KOMPAS.com - Indonesia Gastronomy Community (IGC) memperkenalkan "Program Edukasi Pendidikan Karakter Berorientasi Gastronomi Indonesia". Kegiatan edukasi tematik ini menekankan pentingnya perilaku dan pengalaman makan siang yang baik dan bergizi di sekolah.

“IGC ingin berpartisipasi dalam rangka menyukseskan program makanan bergizi di Indonesia,” kata Ketua Umum IGC Ria Musiawan.

“Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pemaknaan yang baik serta mengembangkan karakter anak bangsa agar efektivitas intervensi gizi anak menjadi optimal dan membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan perilaku peduli terhadap kesehatan, lingkungan, dan kecintaan pada kearifan lokal,” Jelasnya.

IGC melihat program makan siang bergizi di sekolah sebagai inisitaif pemerintah yang luar bisa karena tidak hanya menyediakan makanan sehat dan bergizi, tetapi menjadi kesempatan emas untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus bangsa.

Lanjut Musiawan, “dalam ilmu gastronomi, makanan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis, melainkan juga penting dalam membentuk karakter positif, seperti kebersamaan, rasa syukur, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya."

"Dengan makan siang di seolah menjadi sarana ideal untuk mengajarkan etika makan, kerjasama, kebersihan dan mindful eating yang membentuk pola makan dengan penuh kesadaran," lanjut Musiawan.

Prof Nila Moeloek selaku Ketua Dewan Pembina IGC menyampaikan bahwa salah satu kunci penting dari Indonesia Emas 2045 adalah pada pembanhunan sumber daya manusia yang berkualitas.

“Namun tidak hanya dari sehat fisik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kecerdasan emosional, serta daya saing yang global yang dibentuk sejak dini,” kata Prof. Moeloek.

Lanjut Prof. Moeloek, ”Anak yang dibangun hari ini akan menjadi fondasi dari bangsa yang kuat di masa depan. Dengan makan di meja sekolah, anak-anak belajar tentang disiplin, rasa hormat dan kerjasama dalam membangun solidaritas.”

Kegiatan ini merupakan salah satu wujud dari komitmen IGC dalam Gastronomi Indonesia yang Bijak dan Berkelanjutan yang dicanangkan pada hari Gastronomi Berkelanjutan 2024.

Gastronomi berkelanjutan adalah pendekatan pengolahan dan penyajian makanan yang memprioritaskan dan mempromosikan penggunaan bahan pangan yang ramah lingkungan, mendukung kesejahteraan petani lokal, dan menjaga keanekaragaman hayati.

BEKASI, KOMPAS.com - Calon Bupati Bekasi nomor urut 3, Ade Kuswara Kunang, menyampaikan keluhannya kepada Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi, terkait banyaknya sawah di Kabupaten Bekasi yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan.

Hal itu diungkapkan Ade dalam pertemuannya dengan Dedi, beberapa waktu lalu, setelah pengumuman hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Bekasi yang menetapkan kemenangan pasangan Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi sempat menyinggung mahalnya biaya kampanye Pilkada Kabupaten Bekasi dibandingkan Pilkada Jawa Barat. Ia memahami hal itu karena kandidat di tingkat kabupaten sering terlibat langsung membantu masyarakat saat membutuhkan.

"Beda dengan bupati Bekasi, harus datang, menemui, dan membantu," ujar Dedi, sebagaimana dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Senin (16/12/2024).

Menanggapi pernyataan tersebut, Ade mengeluhkan permasalahan sawah di Kabupaten Bekasi yang semakin menyusut akibat pembangunan perumahan.

"Cuma kalau di Kabupaten Bekasi ini sawah sudah makin (menyusut), dibangun sama pembangunan perumahan," kata Ade.

Dedi kemudian menanyakan langkah yang akan diambil Ade untuk mencegah habisnya area persawahan di Kabupaten Bekasi. Menurut Dedi, sawah sangat penting untuk swasembada pangan di masa depan.

"Gimana caranya supaya sawah di Bekasi agar tidak habis? Kan perlu ke depan, kita perlu makan, perlu swasembada pangan, gimana caranya?" tanya Dedi.

