Pematangsiantar (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada siswa sekolah dasar sampai menengah kejuruan mulai disalurkan di Kota Pematangsiantar, Senin (19/5).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Dinda menyebut sebanyak 2.081 porsi MBG disalurkan ke jenjang SD-SMK.

Sekolah penerima penyaluran MBG, yakni SDN 122380 sebanyak 159 porsi, SDN 122381 (116 porsi), SDN Percontohan (323 porsi), SD Swasta GKPS 1 (116 porsi), SMPN 7 (504 porsi), dan SMKN 1 (863 porsi).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Muhammad Hamdani Lubis menuturkan, program MBG Presiden Prabowo Subianto, dapat mengatur pola makan pelajar dengan lebih baik.

Program MBG katanya, juga membantu pelajar, khususnya di Kota Pematangsiantar untuk lebih fokus dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecek langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya, Jawa Barat.

KPAI mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Diketahui, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan makanan akibat menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya pada awal Mei 2025.

"KPAI bersama KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Tasikmalaya melaksanakan pengawasan langsung di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Kecamatan Singaparna,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin (19/5/2025) dikutip dari Antaranews.

"Dari SPPG tersebut melaksanakan jalur distribusi MBG di SDN 01 Singaparna dan SMUN 2 Singaparna,” ujarnya lagi.

Menurut Jasra, pengecekan juga dilakukan di SPPG Kecamatan Rajapolah yang mendistribusikan MBG ke SMPN 1 Rajapolah.

Dia mengungkapkan, ada beberapa temuan KPAI dalam pengecekan di SPPG Kecamatan Singaparna.

Pertama, soal menjaga higienis dengan memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan tutup kepala serta alas kaki khusus

Kedua, soal penyimpanan bahan makanan atau pantry/food storage atau gudang makanan atau penyimpanan bahan makanan masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, daur ulang bahan-bahan pascaproduksi, seperti sirkulasi kardus-kardus bekas yang menumpuk.

Keempat, soal manajemen komunikasi dan informasi, yakni Perlu ada informasi SOP penyediaan makanan yang aman, sehingga para petugas yang mungkin masih terbatas atau berganti dapat mengikuti sistem yang sudah dibuat.

"Kelima, mengenai mobilitas, aktivitas, jarak harus diperhatikan, karena ketersediaan dapur yang sangat sempit. Manajemen kerja, manajemen stres kerja, dan lain-lain guna kesejahteraan pekerja," kata Jasra Putra

Sementara itu, dari pengecekan di SPPG Kecamatan Rajapolah, ada dua temuan.

Pertama, pentingnya ada food storage/pantry/sistem cara penyimpanan, masak dan penyajian yang higienis, seperti ruangan perlu pendingin terutama penyimpanan bahan mentah.

"Kedua kami berharap dapurnya segera direnovasi. Ketiga, berharap segera keluar hasil investigasi hasil labkesda provinsi," ujar Jasra Putra.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Sementara itu, berdasarkan catatan KPAI, dalam kurun waktu tiga bulan sejak Program MBG berjalan, tercatat sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG yang dibagikan kepada siswa di beberapa daerah.

Dengan kata lain, sekitar 0,0156 persen kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat Program MBG yang mencapai sebanyak 2,05 juta anak per Maret 2025.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada Komisi V DPR RI. Ia menjabarkan masalah dalam sektor perumahan beserta inovasi yang dilakukan Kementerian PKP untuk mencapai target program.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya sangat menunggu acara hari ini. Terus terang saya menunggu, kita sudah ajukan itu dari bulan Januari peta jalan. Betul ya Pak ya? Baru kita bahas sekarang, empat bulan kemudian. Jadi saya ingin sekali ada waktu yang cukup," ujar Ara di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Ia mengatakan target program sebanyak 3 juta rumah dibagi tugasnya. Sebanyak 2 juta dari angka tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara itu, sisa 1 juta berasal dari investasi luar negeri dan ditugaskan kepada Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.

