Jakarta: Batang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Daerah ini dikenal sebagai daerah industri dan daerah pesisir yang memiliki banyak pantai indah.

Kabupaten ini memiliki berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Selain itu, Batang berdekatan dengan kota Pekalongan.

Perumahan di daerah ini juga beragam jenis dan harga mulai dari Rp140 jutaan. Perumahan ini juga sudah terdaftar di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rekomendasi rumah di Batang

1. Mutiara Batang

Perumahan subsiditerletak di Karangasem Utara, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Muara Panca Utama. Perumahan ini memiliki 48 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp127 juta hingga Rp150,5 juta.

Terdapat dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 21 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik motif dan pondasi batu kali.

2. Panorama Ujung Negara

Perumahan ini terletak di Ujungnegoro, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Santoso Cipta Sejahtera. Perumahan ini memiliki 212 unit tipe subsidi dengan harga mulai dari Rp150,5 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap menggunakan baja ringan, genteng beton, dan plafon. Dinding pasangan bata merah, plesteran, acian. Selain itu, lantai pasangan keramik 40x40 dan pondasi pasangan batu belah.

3. Perumahan Griya Khailasih

Perumahan ini terletak di Cepokokuning, Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Putra Tri Sula. Perumahan ini memiliki 32 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap kayu sengon dan dinding bata merah. Lantai yang digunakan keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

4. Arundaya Residence

Perumahan ini terletak di Surodadi, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Arundaya Paradina Property. Perumahan ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap baja ringan, dinding bata merah, plester, aci, serta finishing cat. Lantai keramik, serta pondasi batu belah.

5. Perum Prima Garden 2

Perumahan subsidi ini terletak di Tegalsari, Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dibangun oleh Perintis Putra Mandiri. Perumahan ini memiliki 86 unit tipe subsidi dengan harga Rp142,5 juta dan Rp150 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan rangka kayu lokal dan dinding tembok bata merah. Lantai keramik dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sifatnya harus menjadi sukarela dan bukan kewajiban.

Kebijakan Tapera sendiri membuat gaji para pekerja swasta maupun PNS dipotong setiap bulannya hingga 3%. Nah, Maruarar ingin agar potongan 3% itu tak wajib dan harus sukarela.

Kini, Maruarar mengaku telah bertemu dengan Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membicarakan agar iuran Tapera bisa menjadi sukarela. Dia juga melapor langsung ke Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan Tapera tidak lagi jadi tarikan wajib kepada masyarakat.

"Saya sudah undang Tapera, dan saya sudah laporkan juga tadi (ke Presiden Prabowo). Memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela," ungkap Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Iuran Tapera menjadi kewajiban sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang dituangkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam aturan itu, pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya ke program paling lambat 2027. Dalam aturan tersebut dijelaskan, Tapera adalah simpanan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% gaji atau penghasilan. Dari total 3% iuran Tapera, pekerja kebagian menanggung 2,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, lalu 0,5% sisanya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri menanggung seluruh simpanan atau 3%. Dana yang dihimpun lewat Tapera dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera).

Tapera Mau Direvisi?

Maruarar bilang sejauh ini sudah ada gugatan dari masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan Tapera.

Pemerintah ingin agar proses gugatan itu selesai terlebih dahulu, kemudian mengambil langkah berikutnya apabila aturan Tapera perlu diubah.

"Saya rasa itu, kita tahu sekarang sedang berproses di MK. Dan kita menghormati keputusan hukum lah. Kita tunggu dari MK selesai dahulu," sebut Maruarar.

Setidaknya ada dua gugatan ke MK soal UU nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera. Pertama, pada Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Leonardo Olefins Hamonangandan Ricky Donny Lamhot Marpaung.

Kedua, Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Salah satu gugatan itu meminta agar kepesertaan masyarakat pada Tapera bukan menjadi sebuah kewajiban.

Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua hari, namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Banyak siswa juga tidak menyukai sayuran tertentu sehingga tak dihabiskan. Sehingga berharap ke depan menu dapat divariasikan agar bisa tertarik untuk memakannya. Kemudian ada pula keluhan mengenai waktu pengantaran makanan yang mepet dengan jam pulang sekolah atau justru mengurangi waktu belajar.

Ada pula siswa yang belum lapar lantaran sudah sarapan di rumah. Alhasil, tak jarang siswa membungkus makanan yang diberikan untuk dimakan di rumah lantaran tidak habis.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis. Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Pada tahap awal, program ini rencananya menyasar 3 juta anak. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) hanya menyediakan makanan untuk 600 ribu anak pada tahap awal. Program ini telah tersebar di 190 titik di 26 provinsi di fase awal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah melihat pelbagai keluhan dari para siswa penerima MBG ini karena tata kelola program MBG yang belum jelas.