Ade menegaskan pentingnya melestarikan hamparan sawah dan menjaga lingkungan, tugas yang menurutnya harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia juga mengaku ingin belajar dari Dedi tentang cara melindungi lingkungan.

"Seharusnya seorang pemimpin bisa melestarikan, membudidayakan lingkungan," jawab Ade.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menekankan pentingnya mengubah tata ruang berbasis ekosistem tanpa mengorbankan area persawahan.

"Jadi langkah pertama yang harus dilakukan, bersama gubernur dengan bupati dan wakil bupati, adalah tata ruangnya yang kita ubah. Areal-areal yang sawah teknis jangan lagi diubah menjadi perumahan, harus tetap dipertahankan," pungkas Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan delegasi Bank Dunia dalam rangka penjajakan peluang kerja sama untuk mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

Ara mengatakan, jika hanya mengandalkan anggaran kementeriannya, program pembangunan 3 juta rumah tidak akan berhasil. Sebab, kebutuhan anggaran pembangunan rumah mencapai Rp 53,6 triliun, sementara itu, anggaran Kementerian PKP hanya Rp 5,1 triliun tahun depan.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam siaran persnya, dikutip Senin (16/12/2024).

Menteri Ara mengatakan, Kementerian PKP bukan hanya kementerian teknis, tetapi juga strategis, sehingga diperlukan langkah-langkah inovasi yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja, kami akan gagal. Berdasarkan anggaran kami, hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi, kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan mengenai pentingnya kepemilikan rumah, karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ujarnya.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank, Carolyn Turk, mengatakan bahwa terkait upaya merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, sangat penting untuk melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan, baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik, maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga Juta Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," kata Carolyn.

Carolyn menjelaskan, bentuk dukungan Bank Dunia yang dapat disediakan selain pinjaman atau pemodalan, antara lain adalah kerja-kerja analitis dalam upaya untuk menyelesaikan dan mengkonsolidasikan semua isu data, baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan dalam mewujudkan target yang sudah diberikan.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkap Carolyn.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Program MBG senilai Rp 10.000 per anak bisa saja memenuhi standar gizi dan biaya jika inflasi (volatile food) terkendali melalui berbagai kebijakan stabilisasi harga pangan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal atau subsidi dalam supply chain program MBG.

Menurut penulis, program makan bergizi gratis juga menjadi milestone hilirisasi komoditas pangan, baik komoditas pertanian maupun perikanan (agricultural and fishery commodities), menjadi produk akhir yang memiliki value-added tinggi. Dampak ekonominya pun bersifat berganda.

Dalam kebijakan MBG ini, terdapat kontribusi para ahli, seperti ahli gizi dan ahli ekonomi. Semua aspek dikalibrasi agar program MBG eligible secara gizi dan worth it secara ekonomi. Yang jelas, ada political will untuk investasi di SDM.

Pemerintah tampak serius melakukan investasi di SDM. Visi Prabowo ini cenderung mengikuti model Romer (teori pertumbuhan endogen).

Paul Romer, penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2018, adalah pelopor teori pertumbuhan endogen. Romer menekankan bahwa investasi SDM adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menitikberatkan pada pentingnya human capital.

Sebenarnya, ada tiga pilar penting yang menempatkan BUMDes sebagai key actors dalam program MBG.

Pertama, stimulus ekonomi lokal. Dengan ekuitas awal yang bersumber dari APBDes, CSR, dan pembiayaan kreatif melalui berbagai pooling fund, BUMDes dapat melibatkan seluruh komponen desa sebagai pemangku kepentingan dalam rantai suplai pengelolaan program MBG.

Misalnya, bekerja sama dengan petani desa untuk penyediaan bahan makanan MBG. Rantai pasok ini juga mengakomodasi elemen seperti petani, buruh tani, UMKM transportasi lokal, dan lainnya yang terlibat dalam produksi hasil pertanian.

Kedua, kegiatan pendukung. Di luar rantai pasok, program MBG juga melibatkan kegiatan pendukung seperti edukasi gizi, pengelolaan distribusi makanan, atau aktivitas komunitas yang mendukung implementasi program. Ini menciptakan efek ekonomi dan sosial yang lebih luas di desa.

Ketiga, pembangunan ekosistem ekonomi desa. Program MBG menciptakan ekosistem ekonomi berbasis supply chain pangan desa.

Arah pembangunan desa melalui APBDes yang terencana melalui Musrenbangdes/Musdes, menyasar pada pembangunan kawasan ekonomi pedesaan yang terintegrasi. Tidak lagi parsial seperti sebelumnya.

Dengan arah kebijakan yang jelas, program MBG diharapkan menciptakan siklus ekonomi desa berkelanjutan, di mana produk lokal dapat dikelola, dipasarkan, dan dikonsumsi, baik di dalam maupun di luar desa.

Musykil kedaulatan pangan terjadi, bila ekosistem ekonomi desa melalui sektor pertanian tak diperkuat. Program MBG adalah momentum yang tepat untuk membangun ekosistem ekonomi pangan dari desa.

MELALUI beberapa pernyataan Menteri Desa Yandri Suanto tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pesan yang dapat diperkaya adalah: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan aktor kunci dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Substansi arah kebijakan Mendes di balik program MBG adalah menekan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin di pedesaan.

Gagasan ini sejalan dengan salah satu butir Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yakni "desa tanpa kelaparan".

Selain itu, program ini juga bertujuan meningkatkan Local Economic Development (LED) melalui BUMDes sebagai key actors dalam rangka memperkuat ekonomi desa dengan BUMDes sebagai pilar utamanya, yakni sebagai social enterprise.

Program MBG sekaligus menjadikan BUMDes sebagai pilar penting dalam pembangunan ekosistem pertanian desa.

Pasalnya, program makan bergizi gratis sangat bergantung pada seberapa besar dukungan kelancaran supply chain pangan yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan.

Program MBG adalah momentum strategis untuk membangun ekonomi desa melalui rantai pasok pangan, karena desa secara hakikatnya adalah sumber lumbung pangan nasional.

Dengan narasi ideal ini (desa sebagai lumbung pangan), maka semestinya statistik kesejahteraan yang lebih tinggi adalah milik masyarakat desa.

Namun, kenyataannya, statistik kesejahteraan sering kali menempatkan desa pada posisi terendah dari seluruh aspek ekonomi.

Program MBG tak sekadar memastikan siswa/i yang kurang mampu dapat mengakses nutrisi yang cukup di sekolah. Sasaran lain dari program ini adalah membangun pilar ekonomi secara bottom-up (dari desa).

Oleh sebab itu, diperlukan dukungan manajerial untuk menghubungkan mata rantai ekonomi dengan menjadikan pemerintah desa sebagai government actors, BUMDes sebagai primary stakeholders, serta masyarakat desa sebagai shareholders sekaligus workforce.

Dengan demikian, setiap lapisan dalam mata rantai ekonomi program MBG adalah entitas yang dapat tumbuh bersama secara ekonomi.

Anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam APBN, selain menunjukkan konsistensi pemerintah untuk berinvestasi di bidang SDM, juga menjadi wujud penguatan ekonomi desa berbasis rantai suplai pangan.

Banyak pihak meragukan program MBG, terutama setelah anggaran per anak diturunkan dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Namun, menurut penulis, pendekatan terhadap kebijakan dalam perspektif administrasi publik modern harus teknokratis dan futuristik, bukan sekadar politis semata.

Pekalongan, inewsPantura.id
Senin, 16/12/2024

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar sekolah di Kota Pekalongan mulai diujicobakan. Program ini nantinya akan dimaksimalkan pada Tahun 2025 mendatang dengan sasaran pelajar sekolah mulai jenjang SD hingga SMA sederajat. Menindaklanjuti hal tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 0710/Pekalongan bersama Pemerintah Kota Pekalongan tengah mempersiapkan dapur sebagai bagian dari program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Inf Rizky Aditya mengungkapkan bahwa, untuk wilayah Pekalongan saat ini sementara sudah berdiri sebuah dapur umum untuk Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Dimana, di dapur ini mampu menyuplai bagi 3000 siswa. 

