Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

"Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik," katanya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa keuangan (OJK) menyebut program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah bisa mendorong pengembangan sektor unggulan di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Produk dari beberapa sektor tersebut diproyeksi akan terserap lebih besar di tahun depan seiring rencana pemerintah daerah yang menargetkan penyerapan komoditas lokal untuk Makan Bergizi Gratis di Sulsel.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman mengatakan program ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan terhadap sektor pertanian, peternakan dan perikanan khususnya pada komoditas pangan utama, seperti padi, sapi potong, unggas, dan ikan.

Di mana padi akan menjadi konsumsi utama untuk penyediaan makanan tersebut, sapi potong untuk menyediakan lauk dagingnya, unggas akan menyerap penyediaan daging ayam dan telur, serta ikan dan hasil laut lainnya.

"Jumlah siswa (SD-SMA) di Sulsel yaitu 1.896.186 orang, dengan anggaran makan bergizi gratis yang bakal dipatok Rp10.000 per anak, tentu akan menjadi peluang besar terhadap penjualan berbagai produk tersebut," ungkapnya pada gelaran Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (10/12/2024).

Pihaknya pun telah menerapkan beberapa strategi untuk mendorong peningkatan produksi para petani, peternak dan nelayan, utamanya melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan.

Dari sisi pembiayaan, OJK akan mendorong digitalisasi pembiayaan melalui fintech peer to peer lending dan alternatif pendanaan UMKM melalui securities crowdfunding. Selain itu pihaknya juga akan mendukung program digital kredit UMKM dan membangun ekosistem digital Bank Wakaf Mikro.

Dari sisi pembinaan dan pendampingan, OJK bekerja sama dengan TPAKD akan memperluas inklusi keuangan dan pembinaan UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), hingga business matching UMKM dengan lembaga jasa keuangan.

"Produk asuransi juga dapat digunakan dalam menunjang sektor usaha perikanan baik asuransi jiwa dan umum. Asuransi menjadi penunjang dalam penjaminan kredit termasuk dalam asuransi agunan yang dijaminkan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan cerdas sangat tergantung dari makanan yang bergizi.

Apalagi, Menko Zulhas mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan pesan bahwa setiap anak Indonesia harus menjadi anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kata dia, kebijakan yang ditetapkan pemerintah lewat program makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

“Pada ujungnya, kita ingin punya sumber daya manusia yang andal, kuat, cerdas, dan itu akan semua tergantung kepada sumber daya makanan yang bergizi,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut mantan Menteri Perdagangan 2022-2024 itu, penggunaan ikan dan sumber makanan akuatik di dalam program MBG sangat penting untuk memenuhi konsumsi protein. Dia juga menyatakan pemerintah sangat mendorong produk perikanan di menu MBG yang bakal bergulir pada awal 2025.

“Makanan bergizi ini penggunaan ikan dan sumber pangan akuatik lainnya dalam menu sangat kita dorong. Jadi kalau mau bikin cerdas, pintar, ini memang ikan yang harus [didorong],” ungkapnya.

Dengan begitu, Zulhas menyampaikan SDM Indonesia akan mampu berdaya saing dengan negara tetangga.

“Pada akhirnya kebijakan-kebijakan ini adalah untuk menunjang makan bergizi gratis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga tidak kalah dengan teman-teman yang lain, termasuk dengan Asia. Selain makan bergizi gratis, tentu susu,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menyampaikan sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027 dengan membangun komitmen, upaya, dan sinergi timbal balik di antara para pemangku kepentingan.

Dia menuturkan kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing komoditas pangan melalui diversifikasi dan industrialisasi, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.

“Oleh karena itu kita perlu upaya dan saling kerjasama sinergi, termasuk sinergi antar pemangku kepentingan, juga teman-teman para negara-negara sahabat,” tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut memberikan sejumlah rekomendasi produk perikanan yang bisa masuk ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2025.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan ikan tongkol, kembung, hingga lele bisa menjadi produk perikanan yang masuk ke menu MBG.

KKP juga berharap ikan menjadi menu utama dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ahli gizi sejatinya telah merancang menu MBG setiap tiga pekan sekali.