Ia melihat program ini seperti belum memiliki standar operasional prosedur (SOP), petunjuk teknis (Juknis) yang rigid. Sehingga masih menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan.

"Masalahnya kan itu masalah tata kelola ini, di lihat dari tata kelola ini memang persoalannya kan seperti belum ada payung hukumnya secara jelas gitu loh, peraturan teknisnya seperti apa, standar operasi prosedurnya apa, juklaknya," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Trubus juga menyoroti pelaksanaan awal program MBG ini seperti 'uji coba kebijakan yang diperluas'. Sebab, ia melihat perencanaan yang belum matang sehingga berdampak pada persiapan infrastruktur masih terbatas.

Ia mencontohkan masih banyaknya keluhan pengantaran makanan ke sekolah yang mepet dengan jam pulang sekolah menunjukkan masih terbatasnya infrastruktur pendukung program ini.

Kemudian ia menyoroti masih banyak anak-anak yang tak doyan dengan makanan yang diberikan menandakan adanya penyeragaman dalam program ini.

"Banyak makanan datangnya sudah telat ini, kan harus ada perencanaan sejak awal sebenarnya. Kemudian selera anak tak sesuai. Nah yang memasak harusnya bukan pakai catering. Harusnya yang memasak itu orang tua dari anak-anak yang ada di situ, jadi misalnya PKK gitu lah yang di sekolah itu, jadi dia memahami selera anak sekolah di situ," kata dia.

Di sisi lain, Trubus menjelaskan implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila perencanaan awal sudah berjalan baik.

Ia melihat program MBG sebetulnya sebagai program yang bagus, namun belum ditemukan skema baku yang jelas. Sehingga, pelaksanaan MBG di fase awal ini pemerintah seperti berprinsip 'programnya berjalan dulu nanti diperbaiki'.

Trubus juga menyarankan prioritas awal dari program MBG di fase awal sebaiknya dijalankan di daerah terluar, tertinggal dan terdepan atau 3T. Bagi Trubus, Anak-anak di kawasan ini lebih membutuhkan makan bergizi gratis ketimbang di daerah perkotaan mewah.

"Kebijakan ini bagus itu untuk nilai-nilai yang mungkin di 3T dulu. Atau kalau di Jakarta bisa di kampung-kampung di bantaran sungai, di bawah kolong tol itu. Kalau yang tinggal di Menteng, pondok indah itu enggak usah sekolah-sekolah yang mewah-mewah itu tidak usah," kata dia.

Peneliti Global Health Security di Pusat Lingkungan Hidup dan Kesehatan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman turut menyoroti pelaksanaan distribusi makanan dalam program MBG yang tidak selaras dengan kebutuhan waktu makan anak.

Baginya, waktu distribusi makanan kepada anak-anak sekolah menjadi penting karena untuk memastikan program ini optimal. Ia kemudian menyarankan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat TK atau SD dilakukan pada sebelum memulai pelajaran.

"Jadi kalau bicara saran penjadwalan dan logistik saya menyarankan prioritaskan pengantaran makanan ke sekolah TK lebih awal misalnya jam 07.30-08.00 waktu setempat. Sehingga dapat diberikan sebelum pulang," kata Dicky.

Dicky menjelaskan dalam kurun waktu tersebut agar anak-anak pada usia TK dan SD membutuhkan asupan energi untuk menjaga konsentrasi di pertengahan kegiatan belajar.

Di sisi lain, ia memberikan masukan waktu distribusi makanan bagi anak tingkat SMP dan SMA idealnya diberikan saat istirahat tengah hari atau sekitar pukul 11.00-12.00.

"Ini juga untuk mendukung aktivitas belajar mereka selanjutnya. Pemberian makanan di pertengahan pelajaran ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar," kata dia.

Di sisi lain, Dicky menyarankan diterapkannya sistem kluster distribusi makanan berdasarkan jarak dan waktu operasional dari dapur. Sistem ini penting supaya pengantaran lebih efisien.

"Dan ini juga penting melibatkan pihak sekolah untuk menentukan waktu makan yang ideal supaya sesuai dengan jadwal mereka. Dan perlu juga dipastikan sekolah ini punya fasilitas yang cukup untuk menyimpan makanan," kata dia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai pemanfaatan lahan-lahan negara untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

Ia menjelaskan, lahan sitaan hasil korupsi di Kejaksaan Agung, aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hak Guna Usaha (HGU) yang tak diperpanjang (tanah telantar), dan jenis lainnya, nantinya akan dimasukkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan kemudian ke Badan Bank Tanah.

