Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Jakarta: Kota Bogor selalu menjadi pilihan populer bagi para pencari properti yang sedang mencari hunian. Ciomas adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Wilayah ini berjarak 3 km dari titik nol Bogor yang terletak di depan Balai Kota dekat dengan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Infrastruktur dan fasilitas umum di kawasan ini cukup memadai, termasuk pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Akses transportasi juga mudah dan murah, serta banyak pilihan yang bisa digunakan.

Daerah ini juga menawarkan hunian dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga rumahnya dibanderol mulai dari Rp180 jutaan. Jika kamu sedang mencari rumah di Ciomas, berikut ada beberapa perumahan yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Ciomas

Perumahan subsidi di Ciomas. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Ciomas Hills

Perumahan ini berlokasi di Sukamakmur, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat ini dibangun oleh Bumi Makmur Lestari. Perumahan ini menawarkan rumah komersil 27 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp265 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 21 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan, dinding batako, plester, aci, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

2. Perumahan Bumi Ciomas Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Koperasi Perumahan Wanabaktinusantara dengan jumlah komersil yang tersedia sebanyak 95 unit.

Rumah dengan harga Rp371 juta dengan luas bangunan 72 meter persegi dan luas lahan 36 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja ringan, genteng beton, dinding bata merah, lantai granit, dan pondasi batu kali.

3. Bukit Ayana Ciomas

Berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Avindo Bangun Gemilang dengan jumlah unit tersedia sebanyak 319 unit.

Rumah dengan harga Rp423 Juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 72 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap baja ringan dan penutup atap genteng beton, dinding bata merah finish plesteran, acian, dan cat. Lantairuang utama dan kamar granit, kamar mandi keramik kasar, teras keramik kasar, serta pondasi batu kali.

4. Kebun Raya Indah

Berlokasi di Parakan, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kebun Raya Indah dengan jumlah 80 unit komersil yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp243 juta dengan luas bangunan 21 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari konstruksi atap baja ringan, dinding hebel. Lantai keramik 30x30, serta pondasi beton bertulang.

5. Bogor Alam Asri

Rumah ini berlokasi di Ciapus, Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat. Dikelola oleh Kori Indah Permai dengan 57 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga dari Rp180 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel finish cat, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali dan sloof. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Ini bisa diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program kewirausahaan, pelatihan vokasi, atau pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan fundamental.

Alih-alih terjebak pada program-program populis yang efeknya temporer, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang kokoh.

Ini mencakup penguatan sistem pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pengembangan kapasitas SDM, dan penciptaan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Tentu saja, transisi dari pendekatan bantuan langsung menuju program pemberdayaan membutuhkan proses yang tidak singkat.

Namun, ini adalah langkah yang perlu diambil demi membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, kita bisa menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga mengobati akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Sudah saatnya kita bergerak melampaui politik transaksional dan mengadopsi pendekatan pembangunan yang lebih visioner.

Masa depan Indonesia yang lebih baik tidak dibangun di atas janji-janji manis semata, melainkan melalui kerja keras dan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Karena itu, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.

Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.

Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5 persen kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.

BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan berasal dari APBN secara langsung, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap berada dalam koridor aturan yang ada.

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya.

Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.

ISTILAH "makan gratis" yang belakangan menjadi perbincangan hangat perlu dikaji secara lebih kritis dan mendalam.

Seperti adagium ekonomi klasik yang menyatakan "there is no such thing as a free lunch" (tidak ada makan siang gratis), setiap program bantuan sejatinya membutuhkan sumber pendanaan yang substansial.

Yang terjadi hanyalah pengalihan alokasi anggaran melalui apa yang dikemas dalam terminologi "efisiensi anggaran" - sebuah konsep yang perlu kita telaah lebih jauh implikasinya.

Indonesia saat ini berada dalam situasi yang cukup pelik. Di satu sisi, terdapat tekanan untuk memenuhi janji politik terkait program bantuan pangan. Namun, di sisi lain negara masih harus berhadapan dengan beban utang yang tidak ringan.

Kondisi ini ibarat seseorang yang sudah terlanjur membuat janji besar, tapi kemudian menyadari keterbatasan kemampuan finansialnya.

Lebih memprihatinkan lagi, upaya efisiensi anggaran yang ditempuh justru berimbas pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tentunya kontraproduktif dengan tujuan awal program tersebut.

Dinamika ini menciptakan paradoks menarik: program yang ditujukan untuk membantu kelompok rentan malah berpotensi menciptakan spiral permasalahan ekonomi yang lebih luas.

Ketika anggaran negara terbebani secara signifikan, dampaknya akan terasa di berbagai sektor.

Mulai dari potensi kenaikan harga-harga (inflasi), penurunan kualitas layanan publik, hingga terhambatnya program-program pembangunan lain yang tidak kalah pentingnya.