Kemudian, ia menyebutkan masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan dana, lahan, kualitas bangunan, dan penyaluran rumah tidak tepat sasaran. Pihaknya pun sudah melakukan beberapa upaya untuk memudahkan masyarakat mempunyai rumah.

"Ada soal SKB tiga menteri, kita sudah bulan Januari itu kalau tidak salah, sudah bikin supaya PPN (pajak pertambahan nilai), BPHTB, PBG gratis. Sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin, padahal masuk dalam NKRI. Padahal itu untuk membantu rakyat kecil," ucapnya.

Ia menyebut pekerjaan rumah (PR) Kementerian PKP sangat berat. Pihaknya pun berupaya untuk melakukan beberapa terobosan.

Soal dana yang terbatas dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pihaknya memanfaat dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyediakan dan merenovasi rumah melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ia juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membantu pembiayaan program rumah subsidi, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota 220 ribu rumah subsidi akan bertambah menjadi 350 ribu. Ke depannya ada potensi kuota tersebut bertambah kembali.

Kemudian, untuk penyediaan lahan, pihaknya akan memanfaatkan lahan BUMN, salah satunya PT Kereta Api Indonesia. Terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, ia mengupayakan agar lahan penjara di kota bisa digunakan untuk membangun perumahan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ara sempat menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

(dhw/das)

Ponorogo -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

(abq/hil)

Koordinasi dari petani-petani itu sangat penting. Kita juga punya komunitas petani perempuan yang terus kita dorong untuk mendukung program ini

Yogyakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah menyatakan siap mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika anggaran dari pemerintah tidak mencukupi, demi memastikan kelancaran uji coba kegiatan tersebut.

"'Aisyiyah punya komitmen yang tinggi bahwa anggaran segitu kalau tidak cukup, maka kemudian kita mencukupi dengan bantuan-bantuan dari amal usaha yang ada," ujar Ketua Umum PP 'Aisyiyah Salmah Orbayinah di Yogyakarta, Senin.

Menurut Salmah, dukungan pembiayaan tersebut menjadi wujud kesungguhan 'Aisyiyah menyukseskan uji coba program MBG, utamanya di sekolah-sekolah milik Muhammadiyah.

"Yang penting, uji coba ini harus berhasil. Dan kalau kurang sedikit-sedikit, itu kita akan kerja sama dengan jejaring perguruan tinggi yang memang amal usahanya kuat, untuk saling bantu-membantu, untuk support," ujar dia.

Dia menilai komitmen semua pihak untuk menjaga integritas pelaksanaan program sangat penting, termasuk tidak memotong anggaran yang telah disalurkan.

"Kita butuh dedikasi yang tinggi untuk tidak memotong anggaran-anggaran itu," ucap dia.

Selain itu, lanjut Salmah, organisasi perempuan Muhammadiyah itu juga telah mengerahkan jejaring internal untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan pangan serta pengelolaan dapur yang profesional dan higienis.

"Kita kelola dengan baik beberapa katering milik Aisyiyah dan Muhammadiyah untuk memperlancar dan memastikan keberlanjutan pasokan. Kita pakai jaringan kita sendiri, dan alhamdulillah kita punya," ujar Salmah.

Jejaring yang dimaksud, antara lain dari program peternakan TelurMu dan pertanian SayurMu yang merupakan produk binaan Muhammadiyah untuk mencukupi kebutuhan telur dan sayuran.

Menurut dia, pengelolaan administrasi Program MBG harus tertib dan transparan sehingga dana dari pemerintah pusat yang telah masuk ke yayasan dipastikan sampai ke Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

"Pengelolaan administrasi itu penting karena kan (dana) dari pusat masuk ke yayasan dulu, ya. Dari yayasan kemudian masuk kepada dapur-dapur ini. Itu yang dijaga oleh Aisyiyah dan Muhammadiyah," ucap dia.

Dia pun menyadari pentingnya pengawasan menyeluruh, terutama pada aspek gizi dan keamanan pangan, agar kasus seperti keracunan pada pelaksanaan MBG tidak kembali terjadi.

