IDXChannel - PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) dan DPP Pengurus Wilayah Perkumpulan Andalan Nahdliyin (PERAN) UMKM Indonesia bekerjasama mempromosikan jamu yang kaya manfaat sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045.

Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Bingar Egidius Situmorang dan Ketua Umum DPP PERAN UMKM Endy Setyo Lesmana mengatakan, diharapkan kolaborasi ini mampu menjadikan jamu semakin dikenal baik di Indonesia maupun internasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kerjasama UMKM, swasta dan Pemerintah.

"Mustika Ratu sebagai perusahaan nasional konsisten mengangkat potensi tanaman berkhasiat Indonesia memiliki produk minuman tradisional dalam kemasan siap saji (ready to drink), lazim dikenal dengan Jamu RTD. Dengan kemasan TetraPak, memungkinkan jamu ini dikonsumsi praktis dan higienis," kata Bingar Situmorang, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP PERAN Endy Setyo Lesmana mengatakan, melalui kerja sama dengan Mustika Ratu, DPP PERAN UMKM berkomitmen untuk membumikan jamu Indonesia sebagai warisan budaya yang kaya manfaat kesehatan.

"Kami juga berupaya memberdayakan generasi milenial agar menjadi motor penggerak dalam mewujudkan generasi emas yang sehat dan berdaya saing. Dengan basis anggota DPP PERAN UMKM yang besar, kami optimis kolaborasi ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesehatan masyarakat dan kemajuan usaha mikro di Tanah Air," katanya.

Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) Jodi Andrea Suryokusumo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi besar dari jaringan PERAN UMKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan sinergi ini, produk-produk Mustika Ratu dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

"Dengan memanfaatkan channel baru ini, diharapkan dapat meningkatkan penetrasi pasar dan memperkokoh Mustika Ratu sebagai pemimpin di industri kosmetik lokal, jamu dan kesehatan berbahan alami Indonesia,“ kata Jodi.

Sebagai pionir di industri ini, PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) memanfaatkan keanekaragaman tanaman herbal Indonesia yang penuh manfaat.

Dengan menggabungkan pengetahuan tradisional dan teknologi modern, perusahaan yang telah memiliki sertifikasi ISO dan sertifikat Good Manufacturing Process atas CPOTB ini terus berinovasi menghadirkan produk-produk unggulan berkualitas internasional, salah satunya Jamu Ready To Drink.

Jamu Ready To Drink PT Mustika Ratu Tbk telah menjangkau pasar internasional yang semakin menegaskan bahwa produk lokal seperti minuman tradisional jamu ini dapat menembus pasar luar negeri.

PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) konsisten mengembangkan produk berbasis bahan alami. Dengan ini, MRAT tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar yang semakin dinamis namun juga memperkuat citranya sebagai pelopor minuman kesehatan lokal yang inovatif dan berkualitas tinggi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespon terkait rencana pemerintah untuk menjadikan daun kelor dan telur ayam menjadi alternatif bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Cak Imin mengaku bahwa saat ini pemerintah terus melakukan simulasi dari berbagai skema yang bisa diterapkan, termasuk tak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

“Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas, tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses,” tuturnya kepada wartawan.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan tetap memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

Sehingga sebagai alternatif, kata Cak Imin, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

“Sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan. Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya,” pungkas Cak Imin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan muncul wacana mengganti susu dengan daun kelor di menu program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor itu masih bersfat simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program makan bergizi gratis sebelumnya diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dadan mengatakan tak semua daerah akan mendapatkan menu yang sama.

Menu akan disesuaikan dengan lokalitas yang ada di suatu daerah tertentu. Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program makan bergizi gratis ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," ujar dia menambahkan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas, tentu itu kewenangan Badan Gizi. Tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal seperti daun kelor , yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," lanjutnya.

Selain itu, Cak Imin menggarisbawahi pentingnya mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. "Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu.

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program MBG ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan daun kelor dan telur ayam menjadi alternatif bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dadan, tak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Pasalnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi soal viral orang tua siswa wajib untuk membeli wadah makan bergizi gratis dengan harga tertentu.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RILalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan kewajiban itu tidak ada alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," ujar Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," tambahnya.

Karenanya, Lalu menegaskan kewajiban pembelian wadah makan pungutan liar (pungli).

Ia menegaskan program makan bergizi gratis adalah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Karenanya, pihak sekolah dilarang untuk memberlakukan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa, sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli itu beredar di media sosial. Salah satu pengunggahnya adalah akun TikTok @ahm*d.l*han6 yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna.

Dalam video tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa harus merogoh kocek Rp60 ribu agar mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Rabu (25/12).

Lalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Dia menyarankan masyarakat mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia menegaskan koordinasi tentang program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan jelas. Pengumuman selalu dilakukan lewat kanal-kanal informasi resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," ucap Lalu.

Video pungli terkait Makan Bergizi Gratis sebelumnya viral. Video itu menunjukkan orang tua murid sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Dalam rapat itu, orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa. Setiap unitnya dihargai Rp30 ribu. Dengan demikian, setiap murid harus membayar Rp60 ribu agar dapat jatah Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berencana memulai program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2025. Lewat program itu, pemerintah akan memberikan makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil untuk peningkatan kualitas asupan gizi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta orang anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Program digelar bertahap dengan porsi per anak per hari sekitar Rp10 ribu.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pungutan liar di salah satu sekolah terkait program tersebut.

Isu ini mencuat melalui sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan suasana rapat wali murid dengan pihak sekolah.

Dalam video yang diunggah akun X @heraloebsss, pihak sekolah disebut meminta uang senilai Rp 30.000 per anak untuk pembelian wadah makan yang akan digunakan dalam program makan gratis.

Setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total yang harus dibayarkan mencapai Rp 60.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan,” tegas Iwan.

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut.

“Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama. Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Sumber: Kompas.com (Ria Apriani Kusumastuti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan daun kelor juga bagus untuk menggantikan susu dalam program makan bergizi gratis.

Cak Imin merespons mengenai tidak semua penerima makan bergizi gratis akan menerima susu.

Susu akan diganti dengan telur atau daun kelor di beberapa daerah.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Menurut Cak Imin, wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor di beberapa daerah masih berupa simulasi.

Dia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional pasti menghitung jumlah kalori, protein, dan karbohidrat dalam setiap porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," jelasnya.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," sambung Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin berharap warga lokal betul-betul diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Dia mendorong agar peternak susu bisa memberikan harga susu yang terjangkau di setiap daerah.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, kan tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur.

Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Banyuwangi -

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

(dpe/iwd)

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.