak juknisnya dulu," ungkap Mohan.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis