JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Qatar bakal menambah investasinya di bidang perumahan Indonesia sebanyak 5 juta rumah.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (Uni Emirat Arab), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," lanjut Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung program 3 juta rumah menegaskan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit (ATMR Kredit).

Hal ini juga dengan kebijakan yang sifatnya bisa dikatakan lebih adaptif dan pengawasannya hati-hati.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses pembiayaan properti dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam mendukung program 3 Juta rumah ini OJK telah memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan pembobotan atau ATMR kredit sejalan dengan tingkat loan to value atas pemberian kredit.

"Penetapan kualitas kredit yang dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga berdasarkan satu pilar untuk kredit jumlah tertentu, serta dapat memiliki kualitas kredit yang berbeda untuk debitur yang memiliki sumber pembayaran dan proyek yang berbeda serta mengecualikan perhitungan batas maksimum pemberian kredit untuk penyediaan perumahannya yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MDR," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK, Selasa (14/1/2025).

Sesuai POJK No.40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penetapan kualitas Aset Produktif untuk debitur dengan plafon sampai dengan Rp5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga (1 pilar), yang juga berlaku untuk KPR.

Perlakuan penilaian kualitas aset tersebut bersifat lebih longgar dibandingkan kredit lainnya dimana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar).

Menurut Dian, bank dapat mengoptimalkan bauran kebijakan dimaksud dengan tetap memperhatikan risk appetite dan tentu aspek prudential banking lainnya.

Kemudian yang terkait dengan apakah program 3 Juta rumah tersebut juga nantinya dapat mendorong pertumbuhan KPR ke depan sampai seberapa besar porsinya, OJK percaya perbankan bakal menjaga likuiditasnya.

"Nah mungkin dapat kami sampaikan bahwa perbankan tentu saja senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari DPK atau dana masyarakat," ujar Dian.

Adapun OJK dan pemerintah akan tentu saja terus berkomunikasi dalam implementasi berbagai program strategis pemerintah termasuk program penyediaan 3 juta unit rumah. OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional.

OJK percaya program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun.

"Bank juga dapat memperhitungkan subsidi uang MUKA atau SBUM sehingga rasio loan to value calon debitur MBR dapat meningkat. Diharapkan insentif yang menarik tersebut, perbankan diharapkan dengan insentif yang ada tersebut dan tentu saja perbankan dapat mengoptimalkan pencapaian program 3 juta rumah pemerintah," tutur Dian.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terbuka peluang bagi industri perasuransian terlibat dalam program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Terkait hal ini disebut sudah didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan industri perasuransian dapat berperan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun debitur/kreditur apabila mereka tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban pinjaman untuk rumah tersebut.

"Konkretnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur," kata Ogi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Ogi menyebut produk itu harus digabungkan (bundling) dengan yang sudah ada. Untuk pelaksanaannya, nantinya akan dibentuk konsorsium sebagai pertanggungan asuransi jiwa kredit untuk perlindungan properti.

"Jadi untuk asuransi umum, properti, itu bisa kita meng-cover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah itu bisa di-bundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen," bebernya.

Selain itu, Ogi menyampaikan hal lain yang juga bisa dilibatkan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap masa pembangunan proyek. Jadi dengan produk yang dimiliki seperti suretyship atau surety bond, perusahaan asuransi atau penjaminan bisa terlibat dalam proyek 3 juta rumah.

"Kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end-to-end, saya rasa ini membuat perlindungan kepada debitur dan konsumen karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk perlindungan terhadap proyek ini," imbuhnya.

Ogi memastikan perusahaan asuransi yang akan terlibat dalam program 3 juta rumah hanya yang dalam kondisi sehat. "Beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini dan kita akan membentuk suatu konsorsium, nanti ada yang lead-nya, sebagai lead-nya seperti apa kita perlu tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegasnya.

(kil/kil)

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya

Batam (ANTARA) - Belasan warga terdampak longsor tebing di Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam, Kepulauan Riau, diimbau untuk mengungsi sementara di rumah warga yang lebih aman guna menghindari longsor susulan mengingat potensi cuaca ekstrem masih terjadi di wilayah tersebut.

Camat Sekupang Kamarul Azmi di Batam, Selasa, menyebut ada belasan warga yang mengungsi ke rumah tetangganya yang lebih aman.

“Sudah didiskusikan dengan RT dan RW setempat, rumah sederetan yang terkena longsor diimbau mengungsi di depan rumah. Lebih dari 10 rumah itu, kami khawatirkan kejadian lagi, jadi sementara berlindung di tempat yang aman selama masa tanggap darurat,” kata Azmi.