Menurut dia, insiden semacam itu pernah terjadi lantaran lemahnya kontrol kualitas dan manajemen dapur.

"Kenapa pernah terjadi keracunan? Itu karena bagian gizi tidak bekerja dengan baik untuk mengecek sayur-sayur yang ada, gitu. Ataupun misalnya (bahan makanan) dimasak sekarang, tapi dibagikan besok," kata dia.

Untuk mendukung pasokan pangan secara berkelanjutan, Aisyiyah juga menggandeng Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Muhammadiyah yang selama ini mengelola jejaring petani, peternak, dan nelayan di berbagai daerah.

"Koordinasi dari petani-petani itu sangat penting. Kita juga punya komunitas petani perempuan yang terus kita dorong untuk mendukung program ini," ujar dia.

Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah menuturkan program MBG sejatinya bukan sekadar untuk pemenuhan gizi anak, melainkan juga sarana penggerak ekonomi rakyat kecil.

"Pemerintah itu akan menggunakan petani-petani, nelayan, kemudian UMKM-UMKM kita yang kecil-kecil itu untuk menjadi supplier di dalam program MBG. Sehingga selain nanti orang itu makanannya bergizi, tapi juga sekaligus menghidupkan ekonomi kerakyatan yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," ujar Tri.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecek kondisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

"KPAI bersama KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Tasikmalaya melaksanakan pengawasan langsung di lapangan dengan mengunjungi dapur umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wilayah Kecamatan Singaparna. Dari SPPG tersebut melaksanakan jalur distribusi MBG di SDN 01 Singaparna dan SMUN 2 Singaparna," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Pengecekan juga dilakukan di SPPG Kecamatan Rajapolah yang mendistribusikan MBG ke SMPN 1 Rajapolah.

Ada beberapa hal temuan KPAI dalam pengecekan di SPPG Kecamatan Singaparna.

Pertama, soal menjaga higienis dengan memakai alat pelindung diri, masker, sarung tangan dan tutup kepala serta alas kaki khusus.

Kedua, soal penyimpanan bahan makanan atau pantry/food storage atau gudang makanan atau penyimpanan bahan makanan masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, daur ulang bahan-bahan pascaproduksi, seperti sirkulasi kardus-kardus bekas yang menumpuk.

Keempat, soal manajemen komunikasi dan informasi.

"Perlu ada informasi SOP penyediaan makanan yang aman, sehingga para petugas yang mungkin masih terbatas atau berganti, dapat mengikuti sistem yang sudah dibuat. Kelima, mengenai mobilitas, aktivitas, jarak harus diperhatikan, karena ketersediaan dapur yang sangat sempit. Manajemen kerja, manajemen stres kerja, dan lain-lain guna kesejahteraan pekerja," kata Jasra Putra.

Sementara pengecekan di SPPG Kecamatan Rajapolah ada dua temuan.

Pertama, pentingnya ada food storage/pantry/sistem cara penyimpanan, masak dan penyajian yang higienis, seperti ruangan perlu pendingin terutama penyimpanan bahan mentah.

"Kedua kami berharap dapurnya segera direnovasi. Ketiga, berharap segera keluar hasil investigasi hasil labkesda provinsi," kata Jasra Putra.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya.

Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Buleleng -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

(nor/nor)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut dana jumbo senilai Rp750 triliun mengalir ke rakyat hingga desa. Dana jumbo itu diperuntukkan untuk pembangunan Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulhas yang juga didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih itu mengatakan bahwa Rp250 triliun dari total dana tersebut akan masuk ke desa. Dana ini akan mengalir ke KopDes Merah Putih.

Pasalnya, Zulhas mengungkap berdasarkan laporan yang diterima dari BUMN, dana bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagian besar hanya dikucurkan kepada 20 grup usaha pelat merah.

“Dana dari Himbara, dari perbankan itu, diambil dulu tahun ini Rp250 triliun kira-kira akan masuk ke desa-desa. Kemudian Rp300 triliun [untuk] KUR, juga akan masuk ke UMKM juga desa-desa,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan total anggaran MBG senilai Rp200 triliun. Namun demikian, Zulhas menuturkan bahwa pelaksanaan program MBG bukanlah suatu hal yang mudah.

