Anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam APBN. Namun, praktiknya bersifat fleksibel tergantung harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menuturkan jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Video: Rencana Pemerintah Tekan Angka Stunting Lewat Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

IDXChannel - Pemerintah telah memutuskan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp15 ribu per anak. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025.

“Hitungan APBN Rp15 ribu per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung kemahalan di daerah. Mungkin ada daerah yang kurang dari itu, sehingga bisa digunakan di daerah yang lebih mahal," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

"Jadi ditentukan di APBN per anak segitu. Tapi implementasinya tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Dadan menuturkan alasan diputuskan anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per anak.

“Kami kan beli bahan baku yang akan dimasak. Nanti berapa bahan baku menu hari senin, tenaganya, itu kita bayar. Nanti berapa indeksnya. Daerah yang bahan bakunya mahal nanti kita (hitung),” ujarnya.

Lebih lanjut kata Dadan, pada Januari 2025, ditargetkan sekitar 3 juta anak akan menerima program Makan Bergizi Gratis.

“Januari mungkin 3 juta anak. Untuk 3 bulan pertama. 3 bulan berikutnya kita tambah,” katanya.

Dia mengaku telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah ketahanan pangan dalam rangka menambah pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan menambahkan, jika menu dalam program ini tidak ditentukan Badan Gizi. Namun, Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi gizi nasional.

“Menunya nanti merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," ujarnya.

Menurutnya, Badan Gizi akan mempunya satuan pelayanan. Nantinya, satuan ini akan mengkoordinasikan pasokan lokal yang dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kan gini dengan adanya satuan pelayanan Badan Gizi kan menumbuhkan permintaan baru, karena ini new emerging market, market baru dan akhirnya menambah kebutuhan yang sekarang ada. Jadi kita harus siapkan agar adanya MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal,” ujarnya.

“Beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah kaya gitu. Ikan atau bahan pangan lain, misalnya daun kelor yang menambah kandungan gizi makanan sehat sehari-hari,” kata Dadan.

Pada Desember ini, kata dia, akan ada pilot project program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

“Desember nanti akan ada di seluruh Indonesia," tutur Dadan.

(Fiki Ariyanti)

Presiden Prabowo Subianto akan berpikir ulang menerima bantuan asing untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pikir ulang akan dilakukan bila bantuan diberikan dalam bentuk utang.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bentuk bantuan dari beberapa negara belum ada kepastian. Prabowo, ucapnya, hanya mau menerima bantuan berupa hibah.

"Kalau hibah, pasti kita terima. Kalau loan, sepertinya Pak Presiden akan pikir dua kali lipat," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).

Dadan mengatakan belum ada bantuan dari negara lain yang resmi diberikan. Semua bantuan baru di tahap komitmen, ucapnya.

"Bantuan asing untuk program ini baru sebatas komitmen. Nantinya, Prabowo akan mengkaji ulang bantuan-bantuan tersebut," ujarnya.

Prabowo menerima janji bantuan untuk program Makan Bergizi Gratis saat berkunjung ke luar negeri. Janji bantuan pertama didapat saat Prabowo bertemu Presiden China Xi Jinping.

Prabowo juga menerima janji bantuan saat bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain itu, ada komitmen bantuan dari Brazil, Prancis, dan Inggris untuk program tersebut.

Prabowo berambisi memberi makan gratis untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya saja dalam implementasinya bersifat fleksibel tergantung setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada 2027 mendatang.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," kata Dadan Hindayana, dilansir dari Antara, Senin (25/11/2024).

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal secara resmi dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke. Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif mulai dari 923 titik,” kata Dadan di Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Dadan mengungkapkan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024. Kemudian, menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujarnya.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp 71 triliun.

Sebelumnya, Dadan mengatakan bahwa bakal ada satuan pelayanan yang melaksanakan program makan bergizi gratis di setiap daerah.

“Satuan pelayanan akan memberikan pelayanan kepada 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA (Sekolah Menengah Atas),” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 7 November 2024.

Kemudian, menurut Dadan, satu unit pelayanan bakal mendapatkan anggaran sebesar Rp 9-11 miliar yang 85 persennya bakal digunakan untuk membeli bahan baku dari pertanian sekitar.

Oleh karena itu, dia menyakini bahwa program makan bergizi gratis bakal menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja

Jakarta (ANTARA) - Ahli Peneliti Madya dari Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Agung Dwi Laksono menekankan pentingnya memastikan bahwa kandungan mikronutrien yang direkomendasikan terdapat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Apa yang sedang diupayakan pemerintah bisa memberi dampak untuk menekan angka stunting. Yang harus diperhatikan adalah kandungan zat gizinya. Pemerintah harus fokus pada kandungan mikronutrien, tidak cukup hanya dengan karbohidrat, lemak, dan protein saja,” kata Agung saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Mikronutrien atau zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi sangat penting untuk fungsi tubuh, seperti mendukung produksi hormon, pertumbuhan dan perkembangan, kekebalan tubuh, serta perkembangan otak. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, seperti vitamin A, zat besi, asam folat, vitamin C dan vitamin D.

Ia menuturkan Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu menekan angka stunting jika diimplementasikan dengan tepat, dengan memperhatikan kandungan mikronutrien yang dibutuhkan pada sasaran penerima program tersebut termasuk untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau meleset, jatuhnya melebar, menjadi gemuk, yang stunting tidak menjadi lebih tinggi, tetapi melebar,” ujarnya.

Menurut beberapa penelitian, mikronutrien bisa berasal dari protein hewani seperti vitamin C, asam folat, dan zat besi. Hati ayam mengandung zat besi, vitamin C dan asam amino.

“Yang mikronutrien tadi harus ada. Bisa cukup dengan keanekaragaman makanan saja. Kalau tidak cukup beragam, bisa ditambah dengan tambahan suplemen,” kata Agung.

Daging ayam mengandung mikronutrien antara lain zat besi, vitamin B6, magnesium, dan fosfor. Ikan berlemak mengandung antara lain zat besi, vitamin C, asam lemak omega-3, vitamin B12.

Daging merah mengandung zat besi. Zat besi, vitamin C dan asam folat juga ditemukan antara lain pada brokoli, bayam, dan edamame.

“Apa yang dirumuskan oleh para ahli gizi kita turut di pemerintahan sudah cukup baik. Tinggal bagaimana eksekusinya untuk menjadi sesuai track yang direkomendasikan,” tuturnya.

Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis harus sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Keberagaman makanan pada Program Makan Bergizi Gratis juga harus diperhatikan dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pangan lokal yang kaya nutrisi.

“Harapannya sesuai dengan kandungan gizi minimal yang direkomendasikan. Untuk anggaran yang terbatas bisa disiasati dengan pangan lokal. Meski mungkin setiap daerah bisa sangat berbeda makanan spesifik lokalnya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyasar 82,9 juta jiwa.

Sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

MERAUKE, iNewsJayapura.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk beserta rombongan memantau program nasional makan bergizi gratis di Merauke Papua Selatan yang di pusatkan dipinggiran kota Sekolah Dasar (SD) Inpres Gudang Arang Merauke.

Kedatangan Wamendagri didampingi Pj Gubernur Papua Selatan, Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi dan Pj Sekda Maddaremmeng beserta Forkopimda. Kunjungan ke sekolah dasar ini disambut tari-tarian khas Papua dari para siswa-siswi.

Kepala SD Inpres Gudang Arang Natalia Maria Remetwa, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Wamendagri Ribka Haluk.

"Kunjungan ini merupakan penghormatan dan pengahargaan kepada kami,"ujarnya

Natalia mengungkapkan, program pembagian makanan sehat sangat berarti bagi anak-anak didik. Dia menyebut, jumlah siswa-siswi SD Gudang Arang yang menerima makan bergizi gratis sebanyak 283 orang.

Lanjut dia, program makan sehat ini bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik namun juga menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar.

"Kami yakin dengan perut yang kenyang pikiran mereka akan lebih fokus untuk meraih cita-cita,"tambahnya

Natalia berharap dengan adanya program seperti ini anak-anak didik dapat mengasah potensi dan bakatnya. Ia juga berharap Wamendagri terus mendukung upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan didaerah ini, lebih khusus di SD Inpres Gudang Arang."tutupnya

Wamendagri Ribka Haluk mengatakan betapa pentingnya pemberian makan bergizi gratis bagi anak. Lantaran sangat disadari diseluruh Indonesia umumnya pada aspek rendahnya sumber daya manusia masih sangat tinggi, belum bisa bersaing dengan negara-negara lain.

"Bapak Presiden Prabowo betul-betul mempunyai tekad selama lima tahun kedepan kita harus memperbaiki asupan gizi bagi anak-anak yang akan melanjutkan program Indonesia emas di 2045,"kata Wamendagri.

Wamendagri Ribka mengungkapkan sudah ada penelitian bahwa di negara-negara yang maju program makanan bergizi yang diberikan kepada anak sangat berpengaruh.

