TANGERANG, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Sebab, pihaknya telah melaksanakan uji coba MBG di 114 sekolah dasar (SD) di Kota Tangerang. Itu menjadi bukti kesiapaan terhadap program MBG.

"Sekolah sudah terbiasa. Jadi insya Allah siap melaksanakannya di tahun depan," ujar Jamaluddin melalui keterangannya, Senin (2/12/2024).

Pihaknya juga telah melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, baik dari segi pelaksanaan di sekolah maupun penyedia makanan dalam proses uji coba MBG sejak Agustus 2024.

"Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi, agar lebih sempurna," kata dia.

Adapun, untuk anggaran program MBG, pihaknya telah memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berharap ada tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," imbuh dia.

Diketahui, DPRD Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program MBG di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin.

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

"Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara terkait dengan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi.

Zulhas mengaku keputusan itu diambil di luar koordinasi Kemenko Pangan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar antara Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Karena waktu membahas Rp10.000 [per porsi untuk program MBG] itu kan bukan koordinasi saya. Pelaksanaannya baru saya,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara rinci apakah anggaran Rp10.000 itu sudah sesuai dengan harga pangan atau belum. Dirinya menyebut nantinya pihaknya bakal melakukan pembahasan lebih lanjut.

Sedikit memberi sinyal, Zulhas menyebut penetapan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi dilakukan dalam rangka menyesuaikan anggaran Badan Gizi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

“Itu Badan Gizi anggarannya total Rp71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat, itu dibahas di situ. Dalam pelaksanaannya nanti di bawa ke saya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya dipangkas menjadi Rp10.000. Dia mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menanggapi hal itu, Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program MBG tidaklah mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan hasil produksi dari tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bisa menjadi sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang juga diharapkan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

"Modeling Tambak BINS Karawang diharapkan dapat menggenjot produktivitas perikanan untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait Swasembada Pangan serta pemerataan ekonomi dan Makan Bergizi Gratis dengan protein ikan. Selain itu, Modeling Tambak BINS Karawang juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar," ujarnya usai mengunjungi kawasan BLUPPB Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan bahwa modeling tambak BINS Karawang dibangun sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa (Pantura).

KKP sendiri akan merevitalisasi 78.000 hektar tambak kurang produktif di empat provinsi, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.

Revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

Salah satu komoditas yang akan dibudidayakan adalah ikan nila salin.

Fasilitas yang dibangun untuk mendukung Modeling Tambak BINS Karawang terdiri dari petak pemeliharaan yang dilengkapi dengan e-feeder serta monitoring IoT untuk mengukur salinitas, suhu, DO, pH, dan amoniak.

Selain itu, dibangun juga prasarana pendukung seperti kantor utama dan ruang kontrol, petak pemeliharaan (kolam induk, kolam pendederan, dan kolam pembesaran), ruang jaga tambak, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruang genset, mini laboratorium, gudang pakan, gudang peralatan, dan bangsal panen.

Trenggono menambahkan bahwa ikan nila menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Produksi ikan nila Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,37 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 5,4 persen per tahun.

Hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

"Ekspor ikan nila Indonesia juga mengalami peningkatan nilai rata-rata 6,74 persen. Puncak ekspor tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp 1,3 triliun dengan volume ekspor 11.166 ton ikan nila," jelasnya.

Sebagai informasi, model kawasan tambak budidaya ikan nila salin ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya, pada 8 Mei 2024 yang lalu.

Adapun pembangunannya dimulai sejak tahun 2023 di lahan seluas 84 hektar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas dari Rp 15.000/anak menjadi Rp 10.000/anak. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu akan dijalankan oleh Badan Gizi yang berada di bawah Kemenko Bidang Pangan.

Zulhas mengatakan terkait menu Makan Bergizi Gratis Rp 10.000/anak akan dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Gizi dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun, tetapi apa isinya tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ, tapi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," kata Zulhas kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Saat ditanya apakah anggaran Rp 10.000/anak itu sesuai dengan harga pangan saat ini, Zulhas memintanya untuk ditanyakan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Gizi.

