Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, gagal dilaksanakan hari ini, Senin (24/2/2025).

Sejumlah orangtua pun merasa kecewa, apalagi program tersebut gagal digelar sebanyak dua kali.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap salah satu orangtua murid bernama Yuni (34), bukan nama sebenarnya, saat diwawancarai.

Yuni mengatakan, pembatalan MBG pertama kali terjadi pada Senin (17/2/22025).

Pembatalan tersebut diinformasikan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesan WhatsApp itu dijelaskan bahwa MBG dibatalkan karena pihak yayasan yang terpilih menjadi penyelenggara belum siap dari segi biaya operasional.

"Izin pak, bu, pelaksanaan MBG dari yayasan dijadwalkan akan running besok, diundur," bunyi pesan Whatsapp tersebut.

Dalam pesan Whatsapp itu, Kepala Kesatuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Cilincing Jaelani juga meminta maaf kepada berbagai pihak, seperti sekolah, koramil, dan perwakilan polsek, atas batalnya pelaksanaan MBG hari ini.

"Sebelumnya, saya meminta maaf kepada bapak ibu sekalian, ada info yang harus saya sampaikan terkait pelaksanaan MBG besok, mohon maaf kalau info ini terlalu mepet dengan pelaksanaan, keputusan ini diambil semalam sehingga saya baru bisa menginformasikan hari ini, " lanjut bunyi pesan Whatsapp itu.

Menurut Yuni, batalnya kegiatan MBG tersebut merupakan ketidakjelasan pihak penyelenggara.

"Enggak jelas, harusnya pihak penyelenggara harus siap, padahal pemerintah sudah menyediakan semua," pungkas Yuni.

Kompas.com sudah menghubungi Kasatlak Kecamatan Cilincing Jaleani dan pihak sekolah terkait hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada yang mau buka suara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah di Cilincing, Jakarta Utara, batal dilaksanakan hari ini, Senin (24/2/2025).

Sejumlah orangtua pun merasa kecewa, apalagi program tersebut batal digelar sebanyak dua kali.

"Kecewa banget, karena udah dibatalin dua kali," ucap salah satu orangtua murid bernama Yuni (34), bukan nama sebenarnya, saat diwawancarai.

Yuni mengatakan, pembatalan MBG pertama kali terjadi pada Senin (17/2/22025).

Pembatalan tersebut diinformasikan pihak sekolah melalui pesan WhatsApp.

Dalam pesan WhatsApp itu dijelaskan bahwa MBG dibatalkan karena pihak yayasan yang terpilih menjadi penyelenggara belum siap dari segi biaya operasional.

"Izin pak, bu, pelaksanaan MBG dari yayasan dijadwalkan akan running besok, diundur," bunyi pesan Whatsapp tersebut.

Dalam pesan Whatsapp itu, Kepala Kesatuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan Cilincing Jaelani juga meminta maaf kepada berbagai pihak, seperti sekolah, koramil, dan perwakilan polsek, atas batalnya pelaksanaan MBG hari ini.

"Sebelumnya, saya meminta maaf kepada bapak ibu sekalian, ada info yang harus saya sampaikan terkait pelaksanaan MBG besok, mohon maaf kalau info ini terlalu mepet dengan pelaksanaan, keputusan ini diambil semalam sehingga saya baru bisa menginformasikan hari ini, " lanjut bunyi pesan Whatsapp itu.

Menurut Yuni, batalnya kegiatan MBG tersebut merupakan ketidakjelasan pihak penyelenggara.

"Enggak jelas, harusnya pihak penyelenggara harus siap, padahal pemerintah sudah menyediakan semua," pungkas Yuni.

Kompas.com sudah menghubungi Kasatlak Kecamatan Cilincing Jaleani dan pihak sekolah terkait hal ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada yang mau buka suara.

DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, resmi diluncurkan dan disambut antusias oleh pelajar setempat.

Menu yang disajikan dalam program ini terdiri dari nasi putih, ayam kecap, tumis buncis, wortel, tahu, serta buah jeruk dan susu kotak.

