Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

BOYOLALI, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat di Boyolali, Jawa Tengah tetap mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada puasa Ramadhan.

Kepala SPPG Gagaksipat 2, Yuwida Salma Lova, mengatakan menu MBG yang dibagikan kepada para siswa berupa makanan cepat saji.

Meski demikian, kata dia gizinya tetap diutamakan.

"Kita tetap menyesuaikan pusat. Sesuai arahan Zoom minggu lalu kita diarahkan untuk makanan cepat saji namun tetap yang bergizi," kata Yuwida di Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

Menu program MBG di Boyolali

Dia menyebutkan, isian dalam menu program MBG yang didistribusikan ke sekolah-sekolah berupa kurma, roti/biskuit, kacang dan susu.

"Jadi kita nanti mungkin berangkatnya pukul 05.00 WIB atau pukul 06.00 WIB kita langsung packing makanan itu atau di hari itu ada menu bubur kacang hijau, mutiara atau sumsum kita membuat dulu," tambah dia.

Untuk memenuhi gizi harian anak, roti yang disajikan dalam program MBG selama puasa juga tidak yang tahan lama.

"Misal, kalau roti nanti kita bikin yang sandwich. Jadi nanti ada isinya selada," ujar dia.

Kemudian, lanjut dia untuk pendistribusian MBG selama puasa dilakukan menjelang pulang sekolah.

"Pulangnya untuk anak SD biasanya pukul 10.00 - 11.00 WIB. Nanti anak SMP-SMA pukul 12.00 WIB atau pukul 13.00 WIB. Jadi mepet aja (pendiatribusiannya) biar tidak basi kalau ada menu bubur," katanya lagi.

Lebih lanjut, Yuwida menyampaikan, SPPG Gagaksipat sudah menyiapkan menu MBG selama bulan puasa. Menu yang didistribusikan adalah makanan yang tahan sampai buka puasa.

"Untuk teknisnya masih menunggu BGN," tambah dia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis tetap akan dibagikan selama bulan Ramadan.

Nantinya lauk yang diberikan bisa dibawa pulang untuk makan saat berbuka puasa.

Ia juga menegaskan selama bulan puasa menu makanan yang akan dibagikan disesuaikan agar tidak cepat basi, seperti susu, telur rebus dan berbagai lauk kering.

Dadan memastikan menu yang disajikan akan tetap memiliki komposisi gizi yang sama seperti hari biasanya.

Hal itu diungkap Dadan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/02) siang.

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklaim, program makan bergizi gratis (MBG) dalam waktu satu setengah bulan ini sudah mencapai di 38 provinsi.

Hal tersebut di sampaikan Dadan saat usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/02/2025).

“Dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” ujar dia kepada awak media.

Dadan mengatakan, selama bulan Ramadhan nanti, program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan. Nantinya, makanan akan diberi kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.

“Mekanismenya berbeda, seperti hari biasa di mana kita akan beri makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” kata dia.

Untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadhan, ungkap Dadan, juga disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah. Pihaknya juga akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.

“Mungkin sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak, yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat,” ungkap dia.

Soal pengemasannya, Dadan menjelaskan, makanan yang diberi akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya. Hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.

“Ada uji coba di Sukabumi, anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah, kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” jelas dia.

Dadan melanjutkan, program selama Ramadhan ini akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu berjalan guna menentukan mekanisme yang tepat untuk pendistribusian makanan bagi seluruh anak Indonesia.

“Ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

IDXChannel - Jepang berkomitmen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk kebijakan makan bergizi gratis untuk anak sekolah.

Awal pekan ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki dan Perwakilan UNICEF di Indonesia Maniza Zaman menandatangani kerja sama distribusi makanan sekolah gratis di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Kerja sama ini akan dilangsungkan selama dua tahun mulai pertengahan 2025. Program ini merupakan tanggapan atas permintaan dari Badan Gizi Nasional.

"Program ini akan memberikan dukungan pemberian makan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak," kata Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/2/2025).

Pelaksanaan proyek ini diharapkan meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak, sehingga dapat mencegah stunting.

"Seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Ishiba pada Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari tahun ini, Pemerintah Jepang ingin menanggapi keinginan Presiden Prabowo untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia, dan ingin bekerja sama dengan memanfaatkan pengalaman Jepang," kata pihak kedutaan.

Sebelumnya, Jepang membantu mengembangkan pelabuhan perikanan, fasilitas pembekuan, dan pasar ikan di enam pulau terpencil di Indonesia. Bantuan hibah ini berkontribusi pada kenaikan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan Biak yang selesai dibangun pada Oktober 2021.

"Makanan sekolah di Jepang secara aktif mempromosikan produksi lokal untuk konsumsi lokal, dan kedua proyek ini bekerja sama untuk memanfaatkan ikan dari pelabuhan perikanan Biak, yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya, untuk makanan di dapur pusat," kata pihak kedutaan. (Wahyu Dwi Anggoro)

KUPANG, KOMPAS.com - Seekor buaya sepanjang 2,4 meter berkeliaran di permukiman warga Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Situasi tersebut membuat masyarakat menjadi resah dan melaporkan hal ini kepada petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi NTT.

"Kita dapat laporannya pada Senin, 24 Februari 2025, kemarin siang sekitar pukul 13.54 Wita," kata Kepala BBKSDA NTT Arief Mahmud kepada Kompas.com, Selasa (24/2/2025).

