JAKARTA,investor.id – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai mengorbankan pelaku UMKM yang terlibat. Hal ini merupakan tanggapan atas adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan program MBG yang terjadi di wilayah Kalibata.

Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan bahwa program MBG yang merupakan inisiatif strategis Presiden RI, harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik koruptif. Segala bentuk pungli dalam pelaksanaan program pemerintah merupakan tindakan kriminal yang merusak citra negara dan melemahkan kepercayaan publik.

"Segala bentuk pungli adalah tindakan kriminal yang mencoreng nama baik negara dan harus ditindak tegas. Jangan sampai UMKM dikorbankan karena kelalaian atau permainan oknum,” ujar Anggawira pada Sabtu (19/4/2025).

Dia mengatakan bahwa program ini tidak boleh menjadi ruang penyimpangan, melainkan harus menjadi simbol hadirnya negara dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pungli harus segera dilakukan, agar tidak mencederai tujuan utama dari program ini.

Lalu  Hipmi mendorong penguatan profesionalisme di kalangan mitra pelaksana program. Pelibatan yayasan atau lembaga mitra harus mengikuti standar operasional yang sepadan dengan proyek-proyek nasional.

“Selain itu, Hipmi mengusulkan agar audit internal maupun eksternal diberlakukan secara berkala untuk memastikan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata dia.

Hipmi menilai bahwa dukungan terhadap UMKM sebagai pelaksana dapur MBG harus bersifat konkret. Kelangsungan operasional mereka sangat bergantung pada jaminan arus kas yang stabil dan pembayaran yang tepat waktu.

“Tanpa dukungan sistemik, UMKM berpotensi mengalami tekanan finansial yang dapat mengganggu keberlanjutan program,” tutur Anggawira.

Hipmi merekomendasikan tiga langkah agar program MBG bisa berjalan secara optimal. Pertama yaitu digitalisasi dan transparansi sistem pengelolaan
HIPMI mendorong penggunaan sistem digital seperti dashboard real-time untuk memantau logistik, status pembayaran, dan kinerja layanan. Sistem e-invoicing dan kontrak digital juga perlu diterapkan agar proses pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua,  Hipmi mengusulkan agar bank-bank Himbara dan BPR lokal terlibat dalam penyaluran kredit mikro dengan skema khusus MBG. Selain itu, lembaga seperti LPDB-KUMKM dan institusi keuangan milik negara dapat menyediakan dana bergulir tanpa agunan besar bagi vendor kecil.

“Hipmi juga siap mendampingi melalui program inkubator UMKM MBG untuk membantu validasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas manajerial keuangan,” terang Anggawira.

Ketiga, pembentukan  Satuan Tugas (Satgas) Integritas MBG Nasional
Hipmi mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan KPK, Kejaksaan, dan unsur masyarakat sipil guna memastikan pengawasan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.  Dalam hal ini, Hipmi menyatakan kesiapan untuk duduk bersama sebagai mitra strategis yang menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

“Hipmi siap menjadi mitra aktif pemerintah dalam mendukung pelaksanaan MBG yang profesional, bersih, dan berdampak luas. Kami percaya bahwa dengan sistem yang kuat dan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM bisa menjadi tulang punggung keberhasilan program ini,” ungkap Anggawira.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan terus bergerak maju. Namun, di balik progres positifnya, tantangan pemerataan layanan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Deden Deni, menyampaikan bahwa program MBG kini telah menjangkau lima kecamatan dari tujuh wilayah yang ditargetkan.

“Dulu lima sekolah, sekarang udah ada di Serpong ada dua dapur. Untuk yang di Ciater penerima manfaatnya bisa sampai 3.500,” ungkap Deden saat ditemui, Jumat (19/4/2025).

Dapur umum yang sudah beroperasi tersebar di Serpong (dua lokasi), Ciputat Timur, Pamulang, dan Ciputat.

Sementara dapur di Pondok Aren direncanakan mulai beroperasi pada Senin mendatang.

“Yang belum itu di Kecamatan Setu dan Serpong Utara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada, dan per kecamatan minimal sudah ada pelayanan makan bergizi gratis,” ujar Deden.

Sejauh ini, Deden mengemukakakn, pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada komplain kaitan dengan kualitas makanan, dengan distribusi makanan normal-normal saja,” jelas Deden.

Namun demikian, Deden tak menampik bahwa jumlah dapur yang tersedia masih jauh dari kata ideal.

Dengan jumlah siswa dari jenjang PAUD hingga SMP yang mencapai sekitar 300.000, Pemkot Tangsel diperkirakan membutuhkan sekitar 70 dapur untuk menjangkau seluruh penerima manfaat.

Titik padat dan tantangan lahan

Distribusi dapur juga harus mempertimbangkan kepadatan sekolah di wilayah tertentu.

“Yang padat tentu di beberapa kecamatan kayak di Pamulang, Ciputat, Pondok Aren, ini termasuk yang cukup padat sekolahnya,” terang Deden.

Dinas Pendidikan telah melakukan pemetaan hingga tingkat kelurahan untuk memudahkan penentuan titik strategis pendirian dapur.

Namun, keterbatasan lahan masih menjadi kendala utama, terutama di Kecamatan Setu dan Serpong Utara.

“Setu sama Serpong Utara kami sedang mencari lahan untuk pendirian dapur,” kata Deden.