Setelah itu, baru diproses lebih lanjut pemanfaatannya untuk penyediaan rumah bagi MBR yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan.

"Yang pasti tadi beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap dimiliki negara tetapi bangunannya itu bisa dimiliki oleh rakyat," jelas Ara dikutip dari tayangan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Untuk itu, arahan dari Prabowo akan menjadi landasan Kementerian PKP untuk menindaklanjuti bersama Kementerian ATR/BPN terkait aspek legalitas kepemilikan lahan dalam pelaksanannya.

"Sementara itu yang kami akan jadikan pegangan. Jadi sudah ada arahan yang jelas dari beliau, kami akan menindaklanjuti dengan Menteri ATR/Kepala BPN," pungkas Menteri PKP itu.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan agar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersifat sukarela. Artinya, tidak wajib bagi pekerja.

Hal ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

Selain sudah menyampaikan kepada Presiden perihal usulan ini, pria yang akrab disapa Ara itu juga mengaku telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas beberapa hal.

“Ya, memang saya sudah undang BP Tapera dan saya sudah laporkan juga tadi, memang tabungan itu kan harusnya bersifat sukarela, kan begitu,” ujarnya ditulis Rabu (8/1/2025).

“Jadi saya dorong Tapera itu harus bisa dipercaya, harus bisa bermanfaat ya, karena itu yang paling penting. Tunjukkan bahwa bisa dipercaya, kredibel, tidak ada korupsi, dan bermanfaat,” kata dia.

Sebelumnya, Ara mengaku belum ada pembahasan soal perluasan kepesertaan Tapera. Saat itu, pihaknya bakal membicarakan lebih lanjut terkait skema pembiayaan rumah bagi masyarakat tersebut.

"Belum sampai ke situ (bahas Tapera). Tapi kami sudah sampaikan apa konsep (pembiayaan) kami. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicarakan lebih lanjut," kata Ara.

Dia mencatat, penyerapan aspirasi dan masukan dari berbagai pihak perlu dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan punya dampak positif, terutama memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, dari akademisi, para pengamat, pelaku, tentunya calon konsumen. Kita harus mendengarkan secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif membangun rumah ke depan," ujar dia.

Tapera merupakan uang simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dana simpanan ini nantinya hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib ikut program Tapera.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menunjukkan dukungan terhadap program pemerintah dalam mencapai target 3 juta rumah per tahun.

SMGR menguatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan menghadirkan inovasi produk bata interlock presisi.

Produk turunan dari semen hijau ini menarik perhatian pengembang perumahan dan sektor perbankan sebagai solusi rumah ramah lingkungan.

Direktur Utama Semen Indonesia, Donny Arsal, mengungkapkan, setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Agustus 2024, kini SMGR menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi adalah hasil penelitian terapan dengan mekanisme saling mengunci antarbalok, seperti sistem lego.

Penggunaan bata ini menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan material konvensional, antara lain efisiensi material, kemudahan aplikasi yang mempercepat pembangunan, dan keunggulan ramah gempa.

Selain rumah contoh, Semen Indonesia juga mengaplikasikan beton inovatif berbasis semen hijau.

Beberapa produk ini termasuk beton dekoratif dan paving block berpori untuk mengatasi kawasan tergenang.

Produk-produk tersebut diharapkan mendukung pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat.

"Untuk mendukung pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, diperlukan kolaborasi semua pihak dan inovasi teknologi. Bata interlock presisi mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dengan kualitas konstruksi kokoh dan tampilan modern," kata Donny dalam keterangan resmi, Rabu (8/1/2024).

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan, inovasi bata interlock presisi mempercepat pembangunan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Proses pembangunan dengan bata interlock presisi Semen Indonesia sangat cepat dan hasilnya sangat bagus. Selain efisien dalam pengecatan dan pengacian, produk ini halus, sehingga bisa langsung ditempati. Teknologi ini patut disebarluaskan ke seluruh pengembang," ujar Junaidi.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, menilai bata interlock presisi tidak hanya cocok untuk rumah dengan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetapi juga untuk rumah komersial.

"Presisinya bagus, kualitasnya juga baik. Bata interlock presisi sangat tepat untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Proses pengerjaan juga cepat, 21 hari sudah selesai. Jika tukangnya lebih cepat, bisa selesai dalam dua pekan," kata Ari Tri Priyono.

Perwakilan pengembang sekaligus CEO Asatu Corporation, Joko Santosa, menambahkan, penggunaan bata interlock presisi membuat biaya pembangunan lebih efisien dan hasil konstruksi kokoh dengan tampilan estetis.