Fenomena ini mirip dengan memberikan solusi jangka pendek yang justru bisa menciptakan masalah jangka panjang yang lebih kompleks.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, akan lebih strategis jika alokasi anggaran diarahkan pada sektor-sektor fundamental.

Investasi di bidang pendidikan, misalnya, tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar.

Begitu pula dengan penguatan sektor kesehatan yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat juga dapat memberikan multiplier effect yang lebih signifikan dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Filosofi "memberi kail daripada ikan" menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Program pemberdayaan yang well-designed tidak hanya akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk mandiri secara ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkeu bakal terbitkan SBN perumahan guna dukung 3 juta rumah

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka suara soal penyelenggaraan acara pentas seni (pensi) yang mengundang Dewa 19 pada peluncuran logo di Kementerian PKP , hari ini 21 Februari 2025.

Maruarar Sirait berkelakar, bahwa pemanggilan Dewa 19 sebagai salah satu pengisi hiburan acara Kementerian PKP itu tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dana pribadinya. Sebab Ahmad Dhani tidak mau memerima imbalan atas jasanya.

"Tidak ada APBN, tanya sama Ahmad Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar. Tanya Dhani saja, dia yang jelasin kok," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Lebih lanjut, pria yang akrab siapa Ara itu menjelaskan bahwa sampai perangkat sound system pun juga akan menggunakan milik Ahmad Dhani dan tidak perlu membayar. Sehingga menurutnya tidak ada peran APBN terkait pemanggilan Dewa 19 dalam acara seremonial Kementerian itu.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat itu dia tidak dibayar, termasuk besok tidak dibayar. Sampai sound systemnya itu adalah dari Dhani. Tidak tahu kenapa dia mau begitu, tanya sama Dhani saja," lanjutnya.

Sebelum ini, beredar surat Undangan Kementerian PKP terkait penyelenggaraan Launching Logo Kementerian PKP dan Pentas Seni menampilkan Dewa 19 pada Jumat 21 Februari. Surat tersebut terbit pada 18 Januari 2025 dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PANRB.

Penyelenggaraan Pensi dan peluncuran logo akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian PU mulai Pukul 19.00 WIB.

Surat tersebut lantas menjadi sorotan ditengah adanya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga Kabinet Prabowo. Hal ini didasari oleh IInpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja Kementerian/Lembaga di Pusat dan Daerah.

Adapun rekonstruksi Anggaran 2025 hasil efisiensi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp3,46 triliun.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 telah ditetapkan target efisiensi baru Kementerian PKP dari Rp3,66 triliun, turun mmenjadi Rp1,81 triliun.

Sehingga anggaran final Kementerian PKP tahun 2025 adalah Rp3,46 triliun yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp671,05 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2,79 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara angkat bicara terkait keresahan asosiasi pengembang bahwa tanah koruptor sulit disulap sebagai pembangunan rumah gratis.

Alih-alih menjawab, Ara justru memberikan bukti persoalan tersebut bisa dijalankan.

“Hari Sabtu saya akan lihat (lahan) eks-BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan) ada sekian hektar di Bekasi. Ikut datang jam 4 sore,” tegas Ara usai konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025).

Ara ingin menunjukkan bahwa tanah eks-BLBI adalah bagian idle (telantar). Sehingga, sudah siap dimanfaatkan.

Sebelumnya, Ara dianggap lima asosiasi pengembang perumahan hanyalah bermimpi terlalu jauh terkait rencana tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

“Membangun di atas tanah-tanah koruptor Ini kan sangat mimpi terlalu jauh,” tegas Junaidi.

“Karena di daerah saja yang ada koruptor, hanya di sana kalau di daerah itu ada koruptor,” lanjutnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengundang para pengembang untuk berkumpul di kantornya, Jumat (21/2/2025) pukul 15.00 WIB.

Ini disampaikan Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia pun siap mendengar semua keluh kesah yang disampaikan pengembang dalam kesempatan beberapa hari lalu.

“Besok, saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor, kalau ada curhat-curhat silahkan,” tegas Ara.

Oleh karena itu, Ara mempersilahkan para pengembang menyampaikan fakta yang sesungguhnya di lapangan dengan memberikan bukti-bukti data.

“Kalau ada yang benar, ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya dimana. Harusnya fakta yang saya sampaikan di kementerian yang kami posting itu bantah dong fakta itu kalo memang tidak benar,” tantang Ara.

Menurut dia, data harus dibalas dengan data apabila ingin protes dengan Pemerintah.

“Kan data dibalas dengan data, kalau mau counter data dengan data begitu. Kita menyampaikan data, menyampaikan foto. Balas dengan kalo memang itu tidak benar. Apakah ada yg mau counter?” tukas Ara.

Sebelumnya, lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga hal keluhan kepada Pemerintah.

Mereka adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan bahwa program pembangunan tiga juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus develop berbagai creative financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Karena itu, pemerintah bakal mencari sekaligus menyempurnakan berbagai skema pembiayaan kreatif guna menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan program ini tetap berjalan.

Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) khusus untuk sektor perumahan.

Instrumen ini ditujukan untuk membiayai pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui modifikasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN perumahan, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa BI akan memberikan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) 5 persen kepada perbankan, hingga likuiditas Rp80 triliun.

BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

"Juga dukungan pendanaan dari BI adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder," tutur Perry.

Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun juga menegaskan bahwa pendanaan program ini tidak akan berasal dari APBN secara langsung, melainkan melalui skema likuiditas khusus yang tetap berada dalam koridor aturan yang ada.

“Kita sedang menyiapkan likuiditas khusus untuk itu. Likuiditas khusus yang tentunya dalam koridor semua aturan yang ada," ucapnya.

Misbakhun menjelaskan bahwa salah satu sumber likuiditas yang akan digunakan adalah dukungan dari BI.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pastinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut di Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, BI, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Adapun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan komposisi dua juta rumah di pedesaan dan satu juta di perkotaan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Wakil Menteri BUMN Donny Oskaria, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menggelar di Kementerian Keuangan tadi malam. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan soal pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

Perry mengungkapkan dukungan dari Bank Indonesia berupa insentif likuiditas senilai Rp 80 triliun untuk bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Kemudian, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal diterbitkan oleh Kementerian Keuangan untuk pendanaan program asta cita, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Dukungan juga pendanaan dari Bank Indonesia adalah melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," ujar Perry Kementerian Keuangan, Jumat (20/2/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan nilai SBN yang sudah disepakati berjumlah besar. Namun, ia belum bisa mengungkapkan jumlahnya.

"Kami sepakat, tadi kami belum menyampaikan angkanya dulu. Sudah kita mengkonsolidasikan ke semua pihak, supaya semua aturannya, tapi saya bisa pastikan jumlahnya besar," ujar Ara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2025).

Ara mengaku sudah empat kali berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam dua minggu untuk menggodok pembiayaan terkait likuiditas. Menurutnya, ini merupakan dukungan besar Bank Indonesia serta terobosan untuk sektor properti.

Selanjutnya, ia akan melaporkan hasil rapat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kemudian, ia juga akan rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan langsung laporkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Nanti kita alokasikan, tentu bagaimana rumah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas yang paling utama," imbuhnya.

Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan sudah ada cukup banyak instrumen untuk mendukung program perumahan dari segi fiskal. Untuk fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan (FLPP) disalurkan oleh BP Tapera melalui perbankan.

Ia mengatakan sumber dana FLPP berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan suku bunga rendah. Lalu, Kementerian Keuangan juga memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

"Itu juga dananya diblend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Ini untuk rumah yang MBR, masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah yaitu dari APBN langsung," kata Sri Mulyani.

Lalu, ia juga mengatakan akan meningkatkan kemampuan MBR untuk membeli rumah dengan menerbitkan SBN perumahan. SBN tersebut akan dialokasikan untuk pembiayaan MBR.

"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan di-scale up atau akan ditingkatkan volumenya. Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerja sama nanti dengan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM (giro wajib minimum) yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Wamen Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Ara menyampaikan akan ada rapat tertutup lanjutan untuk membahas dukungan likuiditas untuk pembiayaan program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Keuangan pada Kamis (20/2). Rapat ini bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Sri Mulyani.

Selain itu, Perry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu juga akan hadir dalam pertemuan ini.

"Besok kami jam 4 akan bertemu lagi. Untuk kami pastikan, pada waktunya akan kami umumkan. Mudah-mudahan besok sudah jelas. Prosedurnya jelas," kata Ara kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu malam (19/2/2024).

Pertemuan sore itu pun akan menjadi pertemuan kesekian antara ketiga kementerian tersebut. Bahasannya juga perihal dukungan Bank Indonesia yang akan memberikan tambahan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).

"Kemarin kami bertemu jam 2 siang dan hari ini kami membicarakan menindaklanjuti support daripada Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang tujuannya agar bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan pembangunan dan renovasi 3 juta rumah," ungkap Ara.

Ara melaporkan mereka telah menyiapkan tim teknis yang dipimpin Suahasil. Perwakilan dari Kementerian BUMN dan PKP pun akan bergabung dalam tim untuk membantu program tersebut.

"Tim teknis bekerja malam ini, dipimpin Pak Suahasil dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, Perumahan dan Kawasan Pemikiman ada, Departemen Keuangan yang mengordinir di sini dan juga dari Bank Indonesia. Supaya bagaimana nanti prosedur dan detailnya itu disiapkan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)