“KKP pasti produk perikanan. Perikanan yang ikan tangkap segar, beku, ada ikan lain, seperti tongkol, layang, kembung, lele, nila, udang pun juga bisa,” kata Budi.

Sebagai contoh, Budi menuturkan, untuk harga ikan layang dibanderol Rp20.000 per kilogram dengan isi 10 ekor ikan. Apabila ikan ini diolah untuk menu MBG, maka setidaknya biaya masaknya adalah sekitar Rp1.000 dengan memperhitungkan anggaran MBG seharga Rp10.000 per porsi.

“Kalau 1 kilogram ikan Rp20.000, isi 10 [ekor] ikan, jadi per orangnya Rp2.000,” ujarnya.

Serang (ANTARA) - Perumahan Bumi Rakata Asri yang merupakan unit bisnis PT Krakatau Sarana Properti (KSP) gencar melakukan penjualannya memasuki akhir 2024 dan yang terbaru tengah mensosialisasikan berbagai promo di akhir tahun, antara lain dengan cara membebaskan biaya PPN 100% dan closing booking hanya dengan 500 ribu rupiah saja.

Suharno selaku Sales & Marketing Manager Bumi Rakata Asri mengungkapkan, minat para pembeli perumahan di Kota Cilegon umumnya masih tinggi dikarenakan Kota Cilegon juga merupakan Kota yang padat penduduknya oleh karena banyaknya pendatang yang sebagian besar adalah pekerja di kawasan industri. Hal lainnya, posisi Cilegon yang strategis sebagai pintu gerbang penyambung pulau Jawa dan Sumatra membuat banyak orang yang ingin tinggal disini atau sekedar berinvestasi di sektor hunian rumah.

"Permintaan pasar terkait perumahan di Kota Cilegon masih stabil. Untuk itu kami dengan berbagai strategi pemasaran menggenjot calon konsumen khususnya di akhir tahun 2024 ini agar mereka memutuskan pilihan huniannya di salah satu cluster residensial kami. Cara yang kami lakukan adalah memberikan promosi closing booking sebesar 500 ribu rupiah saja, jadi konsumen sudah bisa memiliki rumah di area Bumi Rakata Asri. Contohnya saat ini kami tengah memasarkan cluster Rakata Residence yang tersisa kurang lebih 50 unit rumah dari berbagai varian tipe yaitu tipe 36, 45, 70. Selain itu buat pelaku bisnis, kita ada sekitar 42 unit ruko yang persis berasa di depan akses masuk gerbang jalur lintas selatan," kata Suharno dalam keterangan resminya, Selasa.

Menurut Suharno dengan closing booking yang ditawarkan tersebut, nantinya akan membuat para calon konsumen akan semakin gencar untuk segera memiliki rumah yang mereka impikan di Kota Cilegon.

"Biasanya untuk closing booking biayanya sekitar 5 juta. Tapi dengan harga promo spesial di Bulan Desember, konsumen hanya cukup mengeluarkan biaya sebesar 500 ribu saja. Sudah pasti para konsumen akan berpikir cukup matang untuk segera mengambil rumah di Cluster Rakata Asri Residence maupun tempat usaha Ruko yang sudah kami siapkan. Mereka juga akan mendapatkan banyak benefit, mulai dari lokasinya yang strategis berada di jalur lingkar selatan dan dekat dengan kota pusat pemerintahan dan daerah industri. Para calon konsumen nantinya akan kita bantu proses KPR di bank swasta dan BUMN yang sudah bekerja sama dengan kita. Apalagi tahun ini kan (bulan Desember) free PPN 100 % itu akan berakhir. Jadi untuk tahun depan akan muncul PPN baru 12 %. Untuk itu kita menghimbau calon konsumen untuk segera mungkin melakukan closing booking," lanjut Suharno.

Kata Suharno lagi, perumahan Bumi Rakata Asri memiliki beberapa cluster antara lain, Rakata Grand Residence (75% should out), Rakata Grand Valley (98% should out), Rakata Grand Hill (99% should out), Cluster 1 (full), Cluster 2 (full), Cluster 3 (sisa tiga kavling), Cluster 5 (sisa satu unit rumah dan lima kavling), Cluster 6 (sisa dua kavling) dan Cluster 7 (full).

