Jakarta -

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. Delapan BUMN tersebut adalah BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia. Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12/2024).

BRI menyambut baik arahan yang diberikan oleh Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.

"Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Oleh karenanya, program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi," ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI juga berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG.

"Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya," ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

"Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp 69,60 triliun, setara dengan 39,62% dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(prf/ega)

KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal ini karena masih banyak MBR yang belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, backlog hunian mencapai 9,9 juta unit pada tahun 2023.

Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan besarnya kebutuhan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.

“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujar AHY.

Pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat.

Salah satunya melalui Fasilitas Likuidatas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi.

Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya, bisa mendorong upaya mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, pemerintah terus berupaya mendorong ekosistem perumahan yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Ara melihat adanya ekosistem yang baik di permukiman ini, antara developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen yang nantinya menikmati hunian.

Ara mengapresiasi AHY yang selalu mendukung penuh program Kementerian PKP. Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian PKP, merupakan hasil dari arahan Presiden Prabowo maupun AHY.

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.

(acd/acd)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan dua program prioritas yakni pembangunan 3 juta rumah dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dianggap tak sanggup mendanai program prioritas tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menuturkan, ketidaksanggupan APBN mendanai program 3 juta rumah dan MBG bisa menjadi peluang bagi sektor jasa keuangan. Menurutnya, peluang bagi sektor jasa keuangan ini menjadi bagian dari multiplier effect dari program prioritas Presiden Prabowo.

"Di sini dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan maupun keuntungan, pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik bruto-nya, kegiatannya, lalu lapangan kerjanya, dan lain," kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Jumat (13/12/2024).

Ia menilai, peluang keuntungan program prioritas pemerintah dengan pendanaan yang besar memberi ruang bagi jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan dengan jumlah yang besar. Apalagi, kata Mahendra, APBN tidak sanggup membiayai program tersebut.

"Target yang begitu tinggi diperkirakan tidak akan cukup hanya dari APBN, utamanya untuk pembangunan rumah sebegitu besar di target per tahun. Dengan begitu akan diutamakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dari industri pembiayaan, apakah itu di perbankan, apakah itu juga di pasar modal," jelasnya.

Begitu juga dengan pemilikan rumah. Mahendra menilai program 3 juta rumah memberi ruang bagi sektor jasa keuangan terpilih untuk memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Di samping itu, program 3 juta rumah dan MBG juga bisa mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan konstruksi yang digandeng pemerintah dalam program 3 juta rumah merupakan perusahaan terbuka (Tbk).

"Jasa konstruksinya sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk yang memang tentu akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan dalam pasar modal kita," ungkapnya.

Selain itu, pasar modal juga dapat memanfaatkan efek berbasis aset (EBA) dalam bentuk sekuritisasi. Dengan begitu, pembangunan 3 juta rumah akan memberikan peluang pendanaan dari ekosistem pasar modal.

"EBA ini dalam bentuk sekuritas tentu akan memberikan pendanaan yang besar pada pembangunan perumahan, tapi di lain pihak juga memberikan peluang dari berkembangnya produk itu di pasar modal kita," tutupnya.

(acd/acd)

Jakarta: Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmen dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian makanan bergizi kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera, guna mendukung terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

Pemerintah berkomitmen mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa, demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Salah satu Asta Cita visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yaitu, "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas."

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk delapan perusahaan BUMN untuk berkolaborasi menyukseskan program MBG. Delapan BUMN tersebut yakni BRI, BNI, Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia.

Erick juga telah menginstruksikan perintah penting untuk delapan BUMN tersebut. Khusus untuk BRI agar menyiapkan skema pinjaman bagi supplier pelayanan gizi.

"BRI harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi. Ini untuk memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

BRI pun menyambut baik arahan Menteri BUMN tersebut. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI berkomitmen dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah.


Direktur Utama BRI Sunarso (Foto:Dok.BRI)

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan, oleh karenanya program MBG sangat sesuai dengan hal ini. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusivitas pertumbuhan ekonomi,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan BRI berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM yang menjadi pemasok atau yang terlibat dalam pengadaan MBG. “Harapannya dengan adanya pemberdayaan BRI akan meningkatkan omset dan skala usahanya,” ujar Supari.

