Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa Ramadan di antaranya susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, hingga kolak.

Dadan menyebut jenis-jenis makanan tersebut tergolong tahan lama dan bisa dinikmati siswa ketika berbuka puasa.

"Seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

Dadan mengatakan jenis makanan tersebut memiliki sumber komposisi gizi yang tetap lantaran ada kandungan protein, karbohidrat, dan serat.

Dadan memastikan program MBG tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun, mekanismenya makan bergizi bagi siswa yang berpuasa untuk dibawa pulang.

Menurutnya, para siswa akan diberikan sebuah kantong untuk membungkus makanan yang didapat dari sekolah untuk dibawa pulang ke rumah. Kantong tersebut, lanjutnya, harus dibawa kembali ke sekolah untuk diisi makanan lagi keesokan harinya.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis membutuhkan dana sekitar Rp 28 triliun setiap bulan pada tahun depan.

Pada tahun 2025, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 25 triliun sejak bulan September, dengan penambahan jumlah penerima sebesar 82,9 juta penerima dari semula 15 juta hingga 17,5 juta orang.

Dengan demikian, dana yang dibutuhkan untuk program MBG karena penambahan penerima tersebut mencapai Rp 100 triliun mulai September 2025.

"Kalau nanti ternyata bisa dilakukan mulai Oktober, maka tambahannya Rp 75 triliun. Tapi kalau bisa dilakukannya November, ya Rp 25 triliun," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Makanya hitungannya Rp 25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, karena kita sudah menerima anggaran Rp 71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," imbuhnya.

Dadan mengungkapkan bahwa tambahan dana senilai Rp 100 triliun itu baru bisa direalisasi pada September 2025 terjadi karena sejumlah hal.

Ia menyebut bahwa 30.000 kepala dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diprediksi baru menyelesaikan pelatihan pada akhir Juli 2025 sehingga baru siap di awal Agustus.

Namun, dirinya tidak mungkin langsung menugaskan di SPPG.

Mereka harus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari sekolah hingga pemerintah daerah setempat.

"Mereka harus orientasi lapangan, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, melakukan koordinasi dengan pemda, masyarakat, dan lain-lain sehingga kami menduga SDM ini baru akan siap melayani di September," ucap Dadan.

Sementara itu, terkait masalah infrastruktur agar program makan bergizi gratis terealisasi di berbagai tempat, pihaknya membuka kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak.

"Mulai dari katering, swasta, UMKM, TNI, Polri, BIN, kementerian-kementerian lain, pemda, koperasi, Muhammadiyah, NU, HIPMI, INCO, dan lain-lain. Karena tiga faktor itu yang penting. Jadi, kenapa percepatan harus mulai September, karena itu faktornya," ujar Dadan.

BOYOLALI, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengumumkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita telah dimulai.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya belum merata dan baru tersedia di beberapa kota.

"Sudah mulai (MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita). Tetapi tahap demi tahap. Sementara baru ada beberapa kota," kata Wihaji dalam kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (24/2/2025).

Wihaji menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, untuk memastikan pelaksanaan program MBG ini dapat menjangkau seluruh daerah.

Diketahui, alokasi program MBG mencakup 10 persen untuk ibu hamil, dengan tujuan utama mencegah stunting pada anak.

"Saya koordinasikan dengan Kepala BGN Prof Dadan, salah satunya MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," ungkapnya.

Saat ini, program MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita telah dilaksanakan di beberapa kota, termasuk Bogor, Bandung, dan Madiun.

Wihaji menjelaskan bahwa belum meratanya program ini di setiap daerah disebabkan oleh kebutuhan waktu untuk pelaksanaannya.

"Kemarin saya di Kota Bogor sebagian sudah. Di Kabupaten Bandung sebagian sudah. Besok saya di Madiun hari Rabu. Sini (Boyolali) tak koodinasikan. Karena memang butuh waktu," ujarnya.