Sementara itu Real Estate Manager Perumahan Bumi Rakata Asri, Wisnu Sasongko Putro menambahkan, kedepannya potensi bisnis dari sektor properti usaha PT KSP tersebut diyakini akan meningkat tahun depan. Salah satu yang akan menjadi andalan yang akan di pasarkan pada pertengahan tahun 2025 adalah hadirnya perumahan baru yaitu Rakata Arum. Wisnu mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dimatangkan, walau sudah banyak calon konsumen menanyakan progres realisasi pembangunannya.

"Selain Perumahan Bumi Rakata, kami tengah intens dengan project pematangan lahan Rakata Arum. Estimasi kajian kami saat ini rencananya di pertengahan tahun depan akan kami pasarkan, jadi kami perlu sedikit waktu untuk mematangkan dan juga merampungkan detailnya. Perumahan komersial Rakata Arum nantinya akan ada 3 cluster yang kita pasarkan dengan 3 tipe varian Rakata Arum Cluster Pearl 36/72 (LB/LT), Cluster Opal 45/90 (LB/LT) Cluster, Cluster Crystal 70/120 (LB/LT). Hunian Rakata Arum kami persiapkan untuk pangsa pasar para pekerja di Kawasan Industri Krakatau dan sekitarnya, mengingat Cilegon ke depan akan terus berkembang dan potensi para investor untuk datang ke Cilegon cukup besar. Untuk itu kami bagian dari PT Krakatau Sarana Properti harus bersiap menyambut peluang tersebut dengan sebaik-baiknya," pungkas Wisnu.

Belanja pemerintah pusat dipatok sebesar Rp2.701,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat akan mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

"Untuk itu dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun," katanya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

Sementara anggaran program MBG dipatok Rp71 triliun dalam APBN 2025. Sri Mulyani mengatakan anggaran MBG tersebut diharapkan bisa menggerakkan perekonomian desa.

"Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi," kata Sri Mulyani.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun. Sedangkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

"APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi," katanya.

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker RI) Yassierli dan mengusulkan program Two and Two. Program ini merupakan tata kelola penempatan tenaga kerja sektor informal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi.

Ketua Umum HIMSATAKI Tegap Harjadmo mengatakan, program tersebut akan menyentuh ranah perekrutan, pelatihan dengan sertifikasi, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Hasil pertemuannya memang usulan-usulan kami kepada Pak Menteri (Yassierli) memang untuk tata kelola penempatan pekerja migran ke luar negeri. Sebab, regulasi pelatihan masih ditangani Kemenaker walau ada kementerian baru yang namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)," tutur Tegap dalam siaran pers, ditulis Selasa (9/12/2024).

Dalam pertemuan itu pihaknya mengusulkan Kemenaker RI untuk menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Investasi Pelatihan dan Vokasi. Penanaman modal asing pada program lembaga pelatihan kerja ke luar negeri (LPKLN) diproyeksikan akan berdampak positif pada Pencari Kerja,Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Keluarganya.

Adapun beberapa manfaat dari penanaman modal asing untuk LPKLN itu, kata Tegap, seperti penurunan angka pengangguran, meningkatkan daya saing, membangun harkat dan martabat dan menjadikan PMI sebagai aset nasional, serta meningkatkan devisa negara.

"Yang jelas pertama perekrutan, perekrutan itu memang masih banyak calo. Harapan kami kalau ada investasi asing ini dan ada LPK yang standar internasional, artinya Pencari Kerja yang mau bekerja ke luar negeri khususnya Saudi, bisa langsung datang ke LPK tersebut tanpa melalui calo. Selanjutnya biaya-biaya penempatan pun bisa gratis," ujar Tegap.

Selanjutnya, kata Tegap, lewat program Two and Two itu pekerja migran akan terlindungi, memiliki kompetensi, serta memiliki sertifikasi dari LKP resmi. Apalagi HIMSATAKI selama ini masih menemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan Udang Undang No.18!Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI dan turunanya ketika merekrut CPMI.