"Ya itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan dan Badan Gizi karena waktu membahas jadi Rp 10.000 kan itu bukan porsi saya, pelaksanaannya baru saya," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan per porsi makan bergizi gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per anak, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Prabowo memaparkan hitungannya bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis punya sekitar 3-4 anak. Artinya setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30 ribu dalam bentuk makanan bergizi dan jika dihitung sebulan bisa mencapai Rp 2,7 juta.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Jika program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya, Prabowo yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

"Saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang," sebut Prabowo.

TANGERANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang menyetujui alokasi anggaran Rp 30 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah pada 2025.

Anggaran ini ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.

"Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Bergizi Gratis pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar," ujar Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).

Selain itu, anggota dewan akan mengawal program ini hingga terlaksana dengan baik.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat.

Oleh sebab itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan kelancaran program ini.

DPRD juga akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pelaksanaan.

“Kami bersama pemerintah daerah masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan, termasuk dari Kota Tangerang,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengatakan, program MBG telah melalui tahap uji coba sejak Agustus 2024 di 114 sekolah dasar.

Dia memastikan, hasil uji coba menunjukkan kesiapan untuk pelaksanaan skala penuh mulai tahun depan.

“Sekolah sudah terbiasa, jadi insya Allah siap melaksanakan di tahun depan. Dari sisi penyedia, kami terus meningkatkan kualitas, termasuk rasa dan takaran gizi,” kata Jamaluddin.

Dengan anggaran yang telah disetujui, DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan kesehatan siswa di Kota Tangerang.

"Kami telah menganggarkan program MBG dalam APBD dan diharapkan mendapatkan dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemangkasan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis(MBG) menjadi Rp10.000 per porsi, dari semula Rp15.000 per porsi, dinilai berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mempertimbangkan kembali anggaran yang ditetapkan dalam program MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

Bukan hanya itu, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi juga disebut akan berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.

“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” kata Bhima kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).

Bhima menilai biaya program makan bergizi gratis Rp10.000 per porsi merupakan anggaran yang terlalu kecil lantaran adanya disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Pulau Jawa.

Pasalnya, menurut Bhima, faktor inflasi di luar Jawa perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Jika melihat data inflasi per Oktober 2024, Bhima menyampaikan bahwa inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19% secara tahunan tahunan (year-on-year/yoy) dan Sulawesi Utara 2,58% yoy.

Bhima menerangkan angka inflasi di kedua provinsi ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 1,71% secara tahunan (yoy).

“Artinya harga barang di beberapa daerah kenaikan harganya lebih tinggi,” terangnya.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan biaya logistik sebagai penyalur program MBG ini. “Belum ditambah biaya birokrasi, pengawasan yang harus dimasukan dalam bujet juga,” tuturnya.

Maka dari itu, Bhima menyarankan, dengan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebaiknya pemerintah menetapkan anggaran MBG senilai Rp15.000–Rp20.000 per porsi.

Namun, wilayah yang mendapatkan MBG dibatasi, dengan tahun pertama diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan daerah program makan bergizi gratis di tahun kedua.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemotongan anggaran menjadi Rp10.000 per porsi akan sangat berdampak pada kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan.

Menurutnya, dengan anggaran Rp12.000 per porsi yang diterima merchant di Pulau Jawa sebetulnya juga minim. Jika diperinci secara komponen, harga susu Rp2.300 dan harga nasi, sayur, lauk, serta buah sekitar Rp9.700.

“Jika dananya dipotong menjadi Rp10.000 dengan menu yang sama, makabujetuntuk nasi, lauk, sayur, dan buah hanya Rp7.700 saja,” tutur Faisal kepadaBisnis.

Selain itu, lanjut dia, permasalahan lain adalah kesesuaian menu dengan selera anak-anak. Dia mengkhawatirkan banyak anak-anak yang akan menyisakan makanan sehingga ini bisa menambah masalah baru, yaknifood wasteyang bertambah.

“Intinya adalah, denganbujetyang sudah ada saja Rp12.000 per porsi merchant kesulitan untuk dapat menyesuaikan dengan menu yang disukai anak-anak, apalagi jika dilakukan pemotonganbujet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menilai banyak merchant di daerah yang tidak terlalu memperhitungkan harga tenaga kerja. Alhasil, dengan semakin minimnya anggaran, maka semakin minimnya margin yang diterima merchant jika tetap mempertahankan kualitas, atau merchant akan tetap mendapatkan keuntungan sewajarnya namun dengan kualitas gizi menu makanan yang akan turun.

