Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal dikebut. Targetnya 82,9 juta orang pada akhir 2025 bisa tersentuh program yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu.

"Tapi banyak yang ingin lebih cepat dan banyak anak yang iri kok dia belum dapat. Akhirnya dia ingin 82,9 juta itu dipenuhi di akhir tahun 2025," kata Dadan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, BGN membutuhkan Rp 25 triliun per bulan. Menurut Dadan besaran dana untuk percepatan MBG sudah disepakati oleh Prabowo.

"Nah, karena ada percepatan maka kami ditanya, berapa dana yang dibutuhkan untuk percepatan. Kami sampaikan untuk percepatan kami butuh Rp 25 triliun per bulan," ungkapnya.

Meski begitu dana itu belum dicairkan karena program percepatan belum dijalankan. Dadan menyebut ada sejumlah hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, misalnya anggaran, sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur.

"Anggaran selesai, pak presiden berapa pun akan kasih. Kemudian SDM kami akan didik dan baru akan selesai akhir Juli," tuturnya.

Dadan menilai percepatan MBG baru akan dijalankan paling cepat September. Jika dijalankan September maka kebutuhan dana hingga Desember mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau siapnya September berarti Rp 100 triliun, kalau Oktober Rp 75 triliun, kalau November berarti Rp 50 triliun, kalau siapnya akhir tahun Rp 25 triliun," jelasnya.

Penambahan anggaran bakal dilakukan jika sudah mendapat persetujuan komisi IX DPR RI. Saat anggaran tersedia barulah percepatan MBG dapat dieksekusi.

Simak juga Video BGN: Tambahan Rp 100 T Penuhi Target 82,9 Juta Penerima Makan Gratis

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat dan produktif serta berdaya saing.

"Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan sangat mendukung program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Cellica di Karawang, Sabtu.

Ia mengatakan, program MBG telah diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

Seiring dengan program yang baru diluncurkan ini, maka perlu terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pesan dan maksud diluncurkannya program MBG bisa benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

Mantan Bupati Karawang ini mengaku ikut menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait program MBG. Seperti pada Kamis (20/2), Cellica berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi tentang program MBG di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu, sekitar 300 warga Karawang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut yang digelar di salah satu gedung futsal, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Karawang.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan riset, Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada tahun 2045. Program MBG diluncurkan untuk mendukung hal tersebut.

Menurut dia, program MBG dapat menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

“Bukan hanya membantu meningkatkan asupan gizi saja, tapi program Makan Bergizi Gratis ini juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Disebutkan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah.

"Tentu saja dengan melibatkan masyarakat sebagai kontrol agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan, dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia," katanya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara bersama Kodam I Bukit Barisan (BB) menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Methodist 7 Medan.

"Sebanyak 250 porsi Makan Bergizi Gratis dibagikan kepada para siswa yang hadir dalam kegiatan tersebut," ujar Kepala Sub Seksi Pengelolaan Perlengkapan dan Logistik Satuan Brimob Polda Sumut AKP Jumbadi di Medan, Sabtu.

Jumbadi mengatakan ratusan paket MBG ini diberikan kepada pelajar dari tingkat TK sampai SMA Methodist 7 Medan tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergisitas antara TNI dan Polri dalam memberikan perhatian kepada generasi muda, khususnya dalam pemenuhan gizi yang seimbang.

"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini anak-anak dapat menikmati makanan bergizi yang baik untuk kesehatan dan tumbuh kembang mereka," tutur Jumbadi.

Selain itu, menurut dia, kegiatan penyaluran MBG kepada siswa Methodist 7 Medan ini juga untuk menanamkan nilai kebersamaan dan kepedulian sejak dini.

Pihak Polda Sumut dan Kodam I BB
terus berupaya untuk hadir di tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan positif, termasuk kegiatan berbagi makanan bergizi ini.

"Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi para siswa dan menjadi inspirasi bagi yang lain," ucapnya.

Para siswa dan pihak sekolah menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kepedulian yang diberikan oleh TNI dan Polri.

Program ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan kuat di masa yang akan depan.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengaudit para pengembang. Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat membeli rumah yang berkualitas.

"Kalau dapet pengembang yang nggak bener (masyarakat) nangis dia Pak. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit. Objektif nggak? Objektif," kata Ara di kantornya saat rapat bersama para pengembang perumahan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, developer yang bagus tidak akan keberatan jika diaudit oleh BPK. Sebab, mereka sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Beda lagi dengan developer yang enggan diaudit oleh BPK.