"Two (pertama ini) ini perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi. Dan, Two yang kedua ini adalah perlindungan dan penempatan. Perlindungan dan penempatan ini kan ranahnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ," ujar Tegap.

Karena itu, kata Tegap, pihaknya berharap usulan tersebut dapat terealisasi, sehingga program Two and Two menjadi suatu ekosistem ketenagakerjaan yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan "Harapan kami program Two and Two ini bisa menyelesaikan penempatan pekerja migran yang ada di hulu, termasuk sampai hilir," dan Pilot Projek akan di laksanakan di Propinsi NTB ungkap Tegap.

Merespons usulan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia salah satunya dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Karena itu, tenaga kerja tersebut harus harus memiliki kompetensi yang memadai.

Menurut Yassierli , kompetensi tersebut akan menjadi bekal penting bagi pekerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Di sisi lain, dengan memiliki kompetensi, pekerja akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Oleh sebab itu, kata Yassierli, Kemenaker akan mengkaji usulan tersebut untuk memastikan program dari HIMSATAKI memiliki dasar hukum yang kuat. Dan itu harus dipenuhi supaya pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah memastikan bahwa yang bekerja itu kompeten," kata Yassierli.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan dapat merealisasikan KPR sekitar Rp250 miliar.

Hal ini juga untuk mendukung program tiga juta rumah yang menjadi fokus pemerintah. "Angka ini mencerminkan optimisme BTN dalam memperkuat posisinya sebagai mitra utama masyarakat dalam pembiayaan perumahan," kata Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar saat acara BTN Properti Expo 2024 sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN ke-48 di Jakarta Selasa (10/12/2024).

BTN Properti Expo 2024 merupakan bagian dari visi BTN untuk terus mendukung inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang berkualitas.

Dengan sinergi bersama masyarakat dan para pengembang, BTN optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi kebangkitan ekonomi nasional melalui pembiayaan perseroan pada sektor properti di Indonesia.

Sebagai pelopor KPR di Indonesia, BTN terus berkomitmen memberikan solusi terbaik bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

BTN Properti Expo 2024 merupakan wujud nyata dukungan kami terhadap program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan akses perumahan yang layak, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebagai mitra terpercaya pemerintah dalam sektor perumahan, Bank BTN bertekad untuk terus mendukung program ini melalui berbagai inovasi dan sinergi dengan pengembang, pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

BTN memberikan dukungan kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan di sektor perumahan, baik dari sisi supply maupun demand. Dari sisi supply, BTN memberikan masukan agar pemerintah mempermudah perizinan dan perpajakan agar proyek pembangunan hunian dapat lebih masif.

Sedangkan di sisi demand, BTN mendorong peningkatan permintaan terhadap rumah dengan mengusulkan perbaikan skema subsidi dan jangka waktu yang lebih panjang hingga 20 tahun.

“Hal ini kami lakukan agar lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau,” kata Hirwandi.

Pameran ini berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, dengan tema “Merayakan 48 Tahun KPR BTN: Solusi Hunian untuk Semua”. Gelaran ini menjadi salah satu langkah strategis BTN dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam rangka HUT KPR, BTN menawarkan sejumlah promo menarik sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang akan mengajukan KPR Non-Subsidi dengan suku bunga ringan mulai dari 3,48 persen, promo bebas biaya-biaya seperti provisi, administrasi, dan appraisal, serta diskon biaya asuransi jiwa sebesar 5 persen, spesial untuk rumah yang ditawarkan para pengembang selama pameran berlangsung.

Khusus untuk KPR Subsidi, terutama melalui program Tapera, masyarakat dapat menikmati tambahan subsidi biaya akad dan hadiah langsung. “Manfaat tersebut diberikan untuk membantu masyarakat mengurangi beban biaya saat mengajukan KPR,” ujar Hirwandi.

Promo-promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah dan mendukung upaya pemerataan hunian layak di seluruh Indonesia.

Hirwandi mengatakan, sejak 48 tahun yang lalu, BTN telah menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan di Indonesia sebagai pelopor program KPR atas penugasan khusus dari pemerintah. Perjalanan tersebut tidak lepas dari kerja keras, kolaborasi, dan dukungan yang luar biasa dari seluruh mitra dan pengembang.