"Diinformasikan bahwa masyarakat resah dengan munculnya seekor buaya yang berkeliaran di sekitar permukiman," kata Arief.

Merespons laporan tersebut, tiga orang anggota Unit Penanganan Satwa (UPS) BBKSDA NTT diturunkan ke lokasi bersama seorang personel dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang.

Tiba di lokasi, petugas menemukan seekor buaya muara di sebuah kali dekat permukiman warga.

"Keberadaan buaya pada lokasi tersebut cukup berbahaya mengingat tingginya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan korban," ungkap Arief.

Setelah bersepakat, petugas menggunakan dua cara penangkapan, yakni memakai alat snare-bite yang terbuat dari kawat sling dan sebuah harpoon yang terdiri dari bagian gagang tombak.

Petugas melakukan pengamatan di tepi kali. Saat buaya melintas di dekat petugas, tombak harpoon langsung melesat pada bagian leher buaya sehingga dapat dikendalikan.

Buaya berjenis kelamin betina yang ditangkap kemudian diamankan di kandang penampungan sementara di BBKSDA NTT.

Arief berharap, jika warga NTT melihat keberadaan buaya di dekat permukiman, mereka bisa menghubungi petugas BBKSDA NTT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bertemu dengan World Bank (Bank Dunia) terkait dukungan teknis Program 3 Juta Rumah, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Bank Dunia pun memberikan pemaparan terkait opsi-opsi strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai target 3 Juta Rumah.

Ini di antaranya dalam bentuk simplifikasi kebijakan dan peraturan untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi, dan perencanaan pembangunan perumahan yang mengintegrasikan akses ke infrastruktur pendukung.

Kemudian, memobilisasi swasta untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, dan membangun infrastruktur dasar seperti air dan sanitasi, serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyediaan perumahan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu World Bank (Bank Dunia), Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya, Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah," ungkap Fahri dalam siaran persnya, Senin (24/2/2024).

Lalu, ada Jepang dalam hal revitalisasi rumah terdampak bencana, dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat.

Fahri menambahkan, kemudahan perizinan juga menjadi fokus Kementerian PKP. Sehingga, akan memudahkan masuknya investasi perumahan.

Selain perizinan, isu lahan (baik dari sisi ketersediaan serta status lahannya) juga menjadi faktor penting untuk mendukung tercapainya program ini.

Hal yang penting dan tidak boleh diabaikan adalah masalah kualitas kontruksi bangunan agar masyarakat bisa menghuni rumah yang layak huni dan berkualitas.

"Dukungan dari Bank Dunia akan semakin menambah semangat dan optimisme Kementerian PKP Program 3 Juta Rumah bisa dicapai. Kami berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan," terang Fahri.

Sementara Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program Perumahan," tutup Claudia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan kebutuhan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan meningkat pada 2026.

Menurut Dadan, anggaran yang diperlukan mencapai Rp 28 triliun per bulan.

"Nanti kalau tahun depan, kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ujar Dadan dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/2/2025).

Jika dihitung selama setahun, total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp 336 triliun.

Anggaran MBG Bertambah

Peningkatan anggaran diperlukan untuk mempercepat perluasan penerima program.

Pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG bagi 17,5 juta penerima manfaat. Namun, banyak daerah meminta agar program ini segera diperluas.

Presiden Prabowo Subianto pun menginstruksikan percepatan implementasi MBG. Targetnya, hingga Desember 2025, program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Untuk itu, tambahan anggaran diperlukan tahun ini.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makan bergizi dipercepat mencakup 82,9 juta penerima? Karena kita sudah punya Rp 71 triliun, maka kita butuh tambahan Rp 25 triliun per bulan," jelas Dadan.

Jika percepatan dilakukan mulai September, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp 100 triliun. Jika dimulai Oktober, tambahan anggaran menjadi Rp 75 triliun, dan jika dimulai November, menjadi Rp 50 triliun.

"Pokoknya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025," kata Dadan.

Target Penerima Meningkat pada 2026

Pada awalnya, target penerima MBG 2025 hanya 19 juta orang.

Berdasarkan laman resmi indonesia.go.id, total anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

Pada 2026, jumlah penerima manfaat ditargetkan bertambah menjadi 30 juta orang dengan anggaran Rp 109 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan diri pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Sugiono, dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri, pada Selasa.

Sugiono menekankan bahwa setiap negara harus menempatkan HAM dalam kebijakan mereka.

Ia juga mengungkapkan beberapa praktik pemenuhan HAM di Indonesia, seperti program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya,” tambah dia.

Lebih lanjut, Sugiono mengungkapkan bahwa Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya untuk melindungi HAM dan tidak dijadikan alat politik dalam hubungan antarnegara.

Menurutnya, kerja sama dalam bidang HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara.

"Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," ujar dia.

Sebagai informasi, High-Level Segment (HLS) diadakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026.

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan pertemuan dengan World Bank (Bank Dunia) untuk membahas terkait dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Adapun agenda ini merupakan pertemuan lanjutan antara Bank Dunia dengan Kementerian PKP yang dilaksanakan pada Desember 2024 lalu.

Pertemuan ini dilaksanakan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dengan perwakilan Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero di Jakarta, Senin (24/2/2025).

Fahri mengungkapkan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan, dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Bank Dunia untuk mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri dalam rilis, Senin (24/2/2025).

Fahri menambahkan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi Program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Pada pertemuan tersebut, Inez mengungkapkan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP.

Sehingga, diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya 3 Juta Rumah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kementerian PKP merupakan terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.