BRI sendiri telah membukukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp175,66 triliun per akhir November 2024. Supari menjelaskan bahwa jumlah tersebut diberikan kepada 3,7 juta debitur UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. "Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam penyaluran KUR perseroan. Realisasi kredit BRI terhadap sektor pertanian mencapai Rp69,60 triliun, setara dengan 39,62 persen dari keseluruhan pembiayaan serupa.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen BRI sebagai bank yang mengimplementasikan Asta Cita dalam mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

(ROS)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku masih menunggu rumusan terperinci dari program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.

Respons ini disampaikan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Ia menanggapi dua program utama Presiden Prabowo Subianto saat sedang berhitung soal potensi dampaknya terhadap sektor jasa keuangan.

"Dalam proses perumusannya dan formulasinya, kami menunggu. Dan sudah memberikan masukan-masukan," kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024 secara online, Jumat (13/12).

"Tentunya pada gilirannya kita akan lihat bagaimana wujud formula pendekatan untuk masing-masing program tadi (makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun)," sambungnya.

Mahendra sebenarnya yakin dua program itu punya banyak dampak terhadap industri jasa keuangan. Ia menegaskan besarnya program dan sebarannya yang luas tentu bisa menghasilkan efek berganda (multiplier effect).

Tak hanya spesifik di industri jasa keuangan, ia memperkirakan ada manfaat yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Ini khususnya terjadi di lokasi-lokasi tempat dua program Prabowo itu dilaksanakan.

Ia mencontohkan manfaat program makan bergizi gratis utamanya dirasakan produsen bahan pangan lokal. Ada petani, peternak, nelayan, hingga jejaring logistik yang bisa memanen dampak program Prabowo itu.

"Di sektor jasa keuangan akan terjadi beberapa perbaikan atau keuntungan. Peningkatan produk domestik bruto (PDB), kegiatannya, tambahan (tenaga) kerjanya, dan lain-lain," tuturnya.

"Juga sebagian dari perusahaan material bangunan, mungkin jasa konstruksinya, sebagiannya adalah perusahaan-perusahaan Tbk. Memang tentu (program 3 juta rumah) akan memberikan dampak positif juga kepada pengembangan dan pertumbuhan pasar modal kita," tambah Mahendra.

Bos OJK itu turut menyinggung potensi lain yang bisa dirasakan sektor jasa keuangan. Mahendra menekankan ada peluang pembiayaan rumah yang sangat besar.

Mahendra menekankan 3 juta rumah per tahun adalah target yang begitu tinggi. Ia memperkirakan realisasi program ini tak akan cukup hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dengan begitu, akan diupayakan tentu pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dan industri. Apakah di perbankan, pasar modal, tentu akan semakin meningkatkan aktivitas dan pada gilirannya pengembangan industri keuangan itu sendiri," tutur Mahendra.

"Sekali lagi saya perkirakan akan sulit untuk bisa dipenuhi (pembangunan 3 juta rumah per tahun) sepenuhnya dari APBN," tandasnya.

Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional.

"Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan gizi. Komitmen Kemendukbangga selama ini dengan mengoptimalkan tenaga lini lapangan seperti Penyuluh KB (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung distribusi dan edukasi terkait gizi," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Wihaji saat melakukan audiensi strategis dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 12 Desember 2024.

"Keterpaduan antara program kependudukan seperti pengendalian angka kelahiran dan perencanaan keluarga sangat berkaitan dengan program perbaikan gizi masyarakat. Dari pendataan keluarga, terdapat 75 juta keluarga yang terdata, dan 8,6 juta di antaranya adalah keluarga berisiko stunting," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya berbagai strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan Program Peningkatan Gizi Nasional, juga penguatan kerja sama lintas sektor guna menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa yang dilakukan BGN tidak jauh berbeda dengan program yang selama ini dilakukan Kemendukbangga/BKKBN yaitu mengirim makanan setiap hari ke rumah masyarakat.

"Kami bekerja sama dengan posyandu dan kader PKK," ucap Dadan.

Ia menjelaskan saat ini fokus atau prioritas BGN yakni melayani makan bergizi gratis anak sekolah di 150 titik seluruh Indonesia.

