Ketua Pembina Yayasa Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Juliati hangat berbincang dengan para siswa.

Pada kunjungannya itu, Juliati didampingi oleh Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ade Imam Sugianto, Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu, dan jajaran Polres Gresik. Dia juga disambut hangat oleh Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dan para siswa peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Juliati mengaku hendak menyaksikan implementasi program makan bergizi gratis (MBG) kepada siswa kelas XI dan XII SLB. Hal itu, tuturnya, sesuai dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kehadiran kami dari Yayasan Kemala Bhayangkari untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dicanangkan dalam Astacita, salah satunya dunia pendidikan dan makan bergizi gratis (MBG)," kata Juliati melalui keterangannya dikutip pada Kamis (27/2/2025).

Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Jawa Timur. (dok. Polri)

Istri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu mengatakan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik harus mendapat hak yang sama dengan sekolah lain. Tak lupa dia memberi semangat kepada anak-anak peserta didik.

"Jadi, sekolah ini pun perlu mendapatkan hak yang sama dengan sekolah lainnya. Adik-adik harus semangat belajarnya," ucapnya.

Pertemuan Juliati dengan para peserta didik berlangsung ceria penuh tawa lepas. Juliati juga memberikan seragam polisi kepada seorang anak, momen itu berlangsung hangat.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, Dede Idawati, berterima kasih atas kedatangan Juliati. Menurutnya, Julianti telah memberi support sistem luar biasa bagi sekolah.

"Sehingga SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik menjadi inspiratif semua SLB di Jawa Timur," tuturnya.

Dia menyebutkan siswa dan siswi sangat antusias mempersiapkan permainan angklung untuk menyambut Juliati.

"Mereka sangat cepat untuk belajar angklung karena kami sudah mengajar mereka sejak SD, SMP, sampai SMA sehingga tidaklah sulit untuk komunikasi sama mereka," sebut Dede.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Korban tewas dalam kecelakaan pesawat militer Sudan yang jatuh di area permukiman di pinggiran Khartoum, ibu kota negara itu, bertambah menjadi sedikitnya 46 orang. Sekitar 10 orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

"Setelah penghitungan akhir, jumlah korban tewas mencapai 46 orang, dengan 10 orang terluka," demikian pernyataan terbaru kantor media pemerintah Khartoum, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025).

Kecelakaan pesawat militer jenis Antonov itu terjadi pada Selasa (25/2) malam di dekat pangkalan udara Wadi Seidna, yang merupakan salah satu pusat militer terbesar di Omdurman, bagian dari wilayah Khartoum, ibu kota Sudan.

Militer Sudan, dalam pernyataan yang dirilis Selasa (25/2) malam, menyebut pesawat militer itu terjatuh saat lepas landas dari sebuah pangkalan udara.

Sejumlah penduduk Omdurman melaporkan terdengarnya ledakan keras akibat kecelakaan pesawat militer itu, yang juga memicu pemadaman listrik di area tersebut. Disebutkan juga oleh para saksi mata bahwa kerusakan terjadi pada sejumlah rumah di area permukiman yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat.

Para korban tewas dilaporkan terdiri atas personel militer dan warga sipil. Laporan Reuters yang mengutip sumber militer dan medis Sudan menyebut seorang komandan senior di Khartoum, Mayor Jenderal Bahr Ahmed, di antara korban tewas dalam kecelakaan tersebut.

Belum ada pernyataan resmi dari militer Sudan soal komandan yang tewas dalam kecelakaan itu.

Insiden ini terjadi saat militer Sudan sedang berperang dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023.

Sumber-sumber militer Sudan menyebut malfungsi teknis sebagai kemungkinan besar penyebab jatuhnya pesawat militer tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Info Event - Riuh semangat para petani muda menyatu dengan percakapan para pemangku kepentingan di Agrinnovation Conference 2025 yang berlangsung pada 22 Februari lalu. Dihelat sebagai bagian dari Rapat Koordinasi Nasional dan Hari Ulang Tahun Pemuda Tani, konferensi ini menjadi ajang penting bagi 1.960 peserta untuk merumuskan masa depan pertanian Indonesia. Dari lorong-lorong diskusi hingga meja perundingan, satu visi utama mengemuka: bagaimana inovasi dan kolaborasi dapat menjadi kunci ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam sambutan utama, Rachmat Pambudy dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional serta Andi Amran dari Kementerian Pertanian menyoroti pilar-pilar utama yang akan membentuk kebijakan pertanian Indonesia lima tahun ke depan. Meningkatkan produksi pertanian, mengurangi ketergantungan impor, serta memperjuangkan kesejahteraan petani menjadi prioritas utama. Lebih dari sekadar wacana, konferensi ini menghasilkan langkah konkret melalui penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) antara JAPFA, BRI, Pemuda Tani Indonesia, dan Edufarmers. Kesepakatan ini mengukuhkan ekosistem yang mendukung petani melalui akses finansial, pelatihan, dan jalur distribusi yang lebih luas.

Salah satu topik yang mendapat perhatian besar dalam konferensi ini adalah Program 'Makan Bergizi Gratis'. Dalam sesi panel yang melibatkan Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional) dan Prof. Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional), program ini digadang-gadang sebagai solusi multi-segi untuk memerangi malnutrisi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. "Dengan menyediakan makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah, kita tidak hanya berinvestasi pada kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang, tetapi juga menciptakan permintaan stabil bagi hasil pertanian lokal," ujar Prof. Dadan. Program ini diyakini dapat mengangkat kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil menengah dengan memastikan adanya pasar yang berkelanjutan.

Ketahanan pangan juga menjadi sorotan dalam diskusi yang dipimpin oleh H. Arief Prasetyo. "Program ‘Makan Bergizi Gratis’ akan memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan pasokan bahan baku lokal tetap terjaga, sehingga mengurangi ketergantungan pada produk impor," jelasnya. Dengan sinergi antara pemerintah dan swasta, diharapkan kebijakan ini mampu menciptakan ekosistem pertanian yang lebih tangguh.

Selain membahas strategi kebijakan, konferensi ini juga menampilkan inovasi teknologi pertanian. Putri Alam, Director of Government Affairs & Public Policy Google Indonesia, menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (AI) dapat mendukung petani dalam pengambilan keputusan berbasis data, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

Agrinnovation Conference 2025 tak sekadar pertemuan intelektual, tetapi juga menjadi katalisator kolaborasi nyata. Dalam sesi penutupan, Gita Syahrani dari Koalisi Ekonomi Membumi menegaskan bahwa masa depan pertanian Indonesia harus inklusif dan tangguh menghadapi tantangan global, termasuk krisis iklim. "Aksi kolaboratif, penguatan rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi adalah kunci menuju pertanian yang lebih berdaya," ujarnya.

Amri Ilmma, COO Edufarmers, menyatakan bahwa konferensi ini menandai awal dari transformasi besar. "Implementasi MoU, penguatan Program 'Makan Bergizi', serta berbagai inovasi yang dibahas akan menjadi fondasi pertanian Indonesia yang mandiri dan berdaya saing di masa depan," katanya.

Agrinnovation Conference 2025 didukung oleh Google.org dan Kementerian Pertanian, serta mendapatkan kontribusi dari Japfa Comfeed, First Resource, Indihome, MMS Group Indonesia, Artha Graha Peduli, Arkara Energi, Pantau, BTN, dan berbagai sponsor serta peserta yang turut berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. (*)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan program makan bergizi gratis (MBG). Dadan melaporkan program tersebut sudah dilakukan di 38 provinsi.

"Kalau saya sendiri tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi ya, karena yang Papua Tengah baru jalan hari ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan turut melaporkan bahwa satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur bertambah 117 unit. Sehingga total menjadi 693 unit dapur.

"Hari ini sudah bertambah 117 satuan pelayanan pemenuhan gizi sehingga jumlah totalnya saya lupa, sehingga jumlah totalnya takut salah ya, berjumlah 693 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dalam hitungan Dadan, tak sampai 2 bulan makan bergizi gratis sudah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Target baru, dalam pekan ini makan bergizi gratis menyasar 2 juta orang.

"Jadi dalam waktu 1,5 bulan alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan dan minggu ini Insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penolakan sejumlah siswa di Papua terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Dadan menghormati pihak-pihak yang tak ingin menerima program tersebut.

"Kita itu memberikan hak kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lain. Kalau yang berhak, tidak ingin menerima, kita hormati," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Dadan menekankan program ini akan diberikan kepada mereka yang berhak. Jika ada yang berhak tidak menerima, menurutnya, tak menjadi persoalan.

"Ya kan ini program, program diberikan kepada yang berhak. Kalau yang berhaknya tidak ingin menerima, ya, kita hormati, kan gitu. Sesederhana itu," imbuhnya.

Diketahui, aksi penolakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh sejumlah siswa terjadi di beberapa wilayah di Papua, salah satunya di Nabire, Papua Tengah, pada Senin (17/2). Mereka berunjuk rasa imbas isu sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan dari menu MBG.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis, melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan.

Sejumlah siswa SMA di Jayawijaya juga menggelar demo menolak MBG. Massa menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.

"Mereka menuntut pendidikan gratis dan menolak program MBG dari pemerintah pusat. Dan kasus demo ini sama dengan yang terjadi di beberapa kota di Papua," kata Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba dalam keterangannya, Senin (17/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program makan bergizi gratis tetap dilakukan saat bulan Ramadan. Dadan menjelaskan ada sedikit perubahan pada mekanisme makan bergizi gratis.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana (saat Ramadan) kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

"Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka. Untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," imbuhnya.

Selain itu, makan bergizi gratis saat bulan Ramadan pun disiapkan untuk dapat bertahan lebih lama. Namun, makanan yang tidak segera dimakan itu bukan berarti bakal berkurang nilai gizinya.

"Ya jadi bentuk makanannya, bentuk makanan yang tahan lama seperti contohnya susu, telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Pembungkus makan bergizi gratis saat Ramadan pun menggunakan kantong kertas atau paperbag. Kantong ini harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang berisi sehingga tidak menimbulkan sampah.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," sebut Dadan.

Lima hari awal Ramadan, para siswa-siswi akan libur dan belajar di rumah. Setelah masa sekolah masuk, Dadan menegaskan pihaknya siap menggelar makan bergizi gratis.

"Begitu masuk kita langsung memberikan pelayanan makan bergizi sampai kemudian hari menjelang Idul Fitri," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

KOMPAS.com -Arrayan Group sukses memasarkan 112 unit Socia Garden Karawang
melalui Pemilihan Nomor Urut Pemesanan (NUP) tahap kedua, Sabtu, 22 Februari
2025.

Calon pembeli tidak hanya berkesempatan memilih unit-unit yang diidamkan tetapi juga dapat langsung melakukan akad.

Menggabungkan launching sekaligus akad kredit massal dalam satu kegiatan merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pengembang properti.

Terobosan ini dilakukan dalam rangka ulang tahun pertama Kawasan Perumahan Socia Garden Karawang.

Commercial & Retail Marketing Director Arrayan Group, Stephanie Nany Ratnawati mengungkapkan, kesuksesan akad instan saat penawaran perdana tahap dua tidak terlepas dari dukungan penuh BNI Kator Cabang Jababeka dan Karawang serta BTN Syariah.

“Pengumpulan NUP dilakukan sejak awal Januari, kami sukses sold out sebanyak 112 rumah dengan harga Rp 400 jutaan per unit," ungkap Stephanie.

Kawasan perumahan ini mengusung konsep hunian "Green and Smart Living". Selain penyediaan ruang terbuka hijau lebih banyak, Socia Garden Karawang juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang gaya hidup kekinian.

Kawasan perumahan seluas 17 hektar ini berada di wilayah yang tengah berkembang di Karawang, Jawa Barat, tepatnya Jalan Raya Lingkar Tanjungpura, Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur.

Selain berbatasan langsung dengan Cikampek dan Bekasi, Karawang Timur juga tidak jauh dari Purwakarta dan Bandung.

Stephanie meyakini wilayah ini menawarkan berbagai keuntungan menarik bagi penduduk sekitar mapun investor properti, lantaran didukung kawasan industri dengan Upah Minimun Regional (UMR) terbaik di Indonesia.

Selain itu, Karawang Timur juga didukung ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan terintegrasi.

Aksesibilitas masyarakat menuju kawasan tergolong cukup mudah dengan kelengkapan infrastruktur transportasi umum seperti jalan tol, LRT, MRT, dan Kereta Cepat Whoosh yang melintasi Karawang.

Ada pun pemasaran tahap pertama sebanyak 367 unit dam dijadwalkan serah terima pada April 2025.

Arrayan Group optimistis keseluruhan hunian maupun ruko Socia Garden Karawang sebanyak 1.000 unit akan terjual habis tahun 2025.

“Sejak pertama dilncurkan, awal Maret 2024, kami terus berinovasi dalam pemasaran sehingga Socia Garden menjadi perumahan terbaik di Kota Karawang," tutup Stephanie.

Pontianak (ANTARA) - Permintaan rumah layak huni setiap tahunnya di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalbar pada 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 6,55 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun. Sementara berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, hingga saat ini backlog rumah atau rumah yang harusnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan sudah mencapai 13.000 unit untuk 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalbar.

Kebutuhan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di Kalbar didominasi di kawasan perkotaan karena ada perpindahan penduduk untuk bekerja, belajar, berusaha serta lainnya.

Terjadinya backlog 13.000 perumahan di Provinsi Kalbar tersebut bukan hanya terjadi karena ketidakmampuan pengembang dalam membangun rumah, namun karena kuota program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang masih terbatas. Pada sisi lainn, permintaan rumah tertinggi masih didominasi rumah subsidi.

Dengan persoalan yang ada, program tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah sebagai wujud dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, diharapkan dapat menjadi jawaban adanya rumah murah dan layak huni bagi masyarakat.

Hadirnya program tersebut juga bisa menjadi langkah signifikan dalam mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah serta memperbaiki kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Program tiga juta rumah menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta per bulan untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Dengan kuota rumah subsidi yang semakin besar, tenor kredit mencapai 20 tahun dan kemudahan dalam banyak hal, program KPR subsidi tiga juta rumah dapat menjadi angin segar bagi MBR untuk memiliki rumah layak huni.

Mimpi pasangan muda

Memiliki rumah sendiri adalah impian dari setiap pasangan muda untuk membangun bahtera rumah tangga yang mandiri dan berdikari.

Impian tersebut bagi sebagian atau bahkan mayoritas pasangan muda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mereka baru merintis kerja atau usaha.

Pasangan Rara - Ridwan contohnya. Sebelum memiliki rumah impian harus menguatkan tekad dan mimpi.

Dengan hadirnya program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi yang digelontorkan pemerintah dan lebih progresif dari sejuta rumah kini menjadi program tiga juta rumah, membuat pasangan muda bisa mengakses kepemilikan rumah subsidi tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi di antara penyalur KPR subsidi dengan kemudahan layanan dan jaringan yang luas. Melalui KPR BTN akhirnya Rara - Ridwan bisa memiliki rumah impian.

Ridwan menceritakan dengan uang muka Rp5 juta dan tenor kredit bisa mencapai 20 tahun dari KPR BTN membuatnya mampu dan berani untuk membeli rumah tipe 36 di Parit Gaduh, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurutnya, tanpa ada KPR subsidi dari pemerintah sulit baginya memiliki rumah bagi pasangan muda seperti dia. Tanpa KPR subsidi bisa jadi dia harus mengontrak rumah, sewa rumah, atau bahkan menumpang di rumah orang tua atau mertua, karena pendapatan yang pas - pasan.

"Tanpa KPR BTN, mungkin mimpi memiliki rumah hanya sekadar impian. Namun, alhamdulillah ada program subsidi rumah dari pemerintah, kami dan mungkin pasangan muda lainnya bisa memiliki rumah yang layak huni untuk merintis rumah tangga," ujarnya saat ditemui Kubu Raya

Mengambil rumah melalui skema KPR subsidi BTN oleh Rara dan Ridwan menjadi langkah awal pasangan muda tersebut untuk mengarungi hidup lebih baik karena kebutuhan dasar yakni papan sudah terpenuhi.

Semangat membangun

Pengembang perumahan Kota Raya, Mansur mengaku dengan adanya program tiga juta rumah menjadi lebih semangat untuk membangun rumah subsidi, karena banyak dukungan dan kemudahan perizinan, restribusi serta lainnya. Bahkan ada yang gratis untuk percepatan realisasi program tersebut.

Menurut dia, program yang dicanangkan menjadi langkah baik untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12 juta di Indonesia dan 13.000 di Kalbar. Pada 2024 kuota rumah subsidi di Kalbar hanya 166.000 unit. Kuota tersebut ludes hingga Juni 2024. Sedangkan pada 2025 kuota rumah subsidi di Kalbar 220.000 unit dan diprediksikan habis hingga Oktober 2025.

Selaku pengembang dia menilai perlu komitmen bersama dan kolaborasi agar sejumlah tantangan program tiga juta rumah di Kalbar bisa diselesaikan. Tantangan itu di antaranya pasokan listrik, perizinan dan kemudahan dalam layanan perbankan.

"Tapi kami yakin dengan ambisi pemerintah untuk memulai program tiga juta rumah suatu langkah yang perlu diapresiasi demi keberlangsungan layak hidup masyarakat banyak yang lebih baik. Pengembang mendukung ini dan siap berkolaborasi," ucapnya

REI Kalbar mendukung

Pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kalbar siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah subsidi untuk MBR.

Dukungan yang ada sejalan dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang program tiga juta rumah. Adanya SKB tiga menteri tersebut sebagai upaya pemerintah yang melibatkan pengembang properti untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui skema rumah subsidi.

"DPD REI Kalbar siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan target tersebut, khususnya di wilayah Kalbar," ujar Ketua REI Kalbar, Baharudin.

Dalam SKB tiga menteri yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

Kemudian, ada pembebasan biaya retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk MBR dan percepatan penerbitan PBG untuk perumahan subsidi khusus untuk MBR .

Program tiga juta rumah kali ini benar- benar memberikan kemudahan MBR dalam memiliki rumah yang layak huni.

Dengan SK tiga menteri tersebut diharapkan kuota rumah subsidi untuk Kalbar bertambah. Pada 2023 , untuk REI Kalbar ada 6.000-an unit dan 2024 turun menjadi 5.000-an unit.

Saat ini ada 2.000 calon pembeli dari MBR yang tidak bisa akad karena kuota subsidi sudah habis. Untuk program tiga juta rumah ini, harapannya kuota bertambah.

Tidak kalah penting, perlu perubahan aturan syarat MBR yang bisa membeli rumah subsidi di mana sebelumnya gaji di bawah Rp8 juta.

"Kita harap bisa dinaikkan batas gaji maksimal MBR yakni antara Rp12 juta hingga Rp15 juta. Kalau batas maksimal Rp8 juta suami istri itu terlalu kecil," ucapnya.

KPR BTN

BTN selaku bank penyalur kredit perumahan bersubsidi berkomitmen untuk menyukseskan program yang sangat membantu MBR tersebut.

BTN memiliki peran sentral dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. BTN berkomitmen penuh untuk menyediakan akses KPR subsidi bagi MBR termasuk kelompok pekerja informal.

Sebagai bank yang memiliki fokus utama pada pembiayaan perumahan, BTN terus berupaya memastikan bahwa program ini dapat diakses secara merata dan tepat sasaran sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait langkah atau kemudahan bagi MBR untuk KPR, BTN telah menyiapkan berbagai strategis seperti proses pengajuan kredit yang lebih cepat dan sederhana dengan persyaratan yang mudah dipenuhi. Kemudian ada layanan khusus melalui Web BTN Properti dan BTN Mobile atau yang saat ini disebut Bale by btn untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan mengajukan KPR.

Selanjutnya, ada inovasi layanan digital seperti BTN Property Online dan BTN Mobile Apps yang memungkinkan nasabah melakukan pengajuan KPR secara mandiri. Tidak kalah penting program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KPR subsidi digalakkan.

"BTN juga terus berinovasi dengan menyediakan produk-produk KPR yang disesuaikan dengan kebutuhan MBR, termasuk fleksibilitas dalam pembayaran dan suku bunga yang terjangkau," kata Deputi Bisnis BTN Area Kalbar, Dafit Prabowo.