Presiden Prabowo belum lama ini mengungkap anggaran untuk program MBG dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi dari sebelumnya Rp15.000.

Kendati demikian, orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.

“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Pemerintah pun sudah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari. Adapun jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta.

Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” pungkasnya,

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp10 ribu per anak per hari resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana pada Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu. Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Lalu, dengan nominal tersebut, porsi makan apa yang sebenarnya bisa didapatkan?

Dengan membawa uang Rp10 ribu, CNNIndonesia.com menjajal menu makan siang di Warung Nasi Bu Nia di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata, membeli makanan seharga Rp10 ribu tetap dilayani, meski sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu. 

"Porsi normal biasanya Rp13 ribu, misal mau Rp10 ribu bisa, tapi paling porsinya dikurangi," ujar Oman, pemilik warung, Senin (2/12).

Oman menawarkan opsi menu Rp10 ribu sebagai berikut:

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Oman juga menawarkan tambahan lauk jenis protein hewani seharga Rp5.000 per item antara lain ati ampela, cumi balado, tongkol balado, telur ceplok atau udang.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Selama ini, uji coba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp15 ribu per anak per hari.

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap anggaran terbaru makan bergizi gratis dikurangi dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per anak. Pengurangan tersebut diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Apa Kata Ahli Gizi?

Ahli gizi dr Tan Shot Yen mengaku sudah 'hopeless' alias hilang harapan dengan program makan bergizi tersebut. Ia mengaku tidak ingin berkomentar lebih lanjut, tetapi memberikan catatan sejumlah nutrisi yang wajib terpenuhi termasuk dalam pemberian susu.

Pasalnya, terlihat di beberapa kali uji coba program MBG, susu yang diberikan adalah produk tinggi gula dan perasa. Padahal kandungan gula jelas rentan memicu anak terkena diabetes.

Sebagai catatan, takaran gula anak usia 2-4 tahun maksimal 15-16 gram gula. Sementara di usia 4-7 tahun maksimal 18-20 gram gula. Usia 7-10 tahun maksimal 22-23 gram gula dan usia 10-13 tahun maksimal 24-27 gram gula.

Pada kelompok tertentu, kandungan gula di produk susu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan maksimal per hari.

"Saya nyerah. Mereka akan menggandeng industri, saya tidak mau spekulasi tergantung apa yang terjadi di lapangan kan," terang dia kepada detikcom Senin (2/12/2024).

Sementara Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia Prof Dr Ir Hardinsyah sebelumnya menekankan harga pangan di masing-masing daerah relatif berbeda. Misalnya dengan kebutuhan makanan pokok yang beragam, tidak melulu terkait nasi.

Hal ini disebutnya bisa disesuaikan dengan ciri khas pangan di wilayah masing-masing, yang tentu lebih terjangkau.

Prof Hardinsyah mengatakan penyesuaian budaya di setiap daerah menurutnya juga penting agar program ini berjalan maksimal dan status gizi anak tetap terjaga.

"Anak Indonesia Timur mungkin lebih suka ikan, mungkin mereka barangkali kurang suka makan daging. Tapi di Jawa, favorit ayam sama telur ya. Kalau di pedalaman mungkin dia sukanya ikan air tawar kan. Jadi tergantung lokasi," tandas Prof Hardinsyah.

NEXT: Tidak Semua Daerah Rp 10 Ribu per Anak

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi. Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per anak. Keputusan itu diambil tidak lama setelah Prabowo melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah negara sahabat.

Salah satu negara yang tertarik untuk mendukung program makan bergizi gratis adalah China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Inggris Juga Mendukung

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Selain China, dukungan terhadap makan bergizi gratis juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Anggaran Rp10.000 per Anak

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Bukan Hal Baru di Negara G20

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

Sri Mulyani mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid," katanya kepada wartawan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

"Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal," katanya.

Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

"Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu," ucapnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

"Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Sri Mulyani.

Konten Premium

Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12%

Target Tinggi Saham Amman Mineral (AMMN) Usai Rilis Lapkeu

Plus Minus UMP 2025 Naik 6,5 Persen

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai Rp10.000 per anak. Keputusan itu diambil tidak lama setelah Prabowo melakukan kunjungan kerja maraton ke sejumlah negara sahabat.