"Jadi kalau ada yang nggak setuju sama audit oleh BPK, BPK itu lembaga negara atau nggak? Negara Pak. Berarti nggak setuju dengan lembaga negara kan? Kalau nggak setuju dengan audit lembaga negara, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan," ujarnya.

"Mau melawan pemerintah? Kita coba. Cobain aja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya," tambahnya.

Ia pun menjelaskan, pentingnya audit yang dilakukan oleh BPK yaitu agar MBR bisa membeli rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau.

"Untuk melindungi ke depannya masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yg bertanggung jawab dan berkualitas," ungkapnya.

Ara menambahkan, terkait waktu auditnya belum bisa dipastikan kapan. Sebab, hal iti merupakan kewenangan dari BPK.

Sebagai informasi, Ara pernah mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pihaknya akan meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Hal itu bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

Sebelumnya, Kementerian PKP sempat menyatakan akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta adanya audit kepada pengembang perumahan subsidi yang tak bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Ia mengungkapkan beberapa perumahan yang dibangun oleh pengembang nakal kondisinya tidak layak huni, tidak layak fungsi, dan tidak sesuai dengan AMDAL. Ada rumah yang saluran sanitasinya dibuat tidak benar, sering ditemukan genangan di sekitar rumah padahal tidak hujan, struktur bangunan yang tidak sesuai, cat tembok banyak yang mengelupas, dan sebagainya.

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah memutar otak mencari solusi pembiayaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang disebut-sebut membutuhkan anggaran jumbo, yakni mencapai Rp750 triliun.

Beberapa hari terakhir ini, jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo intensif menggelar pertemuan untuk membahas berbagai skenario pembiayaan perumahan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan di 576 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya capaian ini didapatkan hanya dalam waktu 1,5 bulan atau sejak awal 2025.

"Ya, Alhamdulillah program Makan Bergizi Gratis sekarang sudah berjalan di 576 satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya dalam waktu 1,5 bulan," kata Dadan dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Bahkan SPPG akan bertambah 300 pada Senin pekan. Dengan demikian, sebut Dadan, jumlah SPPG akan bertambah menjadi 876 yang akan melayani 2,5 juta orang.

"Dan Senin kita akan bertambah 300 mencapai 876 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melayani 2,5 juta penduduk di 38 provinsi, hanya dalam 1,5 bulan," tambah Dadan.

Menurutnya, jumlah itu lebih banyak dari gerai KFC yang disebutnya punya 715 outlet sejak 46 tahun berada di Indonesia. Ia juga membandingkan KFC yang melayani 400 ribu pelanggan, sedangkan BGN memberi makan 2,3 juta masyarakat.

"KFC sampai sekarang sudah 46 tahun itu memiliki 715 outlet. Jadi, gerai terbesar sekarang adalah Badan Gizi Nasional. Dia (KFC) punya customer hanya 400 ribu, kita sudah 2,3 juta," tuturnya.

Pada kesempatan itu Dadan menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta program MBG dilakukan percepatan. Di akhir tahun Prabowo menargetkan 30 ribu SPPG sudah berjalan sehingga dapat melayani 82,9 juta penduduk Indonesia.

"Dan dengan berjalannya program ini, Pak Presiden kemudian mendapat banyak laporan, banyak anak yang ingin segera dapat, maka beliau meminta agar terjadi percepatan-percepatan sehingga ditargetkan pada akhir 2025, 30 ribu satuan pelayanan sudah bisa beroperasi melayani 82,9 juta penduduk Indonesia," tutupnya.

Bekasi (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya yang akrab dipanggil Ara.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Adanya demonstrasi dan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua direspons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penolakan program MBG sebelumnya dilakukan siswa SMP dan SMA di beberapa daerah di Papua.

Dadan menjelaskan, pihaknya fokus menjalankan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang menolak, kata dia, itu hak masing-masing orang dan BGN akan menghormatinya.

"Kalau yang menerima hak itu tidak mau nerima ya kami hormati," katanya ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Pemerintah menetapkan penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang. Kelompok penerima mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

"Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta. Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, kaya miskin, negeri, swasta. Itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak. Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

"Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya," imbuhnya.

Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500-3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

“Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

“Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa negara melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit kepada pengembang agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah berkualitas seusai standar pemerintah.

"Supaya apa tujuannya? Bukan negara mau jago-jagoan (tapi) supaya melindungi ke depannya rakyat yang MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat rumahnya dari pengembang yang bertanggung jawab yang berkualitas," kata Menteri PKP saat rapat kordinasi dengan sejumlah pengembang di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, pentingnya dilakukan audit oleh lembaga negara yang berwenang agar para pengembang membangun rumah bisa memperhatikan kualitas di segala aspek yang telah menjadi tanggung jawabnya.

"Rakyat bayarnya sama, kalau dapat pengembangnya yang bagus bahagia hidupnya. Tapi kalau dapat pengembang yang nggak bener, nangis dia. Terus bagaimana solusinya? Ya diaudit," ujarnya.

Dalam rapat itu, Menteri PKP kemudian menanyakan secara langsung kepada para pengembang perumahan dari berbagai asosiasi, apakah ada yang takut apabila dilakukan audit atau tidak.

Para pengembang yang hadir dalam rapat itu pun menjawab kompak bahwa mereka tidak takut jika dilakukan audit oleh BPK,

Tak hanya menanyakan, Menteri PKP bahkan juga meminta pengembang yang siap diaudit maka ikut berdiri. Dia pun meminta awak media yang hadir agar menyorot ke pengembang apabila ada yang tidak berdiri dari kursinya.

"Saya minta yang siap dan berani dan mendukung agenda negara untuk diaudit dan tidak takut diaudit berdiri. Nggak apa-apa biar kalian (media) sorot yang nggak berani siapa. Sorot aja satu-satu. Di sini intinya cuma ada pengembang sama dari kementerian," tegasnya.

Namun, nampak tak ada seorang pun pengembang yang duduk, semua terlihat berdiri mengikuti arahan Menteri PKP. Lalu ia kembali mengulangi pertanyaan hang sama, yaitu apakah mereka siap diaudit. Para pengembang pun sigap menjawab siap.

"Kapan auditnya? BPK yang menentukan, Itu bukan kewenangan kami. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. BPK harus dihormati, Itulah kehidupan bernegara," tutur Menteri PKP.

Namun, dalam rapat itu, Menteri KPK juga menegaskan apabila ada pengembang yang tidak setuju diaudit oleh BPK, maka pihaknya mempersilahkan hal itu. Namun, baginya hal itu bentuk perlawanan terhadap pemerintah dan negara.

"Kalau nggak setuju dengan audit, ya kalian pikirkan sendirilah teman-teman artinya apa. Mau melawan negara? Silahkan. Mau melawan pemerintah? Coba saja. Jangan tanggung kalau mau melawan pemerintah ya. Jangan tanggung melawannya, nanti repot ya. Ini agenda negara," ucap Menteri PKP.

Menteri PKP menegaskan hal itu karena dia mengaku menemukan sejumlah perumahan yang dibangun tidak berkualitas. Setidaknya terdapat 14 pengembang yang saat ini sudah dilaporkan kepada BPK.

"Saya tugaskan delapan orang bersama saya turun ke lapangan menemukan cukup banyak hal-hal yang tidak sesuai aturan," kata Menteri PKP.

Kendati demikian, Menteri PKP menyakini bahwa hal itu merupakan ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyakini masih banyak pengembang yang membangun rumah dan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Menurut saya yang nggak berkualitas nggak banyak, hanya segelintir aja. Saya yakin jauh lebih banyak yang bener. Saya percaya teman-teman itu lebih banyak yang tanggung jawab, lebih banyak yang profesional. Jangan gara-gara ulah segelintir orang jadi rusak semuanya," kata Maruarar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

"Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini," kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

"Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum," kata Ara.

Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

Adapun polemik pagar PIK 1 ini bermula saat Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi yang menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan logo kementerian di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Jumat (21/02/2025).

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan, dan rakyat bahagia dengan karya bapak ibu sekalian," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Sebelumnya, dilakukan sayembara desain logo yang diikuti oleh 400 orang peserta.

Logo yang terpilih memiliki empat filosofi, yakni pertama rumah atau hunian sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Kedua adalah gotong royong yang sesuai dengan tema lomba dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak.

Ketiga adalah identitas bangsa, yaitu sebagai lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas berwibawa dan dapat dipercaya.

Keempat adalah berkelanjutan yakni segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau harus juga memerhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan arsitektur hijau yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Kegiatan peluncuran tersebut dimeriahkan oleh Dewa 19. Hal ini sempat menuai kontra dari publik karena diasumsikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada kesempatan tersebut, Pendiri dan Pemimpin Dewa 19 Ahmad Dhani menampik kabar itu.

"Kalau sekarang sekali-sekali gratis enggak apa-apa lah," ujarnya.

Dhani juga berseloroh bahwa penampilan Dewa 19 feat. Virzha secara cuma-cuma itu dikarenakan Kementerian PKP mengalami efisiensi anggaran.

"Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?," ujar Dhani.