"Sementara, untuk wilayah Kota Pekalongan sendiri, pihak Pemkot Pekalongan juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum, yang disesuaikan dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur ini ditargetkan bisa mulai dibangun pada awal Tahun 2025,"ucapnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan Dapur Umum MBG ini, Kodim 0710/Pekalongan dan Pemkot Pekalongan bertindak selaku fasilitator pembangunan dapur, sementara untuk operasional setiap harinya melalui kepala dapur yang mengerahkan beberapa lapisan masyarakat untuk pengolahan makanan, packing hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah.

"Program ini akan mulai dilaksanakan pada awal 2025, dengan dapur-dapur TNI di berbagai daerah siap melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Mudah-mudahan pada Tahun 2025, semua siswa bisa terakomodir untuk program makan bergizi gratis ini setiap harinya,"pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPUPR) memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas kinerja luar biasa PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). 

Dalam waktu 46 hari sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilantik, BTN telah berhasil menyalurkan hampir 30.000 unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan kekagumannya terhadap kinerja BTN. Ia menyatakan bahwa BTN telah berhasil mendorong akses kepemilikan rumah bagi berbagai kalangan masyarakat. 

"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar baru-baru ini.

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN dalam memberikan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi pekerja informal. 

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar memberikan apresiasi kepada BTN atas beberapa pencapaian penting. Pertama, BTN memegang peranan penting dalam market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia, dengan angka mencapai 40%. 

"Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress," ujar Maruarar.

Kedua, BTN telah berhasil memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. 

"Artinya ada harapan masyarakat, seperti yang kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN," ujar Maruarar.

Ketiga, BTN juga berperan penting dalam menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, memberikan harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. 

"Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal," kata Maruarar.

Keempat, BTN aktif dalam memberikan edukasi kepada para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), untuk meningkatkan profesionalitas mereka. 

"Kami mendoakan, agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya," tutur Maruarar.

Terakhir, BTN juga melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

"Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah," pungkas Maruarar.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan permukiman di sejumlah wilayah terendam banjir. Kondisi itu turut membuat Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel hingga rumah sakit ikut terdampak bencana hidrometeorologi tersebut.

Data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 20.00 Wita pada Minggu (15/12/2024), tercatat 11 kecamatan terdampak banjir. Kecamatan yang dimaksud, yakni Makassar, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Wajo, Ujung Pandang, Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Ujung Tanah, dan Tallo.

Dari 11 wilayah tersebut, hanya 5 kecamatan di antaranya yang membuat warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 528 warga atau 159 kepala keluarga (KK) diungsikan ke masjid, kampus, hingga gereja.

Warga dari Kecamatan Makassar termasuk wilayah yang paling terdampak. Sebanyak 222 warga terpaksa diungsikan ke Universitas Terbuka, Jalan Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru.

Di Kecamatan Manggala, tercatat 110 korban banjir dievakuasi di dua titik. Rinciannya, 65 orang diungsikan di Masjid Jabal Nur dan 45 orang lainnya dievakuasi ke Masjid Makkah Al Mukarramah.

Sementara di Kecamatan Wajo ada 103 warga diungsikan ke Masjid Nurul Islam, Kelurahan Pattunuang. BPBD Makassar juga mencatat 35 korban banjir dievakuasi ke Masjid Al Qudus, Kelurahan Mandala.

Di Kecamatan Panakkukang, korban banjir dievakuasi di dua titik. Sebanyak 50 orang diungsikan di Masjid Nurul Hikmah, sedangkan 8 jiwa lainnya dievakuasi di Gereja Toraja Masale.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar juga melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Rumah hingga Toko Terendam Banjir

Foto: Banjir di Jalan Veteran Inspeksi Kanal Kota Makassar. (dok. BPBD Makassar)

BPBD Makassar belum mengakumulasikan total rumah yang terdampak banjir di 11 kecamatan. Namun ada 70 rumah di Jalan Veteran Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar, sempat terendam banjir pada pukul 10.20 Wita, Minggu (15/12).

Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir di ruas jalan membuat akses terhambat meski jalanan masih dilalui kendaraan roda dua.

"Jumlah bangunan terdampak 70 rumah semi permanen. Jumlah masyarakat terdampak 100 KK dan 410 warga," ungkap Hendra.

Sejumlah ruko atau rumah toko di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, juga memilih tutup akibat banjir sejak pagi. Ketinggian air di lokasi setinggi lutut orang dewasa.

"Dari pagi jam 7 sudah masuk itu air di rumah, ini surut mi," kata salah satu pemilik toko di Jalan Sulawesi, Aheng (73) saat ditemui wartawan di lokasi.

Aheng mengaku rukonya sudah tiga kali kebanjiran dalam bulan ini. Namun dia menyebut banjir yang terjadi kemarin, merupakan yang terparah.

"Empat hari lalu juga masuk tapi tidak setinggi ini, ini banjir yang paling parah satu bulan terakhir ini," sambung Aheng.

Banjir juga sempat memicu kemacetan hingga sejumlah kendaraan mogok karena pengendara nekat menerobos genangan air. Situasi itu terjadi di Jalan AP Pettarani Makassar pada pukul 17.00 Wita, Minggu (15/12).

"(Macet terjadi) Sejak hujan tadi, kalau tidak salah pukul 12 (siang) mulai terjadi ketinggian air di Jalan AP Pettarani. Yang paling tinggi di daerah kantor Pos dan jalan depan UNM," kata Wakasat Lantas Polrestabes Makassar AKP Mahrus.

Di lokasi itu, sejumlah pengendara terpaksa mengamankan motornya di bawah tol layang karena mogok. Aparat kepolisian mengingatkan pengendara agar mencari jalur alternatif setiap banjir menerjang ruas jalan nasional itu.

"Kami mengimbau saja kepada pengguna jalan untuk menghindari dulu ketika musim berhujan daerah (Jalan AP) Pettarani," tutur Mahrus.

Pasien RSI Faisal Makassar Dievakuasi

Banjir mengakibatkan sejumlah pasien intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar dievakuasi. Banjir yang menerjang kawasan RS tersebut mulai terjadi sejak pukul 13.45 Wita, kemarin.

"Jadi, untuk sekarang tindak lanjut yang dilakukan rumah sakit adalah kita mengevakuasi pasien yang terdampak," ujar Manager on Duty RS Islam Faisal, dr Farida kepada detikSulsel, Minggu (15/11).

Farida tidak merinci jumlah pasien yang dievakuasi. Dia menegaskan pasien terdampak hanya dievakuasi di ruangan lain di RSI Faisal Makassar yang tidak terkena banjir.

"Intinya siapa yang butuh untuk dievakuasi, kami evakuasi internal dalam rumah sakit. Kami berkeliling sudah dari tadi pagi supaya pasien bisa terevakuasi dengan baik," paparnya.

Dia memastikan layanan RSI Faisal Makassar tetap berjalan meski sejumlah area terdampak banjir. Farida mengaku personel sudah berbagi tugas agar layanan perawatan tidak berhenti.

"Kami membagi perawat, petugas medis, semuanya, supaya pelayanan kepada pasien tetap jalan," tegas Farida.

Sedikitnya 26 pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir sementara pasien lainnya dipindahkan ke ruangan yang masih aman dari genangan air. (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Banjir di Halaman Rujab Gubernur Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkap hujan seharian di Makassar membuat halaman Rujab Gubernur Sulsel terkena banjir. Namun banjir tidak sampai masuk ke dalam gedung atau ruangan.

"Banjir di halaman samping rujab. Di kebun dan lapangan futsal. Rumah aman damai karena tinggi posisinya, sehingga air tidak masuk rujab," kata Zudan kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Zudan sempat berkeliling di area Rujab Gubernur Sulsel yang tergenang air. Dia mengungkap banjir diduga dipicu drainase di luar rujab yang meluap.