Saat ditanya kemungkinan seluruh siswa menerima manfaat MBG di akhir 2025, Deden menyebut, hal itu bergantung pada koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita koordinasi memberikan informasi data penerimaan manfaat. Selain itu, juga menyampaikan potensi lahan dan opsi kerja sama dengan pihak ketiga,” ucap Deden.

Meski jalan masih panjang, pemerintah daerah berkomitmen memperluas jangkauan program ini.

“Yang jelas setiap saat kami koordinasi untuk peningkatan penerimaan manfaat makan bergizi gratis,” kata Deden.

Surabaya -

Seorang pria berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) viral melakukan pencurian. Pemkot Surabaya membantah tegas pria tersebut pegawai atau anggota satgas DPRKPCKTR.

Plt Dinkominfo Surabaya M Fikser menjelaskan seragam Satgas DPRKPCKTR yang terlihat dalam video adalah seragam lama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

"DPRKPCKTR merupakan nama lama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRKPP, dimana satgas tersebut telah tersebar ke DPRKPP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Dispendik)," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fikser menduga kuat bahwa seragam yang dikenakan oleh terduga pelaku ialah seragam lama. Seragam itu sudah tidak digunakan, bahkan dibuang, dan disalahgunakan untuk melakukan kriminalitas.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," jelasnya.

Pihaknya telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia memastikan terduga pelaku bukanlah personel DPRKPP atau sebelumnya DPRKPCKTR.

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," ujarnya.

Menyikapi kejadian ini, Fikser mengimbau seluruh petugas atau satgas Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan, menjemur, atau membuang pakaian seragam dari instansi manapun.

"Sebab, ketika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seragam tersebut bisa disalahgunakan," pungkasnya.

(abq/fat)

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Puluhan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort, di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Aksi massa itu dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkunganproyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan "menyulapnya" menjadi beton, yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," sebut Hidayat.

Kemarahan warga juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, yang merasakan betul banjir lumpur setiap hujan deras melanda.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," kata Hendar.

Masyarakat Kampung Gantungan setidaknya sudah cukup sabar menghadapi banjir dari limpasan air imbas kehadiran perumahan mewah.

Hendar bersaksi, setiap hujan, warga di kampungnya selalu kena banjir selama dua tahun terakhir sejak proyek berjalan.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," sebutnya.

Yang ia takutkan, dengan kondisi banjir setiap kali dilanda hujan ini bisa berdampak pada bencana yang mengancam nyawa keluarganya.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucapnya.

"Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, RT 8/RW 3, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman mengungkapkan, terdapat enam jembatan yang segera dibongkar di sepanjang jalur saluran air Jalan Kong Isah.

Pembongkaran dilakukan karena jembatan perumahan melanggar spesifikasi.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," kata Nurman.

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," kata dia.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding usai menghadiri Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan BP Tapera di Jakarta, Kamis malam (17/4), sebagaimana keterangan KP2MI yang diperoleh Jumat (18/4).

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," katanya.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

NIR YITZHAK, KOMPAS.com — Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga Israel sendiri pada Selasa (15/4/2025) malam.

Bom tersebut jatuh di area terbuka dekat Nir Yitzhak, sebuah komunitas pertanian di wilayah selatan Israel yang berjarak sekitar 3 kilometer dari perbatasan Gaza.

Insiden ini terjadi akibat kesalahan teknis saat jet tersebut sedang dalam perjalanan menuju misi militer di Gaza.

Militer Israel dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam insiden tersebut.

"Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis," demikian pernyataan singkat dari militer Israel.

Hingga saat ini, IDF belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sementara itu, pihak militer menyatakan sedang melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mencari tahu penyebab pasti insiden ini.

juru bicara komunitas Nir Yitzhak mengatakan, bom tersebut mendarat di area pertanian milik warga, dan pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Meskipun jarang terjadi, insiden semacam ini bukan yang pertama kali.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel secara tak sengaja menjatuhkan bom di komunitas tetangga Nir Yitzhak, yaitu Yated.

Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan kemudian, sebuah peluru tank Israel yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan.

Ledakan itu menimbulkan serpihan yang merusak sebuah mobil di Israel selatan.

Nir Yitzhak sendiri merupakan wilayah yang dihuni oleh sekitar 550 orang menurut data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini menjadi salah satu sasaran serangan dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Hingga Februari 2025, sekitar setengah dari warga Nir Yitzhak telah kembali menetap di wilayah tersebut setelah sempat mengungsi akibat serangan.

Surabaya -

Sebuah video yang menampilkan pria pencuri berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya viral di media sosial.

Pencurian tersebut terjadi di diduga di sebuah warung pada Kamis (17/4/2025). Dalam video tampak seorang pria berseragam DPRKPCKTR Surabaya mengambil barang berharga, sedangkan seorang lain diduga pemiliknya tertidur di bawah.

Video ini pun viral di berbagai plaftform media sosial. Dalam video juga diberi caption bahwa 'Hari masih pagi tapi uang dan HP dicuri,'

Menanggapi video viral tersebut, Plt Diskominfo Surabaya M Fikser tegas membantah bahwa pelaku tersebut petugas DPRKPCKTR. Menurutnya, dari video yang beredar, bahwa seragam yang dikenakan pelaku merupakan edisi lama.

Pihaknya bersama jajaran terkait telah melakukan penelusuran apakah ada petugas atau pegawai Pemkot Surabaya dengan ciri-ciri pria yang ada di dalam video. Hasilnya, tak ditemukan sesuai ciri-ciri dalam video yang beredar.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," imbuh Fikser.

(abq/fat)