Jakarta: Binjai adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Binjai terletak sekitar 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan.

Sebagai kota transit, perekonomian Kota Binjai ditopang empat lapangan usaha, yakni perdagangan, industri, konstruksi, industri pengolahan, dan real estate.

Binjai juga menawarkan rumah dengan berbagai tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, Harga termurah yang ditawarkan yakni Rp140 jutaan.

Jika kamu sedang mencari rumah di Kota Binjai, Sumatera Utara. Berikut adalah rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Tapera.

Rekomendasi rumah murah di Binjai

Perumahan subsidi di Binjai. Foto: Sikumbang Tapera

1. Buana Yudha Residence 6 Tahap 2

Perumahan ini berlokasi di Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Perumahan yang dibangun Buana Alam Yudha ini memiliki 215 unit.
Rumah subsidi seharga Rp162 juta ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 81 meter persegi lengkap dengan dua kamar tidur serta satu kamar mandi.

Secara spesifikasi, atap perumahan tersebut berbahan dari seng metal, dinding bata plester, lantai keramik, dan beton bertulang.

2. Prima Asia Residence

Perumahan ini terletak di Jati Makmur, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatra Utara. Dibangun oleh Property Asia Suksesindo memiliki 114 unit rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki luas lahan 36 meter persegi dan luas bangunan 63 meter persegi, masing-masing rumah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifik, rumah ini memiliki atap rangka baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

3. Perumahan jati indah

Perumahan yang berlokasi di Suka Maju, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara memiliki 81 unit rumah subsidi dengan Harga Rp140 juta.

Perumahan subsidi yang dibangun oleh Putra Raja Barat ini memiliki luas lahan 84 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi, dan dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifik, rumah ini memiliki atap rangka baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Baitussalam Residence 3

Perumahan ini berlokasi di Binjai Estate, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dibangun Surya Indah Berjaya, perumahan ini memiliki 81 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Perumahan ini memiliki luas lahan 91 meter persegi dan luas bangunan 36 meter persegi, serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini memiliki spesifikasi di antaranya atap baja ringan, dinding batu bata, lantai keramik, serta pondasi beton cor.

5. Mahkota Residence

Perumahan yang dibangun oleh Mahkota Indokreasi Property ini berlokasikan di Mencirim, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara.

Perumahan ini memiliki 67 unit tipe subsidi dengan harga Rp162 juta. Perumahan ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi yang dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Secara spesifikasi, rumah ini memiliki atap berbahan seng genteng metal, dinding bata plester, lantai dari keramik, serta pondasi dari beton bertulang.

(KIE)

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Teluk Bintuni menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 234 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Teluk Bintuni:

1. Bintuni Bless Residence: Tipe Standar

   Perumahan pertama terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikembangkan PT Nauli Bintuni Jaya, rumah-rumah ini dibanderol Rp 234 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 10 rumah lagi.

2. Bintuni Indah Regency: Tipe 36/2023

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Sukses Pratama dan terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

   Dengan luas 36/119 meter persgei, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 234 juta. Hingga kini, masih tersedia 198 unit lagi.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

(abr/das)

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Terkait hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membeberkan alasannya.

Nusron mengatakan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang diusulkan Prabowo saat kampanye menjadi presiden. Kini program tersebut dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk menjalankan program tersebut, salah satu masalah yang harus dihadapi adalah harga lahan yang bisa dinaikkan oleh pihak lain karena jumlahnya terbatas. Belum lagi program 3 juta rumah adalah program besar.

Untuk mencegah harga tanah naik sembari menyediakan perumahan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Nusron dan Menteri PKP, Maruarar Sirait mengusulkan program 3 juta rumah menjadi PSN.

"Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal. (Harga lahan) Dinaikkan oleh orang, bisa dinaikkan oleh orang yang punya, bisa kemudian masuk pemain pihak ketiga menjadi spekulan dan sebagainya. Bener kan? Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal," kata Nusron kepada wartawan di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

"(Harga tanah) Nggak boleh lebih. Kalau dia menaikkan lebih tinggi, sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan," tambahnya.

Ia melanjutkan, jika tidak ada tanah yang bisa dijual belikan, pihaknya akan meminta bantuan PTPN (PT Perkebunan Nusantara) maupun Perum Perhutani untuk memberikan bekas lahan produktif. Seperti lahan bekas perkebunan karet, kopi, maupun teh untuk dijadikan sebagai perumahan.

"Kan ini harus kita cari solusi supaya (program) 3 juta rumah terwujud ini apa? Salah satunya PSN," ujarnya.

Nusron menuturkan, pihaknya menyiapkan setidaknya 50 titik kabupaten/kota untuk program tersebut. Wilayahnya tersebar di Indonesia, beberapa di antaranya seperti di Pulau Jawa, Makassar, Lampung, Bali hingga Medan.

Apabila setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat berlangsungnya program 3 juta rumah membangun 10.000-20.000 unit rumah dengan luas tanah 60 m2, maka total lahan yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sekitar 150-200 hektare.

"Kalau satu kabupaten/kota, PSN-nya antara 10.000-20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta (rumah). Satu rumah kan 60 meter (luas tanah). Kalau kali 10.000 berapa? 600.000. Dibagi 10.000 berapa? 60.000. 60 hektare kan? Tambah fasus-fasusnya 40%, 24, (total) 84. 10.000 rumah, hanya butuh 84 hektare. Kalau 20.000 rumah, hanya butuh 168 hektare, maksimal 170 hektare," jelasnya.

Nusron mengatakan, apabila program 3 juta rumah menjadi PSN, tidak menutup kemungkinan pihak swasta akan ikut menggarap proyek tersebut. Ia menuturkan, sepanjang program tersebut dianggap strategis tidak harus digarap oleh pemerintah.

"Kementerian PKP sama kami akan mengusulkan supaya program 3 juta rumah ini menjadi program strategis nasional," tegas Nusron.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sektor perumahan akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Hal itu untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian.

Ara mengatakan, dirinya dengan beberapa menteri yang berada di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) diundang makan bersama Presiden Prabowo Subianto untuk merumuskan langkah-langkah mencapai 3 juta rumah. Dari pertemuan tersebut, salah satu yang disepakati oleh dirinya dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid adalah adanya PSN untuk perumahan MBR.

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya, kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik," kata Ara dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

PSN untuk MBR ini nantinya akan berupa program. Saat ini pihaknya mari membicarakan usulan tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena PSN itu ada yang proyek, ada yang program, yang kita maksudkan adalah program. Program bagaimana kita akan membuat itu. Dan mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian,dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai itu," tutur Ara.

(abr/das)

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma menyatakan bahwa pihaknya bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan.

“Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur, baik dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengharapkan bank-bank Himbara terus meningkatkan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, BP Tapera menyampaikan harapan khusus kepada BPD agar dapat mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan kapasitas building agar kemampuan para bankir di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerah,” ucap Sid Herdi.

Dia juga melaporkan bahwa BP Tapera telah bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan, khususnya bagi MBR, supaya mereka dapat membeli rumah siap dan layak huni melalui program KPR.

“Jadi tidak ada lagi (alasan) belum bisa masuk (rumah) karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini makesure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni,” ungkap dia

Terakhir, Sid Heri mengharapkan para investor lokal maupun luar negeri dapat membantu dalam memperbanyak kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Sektor perumahan ini kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun. Investasi bagi para investor di sektor perumahan, khususnya di Indonesia, seharusnya memberikan keamanan dan keuntungan yang besar. Jadi, ke depannya diharapkan makin banyak para investor, dan dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun dari luar negeri masuk untuk men-support program tiga juta rumah,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria beserta Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau simulasi program makan bergizi gratis yang digelar PT Timah Tbk di SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

"PT Timah mendukung Program Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan hari ini PT Timah Tbk menggelar program makan siang bergizi gratis secara serentak di lima sekolah dasar negeri yaitu SDN 8 Namang, SDN 9 Namang, SDN 5 Pangkalan Baru, SDN 11 Pangkalan Baru dan SDN 10 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

"Hari ini Bapak Wamendes PDT Ahmad Riza Patria meninjau langsung simulasi makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di SDN 10 Pangkalan Baru," katanya.

Ia menyatakan program makan bergizi ini selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar dan PT Timah telah melaksanakan program ini di beberapa kabupaten seperti Belitung Timur, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.

"Ini akan terus berlanjut ke daerah lainnya dan kami berharap dengan program ini bisa mendukung program pemerintah untuk memberikan makanan bergizi bagi para pelajar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Kepala Sekolah SDN 10 Pangkalan Baru Kahono menyampaikan program ini bermanfaat dalam penerapan pola hidup sehat kepada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.

"Program makan bergizi ini sangat bermanfaat untuk pola hidup sehat, terutama gizi yang ada pada makanan. Dengan makanan yang bergizi, nantinya kekebalan tubuh pada anak akan meningkat. Makanan bergizi juga memungkinkan bertambahnya IQ pada anak-anak," ujarnya.

Salah satu guru di SDN 10 Pangkalan Baru Esi Irmawati mengungkapkan antusiasme pelajar dengan adanya program makan bergizi.

"Pada saat mendapatkan informasi bahwa mereka akan ada program makan bergizi, mereka memberi respon positif karena mereka akan mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan lengkap mulai dari sayur-mayur, lauk-pauk, dan juga buah,"katanya.

Salah satu orang tua siswa SDN 10 Pangkalan Baru Novi menyatakan turut berantusias dengan hadirnya program makan bergizi di daerah ini.

"Alhamdulillah, kami sebagai orang tua ikut senang dengan adanya makan bergizi gratis dari PT Timah, anak-anak juga sangat bersemangat bangun pagi saat tahu akan ada makan bergizi di sekolah," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri mengungkapkan, pihaknya turut melakukan uji coba makan bergizi gratis di pangkalan TNI AU (lanud).

Uji coba dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi makan bergizi gratis, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian percontohan ataupun program uji coba makan gratis juga kita laksanakan Lanud Tipe A, (yaitu) Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Halim Perdana Kusuma, Lanud Hasanudin. Kemudian Lanud Roesmin Nurjadin itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Ardi ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Menurutnya, uji coba itu akan terus dilanjutkan. Salah satunya akan dilaksanakan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) di Solo, Jawa Tengah, yang juga akan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Selain uji coba, TNI AU juga telah membangun beberapa dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita sudah membangun beberapa dapur, dengan kapasitas sampai 3.000 sampai 5.000 (porsi)," ungkap Ardi.

Namun, diakuinya, belum ada evaluasi terhadap uji coba program makan bergizi gratis di TNI AU.

Yang terpenting, jelas Ardi, TNI AU terus bergerak melakukan uji coba program terlebih dulu.

"Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas, kemudian lahan. Lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum," tutur dia.

"Jadi memang program makan bergizi ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Koba, Babel, (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengatakan, program makan bergizi bukan hanya tentang memberikan makanan tetapi bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat sejak dini.

"Anak-anak kita adalah aset bangsa yang berharga, masa depan Indonesia ada di tangan mereka maka gizinya harus dijaga sejak dini," ujarnya saat menghadiri peluncuran program makan bergizi di SDN 10 Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu.

Ia juga mengatakan, program makan bergizi merupakan langkah konkret yang mendukung program prioritas nasional dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam memulai program ini. Tidak hanya memberikan makanan bergizi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak," ujar Riza lagi.

Pemerintah pusat kata Riza, siap memberikan dukungan baik dari segi pendanaan maupun pendampingan teknis agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya ke seluruh sekolah.

"Kemudian tak kalah penting adalah perlunya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi anak bangsa," ujarnya.

Wakil Bupati Bangka Tengah Era Susanto mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup anak usia dini.

"Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak tetapi juga berdampak terhadap peningkatan prestasi belajar mereka di sekolah," kata Era.

Pemkab Bangka Tengah mulai menjalankan program makan bergizi bagi pelajar SD ini secara masif pada 2025 yang didukung dengan penguatan anggaran.

"Hari ini kita luncurkan secara resmi program makan bergizi sebagai komitmen bersama dalam mendukung program strategis nasional ini," ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah melaksanakan Program 3 Juta Rumah untuk menjamin rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, Pemerintah menargetkan pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta rumah di perkotaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong adopsi teknologi digital dari perencanaan sampai eksekusi program. Bahkan mendorong perusahaan yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengembangkan inovasi digital.

"Kami berharap sektor properti dapat mengadopsi teknologi terkini baik dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga distribusi informasi," ungkapnya dalam Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia Tahun 2024 di Convention Centre Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, Kamis 5 Desember 2024.
Nezar meyakini penerapan teknologi digital akan dapat memudahkan akses dan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Menurutnya, penerapan teknologi juga akan memudahkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai prioritas dalam penyediaan perumahan bagi rakyat.

"Program 3 Juta Rumah ini cukup kompleks dan dibutuhkan perencanaan yang matang dan detil. Ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa mempercepat laju pembangunan sampai 3 juta rumah ini," tuturnya.

Nezar Patria mengingatkan arti penting kolaborasi untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan. Menurutnya, Pemerintah akan terus mendukung upaya sektor swasta termasuk REI dalam menyediakan hunian yang terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penyediaan insentif, kemudahan perizinan dan sinergi lintas sektor adalah langkah yang akan kami dorong terus." Nezar mengapresiasi Rakernas REI 2024 yang berlangsung dengan tema Sinergi REI bersama Pemerintah untuk Mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Ini mencerminkan komitmen kuat dari REI untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata atas tantangan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ungkapnya.

(MMI)