BTN Properti Expo 2024 melibatkan 105 pengembang terbaik dari seluruh Indonesia yang akan menghadirkan hunian layak bagi keluarga Indonesia, di antaranya yakni Ciputra, Sinar Mas Land, Summarecon, Paramount Group, dan Perum Perumnas.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu berkomitmen untuk menyediakan makan bergizi gratis (MBG) program Presiden RI Prabowo Subianto bagi sedikitnya 600 siswa TK, SD, hingga SMP di daerah setempat.

"Kami melibatkan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) untuk kegiatan ini, khususnya di Kelurahan Pulau Harapan," kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kabupaten Kepulauan Seribu Iwan Samosir di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan ini akan dilakukan pada pekan depan dengan jumlah porsi MBG sebanyak 600 porsi untuk siswa TK, SD dan SMP.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan siap mendukung program ini," kata perwakilan PHE OSES, Baskoro.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu Murniasi Hutapea mengatakan program MBG akan diawasi oleh tenaga kesehatan.

Ia mengatakan Suku Dinas Kesehatan setempat akan memantau program itu mulai dari higienis, kandungan gizi dan lainnya, sehingga benar-benar kandungan gizi makanan gratis itu secara tepat.

"Kami ingin program ini benar-benar memberikan manfaat dan siswa dapat terpenuhi kebutuhan gizinya," kata dia.

.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

TANGERANG SELATAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada 2025 tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga memberdayakan warga sekitar.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina, menyatakan bahwa bahan baku dan tenaga kerja untuk dapur gizi diprioritaskan dari masyarakat lokal.

"Untuk bahan baku dan karyawan di dapur gizi, kami akan mengambil dari masyarakat sekitar," kata Nindy saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Langkah ini, lanjut Nindy, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pelibatan warga setempat dalam pelaksanaan program MBG.

"Pak Presiden itu menekankan kepada kita untuk menggunakan vendor dari masyarakat setempat. Jadi kita harus memberdayakan orang-orang sekitar," ujar Nindy.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot Tangsel berencana meluncurkan program pertanian lokal yang akan menjadi penyuplai bahan baku untuk dapur gizi. "Nanti ke depannya akan ada program seperti pertanian dari masyarakat sekitar. Jadi kami harapkan yang menyuplai adalah masyarakat sekitar juga," tambah Nindy.

Program MBG ditargetkan menjangkau 235.800 siswa dari jenjang TK hingga SMP di Tangsel pada 2025. Sebagai persiapan, dapur gizi pertama sedang dibangun di Lengkong Wetan, Serpong.

"Saat ini baru satu dapur, dan kami belum beroperasi karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah siap," kata Nindy.

Dapur gizi ini diproyeksikan mampu menghasilkan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Operasi akan dimulai setelah semua alat tersedia, yang diperkirakan tiba dalam dua minggu ke depan.

Selain itu, Pemkot Tangsel berencana membangun delapan unit dapur gizi di berbagai wilayah, dengan setiap dapur melayani radius maksimal lima kilometer untuk menjaga kualitas makanan.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," jelas Nindy.

Anggaran dan rencana keberlanjutan

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyatakan bahwa anggaran sementara untuk program MBG sebesar Rp 5 miliar telah disiapkan dari APBD. "Kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Jika arahan pemerintah pusat untuk mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program MBG diterapkan, Pemkot Tangsel akan menyesuaikan anggaran tersebut dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis ini akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," tegas Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

Pelaksanaan MBG yang melibatkan masyarakat lokal diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga di sekitar lokasi dapur gizi.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) akan membangun delapan dapur gizi untuk menjalankan program makan bergizi (MBG) di tahun 2025.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Tangsel, Nindy Sabrina mengatakan, jumlah dapur ini masih akan bertambah sesuai dengan kebutuhan nantinya.

"Di Tangsel sendiri, akan ada delapan dapur gizi, itu juga masih akan ada penambahan jumlah dapur," ujar Nindy saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2024).

