Jakarta -

Yayasan Bina Insani, mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sereal Sukadamai, Kota Bogor, telah melakukan evaluasi dengan sejumlah langkah perbaikan. Evaluasi ini dilakukan buntut 223 siswa keracunan MBG.

Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bogor per tanggal 15 Mei 2025, secara kumulatif total 223 siswa terdampak sejak tanggal 7-14 Mei 2025. Rinciannya meliputi 45 siswa menjalani rawat inap, 49 siswa menjalani rawat jalan, dan 129 siswa mengalami keluhan ringan.

"Kami bersyukur tidak ada penambahan siswa terdampak," kata Ketua Yayasan Bina Insani, Asrul Hidayat, dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Asrul menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemerintah Kota Bogor, melalui dinkes. Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen Labkesda Bogor, ditemukan dua jenis bakteri, E Coli dan Salmonella pada sampel makanan telur dan tumis toge jagung. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Labkesda Bogor, SPPG Tanah Sereal Sukadamai telah mengevaluasi rantai pasok bahan baku dan proses produksi.

"Jadi tidak menutup kemungkinan, kami akan mengganti seluruh pemasok bahan makanan. Kami pastikan pemasok sudah terverifikasi dan memiliki sertifikasi keamanan pangan," ujar Asrul.

"Insya Allah, layanan ini akan terus berjalan dan secara berkala, kami evaluasi," lanjut Asrul.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap kualitas layanan, SPPG Tanah Sereal melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya:

1. Melakukan pembenahan menyeluruh di lokasi SPPG sesuai standarisasi Food Safety. Kami berkoordinasi BPOM untuk membantu mendampingi proses ini.

2. Kami akan melakukan training untuk memastikan SOP berjalan dan memperkuat kompetensi para pekerja SPPG, sehingga dapat meningkatkan kualitas produksi dan pelayanan.

3. Memperketat pengawasan pada seluruh tahapan proses, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, distribusi makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat hingga pengolahan limbah.

4. Melakukan kampanye edukasi kesehatan dengan menempatkan alat peraga di lokasi SPPG dan sekolah-sekolah penerima program MBG.

(maa/dhn)

BEKASI - Klaster perumahan baru di Jalan Mandor Demong, Mustikasari, Kota Bekasi memenuhi permintaan masyarakat akan hunian berkualitas seiring perkembangan kawasannya. Klaster Alexandrite di Familia Urban dibangun di tanah seluas 176 hektare.

Familia Urban dihadirkan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) yang merupakan proyek properti dengan skala luas nomor dua di Kota Bekasi. Sejak diluncurkan tahun 2017 lalu, Timah Properti telah membangun lebih dari 1.800 unit rumah dan progres itu terus berjalan hingga saat ini.

?Klaster Alexandrite merupakan klaster kesembilan dan menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan hunian yang bukan hanya aman dan nyaman tapi bisa mendukung ruang hidup berkualitas. Rumah bukan sekadar tempat tinggal tapi merupakan fondasi bagi masa depan yang lebih baik dan itu konsep dari awal untuk menghadirkan hunian berkualitas bagi perkembangan keluarga,? ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara saat peluncuran Klaster Alexandrite, Bekasi, Jumat (16/5/2025).

Klaster Alexandrite menjadi kawasan yang paling premium dengan utilitas di bawah tanah (underground). Dengan luas pengembangan 4,7 hektar, total unit rumah yang dipasarkan mencapai 305 unit rumah dua lantai. Kawasannya juga menyediakan danau seluas 2.167 M2 dan clubhouse dengan fasilitas kolam renang, basket ball court, function room, dan lainnya.

Familia Urban sejak dari masterplan memang dirancang untuk menjadi perumahan sehat dan walkable neighborhood. Desainnya ditata apik untuk menghasilkan lingkungan asri dan ideal digunakan berjalan kaki. Antar klasternya dibuat terhubung dengan jalur pedestrian yang nyaman dan di beberapa titik disediakan pound untuk resapan sekaligus paru-paru kawasan.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Chareudin mengatakan, pengembangan Familia Urban telah mencakup sekitar 34 hektare dari total luas kawasannya dan dengan seribuan rumah yang telah dibangun berbagai fasilitas maupun infrastruktur penunjang terus dibangun.

?Familia Urban dikonsep untuk menjadi kawasan hunian yang ramah anak, ramah keluarga, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan membangun jalan lingkungan ROW 8-10 meter yang leluasa hingga seribu pohon yang telah kami tanam termasuk berbagai fasilitas seperti taman-taman, clubhouse, dan lainnya,? katanya.

Menurut Project Manager Realty Timah Properti Eko Cahyono, saat Familia Urban pertama kali dipasarkan tahun 2017 lalu dengan rumah tipe 36/72 harganya Rp360 juta dan saat ini tipe yang sama telah mencapai Rp800 juta.

Staf Ahli Direksi Timah Properti Ika Korniawati menambahkan aksesibilitas ke Familia Urban kian mudah dengan adanya beberapa pintu tol seperti tol Bekasi Timur (6 km), tol Bekasi Barat (9,3 km), dan tol Tambun (11 km).