“Saat ini kami sudah menurunkan 300 orang di seluruh Indonesia di 150 titik, dan sistem kami dengan satuan pelayanan melayani untuk pertama kali 3.000 anak di sekolah karena yang paling mudah menentukan titik geospasial. Karena statis, kami tempatkan satu satuan pelayanan yang mengitari sekolah-sekolah," tuturnya.

Dadan juga menegaskan satuan layanan tersebut tersebar di seluruh daerah yang dirancang untuk menangani distribusi Program Makan Bergizi Gratis secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Pertemuan tersebut juga menghasilkan beberapa rencana strategis untuk mengatasi tantangan gizi di Indonesia. Salah satu langkah konkret adalah memperkuat edukasi kepada keluarga muda tentang pentingnya asupan gizi selama masa kehamilan dan menyusui.

Selain itu program peningkatan akses makanan bergizi melalui kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi prioritas.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengklaim ibu-ibu menjadi kelompok yang paling mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Gibran mengatakan para ibu-ibu sangat antusias ketika menjalankan simulasi program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

"Ini tanggapannya luar biasa sekali, dan yang paling mendukung, paling support program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya," kata Gibran dalam sambutannya di pembukaan Konferensi Besar (Konbes) 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (13/12).

Di sisi lain, Gibran mengklaim program makan bergizi gratis mampu meningkatkan perputaran uang di desa secara signifikan.

Gibran mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan arahan yang disampaikan Prabowo saat menyampaikan daftar isian pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis.

"Beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai Rp8 miliar per desa per tahun. Jadi luar biasa sekali," ujarnya.

Tak hanya itu, Gibran kemudian curhat sempat dihujani pertanyaan oleh masyarakat terkait waktu pelaksanaan makan bergizi gratis bahkan sebelum dilantik.

"Ini kapan mas makan siang gratisnya? (padahal) belum dilantik. Tapi tahun depan Insya Allah ini akan berjalan," ujar dia.

Makan bergizi gratis adalah salah satu program utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang ditawarkan saat kampanye Pilpres 2024. Program ini menyasar anak-anak sekolah.

Besaran biaya makan bergizi gratis sempat mencapai Rp15 ribu per porsi. Namun, setelah beberapa kali uji coba, Presiden Prabowo menetapkan biaya makan bergizi gratis Rp10 ribu per porsi.

Di sisi lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah anggaran makan bergizi gratis yang hanya Rp10 ribu per porsi.

"Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak," kata Megawati di acara peluncuran dan diskusi buku 'Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis' di hotel Four Season, Jakarta, Kamis (12/12).

"Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi," imbuhnya.

Presiden ke-5 RI tu menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi untuk membangun agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

"Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) siap berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyukseskan program unggulan makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"HNSI sangat menyambut baik program Pemerintah makan bergizi gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan menyosialisasikan di semua wilayah kerja HNSI," kata Sekjen HNSI Lydia Assegaf melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut, DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar makan bergizi gratis secara serentak dengan tema "Makan Bergizi Gratis HNSI Bersama Anak Nelayan" pada Kamis (12/12).

Pengurus DPP HNSI hadir secara langsung bersama DPD HNSI Daerah Khusus Jakarta di SDN 3 Pluit yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Lydia mengatakan makan bergizi gratis yang digelar HNSI tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024.

Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurut dia, makan bergizi gratis yang digelar HNSI untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

Sebab, lanjut Lydia, makan bergizi gratis tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia. Pertama, pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

"Serta tujuan ekonomi bagi nelayan, yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM di lingkungan nelayan," katanya.

Kedua, sebut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang, dan kecerdasan anak Indonesia. Untuk itu, HNSI mengharapkan melalui makan bergizi gratis secara serentak tersebut akan terbangun orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem makan bergizi gratis yang mengutamakan partisipasi nelayan.

"Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup di bawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat," ujar Lydia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait
mengatakan penyaluran Kredit Penyaluran Rumah (KPR) yang yang dilakukan BTN sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Hingga saat ini, BTN mencatat ada sekitar 29 ribu unit rumah terbangun yang telah disalurkan kepada masyarakat.

"Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat miliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Desember 2024.