Longsor yang melanda Perumahan Tiban Koperasi pada Minggu (12/1) dini hari menewaskan empat orang dan melukai lima orang lainnya. Lima rumah rusak, di antaranya tiga hancur dan dua rusak berat.

Dari lima rumah tersebut Blok S 30A, Blok S 29A, Blok S 27A, dan Blok S 26A, terdapat delapan orang warga yang terdampak juga ikut mengungsi ke rumah sanak saudara dan rumah warga yang lebih aman.

“Kami ada mendirikan posko bencana, hanya dijadikan tempat dapur umum dan pengecekan kesehatan warga. Untuk tempat pengungsian sementara di rumah warga yang bersedia dijadikan tempat,” katanya.

Adapun terkait penanggulangan pascabencana, kata Azmi, pihak kecamatan hari ini merapatkannya dengan Pemerintah Kota Batam dan kecamatan lainnya yang juga mengalami longsor.

“Penanganan pascabencana untuk teman-teman TNI dan Polri masih siaga sampai hari ini di lokasi. Terkait penanganan longsor maupun rumahnya masih dirapatkan hari ini,” katanya.

Azmi menambahkan empat dari lima warga yang sempat dirawat di rumah sakit usai longsor sudah boleh pulang ke rumahnya. Satu korban atas nama Pranaya Dirga, putra dari pasangan suami istri Doni Aprianto dan Linda Lusiana yang tewas tertimbun masih dirawat di RS Batam.

“Satu masih dirawat atas nama Pranaya Dirga, karena diagnosisnya super special injury,” ujarnya.

Sementara itu, untuk korban meninggal dunia, pasangan suami istri Mujiadi dan Sukarni telah dikebumikan di TPU Tamiang. Sedangkan jenazah Doni Aprianto dan Linda Lusiana diminta ahli waris untuk dikebumikan di kampung halamannya Bangka Belitung.

Berdasarkan data RT 004/RW 07 Perumahan Tiban Koperasi, korban longsor yakni rumah Blok S 30A dihuni oleh Risko, Hesti, Harun dan Salman dalam kondisi selamat. Rumah Blok S 29A dihuni Leni dan Bintang juga selamat dan dirujuk ke RSO Batam.

Rumah blok S 28A dihuni almarhum Doni Aprianto dan Linda Lusiana, sedangkan anaknya Pranaya Dirga selamat. Selanjutnya, rumah blok 27A dihuni Mujiadi dan Sukarni juga meninggal dunia, sementara anaknya Dwi dan Anis selamat.

Kemudian rumah blok S 26A dihuni Army, Wery, Aqila dan Satir juga dinyatakan selamat.

Sebelumnya, Senin (13/1), Wali Kota Batam Terpilih Amsakar Achmad di lokasi bencana mengatakan korban yang selamat menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Sosial untuk ditangani sesuai SOP penanggulangan bencana.

“Ada dapur umum, posko evakuasi, yang didirikan. Masyarakat juga gotong royong membantu, prinsipnya masyarakat siap untuk penanggulangan bencana dan Pemkot mensuplai apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait bantuan, kata dia, akan dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis seperti Damkar, Dinsos dan BPKAD untuk memastikan berapa yang harus disiapkan oleh pemkot menangani bencana, mulai dari menyelesaikan persoalan longsor sampai bantuan untuk korban terdampak.

“Jadi Pemkot Batam pasti menyiapkan itu,” kata Amsakar.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk membangun rumah di perdesaan.

Pasalnya menurut Fahri, pelaksanaan bisnis perumahan di perdesaan sulit dilakukan.

"Di desa itu kalau kita pakai model bisnis agak sulit. Mayoritas di desa sebenarnya sudah punya rumah, cuma rumahnya tidak layak," ujar Fahri dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebaliknya, Fahri mengatakan perkotaan cocok menjadi lokasi untuk bisnis perumahan, mengingat lahannya yang sempit dan kebutuhan hunian yang besar.

"APBN akan banyak lari ke desa dan di kota akan banyak skema bisnisnya," lanjut Fahri.

Sementara secara total, ada 10 juta backlog kepemilikan rumah di Indonesia dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah, dengan sebaran 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta di perkotaan.

"Begitu kami menyebut angka 3 juta, rupanya ada banyak minat (untuk berkontribusi mewujudkan program 3 juta rumah)," jelas Fahri.

Terbaru, Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," tandasnya.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sektor properti dan real estate untuk mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan perusahaan properti dapat melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) untuk mencari sumber dana permodalan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum atau sering kita sebut dengan IPO," kata Inarno dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, kata Inarno, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN) maupun long-term notes (LTN).

"Itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan," beber Inarno.

Instrumen lain yang potensial yakni Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT). Inarno menyebut RDPT dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan juga perumahan di Indonesia.

"Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," jelasnya.

OJK juga menyoroti instrumen Efek Beragunan Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang dinilai bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," beber Inarno.

(aid/kil)

Sebuah mobil boks putih bertuliskan 'Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulo Gebang' tiba di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07, Jakarta Timur.

Pagi itu, Rabu (8/1), merupakan hari ketiga sejak program makan bergizi gratis (MBG) dimulai oleh pemerintah.

Mobil datang sekitar pukul 09.21 WIB dan menarik perhatian para murid yang sedang mengikuti kegiatan Pramuka di tengah lapangan.

Mereka kemudian membubarkan diri dari terik matahari dan berjalan menuju kelas masing-masing. Tak lama, para siswa kembali ke lapangan dengan membawa boks besar mendekati mobil SPPG untuk mengangkut paket makan bergizi gratis.

Dengan sigap petugas SPPG membuka boks mobil dan melayani murid yang mengantre menunggu giliran mendapatkan makan.

Para murid dan guru pun bahu-membahu mengambil makanan. Paket makanan dimasukkan dalam boks dan kemudian dibawa ke kelas masing-masing.

"Kamu kelas berapa? 3A, 30 biji ya," ucap seorang guru yang membantu petugas SPPG membagikan paket makanan.

Setelah seluruh paket makanan terdistribusi, mobil boks meninggalkan lokasi sekitar pukul 10.00 WIB. Petugas bergegas mengantarkan makanan ke titik lain.

Setelah paket makanan tiba di kelas, guru-guru pun sibuk membagikan ke para murid. Pagi itu, Wali Kelas 2B SDN Pulo Gebang 06, Tiara, rampung membagikan paket makanan ke seluruh muridnya yang berjumlah 32 orang.

Namun, matanya tertuju ke satu bangku yang masih kosong di depan, anak itu ternyata masih di luar kelas. Ia bergegas mencari muridnya, setelah ketemu ia pun menggiringnya masuk ke dalam kelas.

Ruang kelas masih dipenuhi teriakan anak-anak. Ia pun meminta anak-anak duduk dengan tenang untuk makan.

"Ayo duduk anak-anak, kita mau makan, doa dulu ya," ucap Tiara.

Sekitar pukul 10.14 WIB, doa sebelum makan menggema yang kemudian diikuti bunyi kotak makan stainless steel yang secara serempak dibuka para murid.

Menu hari itu adalah nasi putih dengan lauk ayam suwir, tumis tahu, sayur buncis, dilengkapi dengan satu buah jeruk.

Para siswa tampak lahap menyantap makanan yang disajikan. Namun, hari itu, susu kotak absen dari menu.

Sekitar 15 hingga 20 menit berselang, para murid selesai makan dan silih berganti maju ke depan kelas meletakkan tempat makan mereka.

Ada pula murid yang tak menghabiskan makanan. Ia membagikan sisa makanannya ke teman sebangkunya. Ia memindahkan sesendok ayam suwir itu ke tempat makan temannya.

Namun, ada juga yang membiarkan sisa makanan di dalam tempat makan.

"Sejauh ini rata-rata siswa ngabisin makanan dan kalaupun ada sisa itu dibiarin saja tetap di tempat makannya buat dikembaliin ke SPPG," jelas Tiara.

Pukul 14.16 WIB, mobil SPPG datang lagi. Kali ini, petugas membagikan makanan ke siswa-siswi yang menjalankan kegiatan belajar pada siang hari.

Raut muka salah seorang siswa kelas 5 di SDN Pulo Gebang 07 sumringah karena kembali mendapatkan makanan. Sehari sebelumnya, yakni Selasa (7/1) mereka tak mendapatkan makanan.

"Kemarin enggak, Senin yang dapat," kata salah seorang siswa.

Menu makan bergizi gratis yang dibagikan siang itu sama dengan pagi hari. Data pengantaran paket makanan SPPG Pulo Gebang di siang hari menunjukkan ke SDN Pulo Gebang 07 dapat 186 porsi makanan.

Kepala SPPG Pulo Gebang Ahmad Irfansyah tak merespons saat dihubungi. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Pulo Gebang 07, Catharina Yenny Indratno, memaklumi soal absennya paket makan bergizi gratis untuk siswa di siang hari pada Selasa.