Lebih lanjut, Wihaji menambahkan bahwa program MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita memiliki kesamaan dengan program MBG yang telah berjalan di sekolah-sekolah, meskipun menu yang disajikan akan berbeda.

"Dari SPPG-nya sama. Cuma menunya nanti beda. Menu ibu hamil, ibu menyusui, balita nanti ada ahli gizinya," tambahnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan gizi yang tepat dapat diperoleh oleh ibu hamil, menyusui, dan balita, sehingga dapat membantu mencegah masalah kesehatan yang berpotensi muncul, seperti stunting.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan tetap berjalan, dengan mengubah mekanisme agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Untuk Ramadhan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," ujar Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan menuturkan bagi siswa yang berpuasa, makanan tersebut dapat dikonsumsi saat berbuka, sementara yang tidak berpuasa dapat memakannya di sekolah secara sembunyi atau di rumah.

Dia menjelaskan bahwa makanan yang disediakan akan dirancang agar tahan lama dan tidak mudah basi. Beberapa contohnya antara lain susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, serta sesekali bubur kacang hijau atau kolak, dengan tetap memperhatikan komposisi gizi.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan paperbag, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonmuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Dadan berharap makanan yang disediakan oleh BGN dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, terutama selama bulan Ramadhan.

Hal ini dinilai penting untuk mengurangi kebiasaan menyuguhkan makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

"Kita memberikan makanan yang segar setiap hari mengurangi kandungan gula yang terlalu berlebihan, dan menyajikan makanan-makanan yang sehat seperti itu. Mudah-mudahan bentuk makanan yang diberikan oleh Badan Gizi bisa dicontoh di rumah masing-masing," pungkas dia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal tetap berjalan selama bulan puasa tahun ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan mekanisme pembagian MBG akan sedikit berbeda daripada hari-hari biasanya.

Menu Makan Gratis bakal diberikan untuk bisa dimakan saat para siswa buka puasa usai pulang sekolah. Makanan yang disediakan bisa dibawa pulang.

"Mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ungkap Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

"Jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama," katanya menambahkan.

Kemungkinan menunya adalah susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain sebagainya. Sesekali juga akan disediakan bubur kacang ataupun kolak yang memiliki protein, karbohidrat, dan serat yang sama seperti menu makan siang.

"Contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak. Intinya yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," papar Dadan.

Nantinya para siswa akan disediakan kantong untuk membawa makanan dari sekolah ke rumah. Nah setiap hari, kantong itu akan dikembalikan ke sekolah.

"Nanti anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong untuk dimakan di rumah. Kemudian, esoknya kantongnya harus dibawa kembali ditukar dengan kantong yang ada isinya, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin," pungkas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, gagal dilaksanakan hari ini, Senin (24/2/2025).

Sejumlah orangtua pun merasa kecewa, apalagi program tersebut gagal digelar sebanyak dua kali.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap salah satu orangtua murid bernama Yuni (34), bukan nama sebenarnya, saat diwawancarai.

Yuni mengatakan, pembatalan MBG pertama kali terjadi pada Senin (17/2/22025).

Pembatalan tersebut diinformasikan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesan WhatsApp itu dijelaskan bahwa MBG dibatalkan karena pihak yayasan yang terpilih menjadi penyelenggara belum siap dari segi biaya operasional.

"Izin pak, bu, pelaksanaan MBG dari yayasan dijadwalkan akan running besok, diundur," bunyi pesan Whatsapp tersebut.

Dalam pesan Whatsapp itu, Kepala Kesatuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Cilincing Jaelani juga meminta maaf kepada berbagai pihak, seperti sekolah, koramil, dan perwakilan polsek, atas batalnya pelaksanaan MBG hari ini.

"Sebelumnya, saya meminta maaf kepada bapak ibu sekalian, ada info yang harus saya sampaikan terkait pelaksanaan MBG besok, mohon maaf kalau info ini terlalu mepet dengan pelaksanaan, keputusan ini diambil semalam sehingga saya baru bisa menginformasikan hari ini, " lanjut bunyi pesan Whatsapp itu.

Menurut Yuni, batalnya kegiatan MBG tersebut merupakan ketidakjelasan pihak penyelenggara.

"Enggak jelas, harusnya pihak penyelenggara harus siap, padahal pemerintah sudah menyediakan semua," pungkas Yuni.

Kompas.com sudah menghubungi Kasatlak Kecamatan Cilincing Jaleani dan pihak sekolah terkait hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada yang mau buka suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, batal dilaksanakan hari ini, Senin (24/2/2025).

Sejumlah orangtua pun merasa kecewa, apalagi program tersebut batal digelar sebanyak dua kali.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap salah satu orangtua murid bernama Yuni (34), bukan nama sebenarnya, saat diwawancarai.

Yuni mengatakan, pembatalan MBG pertama kali terjadi pada Senin (17/2/22025).

Pembatalan tersebut diinformasikan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesan WhatsApp itu dijelaskan bahwa MBG dibatalkan karena pihak yayasan yang terpilih menjadi penyelenggara belum siap dari segi biaya operasional.

"Izin pak, bu, pelaksanaan MBG dari yayasan dijadwalkan akan running besok, diundur," bunyi pesan Whatsapp tersebut.

Dalam pesan Whatsapp itu, Kepala Kesatuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Cilincing Jaelani juga meminta maaf kepada berbagai pihak, seperti sekolah, koramil, dan perwakilan polsek, atas batalnya pelaksanaan MBG hari ini.

"Sebelumnya, saya meminta maaf kepada bapak ibu sekalian, ada info yang harus saya sampaikan terkait pelaksanaan MBG besok, mohon maaf kalau info ini terlalu mepet dengan pelaksanaan, keputusan ini diambil semalam sehingga saya baru bisa menginformasikan hari ini, " lanjut bunyi pesan Whatsapp itu.

Menurut Yuni, batalnya kegiatan MBG tersebut merupakan ketidakjelasan pihak penyelenggara.

"Enggak jelas, harusnya pihak penyelenggara harus siap, padahal pemerintah sudah menyediakan semua," pungkas Yuni.

Kompas.com sudah menghubungi Kasatlak Kecamatan Cilincing Jaleani dan pihak sekolah terkait hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada yang mau buka suara.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, resmi diluncurkan dan disambut antusias oleh pelajar setempat.

Menu yang disajikan dalam program ini terdiri dari nasi putih, ayam kecap, tumis buncis, wortel, tahu, serta buah jeruk dan susu kotak.

Shasa, seorang pelajar dari SD Negeri Cangkringrembang di Kecamatan Karanganyar, mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima makanan tersebut.

"Senang, belum makan (siang)," ujarnya, seusai pembagian MBG pada Senin (24/2/2025).

Sebelum menyantap makanan, para siswa terlebih dahulu berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas.

Dengan adanya program MBG, Shasa mengaku dapat menghemat uang saku untuk ditabung.

"Dapatnya saku sepuluh ribu, bisa nabung," katanya.

Program MBG di Kabupaten Demak dimulai setelah peluncuran perdana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah yang berlangsung di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, pada Senin pagi.

SPPG tersebut menyediakan 3.381 porsi makanan yang akan dibagikan kepada pelajar tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam radius 5 kilometer dari Desa Mlekang.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyatakan rasa syukurnya atas dimulainya program MBG di daerah tersebut.

Ia menegaskan bahwa program ini akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak SPPG di berbagai wilayah.

"Nanti ke depan kurang lebih ada 6 yang sifatnya mandiri, terus dari Kodim juga ada 1 yang masih on progress pembangunan 70 persen, nanti dari Bapak Kapolres juga ada menyiapkan lokasi pembangunan," kata Maryoto.

Dengan peluncuran program ini, diharapkan semua pelajar di Demak dapat merasakan manfaat dari Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.