Shasa, seorang pelajar dari SD Negeri Cangkringrembang di Kecamatan Karanganyar, mengungkapkan kegembiraannya setelah menerima makanan tersebut.

"Senang, belum makan (siang)," ujarnya, seusai pembagian MBG pada Senin (24/2/2025).

Sebelum menyantap makanan, para siswa terlebih dahulu berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas.

Dengan adanya program MBG, Shasa mengaku dapat menghemat uang saku untuk ditabung.

"Dapatnya saku sepuluh ribu, bisa nabung," katanya.

Program MBG di Kabupaten Demak dimulai setelah peluncuran perdana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rizky Barokah yang berlangsung di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah, pada Senin pagi.

SPPG tersebut menyediakan 3.381 porsi makanan yang akan dibagikan kepada pelajar tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA dalam radius 5 kilometer dari Desa Mlekang.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, menyatakan rasa syukurnya atas dimulainya program MBG di daerah tersebut.

Ia menegaskan bahwa program ini akan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak SPPG di berbagai wilayah.

"Nanti ke depan kurang lebih ada 6 yang sifatnya mandiri, terus dari Kodim juga ada 1 yang masih on progress pembangunan 70 persen, nanti dari Bapak Kapolres juga ada menyiapkan lokasi pembangunan," kata Maryoto.

Dengan peluncuran program ini, diharapkan semua pelajar di Demak dapat merasakan manfaat dari Makan Bergizi Gratis.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. Menteri Keuangan sebagai Anggota.

3. Menteri Ketenagakerjaan sebagai Anggota.

4. Frederica Widyasari Dewi, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Anggota.

5. Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai Anggota.

Sebagai informasi, fungsi Komite Tapera adalah sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sedangkan tugas Komite Tapera yakni merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden RI.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengangkat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang diterima pada di Jakarta, Senin, menyatakan bahwa menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Menteri PKP sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Tapera.

Selain Menteri PKP, Presiden RI juga mengangkat Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai Anggota Komite Tapera dan Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional sebagai Anggota Komite Tapera.

Melalui Keppres tersebut, Presiden RI juga menetapkan pemberhentian dengan hormat Vincentius Sonny Loho sebagai Anggota Komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, karena meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 14 Juni 2023, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

Masa jabatan Anggota Komite Tapera dari unsur profesional sebagaimana dimaksud adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebelumnya Komite Tapera dijabat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pengangkatan Menteri PKP sebagai Ketua Komite Tapera mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahu 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PKP menyelenggarakan urusan pemerintahan kawasan di bidang perumahan dan sub urusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang semula dilaksanakan Kementerian PUPR.

Pertimbangan lainnya terkait Menteri PKP dengan surat Nomor PR01-Mn/49 tanggal 28 November 2024 mengusulkan penyesuaian Keanggotaan Komite Tapera sesuai penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih dan penggantian Anggota dari unsur profesional yang meninggal dunia sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri PUPR selaku Ketua Komite Tapera melalui surat Nomor OR 0101-Mn/990 tanggal 18 Oktober 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Tapera ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Keppres Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan Keppres tersebut, adapun susunan Komite Tapera sebagai berikut:

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama para menteri dan wakil menteri, hingga kepala lembaga Kabinet Merah Putih, termasuk Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terlihat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin sore sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saya belum tahu, nanti setelah rapat saya infokan ya," kata Dadan saat ditanya awak media soal tema besar dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo.

Dadan pun merinci sejumlah pejabat yang hadir dalam undangan rapat tersebut, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kepala Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat tersebut turut dihadiri oleh Wamen Koperasi, Wamen Pertanian, Wakil BGN, Direktur Utama PT Agro Industri Nasional (Agrinas), serta Chief Investment Officer (CIO) dan Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Rapat terbatas ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo meluncurkan BPI Danantara pada Senin pagi, yang dihadiri oleh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, seperti Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Dalam sambutan saat peluncuran Danantara, Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan Negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu, akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

Prabowo memaparkan gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dolar AS akan diprioritaskan untuk 20 proyek strategis, antara lain hilirisasi nikel bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan.

