Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

Biaya untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini turun, dari semula Rp 15.000/porsi kini menjadi Rp 10.000/porsi. Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Dilansir detikFinance, Prabowo menjelaskan biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurutnya, bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut program MBG dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Menurutnya, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Dadan menjelaskan terkait menunya, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi Pihaknya hanya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ribuan makan siang gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Kemantren Mantrijeron, Kota Jogja. Hal itu untuk mengenalkan menu ikan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan bahwa hari ini membagikan 2 ribu paket MBG dengan menu ikan kepada anak-anak sekolah di Jogja. Sedangkan secara nasional, pihaknya telah berbagi sebanyak ratusan ribu paket makanan dengan lauk ikan.

"Dengan dukungan Komisi IV DPR RI kami sudah berbagi 200 ribu paket se-Indonesia. Nah, kalau hari ini bagian dari memperkenalkan contoh makan bergizi gratis dengan menu ikan," kata Budi kepada wartawan di SMP Ali Maksum, Jogja, Sabtu (30/11/2024).

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bagaimana distribusi bahan olahan berupa ikan ke daerah yang tidak ada di pesisir pantai. Menurutnya, KKP bersama Badan Gizi Nasional telah melakukan pemetaan untuk dapur MBG.

"Distribusi ikan pastinya dari yang terdekat, satu titik dapur untuk tiga ribu anak siswa. Jadi kita bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional memetakan titik-titik itu," ujarnya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Untuk membuat anak-anak menyukai olahan ikan, pihaknya telah mempersiapkan langkah khusus. Langkah itu dengan memasak ikan berdasarkan makanan khas tiap daerah.

"Dan itu pun (dapur lokal MBG) harus resepnya lokal. Sehingga rasa lokal yang kita tumbuhkan agar anak-anak nanti menyukai menu olahan ikan," ucapnya.

Budi melanjutkan, penggunaan ikan sebagai salah satu lauk dalam program MBG memiliki dua nilai strategis. Kedua nilai itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi para nelayan dan membantu peningkatan gizi generasi muda.

"Nah, nilai strategisnya apa? Pertama, serapan dari produk mereka itu meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat khususnya generasi muda," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan, bahwa MBG adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tujuannya agar anak-anak lebih cerdas lagi dan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Karena program dari KKP jadi menunya ikan, nasi dan sayur," ujarnya.

Wanita yang kerap disapa Titiek Soeharto ini juga mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Ali Maksum berpotensi menjadi salah satu percontohan terkait produksi MBG. Hal itu setelah dirinya melakukan pengecekan terkait kesiapan dapur.

"Tadi sudah dicek juga bahwa dapurnya di sini bagus, memenuhi syarat. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk memproduksi persiapan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Dengan adanya dapur MBG di Kompleks Ponpes Ali Maksum, Titiek berharap bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Program makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Contoh beli beras dari petani lokal, ibu-ibu yang menanam sayur di rumah seperti kangkung, bayam dan daun bawang bisa dibeli oleh pihak dapur," katanya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11) dilansir detikNews.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan anggaran makan bergizi gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Nilai ini berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan bahwa anggaran mencapai Rp 15.000 per porsi, yang pada praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Dengan kata lain, bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih," kata Prabowo, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Sejatinya, kata Prabowo, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi. Kendati demikian, setelah dihitung-hitung, alokasi Rp 10.000 per porsi masih cukup layak dan bergizi.

Kepala Negara mengungkapkan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Prabowo bilang, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan. Lewat program ini, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari karena program makan bergizi gratis.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta," tutur Prabowo.

Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto buka-bukaan soal biaya per porsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Prabowo, Biaya per porsi MBG Rp 10.000, turun dari rencana Rp 15.000 karena anggaran terbatas.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan.

DPRD Kota Surabaya menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang rencananya juga diterapkan di Kota Pahlawan. Program tersebut diperkirakan berjalan pada pertengahan 2025 nanti.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan pihaknya menyambut positif program tersebut. Program tersebut merupakan langkah taktis dan tepat dari pemerintah untuk mencetak generasi bergizi dan investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

"Dengan dukungan semua pihak dan bekerja bersama-sama hingga tingkat lokal, MBG akan segera direalisasikan. Apalagi program ini sudah dinantikan. Ini investasi SDM masa depan," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu bangga dengan program yang dicanangkan pemerintah. Ia ingin tersebut terealisasi dengan baik di Surabaya.

Sebab, seluruh siswa di tiga jenjang yakni SD, SMP dan SMA berhak atas makan siang gratis. Bahkan dimungkinkan juga sarapan gratis dengan menu gizi berstandar.

Bahtiyar menjelaskan program MBG yang menyasar semua pelajar itu akan memberi manfaat. Bahkan tidak hanya seluruh siswa SD, SMP, dan SMA tapi juga keluarga mereka juga mendapat berkah dari MBG.

Keluarga tidak lagi ribet menyiapkan bekal atau memikirkan uang saku anak mereka untuk makan siang. Jatah uang makan anak mereka bisa dialokasikan untuk kebutuhan keluarga rutin lainnya. Dengan begitu, bisa mengurangi biaya pengeluaran yang ada.

Saat ini, seluruh daerah tengah menyiapkan program MBG itu di tingkat lokal. Termasuk dukungan anggaran dan kebijakan lain yang berpihak pada suksesnya program Prabowo-Gibran ini.

Pemkot Surabaya juga tengah melakukan pendataan terhadap seluruh siswa SD dan SMP negeri dan swasta sesuai kewenangannya.

Total untuk dua jenjang pendidikan tersebut mencapai 396.000-an. Jumlah ini belum termasuk pelajar jenjang SMA di Surabaya yang di bawah Pemprov Jatim. Pendataan juga tengah dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat program MBG.

Sementara uji coba pemberian jatah MBG itu juga sudah digelar di wilayah Surabaya. Animo dan antusiasme siswa menyambut program pemberian makan gratis tersebut sangat tinggi. Mereka antusias karena bisa menghemat pengeluaran.

Bahtiyar berharap tidak hanya kalangan pemerintah yang berkontribusi pada program MBG tersebut. Pihak ketiga bisa ikut serta dalam proses jalannya program ini seperti menyuplai bahan-bahan pokok.

Tentunya, kara Bahtiyar menyesuaikan kadar gizi yang sudah ditetapkan dengan harga terjangkau. Sesuai ketetapan harga yang telah ditentukan pemerintah.

"Program ini adalah program yang menunggu kerja sama dengan semua pihak. Dengan bekerja bersama-sama dan dukungan semuanya, MBG akan sukses," ujar Bahtiyar.

Bahtiyar menuturkan siapa pun bisa berkontribusi. Dengan segala ketentuan dan persyaratan yang ada, program yang bermanfaat untuk masyarakat itu memang harus memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Ia mengatakan program ini harus menggandeng UMKM lokal dalam penyediaan MBG di tingkat lokal.

"Harus menggandeng UMKM sekitar, kantin sekolah, hingga toko pracangan dalam penyediaan MBG. Mereka harus menjadi mitra MBG di setiap wilayah," kata Bahtiyar.

"Pemkot dan sekolah harus menggandeng pelaku ekonomi kerakyatan terdekat," sambungnya.

Dengan menggandeng pelaku UMKM dan pracangan di kelurahan dan wilayah terdekat akan menggerakkan ekonomi rakyat paling lokal. Dengan begitu ekonomi tergerak dan roda keuangan berputar sehingga berkah dan bisa dirasakan warga sekitar.

Selain menggerakkan ekonomi UMKM, MBG tersebut juga untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Saya minta, pembelian bahan pokok untuk penyedia makan gratis itu harus beli di toko Pracangan di kampung terdekat. Mereka mitra sekolah," pungkasnya.

Lihat juga Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) direncanakan berjalan pada pertengahan 2025 saat tahun ajaran baru nanti. Program untuk peningkatan gizi ini akan menyasar seluruh pelajar mulai jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat.

Dengan program tersebut, tentu dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot tengah mengodok alokasi anggaran sembari menunggu realisasi dari pemerintah pusat.

Pada jenjang SD, SMP termasuk MI serta MTS Negeri/swastq di Kota Surabaya hampir asa 400 ribu penerima manfaat. Belum lagi pada tingkat SMA/SMK dan MAN. Anggaran telah digedok Rp 15 ribu per siswa.

"Tidak sedikit memang anggaranya. Nanti sharing Anggaran pusat dan daerah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, Senin (29/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selai itu, pihaknya akan mengawal program tersebut hingga sukses di Surabaya.

Bahtiyar bahkan mengungkapkan pihaknya telah melakukan ujicoba MBG gratis selama ini di tingkat kampung. Di beberapa sekolah dan perkampungan sudah dicoba. Sasarannya adalah anak usia sekolah. Hasilnya sangat antusias.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ini juga menyampaikan jika anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sudah masuk dalam APBD Kota Surabaya 2025. Setidaknya pada perubahan APBD 2025 akan menjadi perhatian karena saat ini APBD murni sudah disahkan pada Agustus 2024.

Saat ini, secara resmi memang belum ada teknis terkait penganggaran program MBG. Program tersebut masih ada dalam pembahasan di pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional. Pada tingkatan lokal Surabaya juga baru sekali DPRD dan Pemkot menggelar rapat di Badan Anggaran terkait Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, DPRD Kota Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah membahas progam Makan Bergizi Gratis untuk siswa di Surabaya tersebut dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Meski begitu, hingga saat ini anggaran tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar bakti sosial dengan berbagi makanan bergizi gratis kepada masyarakat Kota Medan. Bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian ke masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat mengatakan bakti sosial itu digelar hari ini. Kegiatan itu bertema 'Imigrasi Berbagi'.

Wahyu bersama dengan sejumlah pejabat imigrasi lainnya turun langsung untuk membagikan makanan bergizi kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor Imigrasi.

"Kami sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung program pemerintah dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," kata Wahyu, Jumat (29/11/2024).

Wahyu menyebut kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama di masa-masa masyarakat terkena bencana. Dia berharap kegiatan ini bisa memberikan semangat, khususnya kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Wahyu juga turut mengajak pihak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menyebarkan semangat kebersamaan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kedepannya, kami juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini agar dapat dilaksanakan di berbagai kesempatan lainnya," pungkasnya.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” tutur Prabowo.

Kepala Negara mengatakan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengaku, pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp15 ribu per anak.

Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Dadan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program makan bergizi gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.

Prabowo mengungkap awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.

"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo memaprkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.

"Jadi setiap bulan bisa Rp2,7 juta. Jadi apabila itu semua dengan bantuan-bantuan bansos, termasuk PKH dan bantuan lain saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal saat ini. Tentuny kita ingin memperbaiki," ujarnya.

Adapun Prabowo menaikkan upah minimum nasional menjadi rata-rata 6,5% di 2025. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat terbatas dengan menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta bertemu kelompok buruh.

Sementara itu, Program MBG yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo ditargetkan mulai 2 Januari 2025.

Konten Premium

Tungku Produksi Batu Bara Tetap Memanas di China

Macquarie Susul Citi Revisi Peringkat Saham ADRO

Cek Katalis Pemicu Revisi Naik Proyeksi Kinerja Harita Nickel (NCKL)

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya