Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah susun (Rusun) yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri PKP Maruarar Sirait akan digelar pada hari ini (1/11/2024). Acara ini sebagai awal dimulainya Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat.

Pria yang kerap dipanggil Ara itu mengatakan acara groundbreaking rusun diharapkan bisa menjadi percontohan dan mendorong pengembang-pengembang swasta untuk turut memulai gotong royong pembangunan rumah untuk rakyat kecil. Rusun ini dibangun di atas lahan sumbangan Ara di Tangerang.

"Target kita ini sebaiknya diikuti oleh semua pengembang (developer) besar, untuk itu semua developer besar tolong diundang. Karena gerakan ini saya harap diikuti oleh developer besar," kata Ara pada Rapat Internal Kementerian PKP, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (31/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

"Tanggal 1 November tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah.

Ara juga berpesan kepada jajaran Kementerian PKP menyiapkan dan mengembangkan pola-pola pembiayaan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Tolong disiapkan dan rekomendasikan yang paling efektif, tolak ukurnya pertama legalitasnya benar, kedua harus adil dan bermanfaat bagi negara, bagi rakyat atau konsumen, dan juga bagi kalangan dunia usaha," pesan Menteri Ara.

Selain itu, Ara meminta dalam pengkajiannya harus berdasarkan aturan yang ada sehingga pelaksanaannya lancar dan tidak ada yang dirugikan.

"Namun jika aturannya kurang memadai, kita usulkan perbaikan berdasarkan argumen yang usulnya lebih baik, lebih benar, dan lebih menguntungkan negara, rakyat, dan dunia usaha sesuai arahan dari Presiden Prabowo," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menyumbangkan lahan milik perusahaannya seluas 2,5 hektare untuk dibangun rumah gratis. Pembangunannya akan melibatkan perusahaan swasta yaitu Agung Sedayu Group.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Rusun Tanah Abang, Hunian Vertikal 4 Dekade

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengunjungi Rumah Susun (rusun) di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk meninjau open house. Mereka langsung meninjau warga yang sudah mengantre untuk melihat hunian.

Pantauan detikcom, Jumat (1/11/2024), Maruarar didampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Dirut Pasar Jaya Agus Himawan Widiyanto dan jajaran lainnya. Mereka berkeliling mengecek Rusun Pasar Rumput.

Maruarar dan Teguh juga menyapa warga yang antre melihat hunian Rusun Pasar Rumput. Dalam kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Pemprov DKI yang sudah mengadakan open house di Rusun Pasar Rumput.

"Sesuai kesepakatan, hari ini sebenernya jam 2 open house. Tapi jam 10 hari ini sudah dibuka. Betul ya? Berarti Pemda Jakarta menempati janji. Saya apresiasi," kata Maruarar.

Kemudian Maruarar menegaskan juga pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu, selama 1 tahun.

"Kedua, kita komitmen dari 1.984 unit yang ada, buat korban kebakaran ada 418 unit digratiskan. Dari mulai kita datang 28 Oktober 2024 sampai 27 Oktober 2025," ujarnya.

"Ini namanya pembangunan yang berkeadilan. Menanusiakan," lanjutnya.

Lalu, Maruarar juga menetapkan kriteria penghuni prioritas Rusun Pasar Rumput, yakni guru, TNI-POLRI berpangkat rendah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan rendah. Selain itu, masyarakat milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja.

"Kemudian mengenai alokasi yang akan menempati dengan sewa, ada 1.536 unit. Dari situ, kita sudah sepakati ada 7 komponen, pertama masyarakat sekitar, tolong dipilih komposisinya. Kedua ASN berpenghasilan rendah. Ketiga tamtama TNI, lalu Polri, guru, kemudian pedagang, dan milenial," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) meresmikan pembangunan rumah gratis di Tangerang sebagai tanda dimulainya program 3 juta rumah. Rumah ini dibangun di lahan perusahaan Ara.

Perumahan ini akan dibangun oleh Agung sedayu Group. Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) turut hadir di acara ini.

Dalam gelaran groundbreaking tersebut, Ara mengundang Aguan dan pihak PT Bumi Samboro Sukses untuk sama-sama meresmikan proyek ini.

"Jadi tanahnya ini sebagian punya Menteri (Ara), sebagian punya Pak Dino (Bumi Samboro). Karena sebagai menteri kita kasih contoh gotong royong," kata Ara di Desa Sukawali, Pakuhaji, Kabupateng Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Ara kemudian bertanya ke Aguan soal kesiapannya membangun rumah untuk masyarakat ini.

"Pak Aguan siap membangun? Apa yang menggerakan Pak Aguan membangun ini?" tanya Ara.

"Karena ada canangan ini, kita tahu menteri ini sungguh-sungguh kerjanya untuk rakyat, atas perintah dan janjinya Presiden. Kita langsung bilang oke kita bantu," jawab Aguan.

Agung Sedayu akan membangun sebanyak 250 unit rumah berserta isinya alias full furnished. Rumah ini akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol

Jakarta (ANTARA) - Baru 2 pekan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Pemerintahan Prabowo-Gibran langsung bergerak cepat dengan menjalankan sejumlah strategi cepat untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi masyarakat kecil.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah per tahun. Program 3 Juta Rumah merupakan program Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka membantu masyarakat kecil untuk memiliki tempat tinggal layak huni.

Program 3 Juta Rumah per tahun terdiri dari pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat Program 3 Juta Rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat Program 3 Juta Rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Tidak hanya itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai institusi yang diamanatkan oleh pemerintah untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah bakal meningkatkan pengawasan super ketat di lingkungannya dalam rangka mencegah praktik korupsi dan pungutan liar.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumah bagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya yang dijalankan untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Dalam Program 3 Juta rumah, Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Adapun bagi masyarakat yang terdampak kebakaran Manggarai dan relokasi Sungai Ciliwung mendapatkan keringanan berupa gratis biaya sewa selama setahun di Rusun Pasar Rumput.

Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput merupakan langkah awal dari strategi efisiensi dengan memanfaatkan aset-aset rusun yang telah dibangun oleh pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Memanfaatkan lahan sitaan koruptor

Strategi selanjutnya dalam gerak cepat mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi-inovasi seperti pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi-strategi yang di luar kebiasaan atau out of the box yang diharapkan menjadi terobosan-terobosan penting.

Efisiensi menjadi strategi penting yang berperan menunjukkan bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak selalu harus dimulai dari nol, tapi bisa diwujudkan dengan pemanfaatan dan optimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah.

Keterbukaan publik dan inovasi merupakan strategi-strategi yang berperan dalam mengupayakan penurunan harga rumah bagi rakyat semua lapisan melalui upaya pencegahan korupsi dan pemanfaatan lahan sitaan dari koruptor sehingga dapat meringankan beban anggaran Pemerintah.

Pun meringankan beban bagi masyarakat bawah untuk mendapatkan hunian layak.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan akan ikut serta dalam melaksanakan program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan keikutsertaan itu akan dilakukan Aguan dengan membangun perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November mendatang. Ia menambahkan perumahan akan dibangun Aguan lewat perusahaannya Agung Sedayu Group.

Rumah akan dibangun di tanah milik perusahaan Maruarar.

"Tanggal 10 November ground breaking di Tangerang. Tanahnya dari perusahaan kami. Yang bangun perusahaan lain, Agung Sedayu sama isinya," katanya di Kantor PUPR, Senin (28/10).

Ia mengatakan rumah tersebut nantinya akan diberikan untuk masyarakat. Ketika ditanya apakah pembangunan itu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) perusahaan, ia tak menjawab secara pasti.

Ia hanya mengatakan rumah akan diberikan secara gratis.

"Silahkan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," imbuhnya.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia memang akan menyumbang tanah untuk pembangunan 3 juta rumah. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, dikutip detikcom, Minggu (27/10).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Ia berharap langkahnya itu bisa menjadi contoh agar pengusaha swasta terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

"Anggaran negara enggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan anggaran perumahan untuk 2025 turun dari anggaran 2024. Pada 2024, anggaran perumahan menyentuh angka Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.

Pria yang sering disapa Ara ini membeberkan dengan anggaran Rp 14 triliun memiliki target pembangunan rumah 145 ribu unit dan hingga saat ini baru sampai 34 ribu unit. Sementara itu, dengan anggaran Rp 5,078 triliun ini pihaknya diminta untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

"(Tahun) 2024 targetnya 145 ribu saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, ini kita tahun ini itu targetnya hanya 145 ribu per hari ini baru tercapai 34 ribu. Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya?" katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (29/10/2024).

"Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.

Ia pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan untuk tahun depan. Sebab, target yang harus dicapai cukup berat yaitu pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah? Kan kita mau terbuka ya, dari awal mau terbuka sejelas-jelasnya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Ara membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun

- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun

- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun

- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun

- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun

- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun
- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun
- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun
- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun
- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun
- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Ditemui saat break acara, awak media bertanya mengenai anggaran perumahan sebesar Rp 5,07 triliun apakah cukup untuk program 3 juta rumah. Ketika ditanya apakah akan meminta tambahan anggaran untuk menopang program 3 juta rumah, Ara mengatakan pihaknya masih akan menghitung kebutuhan anggaran terlebih dahulu.

"Kita mesti hitung dulu. Itu baru usaha," katanya singkat.

Sebagai informasi, pada September 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebanyak Rp 40,59 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah mendapatkan pagu indikatif anggaran 2025 Rp 75,63 triliun dan dengan tambahan anggaran tersebut maka total anggarannya menjadi Rp 116,23 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar, yang terdiri dari pergeseran anggaran antar unit organisasi untuk pemenuhan padat karya BSPS sebesar Rp 300 miliar dan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 250.528.328.000

Dengan demikian, anggaran untuk Ditjen Perumahan tahun 2025 menjadi Rp 5.078.208.583.000 dari yang sebelumnya Rp 4.527.680.145.000.

"Anggaran Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,078 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Basuki soal Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR: Saya Kira Bagus

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Marurarar Sirait mengatakan akan digelar open house di Rusun Sewa (rusunawa) Pasar Rumput pada Jumat (1/11) mendatang. Ia ingin meningkatkan okupansi rumah susun tersebut dengan membantu masyarakat kecil.

"Saya minta hari Jumat kita sudah open house, sistemnya sudah jalan. Kita tidak boleh kalah dengan swasta," ujar pria yang akrab disapa Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2024).

Ara meminta agar open house digelar pada hari Jumat (1/11) pukul 14.00 siang. Pengumumannya akan disampaikan pada hari Selasa (29/10) secara terbuka.

"Jadi hari Jumat jam 2 siang kita open house di sini, kita sudah bisa menawarkan," katanya.

Para peminat dapat melihat secara langsung ruangan yang bisa disewa. Ara pun berpesan agar prosesnya transparan dan apa adanya.

"Jadi nanti calon peminat bisa lihat ruangan per ruangan. Jadi jangan mereka beli kucing dalam karung, jadi mesti transparan. Kalau kalian mau di sini, ini luasnya begini, kondisinya begini, jadi apa adanya," jelasnya.

Kemudian, ia menyampaikan kriteria penghuni prioritas di Rusun Pasar Rumput. Rusun ini diutamakan untuk guru, TNI-POLRI, dan Aparatur Sipil Negara berpangkat rendah.

"Terutama buat guru, saya bertemu Pak Menteri Pendidikan, masih banyak guru yang bekerja di Jakarta tapi tinggalnya (di luar kota), prioritaskan mereka. Kemudian TNI-POLRI dengan pangkat rendah yang banyak bertugas," tuturnya.

Selain itu, Ara juga ingin milenial juga dapat menghuni rusun agar dekat dengan tempat kerja. Adapun syaratnya, para penghuni memiliki slip gaji, sehingga dapat biaya sewa bisa dipotong dari gaji.

"Kemudian sesudah itu barulah ASN. Dan saya minta buat milenial juga. Jadi milenial yang ada di sekitar Thamrin, Sudirman, daerah Setiabudi dikasih," katanya.

Selanjutnya, harga sewa yang tadinya Rp 3,5 juta ditawar menjadi hanya Rp 1,25 juta per bulan, yakni angka break event pengelolaan rusun. Namun, nantinya akan dibuat subsidi silang tergantung pada besaran gaji penghuni.

"Tadi ketemu angka dari Pak Dirut Rp 1,250 (juta). Itu angka untuk break event mengelola ini ya. Nah, jadi tentu berkeadilan itu nggak sama rata. Contoh yang ada penghasilan nya mungkin penghasilannya Rp 5 juta dengan Rp 10 juta kan masa disamain. Musti ada subsidi silang kan. Tapi angkanya ketemu nya Rp 1.250 juta," katanya.

Hal ini dilakukan guna memaksimalkan aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan begitu, masyarakat kecil bisa mendapat hunian.

"Dulu ini dibangun kalau tidak salah asetnya punya pemilikan, yang ngebangun kita (pakai) APBN. Jadi kita sinergi memaksimalkan aset-aset yang dua tahun ini tidak dimaksimalkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, kunjungan ke Rusun Pasar Rumput turut dihadiri Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Pj. Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Rusun Pasar Rumput Diprioritaskan Guru & TNI-Polri Berpangkat Rendah

Video: Rusun Pasar Rumput Diprioritaskan Guru & TNI-Polri Berpangkat Rendah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak pengusaha swasta untuk gotong royong menyukseskan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran. Ia sendiri akan mencontohkan dengan menyumbang tanah untuk membangun rumah rakyat.

Menurutnya, gerakan tersebut harus dimulai dengan contoh. Pria yang akrab disapa Ara itu mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri dan ingin berkontribusi untuk pembangunan rumah.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (27/10/2024).

Ara berencana menyumbangkan tanah seluas setidaknya 2 hektare. Hal ini menjadi contoh agar pengusaha swasta untuk pembangunan 3 juta rumah.

"2 hektare minimal," ungkapnya.

Menurutnya, pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka dengan memberikan contoh.

"Kita harus kasih contoh, nggak bisa nyuruh-nyuruh aja," tegas Ara.

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah ini, Ara medorong gotong royong dengan menyumbangkan tanah maupun kontribusi pemberian jasa.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian, kegotong royongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat' karena nggak bisa sendiri," jelasnya.

Pasalnya, anggaran negara dinilai tidak akan cukup untuk pembangunan 3 juta rumah. Adapun model sumbangan ini akan mulai diberlakukan pada 10 November 2024 mendatang.

"Anggaran negara nggak mungkin cukup. Jadi kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model, doain sekitar tanggal 10 November kita mulai lakukan itu," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.