Melalui Danantara, Presiden berharap terjalinnya kemitraan strategis antara BUMN, swasta hingga UMKM dalam proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan pendidikan.

Menurut Kepala Negara, pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN yang dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional.

Melalui Danantara, BUMN akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, Danantara akan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, (good) governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab," kata Prabowo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi menjadi ketua komite tabungan perumahan rakyat (Tapera). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat.

Keputusan tersebut dibuat untuk menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Berikut ini merupakan informasi mengenai keanggotaan komite Tapera terbaru.

• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua dan anggota
• Menteri Keuangan sebagai anggota
• Menteri Ketenagakerjaan sebagai anggota
• Dr. Frederica Widyasari Dewi S.E., M.B.A., Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota
• Eko Djoeli Heripoerwanto, unsur profesional, sebagai anggota.

Melalui keputusan ini juga disebutkan bahwa Vincentius Sonny Loho, MPM., diberhentikan dengan hormat dari anggota komite Tapera dari unsur profesional periode 2021-2026, terhitung mulai 14 Juni 2023. Masa jabatan anggota komite Tapera dari unsur profesional akan melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023, Komite Tapera adalah pejabat yang berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tabungan perumahan rakyat. Komite Tapera terdiri dari ketua, anggota, dan profesional.

Dilansir dari situs resmi Badan Pengelola Tapera, komite Tapera berfungsi sebagai perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan tapera. Berikut ini tugas dari komite Tapera.

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.
• Melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.
• Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada Presiden.
• Sebelumnya, ketua komite Tapera dipegang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Basuki Hadimuljono.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan program makan bergizi gratis (MBG). Dadan melaporkan program tersebut sudah dilakukan di 38 provinsi.

"Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan turut melaporkan bahwa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur bertambah 117 unit. Sehingga total menjadi 693 unit dapur.

"Hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi sehingga jumlah totalnya saya lupa, sehingga jumlah totalnya takut salah ya, berjumlah 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam hitungan Dadan, tak sampai 2 bulan makan bergizi gratis sudah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Target baru, dalam pekan ini makan bergizi gratis menyasar 2 juta orang.

"Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan dan minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjadi Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Ketetapan itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5/M Tahun 2025 tentang Keanggotaan Komite Tapera yang ditandatangani Prabowo pada 17 Januari 2025.

“Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan KomiteTapera, masing-masing pertama Menteri PKP sebagai Ketua merangkap anggota,” demikian bunyi keputusan tersebut, dikutip Senin (24/2/2025).

Selain itu, keputusan tersebut juga menetapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Komite Tapera dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebagai anggota.

Kemudian, adapula nama Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi sebagai anggota serta Eko Djoeli Heripoerwanto dari unsur profesional sebagai anggota.

Sebelumnya, Ara memang diketahui sempat bersurat kepada Presiden Prabowo untuk dapat bergabung ke dalam Komite Tapera.

Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Ara diketahui menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Kemudian, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) akan bertambah besar tahun 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan kemungkinan anggaran Makan Gratis akan menjadi Rp 28 triliun per bulan.

Artinya, bila dikalikan dalam setahun jumlah total kebutuhan Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 336 triliun. Anggaran ini jauh lebih besar daripada yang ditetapkan di tahun 2025 yang hanya mencapai Rp 71 triliun.

"Pada tahun 2025 karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun. Nanti kalau tahun depan kita butuhnya Rp 28 triliun per bulan," ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

Tahun ini sendiri pihaknya hanya mampu memberikan Makan Bergizi Gratis kepada 17,5 juta orang, jauh dari target yang mencapai 82,9 juta orang. Nah bila Makan Gratis mau diberikan sesuai target, maka butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun.

Anggaran sebesar itu dihitung dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Namun pemberiannya dimulai dari September, jadi dari September ke Desember ada 4 bulan maka kebutuhan tambahan anggaran mencapai Rp 100 triliun.

"Untuk tahun 2025, karena kita sudah memiliki anggaran Rp 71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp 25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp 100 triliun," sebut Dadan.