"Kayaknya karena hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan di jalan penuh. (Tetapi) Airnya sudah surut sendiri," ungkap Zudan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengungkap banjir cuma merendam lapangan futsal, lapangan tenis, hingga Taman Ininnawa yang berada di area Rujab Gubernur Sulsel. Banjir masuk ke kawasan itu karena fungsi drainase yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi rendaman air merupakan akibat dari kurang berfungsinya drainase bagian luar pada satu sisi. Pada satu sisi di halaman, utamanya sayap selatan rujab itu permukaan tanahnya lebih rendah daripada permukaan jalan," tutur Darmawan.

Darmawan telah meninjau kawasan Rujab Gubernur Sulsel yang terdampak banjir. Pihaknya berencana memasang pompa sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir di lokasi itu ketika hujan deras melanda.

"Sekarang kita memikirkan pompa dan jangka panjang itu kita akan membuat bak kontrol terutama yg berada di saluran pembuang," jelasnya.

KOMPAS.com -Kabupaten Bogor di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Bogor:

1. Perumahan Bukit Sakinah: Tipe 21/60

   Terletak di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, perumahan ini dibangun oleh PT Wastudipta Adhi Graha dengan banderol Rp 180 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 21/60 meter persegi. Hingga kini, dari total 448 rumah, tersisa 5 unit lagi.

2. Gardenia 2 Cileungsi: Tipe 23

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya yang terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Menawarkan 293 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Luas bangunan dirancang berukuran 23/60 meter persegi. Hingga saat ini sudah terjual 253 rumah dan menyisakan 40 unit lagi.

3. Bumi Citeureup Asri Zarindah: Tipe 27/60

   Berlokasi di Citeureup, Kabupaten Bogor, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Properti Indonesia, dengan banderol Rp 134 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 27/60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 2 unit dari total 7 rumah yang dipasarkan.

4. Gardenia Cileungsi: Tipe 30/60.

   Perumahan keempat ini terletak di Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan total 131 unit seharga Rp 139 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 30/60 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Cileungsi Graha Raya ini tinggal menyisakan satu unit.

5. Permata Puri Harmoni 2: Tipe 26/60 (2Kt) 141.000.000

   Di Cileungsi, Kabupaten Bogor, terdapat perumahan 1.006 unit dengan harga Rp 141 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 26/60 meter persegi. PT Bangun Cipta Multiguna masih memasarkan 142 rumah lagi.

KOMPAS.com -Kota Bekasi di Jawa Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Bekasi:

1. Bekasi Timur Regency 7A: Tipe 22 Azurite

   Terletak di Mustikajaya, Kota Bekasi, perumahan ini dikembangkan PT Cakrawala Nusadimensi dengan banderol Rp 141 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 22/60 meter persgei. Hinga kini tersisa satu unit saja.

2. Grand Kamala Lagoon: Tipe Studio B

   Hunian satu ini dikembangkan oleh PT PP Properti Tbk yang terletak di Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Menawarkan 158 rumah dengan harga Rp 179 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 21 meter persgei. Hingga saat ini masih tersedia 79 unit lagi.

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam 46 hari pemerintahan Prabowo Subianto telah berhasil mendorong penyaluran pembiayaan hampir 30 ribu unit rumah melalui PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku kagum melihat kinerja BUMN spesialis pembiayaan perumahan, BTN. "Akan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kinerja Kementerian BUMN sangat bagus, karena bisa mendorong BTN dalam programnya. Saya doakan kita semua kompak bekerja sama untuk memberikan perumahan bagi rakyat Indonesia," ujar Maruarar, dikutip Minggu (15/12/2024).

Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal.

"Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR," kata Maruarar.

Maruarar Smengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. BTN menguasai market share KPR  masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. 

“Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10% dari total penyaluran KPR BTN. Artinya, ada harapan bagi pedagang bakso, sayur, dan pegawai minimarket bisa mendapatkan rumah karena pembiayaan BTN. 

Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. Ini adalah langkah baru bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal. 

Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. 

Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. 

“Di Serang, ada pengembang muda bernama Wawan bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus. Kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” pungkas Maruarar.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News