Menurutnya, waktu pengantaran dari SPPG Pulo Gebang berdekatan dengan waktu anak sekolah pulang. Catharina memaklumi itu lantaran mobil SPPG Pulo Gebang harus mengantarkan makanan ke banyak titik, sehingga kerja mereka cukup berat.

"Saya memaklumi kalau misalkan terjadi keterlambatan karena mungkin terjadi kendala. Saya memaklumi mereka karena saya bersyukur, anak-anak juga bersyukur karena mereka dapat makanan itu gratis, bergizi," ucap Catharina.

Catharina pun berharap pemerintah terus melakukan evaluasi, sehingga semua siswa bisa dapat makan tepat waktu.

"Karena ini masih program awal ya bisa untuk dievaluasi terus ke depan, biar jadi lebih baik lagi, hari ini juga aman tentram, semua dapat sampai kelas siang juga dapat," ucapnya.

Keesokan harinya, Kamis (9/1), mobil SPPG yang mengantarkan paket makanan di pagi hari datang lebih awal, sekitar pukul 07.00 WIB. Butuh waktu sekitar 15-20 menit bagi para petugas SPPG membagikan paket makanan ke seluruh siswa di SDN Pulo Gebang 06 dan 07.

Hari itu, anak-anak tampak gembira karena melihat satu kotak susu UHT di paket makanan mereka. Tiga hari sebelumnya tak ada susu untuk para siswa.

Menu makanan hari itu meliputi nasi putih dengan lauk telur rebus dan tumis wortel. Dilengkapi juga dengan satu buah jeruk.

Menurut Catharina, sampah sisa makanan murid akan dibiarkan di dalam stainless steel untuk dikembalikan ke SPPG. Ia pun menyebut sampah yang dibuang oleh murid di sekolah mungkin hanya kulit buah dan kotak susu.

"Soalnya kan anak-anak kadang minum susunya itu nanti ya setelah makan atau pas mau pulang," ucap Catharina.

Pada Jumat (10/1), paket makanan kloter pertama ke SDN Pulo Gebang 06 dan 07 datang sekitar pukul 08.30 WIB.

Menu makanan hari itu adalah nasi putih, ikan goreng tepung, tumis sayur wortel dan buncis, satu buah jeruk, dan satu kotak susu. Namun, susu yang didapatkan pada Jumat berbeda dengan hari sebelumnya.

Kali ini, para murid diberikan susu 'Gizzi' varian rasa stroberi ukuran 115 ml. Kandungan gula dalam susu sebanyak 13 gram dengan total kalori 80 kkal per sajian.

Saat masa uji coba program makan bergizi gratis pada 2024, susu dengan kadar gula tinggi menuai kritik publik. Salah satunya dilayangkan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).

CISDI menyoroti kadar gula pada susu yang diberikan dalam uji coba program makan bergizi di Sentul, Bogor, kala itu mendekati batas harian konsumsi gula anak-anak.

Setelah program MBG berjalan lima hari, pihak sekolah memberikan catatan ihwal waktu pengantaran paket makanan yang belum terjadwal rapi dan kerap terlambat. Jadwal pengantaran di Kompleks SDN Pulo Gebang 06 dan 07 berubah-ubah setiap harinya.

Namun, pimpinan kedua sekolah tersebut merasa proses pengantaran makanan sejauh ini tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

"Kita lagi cari formula juga supaya dari pihak dapur dan sekolah memiliki jadwal yang pas supaya distribusi tepat waktu ke murid," kata Kepala Sekolah SDN Pulogebang 06, Paranggi Rismoko.

Hal serupa juga dialami SMAN 11 Jakarta yang lokasi berdekatan dengan SDN Pulo Gebang 06 dan 07. Paket makanan tiba tak menentu dan kadang mengganggu KBM di sekolah.

"Cukup mengganggu KBM, minimal ada 15-20 menit," kata seorang guru di SMAN 11.

Hal itu juga dikeluhkan seorang siswa kelas 10 di SMAN 11. Ia mengaku pada Rabu (8/1), paket makan bergizi gratis telat datang dan menghambat waktunya pulang ke rumah.

"Senin jam 12, Selasa jam 3 (15.00), itu harusnya sudah pulang, ini dia [makanannya] baru datang, Rabu jam 3 (15.00) juga," katanya saat diwawancara.

Namun, ia merasa program ini cukup membantunya menyisihkan uang jajannya untuk menabung.

Pengalaman berbeda dialami murid kelas 12 di SMAN 11 Jakarta. Mereka justru tak dapat paket makanan sama sekali. Sebab, makan bergizi gratis hanya diberikan untuk kelas 10 dan 11.

Salah seorang siswi kelas 12 mengaku masih membawa bekal atau merogoh kocek pribadi untuk makan siang. Bahkan hingga hari kelima program berjalan, mereka juga tak dapat makan bergizi gratis itu.

"Yang dapat kelas 10 sama 11 saja," ucap salah seorang murid Kelas 12.

Data SPPG Pulo Gebang menunjukkan penerima manfaat program di SMAN 11 sebanyak 438 murid. Pihak sekolah mengonfirmasi 438 penerima manfaat itu hanya meliputi siswa-siswi kelas 10 dan 11, tidak termasuk murid kelas 12.

Menurut sekolah, kelas 12 tak mendapatkan makan gratis lantaran tiap SPPG terbatas melayani sekitar 3.500 penerima manfaat. Sedangkan SPPG Pulo Gebang sendiri melayani sebanyak 3.496 murid yang artinya sudah kelebihan kapasitas.

Salah seorang petugas SPPG Pulo Gebang mengaku keterbatasan unit mobil membuatnya cukup kewalahan karena harus mengantarkan makanan ke banyak titik. Hanya ada dua mobil operasional untuk mengantar paket makanan ke 19 titik.

Ia menjelaskan, pengantaran dibagi menjadi dua kloter, pada pagi dan siang hari. Pengantaran di pagi hari satu mobil bisa mengantar ke 7 hingga 10 titik.

Pengantaran paket dimulai sekitar pukul 07.00 WIB pagi dan rampung di sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB. Sementara pengantaran kloter siang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan rampung sekitar pukul 15.30 WIB.

Jika mengacu pada jadwal pengantaran SPPG Pulo Gebang, pengantaran di pagi hari seharusnya rampung sekitar pukul 09.30 WIB, sedangkan pengantaran di siang hari seharusnya dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Pembagian paket di masing-masing sekolah juga membutuhkan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa banyak penerima manfaat di sekolah itu.

Contohnya, di SMPN 138 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.049 murid. Pembagian makananan biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit.

Usai mengantarkan makanan, pekerjaan para sopir SPPG Pulo Gebang juga belum selesai. Mereka harus mengambil kembali wadah makanan ke sekolah-sekolah tersebut untuk dikembalikan dan dicuci di kantor SPPG.

Merespons keterlambatan waktu pengantaran paket makanan ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akan mengevaluasi. "Kami evaluasi," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemanfaatan instrumen di pasar modal dalam mendukung target pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto yakni penyediaan 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan pasar modal bisa menjadi salah satu cara perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam meraup pendanaan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah.

Untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti misalnya, dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau penawaran umum perdana di pasar saham (initial public offering/IPO).

Kemudian, perusahaan di sektor perumahan juga bisa melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Ini bisa dilakukan dengan mengeluarkan obligasi, medium term notes (MTN) dan long term notes.

Di pasar modal juga terdapat instrumen pendanaan produk investasi salah satunya adalah reksa dana pendapatan tetap (RDPT) yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor riil dan perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan untuk pembangunan perumahan melalui efek bersifat ekuitas, utang atau hybrid.

Ada juga kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan, perusahaan pembiayaan, atau bank dalam memperoleh pendanaan dengan cara sekuiritasi aset keuangan termasuk piutang usaha hingga future income.

Lalu, dana investasi real estat (DIRE) yang bisa dimanfaatkan perusahaan di sektor perumahan dalam memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset terkait real estate. Kemudian, ada efek beragunan aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP), di mana lembaga pembiayaan atau bank dapat memperoleh pendanaan melalui sekuritasi aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR).

Instrumen EBA-SP dapat dimanfaatkan sesuai kapasitas pendanaan yang tersedia di setiap lembaga keuangan.

"Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai positif. Akan tetapi memang masih perlu room to growth yang bisa dikembangkan lagi," kata Inarno dalam konferensi pers pada Selasa (14/1/2025).

Saat ini perusahaan pembiayaan atau bank telah manfaatkan EBA sebagai alternatif pendanaan. Investor ritel juga telah berinvestasi melalui EBA.

Total, terdapat penerbitan pendanaan yang telah dilakukan atas 7 KIK-EBA, dengan nilai pendanaan mencapai Rp5,45 triliun. Sementara, terdapat 10 pendanaan melalui EBA-SP dengan nilai mencapai Rp8,7 triliun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan pada 2025, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program strategis pemerintah, termasuk program penyediaan 3 juta rumah.

“Dalam konteks ini, kami mendorong optimalisasi penggunaan efek beragun aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah. Untuk itu, kami siap mendorong sinergi untuk memperkuat skema dan ekosistem EBA itu,” paparnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)