Selain itu, udara dalam ruangan tetap sejuk siang dan malam.

“Keunggulannya yang paling penting bagi kami adalah kecepatan pengerjaan. Kami bisa membangun dua kali lebih cepat daripada menggunakan material konvensional. Efisiensi biaya mencapai 35 persen, baik material maupun tukang. Biasanya, kami membutuhkan waktu delapan minggu untuk satu rumah, namun dengan bata interlock presisi, hanya dua minggu sudah selesai,” tutup Joko.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut program 3 juta rumah difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah Rp8 juta.

Ara mencontohkan, kategori MBR yang bakal mendapat hunian dari program 3 juta rumah dua di antaranya adalah pedagang bakso dan sayur.

“Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” ujarnya saat ditemui wartawan usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Pemerintah pun bakal membuat skema khusus terkait pembiayaan bagi MBR agar mereka bisa mendapat akses tempat tinggal.

“Kemudian juga mengenai pembiayaan, kita bersyukur karena kita sudah bisa memberikan kepada masyarakat yang tidak punya slip gaji, tapi punya penghasilan,” kata dia.

Menurutnya, para pedagang kecil tidak memiliki slip gaji layaknya karyawan sebuah perusahaan. Namun, mereka punya kegiatan usaha yang bisa mendatangkan penghasilan.

Sehingga, diperlukan langkah atau rancangan teknis agar masyarakat mendapat pendampingan.

“Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya slip gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi,” kata dia.

“Ya dengan cara-cara menyupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” katanya

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat diselesaikan dalam waktu empat jam saja. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut, proses pembuatan IMB dengan waktu singkat ini mulai berlaku pekan depan. Namun, baru diterapkan di satu kota, yakni Tangerang. Setelah itu akan diikuti oleh daerah lainnya.

“Kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat, yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari,” ujarnya saat ditemui wartawan di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ditulis Rabu (8/1/2025).

“Dan rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bappenas, itu sudah bisa menjadi empat jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti,” kata dia.

Sebelumnya, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo telah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SKB berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), retribusi PBG bagi MBR, dan mempercepat penerbitan PBG.

“Ya, sorry secara umum sepuluh hari, dari 45 hari jadi sepuluh hari, tetapi ada satu kota yang luar biasa yang bisa empat jam. Nah mudah-mudahan ini bisa hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain,” ujar dia.

“Supaya Bupati, Wali Kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya,” kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan di sekolah-sekolah di Jakarta membawa harapan besar akan peningkatan gizi anak-anak.

Namun, di balik upaya mulia ini, berbagai cerita muncul dari beberapa siswa hingga kepala sekolah.

Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis untuk para pelajar, termasuk di Jabodetabek ini masih membutuhkan sejumlah evaluasi agar dapat berjalan optimal.

Anak-anak dan menu MBG: antara nikmat dan keluhan

Fariz (11), siswa kelas 5 di SDN Susukan 01, Ciracas, mengaku memiliki kesan yang beragam terhadap menu MBG pada Senin (6/1/2025).

Pada hari pertama, ia merasa kecewa dengan rasa menu yang disajikan.

"Sayur bayam seperti sudah basi, agak asam rasanya, terus semangkanya juga sudah agak asam," kata Fariz.

Ia pun akhirnya meninggalkan makanannya dan memilih untuk membeli jajanan di kantin.

Namun, cerita berbeda datang dari hari kedua. Menu yang terdiri dari sayur wortel dan buncis, telur orak-arik, tempe goreng, serta buah jeruk membuat Fariz lahap menyantap makanannya.

"Tadi habis, enakan sekarang. Karena ada telur, ada buahnya, terus ada sayur bergizi," ujar Faiz.

Sementara itu, Baihaqi (10), teman sekelas Fariz, juga merasakan perbedaan kualitas menu antara hari pertama dan kedua.

"Habis dong enak rasanya. Iya enak sekarang, yang kemarin enggak bisa dimakan sayurnya," ujar Baihaqi.

Meskipun begitu, kebiasaan jajan di kantin tetap ia lakukan, khususnya untuk membeli minuman.

Adi (11) juga mengaku menikmati menu MBG hari kedua, tetapi tetap memilih untuk membeli jajanan tambahan.

"Sekarang juga mau jajan es sama martabak sih," ujar Adi.

Kendala waktu dan kesukaan anak-anak

Kepala Sekolah SD Angkasa 5, Yuliani (49), menilai waktu pelaksanaan MBG menjadi salah satu tantangan utama. Sebab, pelaksanaan MBG sangat dekat dengan waktu sarapan anak-anak.

"Pelaksanaannya terlalu dekat dengan waktu makan pagi anak-anak. Mereka masuk pukul 07.00 WIB dan memulai kegiatan belajar. Sekitar pukul 08.00 WIB sudah ada program MBG, sedangkan waktu istirahat kelas kecil pukul 09.00 WIB," jelas Yuliani.

Ia mencatat, beberapa siswa, terutama kelas kecil, sulit menghabiskan makanannya karena mereka sudah sarapan atau minum susu di rumah.

"Kami tetap mengimbau orang tua untuk membawakan bekal, supaya anak-anak punya cadangan makanan jika menu MBG tidak sesuai dengan selera mereka," kata Yuliani.

Protein tanpa susu, alternatif menu dari pemerintah

Selain itu, tidak ada susu dari sejumlah menu MBG yang diberikan kepada anak-anak siswa di sekolah Jakarta baik pada hari pertama dan kedua.

Namun, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan. susu tidak selalu menjadi bagian dari menu MBG.

Menurutnya, kebutuhan protein anak-anak dapat dipenuhi dengan bahan makanan lain.

"Jika susu tidak tersedia, bisa digantikan oleh tempe atau tahu. Kandungan protein dan nutrisinya tetap tercukupi," ujar Adita.

Ia menekankan, variasi menu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan keterjangkauan bahan makanan.

"Di beberapa daerah yang jauh dari sentra susu, protein dari bahan lain menjadi solusi yang relevan. Yang penting, standar gizi tetap terpenuhi," katanya.

Perlu ada evaluasi

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam hal tata kelola dan pelaksanaannya.

Ia mengusulkan agar penyediaan makanan tidak lagi dilakukan oleh katering, tetapi melibatkan komunitas lokal, seperti ibu-ibu PKK atau pengelola kantin sekolah.

"Tapi kalau misalnya yang masa itu orang sekitar sekolah itu atau di daerah itu sendiri saya rasa ini kan sudah bisa terukur sesuai yang penting standar gizinya memenuhi. Jadi tidak pakai katering lagi," jelas Trubus.

Dengan melibatkan orang-orang sekitar sekolah, menurutnya, menu dapat lebih menyesuaikan dengan selera anak-anak.

"Partisipasi ibu-ibu lokal juga bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan kualitas menu. Tinggal kepala program MBG yang mengawasi standar gizinya," tambahnya.

"Jadi evaluasi harus mencari solusi, bukan membatalkan program. Ini adalah upaya bertahap yang membutuhkan perbaikan terus-menerus untuk mencapai sasaran tepat," tegasnya.

Meski masih ada tantangan, program MBG membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak di sekolah.

Cerita dari siswa seperti Fariz dan Baihaqi menunjukkan bahwa dengan perbaikan pada rasa, kualitas, dan penyajian makanan, program ini dapat lebih diterima.

Dengan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari orang tua, sekolah, hingga komunitas lokal, program ini diharapkan tak hanya mengenyangkan, tetapi juga memperkuat kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa masuk program dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal itu disampaikan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1/2025).

"Jadi kami sudah mengusulkan (perumahan MBR) tadi di dalam rapat. Kami sudah laporkan (ke Prabowo), 'Silakan dipersiapkan' (jawaban Prabowo). Kami akan siapkan drafnya," ujarnya usai mengikuti Ratas dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.

Sejalan dengan arahan Prabowo itu, Kementerian PKP akan mempersiapkannya dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Nanti pada waktunya kami akan sampaikan," imbuh Ara.

Ia menjelaskan, usulan PSN perumahan MBR itu akan tersebar di 30-50 kabupaten/kota di Indonesia. Tujuannya agar terjadi pemerataan kepemilikan rumah, serta pemanfaatan lahan-lahan milik negara yang ada.

"Supaya juga ini ada pemerataan di banyak kota, banyak kabupaten, di Indonesia, tentu sedapat mungkin yang ada tanah-tanah yang bisa kami manfaatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ara memastikan bahwa sekitar 50 kota di Indonesia dengan lahan idle (telantar) sedang didata oleh Kementerian ATR/BPN.

"PSN buat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, nanti Pak Nusron (Menteri ATR/Kepala BPN) sangat membantu kami karena sedang didata 50 kota yang tanahnya idle," ungkap Ara usai menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Sementara Nusron menambahkan, pelaksana dari PSN perumahan MBR yang diinisiasi Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN kepada Presiden Prabowo Subianto adalah swasta.

Program tersebut dilakukan demi menyukseskan pembangunan 3 Juta Rumah setiap tahun.