Terkait target penyaluran KPR subsidi di Kalbar pada 2025, BTN menargetkan penyaluran KPR sebesar 5.500 unit. Target itu sejalan dengan komitmen BTN untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kalbar.

Pada tahun sebelumnya yakni 2024, BTN telah berhasil merealisasikan penyaluran KPR subsidi di Kalbar sebesar 3.550 unit. Kembali, capaian tersebut menjadi bukti nyata dari komitmen BTN dalam mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.

Kolaborasi BTN dengan mitra untuk untuk percepatan realisasi program tiga juta rumah di Kalbar menjadi kunci. Untuk itu lah

BTN terus menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, termasuk pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, untuk mempercepat realisasi program tersebut. Beberapa bentuk kolaborasi yang dilakukan antara lain kerjasama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria KPR subsidi.

Selanjutnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal sosialisasi dan pendataan calon penerima KPR subsidi dan pelibatan lembaga keuangan non-bank dan asosiasi properti maupun asosiasi lainnya untuk memperluas jangkauan program.

BTN berupaya memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kalbar. BTN berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program perumahan yang inklusif dan berkelanjutan,.

Hapus BPHTB

Untuk mendukung program perumahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah bersubsidi.

Pemkot Kalbar siap mengikuti aturan dari pemerintah pusat untuk menghapus BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah itu diambil untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan kebijakan pusat berjalan dengan baik di tingkat daerah.

Penghapusan atas kebijakan diberlakukan yang ada khusus untuk rumah bersubsidi. Sementara itu untuk rumah mewah dan menengah ke atas tetap harus membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan penghapusan BPHTB dan PBG bagi rumah bersubsidi ini, Pemkot Pontianak berharap dapat mendukung program perumahan subsidi yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Semoga ribuan atau bahkan jutaan pasangan muda, MBR atau masyarakat lainnya di seluruh pelosok negeri, dapat menikmati program pengadaan tiga juta rumah ini.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Bekasi, Jabar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan standar kualitas rumah subsidi agar masyarakat dapat tempat tinggal dengan lingkungan yang nyaman dan layak huni.

Pernyatan tersebut disampaikan Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke perumahan subsidi/FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) di Vinewood City, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Kunjungan ke proyek yang dikembangkan PT Leburre Baghraf Indonesia di bawah naungan Asosiasi Apernas Jaya dengan tujuan memastikan hunian subsidi yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam peninjauan, dia menilai kualitas rumah di Perumahan FLPP Vinewood City cukup baik.

Kualitas baik dari perumahan tersebut antara lain langit-langit (plafon) rumah yang tinggi memberikan sirkulasi udara lebih baik, sehingga menciptakan hunian nyaman bagi masyarakat.

Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di lingkungan perumahan itu juga dianggap dalam kondisi baik karena mendukung kehidupan penghuni secara optimal.

Tahun ini pemerintah menargetkan penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk membangunnya, pemerintah memerlukan lahan. Ara menegaskan bahwa lahan yang digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah harus clean and clear.

“Saya mau cepat (mempersiapkan lahan) untuk program 3 juta rumah, supaya kita bisa bekerja dengan cepat,” ujarnya saat meninjau lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Dalam kunjungan itu, diketahui bahwa lahan tersebut masih diduduki oleh sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK).

Kondisi ini dianggap menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan yang benar-benar clean and clear untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Pihaknya dinyatakan bakal terus mencari lokasi yang sesuai untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah berkomitmen memastikan setiap pembangunan dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan legalitas lahan.

“Saya maunya tanah negara yang clean and clear. Saya diminta Presiden untuk kerja cepat,” ucapnya.

Salah satu capaian yang cukup terlihat dari program 3 juta rumah yakni realisasi penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi, baik dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun non-FLPP.

Realisasi KPR subsidi dalam 100 hari kerja pemerintahan mencapai 87.736 unit rumah.

Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus Aparatur Sipil Negara/ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit.

Program tiga juta rumah tahun ini, merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Daftar hitam

Untuk melindungi masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap membuat daftar hitam (blacklist) para pengembang rumah subsidi yang nakal supaya masyarakat menjadi waspada dan pihak perbankan tidak lagi menggunakan atau tertipu oleh pengembang nakal.

