Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan yang disesuaikan dengan komoditas paling dominan di masing-masing wilayah.

Artinya, kata Menteri Trenggono, program MBG yang berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi paling dominan di daerah, sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," ujarnya.

Trenggono mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dia menjelaskan, KKP telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap dikembangkan di berbagai wilayah. Salah satunya yaitu modeling budidaya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare, dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu hektare di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," ujarnya.

Ia mengaku tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Dadan menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk MBG itu 85 persennya untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, 85 persen dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi di berbagai daerah sesuai potensi lokal, seperti distribusi ikan di wilayah dengan hasil laut melimpah atau telur di daerah penghasil telur.

Produk-produk lokal yang dikembangkan akan dimanfaatkan dalam program ini untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA dengan keterlibatan Badan Gizi sebagai off-taker utama.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” kata Dadan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com7 - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meninjau pelaksanan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummat, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Sabtu (30/11/2024) kemarin.

Total ada sekitar 200 santri yang mendapatkan simulasi makan bergizi gratis.

Nasaruddin menegaskan, makan bergizi gratis merupakan program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak membedakan jenis sekolahnya, baik pesantren, madrasah, maupun sekolah umum.

"Tidak ada bedanya dengan sekolah umum, sama-sama menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Semua makan gratis," ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Nasaruddin menjelaskan, lembaga pendidikan binaan Kemenag juga siap menjalankan program ini.

Dia kembali menekankan tidak ada bedanya antara sekolah umum dan pesantren.

"Ya bisa dilihat tadi, ini kan program pemerintah sekarang ini. Jadi tidak akan kita beda-bedakan satu sama lain, semuanya sama dan siap," tuturnya.

Setelah itu, Nasaruddin bersama para penjabat lainnya melakukan penanaman pohon bersama di area ponpes.

Dia mengklaim Kemenag juga berkomitmen dalam melakukan penghijauan.

Maka dari itu, Nasaruddin berharap, semua Satker Kemenag juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan dan penanaman pohon, minimal di area kantornya masing-masing.

"Tadi kita juga saksikan penanaman pohon, kita akan melakukan penghijauan sesuai dengan Deklarasi Istiqlal untuk lintas agama ya," kata Nasaruddin.

Kepala Kanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota memaparkan, simulasi makan bergizi gratis menunjukkan komitmen pemerintah daerah bahwa program ini bukan hanya untuk sekolah umum, tapi juga madrasah dan pesantren.

"Seperti yang diungkapkan Pak Menteri, jadi tidak hanya diperuntukan untuk sekolah yang dalam tanda kutip sekolah umum, tetapi sampai ke madrasah dan pesantren," jelas Nota.

Lalu, Nota mengungkit makan bergizi gratis pada dasarnya sudah diterapkan pesantren sejak lama, meski belum terstandarisasi.

"Nah hari ini, 4 sehat 5 sempurnanya itu insyaallah akan terstandarisasi dan mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar simulasi tapi ini bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan Jakarta memastikan bahwa anggaran Rp10.000 per porsi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mustahil untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa selama satu tahun ke belakang uji coba program andalan Presiden Prabowo Subianto dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi itu sudah dilakukan di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600—700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," katanya kepada wartawan melalui pesan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa sejumlah wilayah di pulau Jawa yang telah melakukan diuji coba adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Sehingga, dia kembali menekankan dengan anggaran maksimal Rp10.000, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600—700 kalori per sajian.

Oleh sebab itu, Hasan menyebut bahwa melalui anggaran senilai Rp10.000 per porsi, maka alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis akan ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

“Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp71 triliun,” pungkas Hasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai berapa anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program makan bergizi gratis telah diotak-atik sejak lama.

Bahkan, sempat mencuat isu anggaran untuk makan bergizi gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Berikut perjalanan program makan bergizi gratis (yang awalnya disebut makan siang gratis) yang selalu digembor-gemborkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.

Janji kampanye

Pada September 2023, Prabowo menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren.

Caranya adalah dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

Prabowo bilang, program-program dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi untuk anak-anak sekolah sudah cukup banyak dan perlu ditingkatkan lagi seperti Kartu Indonesia Pintar.

Seandainya dirinya terpilih menjadi Presiden RI, program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah sudah dihitung dengan matang oleh tim pakar ekonominya.

Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Asalkan rakyat bisa memenangkan dirinya, Prabowo berjanji untuk membuat banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Nanti akan ada yang tanya apakah bisa? 'Oh mana bisa? Dari mana?' Eh, saudara-saudara, kita sudah hitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau. Mau enggak berpihak kepada rakyat?" ucap Prabowo.