Salah satu negara yang tertarik untuk mendukung program makan bergizi gratis adalah China.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut dalam rombongan presiden Prabowo saat kunjungan ke China mengemukakan bahwa dukungan untuk makan bergizi gratis itu disepakati di luar kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai US$10,07 triliun.

Menurut Airlangga, kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.

Airlangga menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka [pemerintah China] akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/2024).

Sekadar informasi, kunjungan Presiden Ke-8 RI itu ke China pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (10/11/2024) telah membuahkan beberapa hasil konkret, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, berikut juga politik luar negeri.

Di China, selama tiga hari ini, Prabowo bertemu dengan para pejabat tinggi negara mulai dari Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

Adapun Prabowo menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum itu mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

Inggris Juga Mendukung

Selain di China, Prabowo juga mengemukakan konsentrasinya terhadap program makan bergizi gratis itu dalam lawatannya di Konferensi Tingkat Tinggi alias KTT G20 Brasil.

Selain China, dukungan terhadap makan bergizi gratis juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

Dalam catatan Bisnis, Keir Starmer mengungkapkan minat dari pemerintah Inggris untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program dari Presiden Prabowo Subianto itu memang menjadi kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan asupan gizi bagi anak-anak dalam mendukung pendidikan mereka.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Prabowo dan Perdana Menteri (PM) Ingris Keir Starmer di kediaman Keir di 10 Downing Street, London, Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

“Presiden [Prabowo] menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Keir dalam keterangan resmi, Jumat (22/11/2024).

Anggaran Rp10.000 per Anak

Adapun Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Bukan Hal Baru di Negara G20

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani upaya Indonesia untuk menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki banyak contoh nyata.

Sri Mulyani mengatakan bahwa mayoritas anggota forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara G20 telah menerapkan kebijakan serupa di pemerintahan masing-masing.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

"Ternyata di G20 semua leaders menyatakan banyak yang sudah membuat program makan bergizi gratis terhadap murid-murid," katanya kepada wartawan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun juga mengamini bahwa pemerintahan Indonesia yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke lima Negara pun ikut belajar kepada negara-negara yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan makan bergizi gratis.

"Sehingga kami bisa belajar dan melaksanakan secara baik dan memberikan dampak terhadap perekonomian yang juga maksimal," katanya.

Apalagi, kata Sri Mulyani, ada banyak kesamaan kepentingan antara Indonesia dengan sejumlah negara anggota G20, yaitu keinginan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi. Sehingga program makan bergizi gratis menjadi kesamaan ide Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkannya.

"Beberapa priority program yang disampaikan seperti food security, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan bagaimana prioritas terhadap beberapa hal yang berkaitan dua agenda itu," ucapnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani menekankan bahwa Kepala Negara juga menyampaikan komitmennya terkait makan bergizi gratis kepada sejumlah investor dan pengusaha dalam setiap pertemuan di negara-negara yang dikunjungi, misalnya saat KTT APEC di Peru hingga saat mereka tiba di Inggris.

Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu minat bagi para investor untuk menanam modal di Indonesia selain dengan energi terbarukan, infrastruktur hingga kesehatan.

"Area yang menjadi prioritas terutama banyak yang tertarik di bidang energy transition, renewable, food dalam dalam hal ini some infrastruktur dan kemudian hari ini banyak sekali menonjol terkait masalah kesehatan dan pendidikan terutama mengenai bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan," pungkas Sri Mulyani.

Konten Premium

Timbang-timbang Insentif ke Kelas Menengah di Tengah Rencana PPN 12%

Target Tinggi Saham Amman Mineral (AMMN) Usai Rilis Lapkeu

Plus Minus UMP 2025 Naik 6,5%

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dikutip dari Antara, Dadan memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, kata Menteri Trenggono, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujarnya.

Trenggono mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dia menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budidaya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare, dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.

Ia mengaku tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85 persennya untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85 persen dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi di berbagai daerah sesuai potensi lokal, seperti distribusi ikan di wilayah dengan hasil laut melimpah atau telur di daerah penghasil telur.

Produk-produk lokal yang dikembangkan akan dimanfaatkan dalam program ini untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan keterlibatan Badan Gizi sebagai off-taker utama.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” kata Dadan.