Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

"Namun jika percepatan dimulai pada Oktober, tambahan biaya yang diperlukan akan menjadi Rp75 triliun, dan jika dimulai pada November, anggaran tambahan akan sekitar Rp50 triliun," ujarnya.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus dan akan mulai melayani pada September.

Dengan percepatan yang dimulai pada September, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan.

Hal itu disampaikan Dadan usai melaporkan progres pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi dalam waktu satu setengah bulan, sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan," kata Dadan saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Dadan menjelaskan bahwa pada Senin ini, MBG baru berjalan di Provinsi Papua Tengah, sehingga resmi program tersebut sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia, serta penambahan 117 jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi 693 SPPG.

Pada pekan ini, jumlah penerima MBG juga bertambah menjadi lebih dari 2 juta penerima manfaat di 38 provinsi sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025

"Minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari dua juta penerima manfaat," kata Dadan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh wilayah Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli 2025.

Program MBG dilatarbelakangi dari kondisi sebanyak 60 persen anak-anak Indonesia belum mengonsumsi makanan dengan gizi yang lengkap.

Dadan mengatakan 60 persen anak Indonesia tidak mengonsumsi susu karena tak mampu membeli, bukan karena tidak cocok atau laktosa intoleran.

Presiden Prabowo menekankan program MBG akan menyasar lebih dari 85 juta anak, serta ibu hamil di Indonesia pada akhir 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana menyatakan, murid sekolah yang tidak berpuasa dapat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di rumah atau di sekolah secara diam-diam.

"Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan memastikan, program MBG tetap digelar selama bulan Ramadhan.

Bedanya, paket MBG kini didesain untuk dapat dibawa pulang, tidak dimakan di sekolah.

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka," kata dia.

Menurut Dadan, ada usulan agar sekolah yang ada di daerah dengan mayoritas penduduk nonmuslim tetap melaksanakan MBG seperti biasa, yakni tidak dibawa pulang.

Akan tetapi, pemerintah tetap memutuskan menggunakan mekanisme MBG dibawa pulang selama Ramadhan karena mempertimbangkan di daerah tersebut tetap ada pelajar yang nonmuslim.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah nonmuslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," ucap dia.

Dadan mengatakan menu makan bergizi gratis juga dibuat tahan lama agar pelajar yang berpuasa bisa makan saat waktu buka puasa.

Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain," kata Dadan

Meski begitu, Dadan mengaku mekanisme tersebut akan dievaluasi setelah berjalan satu minggu.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan 1 minggu gitu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujar dia.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membidik lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun kawasan hunian dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Lahan eks BLBI yang tengah diincar untuk dikembangkan menjadi kawasan hunian berlokasi di sekitar jalan Nur Ali, Kecamatan Bekasi Barat.

Lahan Eks BLBI lainnya yang akan digunakan untuk pengembangan kawasan hunian berlokasi di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Maruarar mengatakan lahan eks BLBI di Karawaci memiliki total luas 3,7 hektar yang terdiri dari 3,5 hektar pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

"Sepintas saya melihat area yang bagus ini ide saya ada gabungan komersial dan MBR nantinya.Di kawasan ini banyak juga milenial, kampus, rumah sakit, mungkin bisa untuk tenaga medis, tenaga pengajar," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2025).

Dia menilai lahan eks BLBI di Tangerang ini sudah clean and clear, atau tidak diduduki oleh siapapun juga. Pihaknya juga akan bertemu dengan Dirjen Kekayaan Negara akan bertemu dengan Kepala Bank Tanah untuk membahas tindak lanjut mengenai konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara lahan eks BLBI yang berlokasi di Bekasi Barat, masih terdapat masyarakat yang menempati lahan tersebut, yaitu sebanyak 1.000 Kepala Keluarga. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear guna mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

"Kami terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan," kata dia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai pemanfaatan lahan eks BLBI merupakan terobosan yang baik. Menurutnya, lahan tersebut cocok untuk dibangunkan hunian MBR dengan konsep vertikal, sehingga bisa lebih banyak menyerap masyarakat yang belum memiliki hunian.

"Tanah-tanah negara yang idle ini bisa menjadi modalitas untuk membangun rumah vertikal. Melalui skema pembiayaan subsidi hal itu bisa affordable juga untuk MBR. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah," tuturnya.

Heru menilai jika pemerintah mau menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan, maka jangkauan penyaluran FLPP bagi MBR bisa lebih luas. Sehingga bisa lebih cepat mendorong masyarakat untuk memiliki hunian.

"Ke depan jika pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk perumahan di luar APBN, maka penyaluran dana FLPP tahun 2025 ini bisa lebih banyak dibandingkan target sebelumnya sebesar 220 ribu unit. Ini bukti nyata dukungan pemerintah untuk program 3 juta rumah," kata Heru.

(Febrina Ratna Iskana)

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penunjukan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025. Dengan begitu, Maruarar resmi menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Basuki Hadimuljono.

"Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua merangkap anggota," bunyi diktum pertama keppres tersebut.

Keppres itu juga menyertakan empat anggota Komite Tapera. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menggantikan posisi menteri ketenagakerjaan sebelumnya, Ida Fauziyah.

Anggota berikutnya adalah Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi. Selain itu, ada Eko Djoeli Heripoerwanto yang menjadi anggota Komite Tapera dari jalur profesional.

Situs resmi Tapera juga telah memampang foto Maruarar Sirait beserta empat anggota Komite Tapera.

Situs itu menyebut fungsi Komite Tapera adalah perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sementara itu, tugas Komite Tapera ada tiga. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Kedua, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.

"Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada presiden," bunyi tugas ketiga Komite Tapera yang dicantumkan situs resmi Tapera.