Jakarta -

Warga RW 05 Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, ikut membantu petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk memadamkan api kebakaran. Warga membantu dengan alat rumah tangga, seperti gayung dan ember.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (10/12/2024), hingga pukul 14.50 WIB, warga dan petugas damkar masih terus melakukan pemadaman. Sebab, beberapa kali api masih muncul di sela-sela atap bangunan rumah warga.

Kebakaran di permukiman padat kawasan kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10 Desember 2024. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Warga juga membantu mengarahkan petugas damkar ke titik-titik api yang muncul. Mereka turut menarik selang-selang air dari mobil petugas damkar.

Warga sendiri berupaya mengambil air dari selokan dengan gayung yang dimiliki. Mereka juga memanfaatkan keran-keran musala di sekitar lokasi.

Kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.32 WIB, Selasa (10/12). Ada 16 unit mobil damkar meluncur ke lokasi.

Belum ada informasi soal penyebab kebakaran tersebut. Warga yang panik sempat berlarian untuk mengevakuasi diri dan barang berharga.

Kebakaran di permukiman padat kawasan kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10 Desember 2024. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

(dnu/dnu)

Jakarta -

Kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakpus menghanguskan sejumlah rumah. Kebakaran saat ini belum sepenuhnya padam.

Berdasarkan video yang dibagikan Damkar Jakpus, kebakaran di RW 04 Kebon Kosong, Kemayoran itu cukup luas. Api merambat ke sejumlah bangunan. Api berkobar menyebabkan asap hitam membubung tinggi.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (10/12/2024) pukul 14.16 WIB api masih terlihat menyala di beberapa atap rumah. Petugas pemadam kebakaran (Damkar) terus berupaya melakukan penyemprotan di titik-titik api.

Adapun berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah warga ikut berupaya memadamkan api menggunakan gayung dan ember. Warga juga membantu mengulurkan selang-selang petugas.

Bau menyengat bekas bangunan terbakar pun tercium. Begitu pula dengan sisa bangunan yang tampak banyak terlihat berserakan. Tembok-tembok rumah juga terlihat gosong.

Damkar Jakpus menambah mobil pemadam ke lokasi. Kini sebanyak 29 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi.

"29 unit atau 116 personel," demikian keterangan Damkar Jakpus.

Lihat juga Video 'Penampakan Kebakaran Kafe di Kemang Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(idn/imk)

Jakarta -

Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi salah satu layanan keuangan yang banyak diminati. Namun, adanya pinjol ternyata memberikan efek negatif terutama pada sektor properti.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyaknya masyarakat yang mengambil pinjol berakibat penjualan rumah terutama di kawasan TOD menurun 30% sampai 40%.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," ungkapnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

Hari menilai hal ini sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini bahkan hingga tahun depan.

Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah tengah menurun. Hal ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya masyarakat mengambil pinjol. Selain itu juga karena ekonomi makro.

"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.

Dampak dari daya beli yang rendah terlihat dari data yang dihimpun REI. Rumah di Jabodetabek dengan harga di bawah Rp 300 juta hanya terjual 13,32%. Kalah jauh dengan penjualan rumah Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar yang mencapai 40,55% di kuartal III 2024. Bahkan harga rumah di atas Rp 2 miliar terjual Rp13,90%, masih lebih tinggi daripada rumah di bawah Rp 300 juta.

"Dari pasar yang ada, perumahan di Jabodetabek saja kelihatan bahwa pasar yang gemuk itu Rp 500 juta itu turun. Turun ini karena daya beli masyarakatnya menurun. Lucunya pasar di atas 2 miliar itu naik," ungkapnya

Hari berharap fenomena ini dapat di atasi di tahun depan. Salah satu strateginya dengan tetap adanya insentif PPN DTP, adanya penghapusan BPHTB, hingga ditambahnya kuota FLPP. Dengan begitu, penjualan properti di 2025 tetap bergairah.

"Kita harapkan supaya keberadaan pemerintah di situ ada. Untuk FLPP tetap dilanjutkan kuotanya, PPN DTP juga dilanjutkan, dan penghapusan pajak 17 , BPHTB, PPN, itu juga dilanjutkan," ujarnya.

(aqi/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa, 10 Desember 2024.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.
"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," ungkap dia.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," kata dia.

Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, perusahaan asal China menyatakan kesiapannya untuk membangun satu juta rumah.

Hal ini disampaikan Fahri saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya, jadi ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri," ujar Fahri.

Sinyal positif untuk menyukseskan program 3 juta rumah tersebut ia peroleh saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.

Selain China, ada negara-negara di Timur Tengah yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pembiayaan.

"Kalau di Timur Tengah itu lebih banyak skema pembiayaan. Nah rata-rata, Qatar mau sejuta, Emirat (Uni Emirat Arab) mau sejuta," lanjut Fahri.

Oleh karena itu pemerintah tengah mengatur bagaimana skema pembiayaan yang hendak diberikan oleh asing tersebut bisa diterapkan di Indonesia.

Fahri juga menyebut tugas pemerintah saat ini adalah membereskan persoalan lahan yang digunakan untuk membangun 3 juta rumah setahun.

"Tanah, kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya, sedang kita atur termasuk bagaimana menarik rencana investasi besar yang ingin membantu sektor perumahan kita, itu sedang kita siapkan," tuntas Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencanangkan program membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah dibangun di desa dan 1 juta rumah dibangun di kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, tidak semua program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal diberikan secara gratis kepada rakyat.

Hal ini menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyebut program tiga juta rumah membuat rakyat menjadi malas.

"Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis, ya," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Mauarar menuturkan, program tiga juta rumah pun bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagian pembangunan rumah gratis pun dibantu oleh para pengusaha.

"Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar, lah," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Dalam rapat bersama DPD RI, pria yang karib disapa Ara ini mengaku ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Padahal, ia bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Pun tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada. Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” jelas Ara.

Jakarta -

Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Api masih terlihat di beberapa rumah.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (10/12/2024), pukul 14.16 WIB, api masih terlihat menyala di atap sejumlah rumah. Petugas pemadam kebakaran (damkar) terlihat berupaya memadamkan api.

Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Kurniawan/detikcom)

Petugas dan warga terlihat menyemprotkan air untuk mempercepat pemadaman. Asap terlihat membubung di lokasi kebakaran.

Selain itu, terlihat banyak puing bangunan berserakan di lokasi. Tembok-tembok rumah di di lokasi kebakaran terlihat gosong.

Kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat (Kurniawan/detikcom)

Kebakaran di permukiman padat di Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, dilaporkan terjadi pukul 12.32 WIB, Selasa (10/12). Ada 16 unit mobil damkar meluncur ke lokasi.

Belum ada informasi soal penyebab kebakaran tersebut. Warga yang panik sempat berlarian untuk mengevakuasi diri dan barang berharga.

Lihat juga Video 'Penampakan Kebakaran Kafe di Kemang Jaksel':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(haf/haf)

JAKARTA - Kebakaran melanda kawasan permukiman pendudukan di Jalan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024) siang. Lokasi itu juga berdekatan dengan Pasar H Jiung, Kemayoran.

Kebakaran ini memungkinkan api merembet ke bangunan lain. Sebab rumah tinggal yang terbakar berada di wilayah padat penduduk.

"Objek: Rumah Tinggal. Status / Situasi Kebakaran : Merah (Perambatan Memungkinkan)," kata petugas Command Center Damkar Jakarta saat dihubungi.

Untuk memadamkan api sebanyak 23 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dengan jumlah 100 personel.

"Pengerahan Akhir : 23 Unit / 100 Personel," tuturnya.

Kebakaran dilaporkan sekitar pukul 12.25 WIB. Hingga berita ini ditulis belum bisa dipastikan apakah peristiwa ini menimbulkan korban luka atau jiwa.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) dan jajaran menteri yang mengurus bidang infrastruktur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa dalam rapat tersebut akan membahas hal teknis terkait program unggulan Kepala Negara hingga rencana peresmian infrastruktur pada Desember—Januari 2025 mendatang.

AHY memerinci bahwa dalam rapat itu dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa rapat terkait koordinasi di bawah menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan itu akan memberikan laporan khusus kepada presiden terkait program unggulan pemerintahannya dan proyek infrastruktur yang sudah rampung.

Dia pun tak menampik pembahasan mengenai perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga bakal dibahas di dalam rapat tersebut.

"Tentunya kami menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," pungkas AHY.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta sejumlah menteri di bawah koordinasi AHY. Rapat itu membahas perkembangan infrastruktur.

"Jadi ini intinya saya lengkap bersama dengan lima menteri teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menteri di bawah koordinasi AHY ialah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. AHY mengatakan ini merupakan pertama yang digelar Prabowo bersama jajaran di bawah Kemenko Infrastruktur.

"Jadi hari ini rapat pertama sebetulnya yang secara khusus menghadirkan seluruh jajaran di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujarnya.

AHY mengatakan dirinya akan melaporkan program-program ungggulan yang akan dijalankankan pada tahun 2025. Dia mengatakan jajaran kementerian akan meminta petunjuk Prabowo terkait program-program itu.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya.

"Tentunya kita menunggu arahan dan juga petunjuk-petunjuk termasuk keputusan dari Bapak Presiden," lanjut AHY.

Saat ditanya apakah Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dibahas dalam rapat tersebut, AHY mengiyakan. Dia menyebut semua hal terkait pembangunan akan dibahas

"Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," ujarnya.

AHY juga menjawab saat ditanya apakah Prabowo akan berkantor di IKN. Dia mengaku belum mengetahui detail dan menunggu arahan terlebih dahulu.

"Belum-belum, nanti kita tunggu dulu ya dari beliau," ujarnya.

Simak juga Video 'AHY Harap Pendapatan Per Kapita RI Naik: Sekarang US$ 4.800-an':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Mimika menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkair rumah subsidi ini melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mimika:

1. Mente Permai Residence: Tipe 36/108

   Perumahan pertama terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dikembangkan PT Mitra Gemilang Propertindo, perumahan ini dibanderol Rp 205 juta per unit.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/108 meter persegi. Dari total 39 rumah, masih tersedia 4 unit lagi.

2. Anugrah Bintang Kasih: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugrah Bintang Kasih dan terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/72 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Dari total 71 rumah yang dipasarkan, tersisa 41 unit lagi.

3. Bintang Timur Sejati 1: Tipe 36

   Berlokasi di Wania, Kabupaten Mimika, perumahan ini dikembangkan oleh PT Michael Hay.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/72 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Dari total 13 rumah, masih ada 4 unit lagi.

4. Anugrah Kasih Residence 2: Tipe 36

   Terletak di Mimika Baru, Kabupaten Mimika, perumahan ini dikembangkan PT Anugrah Bintang kasiyh dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seukuran 36/72 meter persegi. Dari total 84 rumah, masih tersedia 20 unit lagi.

5. Bumi Darsua Timika: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Darsua Harapan Abadi yang berlokasi di Wania, Kabupaten Mimika.

   Terdapat total 69 rumah seukuran 36/88 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini masih tersedia 34 rumah lagi.

Jakarta -

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

(aqi/das)