Pemberian makanan bergizi dapat meningkatkan daya tahan anak dalam menerima proses-proses pembelajaran di sekolah.

"Program ini akan diuji cobakan selama lima tahun, sehingga sudah dimulai uji cobakan selama lima tahun. Kita akan bereksperimen mulai November-Desember diuji cobakan oleh seluruh pemerintah, para bupati, gubernur dan wali kota di Indonesia,"ujarnya.

Ribka Haluk mengatakan, program makanan bergizi ini multi efek, akan mendapatkan anak sehat yang sudah siap pada jam-jam sekolan akan menerima makan.

"Secara energi anak itu akan baik dalam mengikuti pendidikan dengan baik,"tambahnya

Program Makan Bergizi Gratis menjadi prioritas pemerintahan Presiden dan Wakilnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Program ini bakal menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan.

Dalam Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional tertuang empat target utama penerima program makan bergizi gratis, diantaranya Peserta Didik atau Pelajar dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Negeri dan Swasta.

Selanjutnya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sasaran Program Makan Siang Gratis dilakukan secara bertahap, pada 2025 sekitar 40 persen kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80 persen dan target pada 2029 mencapai 100 persen.

Fokus awal program makan bergizi gratis yakni anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan bergizi gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang.

Uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan sejak Agustus 2024. Nantinya, Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025," pungkanya.

Setelah berkunjung ke SD Gudang Arang, Wamendagri Ribka Haluk memantau makan bergizi gratis di Taman Kanak-kanak Gudang Arang.

Editor : Darul Muttaqin

MAGETAN, iNewsNgawi.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersiap merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. 

Program ini menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, Pemkab Magetan telah mencadangkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. 

“Kita sudah mengalokasikan Rp 6 miliar di Dinas Sosial. Tinggal menunggu nanti arah kebijakan Badan Gizi Nasional,” kata Ketua DPRD Magetan, Suratno, usai rapat paripurna, Senin (25/11/2024).

Suratno menilai program ini penting untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting. Namun, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Kita masih menunggu, nanti dalam waktu dekat setelah APBD ditetapkan tanggal 29 November, pasti dengan komisi terkait dan pemerintah akan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional," jelasnya.

Pemkab disebut juga akan menyiapkan Dapur Umum sebagai salah satu sarana pendukung program MBG. Pun pihaknya mendorong pemanfaatan potensi lokal dan pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Harus, nanti pasti ada juknisnya. Apalagi Magetan potensi sayur mayurnya luar biasa, produksi gabah juga sangat melimpah. Itu yang kami dorong untuk bersama-sama handarbeni program itu," tegas Suratno. (ST)

Editor : Asfi Manar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencakup 82,9 juta jiwa pada tahun 2027.

"Target kita tahun 2027 mencakup 82,9 juta jiwa. Bulan Desember 2024 kita mulai pilot project dari Sabang sampai Merauke, Januari 2025 kita akan melakukan program secara masif, mulai dari 923 titik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, titik tersebut akan terus berkembang menjadi 2.000 titik pada bulan April 2024, kemudian menjadi 5.000 titik pada bulan Juli-Agustus, dan diharapkan dapat mencapai 82,9 juta sasaran pada tahun 2027.

"Kami juga telah mengembangkan basis satuan pelayanan di daerah dengan satu satuan layanannya menangani 3.000 sasaran," ujar dia.

Untuk diketahui, sasaran awal program Makan Bergizi Gratis terdiri atas peserta didik mulai dari usia PAUD hingga SMA baik negeri maupun swasta, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui yang akan efektif berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan anggaran Rp71 triliun.

Dadan sebelumnya juga telah memaparkan alasan mengapa Makan Bergizi Gratis mesti diberikan hingga usia SMA.

"Ada titik kritis kedua perkembangan anak, itu usia 8-17 tahun, kalau kita tidak intervensi dengan baik pada periode kedua ini, pertumbuhan otot tetap tidak optimal," tuturnya.

Ia menyebutkan, pada usia SMP-SMA, banyak yang masih salah kaprah terkait diet, padahal sebenarnya pada usia itulah makanan bergizi sangat diperlukan untuk perkembangan otak dan otot.

"Banyak yang berpendapat cukup 1.000 hari saja, atau hingga usia SD saja, tetapi kami beranggapan sampai SMA perlu kami intervensi," ujar dia.

Dadan juga menyebutkan, titik kritis pertama yang harus ditangani yakni 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. Oleh karena itu, target Makan Bergizi Gratis juga termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024