Walhasil, pada Oktober 2023, program makan siang gratis pun masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Butuh duit Rp 450 triliun

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis untuk anak-anak mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 triliun setiap tahun," kata Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Selain itu, adik dari Prabowo Subianto ini juga mengatakan, jumlah anggaran program makan siang gratis lebih besar dari anggaran pertahanan.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 triliun dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata dia.

Di bulan Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Anggaran untuk program ini pun sempat jadi polemik setelah seorang Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut turun jadi Rp 7.500.

Ia mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” ujar dia.

Pastikan layak dan Bergizi

Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Dikutip Dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10.000 per porsi selama hampir setahun di sejumlah daerah.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa uji coba ini mencakup wilayah-wilayah di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Dalam uji coba tersebut, setiap sajian program makan bergizi gratis dapat mencukupi 600-700 kalori, sesuai dengan anggaran maksimal Rp10.000 per porsi.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10.000," ujar Hasan, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menambahkan bahwa dengan alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000, program ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan tetap memastikan nilai gizi yang seimbang dan memadai.

Program makan bergizi gratis ini tidak hanya dijalankan sebagai uji coba, tetapi juga direncanakan untuk diterapkan lebih luas pada tahun 2025.

Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut diperkirakan mencapai Rp71 triliun pada tahun depan, dengan target utama untuk anak-anak dan ibu hamil.

Presiden Prabowo Subianto, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa indeks anggaran untuk program makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil ditetapkan sebesar Rp10.000 per hari.

Meskipun pemerintah berencana mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi, yakni Rp15.000 per anak atau ibu hamil per hari, kondisi anggaran yang ada saat ini baru memungkinkan alokasi sebesar Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah, Rp10.000 itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Dengan alokasi anggaran yang disesuaikan, diharapkan program makan bergizi gratis ini dapat memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengajak seluruh pengusaha nasional untuk turut terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, saat memberikan paparan dalam agenda Pra-Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), di Jakarta, Sabtu (29/11/2024).

"Program Makan Bergizi Gratis ke depan itu sangat penting. Jumlah(anggaran)nya kalau tidak salah sampai Rp75 triliun, akan digelontorkan mulai dari tahun ini, dan ke depannya akan lebih (lagi)," ujar Anindya, dalam paparan tersebut.

Karenanya, Anindya menekankan bagaimana agar sebisa mungkin seluruh pengusaha, terutama yang berada dalam keanggotaan Kadin Indonesia, mau mengambil peran dan bahkan turut menyukseskan pelaksanaan Program MBG.

Upaya dukungan tersebut, menurut Anindya, penting untuk dilakukan oleh kalangan pengusaha mengingat keberadaan Program MBG yang tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, melainkan juga sekaligus berpotensi mendorong industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Jadi program ini bukan hanya serta-merta memberi makanan bergizi untuk generasi muda yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Bukan hanya soal itu. Pengusaha harus juga melihat (program) ini sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," ujar Anindya.

Potensi industrialisasi tersebut, dikatakan Anindya, terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari. Hal itu belum lagi mempertimbangkan kebutuhan bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentu bukan saja telur, ayam, daging. Nah ini menjadi suatu industri sendiri," ujar Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan bahwa peluang industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Anindya juga berpesan agar jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari Pulau Jawa saja, melainkan juga melibatkan para pemasok dari pulau-pulau lain, untuk memenuhi kebutuhan di pulau tersebut.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," ujar Anindya.

(taufan sukma)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis setiap tahunnya.

Ia membeberkan, kualitas program itu akan ditingkatkan secara berkala ke depannya, meskipun pada tahap awal Pemerintah hanya mampu menganggarkan Rp10 ribu per porsi atau untuk satu orang.

"Memang ya tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya tiap tahun bertambah," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam.

Lebih lanjut dia membeberkan, anggaran itu akan berlaku pada 2025 dan bukan lagi tahap uji coba.

Meski dana masih terbatas, dia mengimbau kepada para pemasok atau mitra Pemerintah yang akan membantu menyukseskan program tersebut untuk tetap menjaga kualitas makanan.

Standar mutunya harus terjaga, tambah Muhaimin, mulai dari kandungan gizinya hingga kedaluwarsa makanannya yang harus dikontrol dengan benar.

"Jadi dengan harga itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga," ujar pria yang kerap disapa Gus Imin itu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Ia menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie mendorong terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah. Hal ini diungkapkannya saat memberikan paparan dalam agenda rapat Pra-Rapimnas, di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

"Nah, program MBG dalam ke depan sangat penting. Jumlahnya kalau tidak salah Rp75 triliun akan digelontorkan mulai dari tahun ini ke depannya akan lebih," ujar Anindya dalam paparannya. "Jadi ini tolong dicatat bagaimana kita bisa ikut ke depan," sambung Anindya.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya sebagai bantuan pangan bagi generasi 20 tahun mendatang, namun juga sebagai potensi industrialisasi di bidang agrobisnis atau agrikultur.

"Nah, makanan bergizi gratis ini bukan hanya serta-merta memberikan makanan bergizi untuk generasi muda kita yang 20 tahun lagi menjadi ujung tombak kita. Tapi ini adalah industrialisasi di bidang agrobusiness atau agrikultur," terang Anindya.

Anindya juga mengatakan, potensi industrialisasi bidang agrobisnis atau agrikultur itu terlihat berdasarkan data kebutuhan bahan pokok makanan dalam program MBG. Diperkirakan kebutuhan semisal telur saja dapat menyentuh 80 juta per hari, belum bahan baku makanan lainnya.

"Banyak yang mengatakan bahwa jumlah telur yang dibutuhkan mungkin 80 juta sehari, jumlah ayam 8 juta sehari. Dan itu turunannya akan makin banyak lagi kemana-mana. Tentunya bukan saja telur, ayam, daging, nah ini menjadi suatu industri sendiri," kata Anindya.

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan industrialisasi tersebut harus digalakkan secara merata di seluruh Indonesia. Dia mengatakan jangan sampai pemasok bahan baku program MBG hanya datang dari pulau Jawa saja, untuk kebutuhan pulau-pulau lainnya.

"Dan yang paling penting bahwa industrialisasi ini tidak mungkin terjadi hanya di satu pulau, tapi juga terjadi di pulau-pulau seluruh Indonesia. Karena tidak mungkin industrialisasi kita menyediakan ayam, telur, daging di Sulawesi tapi datangnya dari Jawa," jelas Anindya. "Dan industri sekarang bukan industri yang masa lalu, justru penuh dengan teknologi," tegas Anindya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turun menjadi Rp 10.000 per porsi karena anggaran terbatas. Padahal Badan Gizi Nasional sebelumnya mematok anggaran program tersebut direncanakan Rp 15.000 per anak di APBN.

Dilansir dari detikFinance, hal itu diungkapkan Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Prabowo berdalih anggaran Rp 10.000 per porsi untuk program makan bergizi gratis tetap cukup.

Diketahui, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menghitung anggaran untuk program MBG bisa mencapai Rp 2,7 juta untuk satu keluarga. Asumsi itu jika dalam satu keluarga terhadap 3-4 anak.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," tuturnya.

Prabowo meyakini program MBG ini bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dia berdalih program MBZ ini bisa ditunjang melalui program bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengakui anggaran program MBZ bersifat fleksibel. Namun dari rencana dicanangkan anggarannya mencapai Rp 15.000 per anak.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).

"Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," sambung Dadan.

Dia melanjutkan, Badan Gizi Nasional dalam program tersebut akan bertugas menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Sementara rincian menunya akan ditangani para ahli gizi di daerah masing-masing.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Namun pihaknya memastikan menu program Makan Bergizi gratis memprioritaskan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," tegasnya.

(sar/hsr)

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Makan Bergizi Gratis tetap memenuhi standar gizi meski jatah anggarannya dikurangi dari Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak per hari.

Hasan mengatakan pemerintah sudah melakukan uji coba. Porsi Rp10 ribu per anak per hari, ucapnya, sudah diuji coba setahun.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Hasan menyampaikan beberapa daerah uji coba Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Dia berkata pengurangan porsi Makan Bergizi Gratis dari target Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per anak tak berpengaruh ke anggaran.

"Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp71 T," ucapnya.

Prabowo menetapkan porsi Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per anak per hari. Dia mengakui porsi itu tak sama dengan target awal Rp15 ribu per anak per hari.

Prabowo mengatakan pengurangan jatah itu dilakukan setelah melihat kembali anggaran. Selain itu, data menunjukkan keluarga kalangan menengah ke bawah rata-rata punya anak tiga hingga empat orang.

"Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ucap Prabowo kemarin.

Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa uji coba program makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran senilai Rp10 ribu per porsi sudah dilakukan hampir setahun ini di berbagai daerah.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," kata Hasan dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hasan menjelaskan bahwa dengan anggaran maksimal Rp10 ribu, program makan bergizi gratis bisa mencukupi 600-700 kalori per sajian.

Program makan bergizi gratis ini, kata Hasan, sudah diuji coba di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Adapun dengan indeks anggaran senilai Rp10 ribu per porsi, alokasi APBN untuk program makan bergizi gratis ditetapkan Rp71 triliun pada tahun depan.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan sebelumnya mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

"Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11).

Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya ingin mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

"Kita hitung untuk daerah-daerah -Rp10.000- itu cukup bermutu dan bergizi," jelas Presiden.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

(dai/dai)