Menteri PKP didampingi Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga secara langsung mengunjungi salah satu perumahan bersubsidi yakni Perumahan Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten.
"Tadi Pak Nixon menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai dengan hari ini pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29 ribu rumah yang sudah disampaikan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi," jelas dia.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Untuk itu, Kementerian PKP bersama Kementerian / Lembaga serta pemerintah dan mitra kerja akan tetus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui ]rogram 3 Juta Rumah.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga mengatakan bahwa informasi dari manajemen stok saat ini ada sekitar 142 ribu rumah yang sudah siap huni. Sedangkan yang akan dibangun ada sekitar 492 ribu unit tersebar di seluruh Indonesia.

"Artinya potensi rumah siap untuk 2025 ada sekitar 634 ribu dan kami bersama Bank BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Bank BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di 2025 mendatang," ungkap dia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PKP kepada BTN untuk terus dapat berkomitmen dalam bidang pembiayaan perumahan untuk mendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Bank BTN siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami akan terus berupaya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan akan hunian bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.

Berdasarkan data BTN, realisasi KPR Subsidi FLPP dan Tapera di 2024 telah mencapai 204.025 unit, sementara realisasi KPR Subsidi Bank BTN di 150.704 unit. Adapun realisasi KPR Subsidi sejak 20 Oktober sampai dengan 5 Desember 2024 sebanyak 32.958 unit dimana realisasi Bank BTN sebanyak 24.712 unit.

Sedangkan untuk hunian di Perumahan Pondok Taktakan Indah berjumlah 2.181 unit dan total yang sudah akad KPR sebanyak 1.649 unit.

Setiap unit hunian dibangun di atas lahan 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi. Sejumlah fasilitas umum juga tersedia pada area perumahan ini seperti taman bermain, lapangan olahraga, musholla dan ruang terbuka publik lainnya serta lokasi perumahan ini juga dekat dengan akses transportasi dan pendidikan.

(KIE)

KOMPAS.com - Banten salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Tangerang Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 291 juta.

Masyarakat dapat mengakses hunian subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tangerang Selatan:

1. Urbantown Serpong: Tipe Studio Flpp - Tower Milenia

   Perumahan pertama terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Bangunan apartemen ini dibuat seluas 22 meter persegi dengan harga Rp 192 unit.

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Urban dengan jumlah 302 unit. Sebanyak 151 unit telah terjual, dan sisanya 151 unit lagi.

2. Perumnas Mahata Serpong : Tipe 1 Br

   Apartemen ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

   Dengan luas 34 meter persegi, apartemen ini menawarkan 660 unit rdengan banderol Rp 291 juta. Sampai saat ini, telah terjual 330 unit, dan menyisakan 330 unit lagi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita), meninjau lokasi banjir yang melanda Perumahan Dahlia, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kamis (12/12/2024).

Mbak Ita meminta pengembang bertanggung jawab karena banyak bangunan di kawasan tersebut belum memiliki izin.

"Saya sudah cek dokumen dan bertanya ke dinas penataan ruang. Sebagian besar rumah di sini belum memiliki Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," ujar Mbak Ita.

Menurut dia, perizinan yang tidak lengkap menjadi hambatan untuk penanganan fasilitas umum, termasuk perbaikan talud.

"Kalau izinnya sudah ada, harus ada penyerahan aset ke Pemkot agar kami bisa membangun fasilitas umum dan sosial," ucap dia.

Mbak Ita mengimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli rumah, memastikan pengembang menyelesaikan perizinan dengan benar.

"Jangan sampai kejadian seperti ini terulang," kata Mbak Ita.

Meski demikian, Pemkot Semarang telah mengambil langkah tanggap darurat dengan mengerahkan BPBD, PMI, dan Damkar untuk memompa air serta membersihkan lumpur dan sampah di area terdampak banjir.

Sebagai bentuk kepedulian, Mbak Ita juga menyalurkan bantuan berupa sembako dan kasur kepada warga yang terdampak.

"Ini bencana, jadi kami tetap hadir membantu warga meskipun ada permasalahan izin," ujarnya.

Dia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih memperhatikan legalitas pembangunan demi meminimalkan risiko bencana.

"Pengembang jangan bohongi konsumen," ucap Mbak Ita.