Selain itu ada banyak fasilitas kota di dalam koridor 5-10 km seperti Stasiun LRT Bekasi, Metropolitan Mall, rumah sakit, pasar modern, dan sebagainya.

?Seiring perkembangan kawasan harga rumah yang ditawarkan di area seperti ini trennya akan terus meningkat. Familia Urban dengan skala pengembangan yang luas, fasilitas lengkap, aksesibilitas mudah, masih menawarkan rumah tapak bebas uang muka yang bisa dicicil mulai Rp5 juta per bulan,? katanya.

Jakarta -

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Majalengka -

Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

(mso/mso)

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Bencana longsor menerjang Kampung Areng, RT 01 RW 11 Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Jumat (16/5/2025).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat mencatat ada 18 rumah yang terdampak akibat bencana ini.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat, Meidi, menyampaikan bahwa dari total 18 rumah tersebut, tiga unit rumah hancur tertimbun tanah, 10 rumah terancam, dan lima unit rumah yang berada di bibir tebing juga terancam longsor susulan.

"Ada tiga rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dan satu rumah rusak ringan," ujar Meidi dalam keterangan resminya.

Akibat bencana ini, warga setempat terpaksa mengungsi demi keselamatan mereka.

"Total ada 31 KK atau 104 jiwa yang mengungsi. Ada dua warga yang mengalami luka ringan, namun sudah ditangani," tambahnya.

Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Lembang sejak dini hari.

Menjelang subuh, sekitar pukul 4.20 WIB, dataran tinggi di perkampungan tersebut bergerak dan menyebabkan longsor yang menimbun tiga unit rumah serta merusak sejumlah rumah lainnya.

"Curah hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi kurang lebih 30 meter dan lebar 50 meter longsor," jelas Meidi.

Petugas BPBD bersama pemerintahan desa setempat segera melakukan evakuasi korban dan mengungsikan warga terdampak ke masjid yang dinilai sebagai tempat aman.

"Untuk saat ini, jalan lalu lintas warga tertutup material longsor dan pepohonan besar, sehingga menyulitkan pembersihan area longsor," pungkasnya.

Makassar -

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga pemilik rumah histeris menyaksikan rumahnya dilahap api.

Pantauan detikSulsel, Jumat (16/5/2025) di lokasi pukul 16.39 Wita, api masih terlihat berkobar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api.

Tampak sejumlah warga juga mengevakuasi barang-barang milik mereka yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Warga khawatir api merembet ke rumahnya.

Sementara itu, penghuni rumah yang terbakar tampak menangis histeris. Beberapa rumah terlihat hangus rata dengan tanah, sementara sebagian lainnya masih utuh.

Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran harus menyambung selang karena mobil pemadam tidak bisa masuk ke area kebakaran. Kondisi medan yang sempit dan padat permukiman membuat akses kendaraan terhambat.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Andi Tonro VI Lorong 3, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, sekitar pukul 15.30 Wita. Saat ini, petugas masih berada di lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

"65 Andi Tonro," kata Kepala Dinas Damkarmat Makassar Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (16/5).

(hsr/asm)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.

Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.

Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.

1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000

6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000

7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000

8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000

9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000

12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000

14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000

16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000

17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000

28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000

29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000

30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000

31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000

34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000

35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000

36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000

37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000

38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000

39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000

40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000

Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000

5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000

6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000

8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000

Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.

Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hal itu ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (15/5) kemarin.

Untuk memiliki rumah subsidi tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

"Hari ini (Kamis, (15/5)) saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Ara mengatakan, penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia juga meminta agar rumah subsidi dibangun oleh pengembang yang bagus.

Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan rasa senangnya mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
terangnya.

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan untuk program pendataan BPS," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi 55 permukiman kumuh di seluruh wilayah Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, revitalisasi dilakukan di berbagai fasilitas umum, seperti sanitasi komunal, sarana mandi, cuci, kakus (MCK), dan saluran irigasi.

"Saya lihat sendiri di sini banyak yang perlu diperbaiki. Maka, secara serius kami ingin melakukan berbagai perbaikan," kata Pramono usai meninjau kawasan permukiman di RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/5/2025).

"Di sini juga akan dibangun Balai RW yang baru. Tanahnya milik warga dan nantinya dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan," katanya.

Pramono menambahkan, Jakarta saat ini memiliki citra sebagai kawasan metropolitan megah harus berbenah, terutama di kawasan padat penduduk.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih berdampak pada peningkatan risiko penyakit, rendahnya kualitas pendidikan, serta menurunnya produktivitas warga.

"Ini menjadi perhatian kita bersama karena setiap warga negara berhak untuk menempati, menikmati, serta memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat," kata Pramono.

"Dengan menyediakan lingkungan yang tertata dan dilengkapi fasilitas dasar yang memadai, ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam hal kesehatan, ekonomi, dan masa depan warga Jakarta," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Sumbawa -

Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.

"Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden," ungkap Muliadi kepada detikBali di sela-sela demonstrasi.

Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.

"Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah," tutur Muliadi.

Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

"Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini," jelas Muliadi.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.

"Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun," tegas Beny.

Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.

(hsa/hsa)