“Tentu ada juga makanan bergizi. Makanan bergizi mudah-mudahan memang tidak mudah ini, mudah-mudahan akan lebih bagus hari-hari mendatang ya, kita sudah rapat satu kali,” ujarnya.

Alhasil, jika dihitung secara keseluruhan, Zulhas mengungkap pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp750 triliun untuk masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Belum yang lain-lain, itu sudah hampir Rp750 triliun uang akan masuk ke rakyat, ke desa-desa. Ini sejarah baru,” imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan Presiden Prabowo Subianto bertekad agar tidak ada lagi kemiskinan dan kekurangan gizi di desa. Kepala Negara RI juga menginginkan agar masyarakat di desa hidup sehat, sehingga dibangun 80.000 KopDes Merah Putih di tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan membentuk 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih pada 12 Juli mendatang. Nantinya, KopDes/Kelurahan Merah Putih ini akan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.

Zulhas menambahkan Presiden Prabowo juga tidak ingin masyarakat desa menerima harga bahan pokok yang mahal lantaran rantai pasok yang panjang.

“Presiden juga tidak ingin ditemukan banyak tengkulak-tengkulak. Pedagang-pedagang perantara, makelar-makelar, pinjol, judi online, karena masalah-masalah ini, rentenir,” imbuhnya.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyoroti manfaat Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kesehatan anak.

Saat doa bersama di kompleks Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, yang merupakan kegiatan kolaborasi Kemkomdigi dengan ponpes tersebut, Direktur Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Bambang Dwi Anggono menyatakan bahwa PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas menitikberatkan kepada perlindungan anak di ruang digital, dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu malam

Kemajuan teknologi wajib diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda. Bambang juga mengingatkan bahwa orang tua dan masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman.

"Cyberbullying (perundungan siber) dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama," kata Bambang.

Mengenai Program MBG, dia menilai program tersebut adalah bentuk kepedulian negara terhadap kesehatan anak.

"Ini adalah wujud nyata kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak Indonesia, baik secara fisik maupun mental," kata Bambang.

Program MBG hingga Mei menjangkau 3,4 juta penerima manfaat di 1.200 lokasi. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau 82,9 juta penerima sampai akhir tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa Program MBG, yang menyasar pelajar tingkat PAUD sampai SMA termasuk santri, adalah upaya konkret pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh.

Menurut Dadan, terdapat 5 juta santri di 30.000 pesantren telah didata sebagai penerima manfaat MBG.

"Kami akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren-pesantren besar dan mendesain sistem yang adaptif untuk pesantren kecil agar juga bisa melayani sekolah di sekitarnya," kata Dadan.

Di samping kesehatan, MBG ialah sebuah program yang juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah melibatkan masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan sehingga program tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KARAWANG - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun infrastruktur layanan gizi di pondok pesantren (ponpes). Langkah tersebut untuk membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu terungkap dalam acara bertajuk ?Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital" yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Pondok Pesantren Al Baghdadi ini dihadiri setidaknya 30.000 peserta. Kegiatan itu juga menjadi momentum memperkenalkan dan menguatkan dua program nasional unggulan, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital.



Bambang juga menyoroti pentingnya PP Tunas, regulasi terbaru pemerintah yang menitikberatkan pada perlindungan anak di ruang digital. Menurut Bambang, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan perlindungan yang kuat terhadap generasi muda.

Bambang mengingatkan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Cyberbullying dan konten negatif berpotensi merusak karakter anak bangsa. "Perlindungan digital adalah tanggung jawab kita bersama,? tegasnya.

Acara Doa Bersama ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, pesantren, dan masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga generasi muda Indonesia baik dari sisi kesehatan fisik, mental, maupun moral.

Palembang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melatih sebanyak 3.300 pekerja dapur sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Deputi Dialur Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol Sony Sanjaya di Palembang, Minggu, mengatakan dalam kegiatan itu mereka mendapat arahan terkait kesehatan, keamanan, dan higienitas makanan ketika proses pengolahan menu MBG di SPPG.

"Bimtek ini sangat penting dilakukan untuk menyampaikan SOP yang harus dilakukan SPPG, baik dalam penyiapan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan maupun diantar ke sekolah. Bimtek di Sumsel kita lakukan untuk 67 SPPG atau untuk 3.300 orang yang bertugas di dapur untuk tahap awal ini," katanya.

Ia menjelaskan dalam kegiatan itu para narasumber yang dihadirkan berasal dari Dinas Pendidikan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), akademisi, BPOM, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dan Dinas Ketenagakerjaan. Kegiatan untuk 67 SPPG itu digelar di lima lokasi di Kota Palembang selama dua hari.

"Materi yang disampaikan para narasumber bertujuan agar para peserta dapat melaksanakan tugas sebagai pejuang pembangunan gizi anak-anak bangsa. Oleh karena itu, para pekerja SPPG perlu dibekali pengetahuan," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan itu sekaligus menjadi upaya BGN mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian lauk yang tidak terjaga dengan baik, berbau, dan hal-hal lainnya.

"Penanganan daging ayam, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan harus sesuai SOP. Mudah-mudahan dengan bimtek ini tidak ada lagi kasus-kasus jika bekerja sesuai SOP," katanya.

Sony mengatakan sebanyak 67 SPPG yang sudah berdiri di Sumsel pada Januari-Mei 2025 akan terus diawasi oleh pihak-pihak terkait, mulai dari ahli gizi yang memantau kandungan gizi pada makanan, asisten lapangan yang memonitor kegiatan harian di dapur dan lainnya.

"Termasuk inspektorat pemantauan dan pengawasan dari BGN untuk memastikan bahan makanan, pengolahan makanan, dan proses lainnya berjalan dengan baik dan sesuai SOP. Bahkan, sebelum SPPG didirikan, kita juga akan memastikan air yang dipakai apakah itu dari sumur atau PDAM sesuai ketentuan, ada uji laboratorium yang dilakukan," kata dia.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi tangguh

Hal tersebut Dadan sampaikan dalam acara “Doa Bersama untuk Generasi Sehat di Era Digital” di Pondok Pesantren Al Baghdadi, Rengasdengklok, Karawang pada Sabtu (17/5/2025).

Lebih dari 30.000 peserta berkumpul dalam doa bersama.

“Sebanyak 30.000 pesantren yang menaungi 5 juta santri telah kami data sebagai penerima manfaat. Kami juga akan membangun infrastruktur layanan gizi di pesantren besar dan sistem adaptif bagi pesantren kecil,” ungkap Dadan.

Tak hanya berdampak pada kesehatan anak-anak, program ini juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai penyedia bahan pangan dan tenaga kerja, sehingga turut menggerakkan ekonomi lokal.

PP TUNAS: Menjaga Anak dari Ancaman Digital

Di era serba digital, anak-anak semakin rentan terhadap konten negatif dan kekerasan daring.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah TUNAS (Transformasi untuk Anak Sehat) memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Bambang Dwi Anggono, menekankan bahwa literasi dan perlindungan digital harus berjalan beriringan.

“Cyberbullying, hoaks, dan konten tak layak semakin mudah diakses anak-anak. Perlindungan digital bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujar Bambang yang akrab disapa Ibenk.

Menurutnya, hingga Mei 2025, MBG telah menjangkau 3,4 juta anak di 1.200 lokasi, dan target pemerintah adalah menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun ini.

Acara ini dihadiri oleh tokoh penting dari berbagai sektor, termasuk Ust. Adithiya Warman Jaelani dari Pusat Studi dan Kebijakan Pendidikan, serta tokoh publik Opie Kumis dan Bopak Castello yang turut menyuarakan dukungan secara terbuka.

Doa bersama ini bukan hanya seremonial. Ini adalah momen spiritual yang memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat secara fisik dan mental di tengah derasnya arus digital.