Salah satu dapur gizi yang sudah berdiri, yaitu di Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangsel. Nantinya dapur gizi ini akan mulai beroperasi tahun depan.

"Saat ini baru satu (dapur) dan belum berjalan karena masih menunggu alat-alatnya ready. Tapi untuk ahli gizi dan karyawannya, kami sudah ready," kata dia.

Setiap dapurnya akan melayani 2.500 hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk sekolah-sekolah dalam radius maksimal lima kilometer.

Tentunya ini perlu dilakukan guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan menghindari risiko kebasian.

"Maksimal radiusnya itu lima kilometer agar untuk menghindari kebasian. Jadi kami tidak mau yang terlalu jauh," imbuh dia.

Dalam prosesnya, program ini bakal melibatkan ahli gizi untuk memastikan menu yang disediakan sesuai dengan kebutuhan usia anak, mulai dari tingkat TK hingga SMA.

Selain itu, dapur gizi juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk penyediaan bahan baku dan tenaga kerja.

"Jadi kami harapkan yang menyuplai adalah masyarakat sekitar juga. Dan untuk saat ini, dari karyawannya pun kami mengambilnya dari masyarakat sekitar," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyebutkan, Pemkot Tangsel telah menyiapkan anggaran sementara sebesar Rp 5 miliar dari APBD untuk merealisasikan program ini.

"Kemarin kami baru pasang dulu Rp 5 miliar, tapi sekali lagi kami masih menunggu kepastiannya. Nanti mungkin ada ketetapannya," ujar Pilar.

Pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan bahwa setiap daerah harus mengalokasikan 5 persen dari APBD untuk program makan bergizi gratis. Pilar memastikan, jika arahan tersebut sudah resmi, Pemkot akan mengalokasikan dana dalam APBD murni 2025.

"Program makan bergizi gratis akan ditargetkan untuk 235.800 siswa di tahun 2025," kata Pilar saat menghadiri uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat, Kamis (5/12/2024).

TANGERANG SELATAN, iNewsTangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) sedang mempersiapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah di wilayahnya. Program ini dirancang untuk memberikan asupan gizi yang optimal kepada siswa jenjang TK, SD, dan SMP dengan target 235 ribu porsi.

Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp5 miliar atau sekitar 5 persen dari APBD 2025.

"Anggaran awal ini untuk 235 ribu porsi. Namun, jumlah ini masih menunggu alokasi tambahan dari pemerintah pusat dan kepastian final dalam APBD 2025," ujarnya, Senin (9/12).

Uji Coba di Ciputat Saat ini, Pemkot Tangsel telah melakukan uji coba program MBG di TK Negeri Pembina 1, Serua, Ciputat. Pilar menyebutkan bahwa uji coba ini berjalan dengan baik, dan menu yang disediakan mendapatkan respons positif dari anak-anak. "Anak-anak suka dengan lauk pauk yang kami sediakan. Ini menjadi langkah awal yang baik untuk program yang lebih besar nantinya," ungkapnya.

Catatan Khusus untuk ABK dan Anak dengan Alergi Pilar juga menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus siswa, seperti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan mereka yang memiliki alergi makanan tertentu. "Misalnya, ada anak yang tidak bisa makan ayam atau nasi, kami harus memastikan mereka tetap mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini menjadi perhatian penting dalam teknis pelaksanaan program MBG," jelasnya.

Menunggu Petunjuk Teknis Pemkot Tangsel kini menunggu petunjuk pelaksana dan teknis dari pemerintah pusat untuk memastikan implementasi program berjalan lancar. Pilar menegaskan, program ini ditargetkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi harian mereka. "Setelah petunjuk teknis keluar, kami siap memperluas program ini ke seluruh wilayah Tangsel," katanya.

Harapan untuk Masa Depan Program MBG ini diharapkan tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mengurangi risiko malnutrisi di kalangan anak-anak sekolah. Pemkot Tangsel optimis bahwa inisiatif ini dapat menjadi langkah nyata dalam mendukung kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak.

Dengan anggaran yang disiapkan pada kebutuhan setiap siswa, apa saja kira-kira nanti makanan bergizi yang diberikan Pemkot Tangsel untuk membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas?

Editor : Aris