"Para pengembang yang akan kami anggap kategori tidak layak lagi untuk bisa membangun perumahan bersubsidi, tentu kami akan membuat daftar hitam atau blacklist (pengembang nakal) supaya para pengembang nakal tersebut tidak lagi digunakan oleh perbankan karena hal ini sangat meresahkan," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.

Kementerian PKP juga membuat surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang rumah bersubsidi yang nakal.

"Tentu dengan adanya saya berkirim surat memohon kepada BPK, nanti akan diperoleh tata kelola yang seperti apa. Mulai dari dana ini dari Kementerian Keuangan ke BP Tapera kemudian ke perbankan, ini harus ada tata kelola siapa bertanggung jawab apa. Ini nanti akan jelas. Dengan adanya tata kelola yang baik, tentu kita akan bisa mewujudkan harapan pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat," ujar Heri Jerman.

Sebagai informasi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dan bank Himbara lainnya untuk memasukkan pengembang (developer) perumahan dan notaris yang tidak bertanggung jawab ke dalam daftar hitam (blacklist).

Erick mengatakan BUMN harus memastikan perlindungan terhadap konsumen yang mengambil kredit perumahan rakyat (KPR) agar tidak dirugikan.

Seorang pria berinisial TA tewas saat bekerja di sebuah kluster perumahan di Cipondoh, Kota Tangerang. Korban tewas setelah terjatuh dari lantai 3.

"Korban mengalami luka berat di bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.15 WIB. Saat itu korban sedang melakukan pekerjaan membuat tangga.

"Saat itu korban sedang mengelas di lantai 3 dan tiba-tiba korban terjatuh di sebelah rumah tempat di mana korban bekerja," jelasnya.

Kejadian itu awalnya diketahui salah satu saksi rekan kerja korban. Rekan korban yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara seperti benda jatuh di sebelah.

"Saksi kemudian mengecek ke lantai 3 dan, setelah dilakukan pengecekan, saksi melihat korban sudah tergeletak dan tak sadarkan diri," ungkapnya.

Saksi kemudian meminta tolong kepada sekuriti perumahan, mengingat posisi korban jatuh ada di rumah tetangga di mana korban bekerja.

"Kasusnya saat ini ditangani Polsek Cipondoh," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, meninjau langsung pemberian makan bergizi gratis (MBG) ke keluarga sasaran di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini, Isyana meninjau MBG untuk ibu hamil, menyusui dan balita.

Momen peninjauan ini berlangsung pada Jumat (21/2) kemarin. Sebelum meninjau pemberian MBG, Isyana melakukan dan dialog dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan dengan SPPG itu, Isyana menjelaskan MBG merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemendukbangga/BKKBN, katanya, punya komitmen untuk membantu penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN salah satu tugasnya melakukan pendataan keluarga, ada data Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita yang dapat menjadi acuan untuk program MBG. Melalui program tersebut, bersama kepala daerah, provinsi dan kabupaten, kita akan bersama-sama bekerja keras untuk menyongsong generasi emas 2045, dan paling penting masyarakat betul-betul menikmati manfaat dari kebijakan dari program makan bergizi gratis" ujar Isyana dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Foto: Wamendukbangga Isyana memberi MBG di Kabupaten Tangerang (dok istimewa)

Setelah melakukan peninjauan pemberian MBG, Isyana ke Posyandu Melati 11 di Cluster Curug Garden, Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk memantau kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, pemberian vitamin A. Isyana di sana juga berdialog dengan peserta posyandu.

"Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita salah satu tujuannya adalah pencegahan stunting, karena pencegahan stunting dilakukan pada 1000 Hari Pertama kehidupan. Bulan ini adalah bulan timbang, mudah-mudahan ibu rajin ke posyandu untuk memeriksakan diri dan kesehatan dan juga untuk anak-anak ditimbang terus dan diiukur apakah sudah sesuai dengan kurva pertumbuhan yang seharusnya, sehingga dapat ditangani sejak dini" ucap Isyana.

Terakhir, kegiatan Isyana adalah berdialog dengan 41 orang Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan 15 orang Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Isyana memberikan semangat terutama untuk mendukung susksesnya program MBG dan Quick Win Kemendukbangga.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini