Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut awalnya merupakan milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Dengan anggaran sebesar Rp 5,078 triliun ini Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) membeberkan rincian penggunaan dana tersebut yaitu untuk melanjutkan proyek yang sudah berjalan.

"Jadi (anggaran tahun depan) Rp 5,07 triliun. Untuk IKN (sekitar Rp 1,2 T untuk sektor perumahan), jadi palingan hanya sekitar Rp 4,5 sekian triliun (anggaran tahun depan)," tuturnya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah, di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Rinciannya adalah sebagai berikut.

Rumah susun: Rp 3,5 triliun
- Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk Personil TNI di IKN (Ibu Kota Nusantara) 240 unit
- Penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.820 unit
- Pembangunan baru rumah susun MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit
- Pembangunan baru rusun ASN/TNI/Polri, MBR, Pekerja, dan lembaga perguruan tinggi dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit
- Lanjutan pembangunan rumah susun direktif (MYC) 701 unit
- Lanjutan pemeliharaan dan perawatan tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower
- Lanjutan pembangunan rumah susun mendukung DOB (MYC) 460 unit

Rumah Swadaya: Rp 0,7 triliun
- Pembangun rumah Swadaya melalui BSPS sebanyak 34.289 unit

Rumah khusus: Rp 0,105 triliun
- Pembangunan rumah khusus untuk mendukung DOB (Daerah Otonom Baru) sebanyak 50 unit
- Pembangunan Rusus suku Moi sebanyak 72 unit
- Lanjutan pembangunan rumah khusus pasca bencana di Ternate 49 unit
- Pembangunan Rusus Malawei 100 unit
- Pembangunan Rusus pasca bencana di Lebak sebanyak 94 unit

Rumah umum dan komersial: Rp 0,121 triliun
- Pembangunan PSU sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang tersebar di seluruh provinsi

Dukungan manajemen dan teknis lainnya: Rp 0,575 triliun
- Pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan penugasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan
- Gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran

Ditemui saat break acara, awak media bertanya mengenai anggaran perumahan sebesar Rp 5,07 triliun apakah cukup untuk program 3 juta rumah. Ketika ditanya apakah akan meminta tambahan anggaran untuk menopang program 3 juta rumah, Ara mengatakan pihaknya masih akan menghitung kebutuhan anggaran terlebih dahulu.

"Kita mesti hitung dulu. Itu baru usaha," katanya singkat.

Sebagai informasi, pada September 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebanyak Rp 40,59 triliun. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah mendapatkan pagu indikatif anggaran 2025 Rp 75,63 triliun dan dengan tambahan anggaran tersebut maka total anggarannya menjadi Rp 116,23 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 500 miliar, yang terdiri dari pergeseran anggaran antar unit organisasi untuk pemenuhan padat karya BSPS sebesar Rp 300 miliar dan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 250.528.328.000

Dengan demikian, anggaran untuk Ditjen Perumahan tahun 2025 menjadi Rp 5.078.208.583.000 dari yang sebelumnya Rp 4.527.680.145.000.

"Anggaran Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,078 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

(abr/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan soal minimnya anggaran untuk pembangunan program tiga juta rumah.

Ara mengungkapkan, untuk tahun anggaran 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disebut hanya mengantongi alokasi pagu sebesar Rp 5,07 triliun.

“Saya anggarannya Rp 5 triliun dan dari Rp 5 triliun itu kita breakdown. Kita akan menerapkan paling tinggi tentang keterbukaan publik,” tegasnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10).

Pada kesempatan yang sama, Ara turut membandingkan alokasi anggaran Kementerian Perumahan yang jauh menurun bila dibandingkan dengan alokasi anggaran Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada 2024.

Pada saat itu, Ditjen Kementerian Perumahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14 triliun. Namun, dengan anggaran lumayan jumbo itu juga disebut hanya mampu merealisasikan pembangunan rumah rakyat hanya sekitar 200.000 unit.

“Tahun 2024 dikasih Rp 14 triliun, tapi yang terbangun 200.000-an unit, itu anggaran Rp 14 triliun,” sebutnya.

Pasalnya, kata Ara, kala itu alokasi anggaran Ditjen Perumahan banyak yang difokuskan untuk pembangunan hunian di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, Ara mengaku tetap optimis untuk bisa merealisasikan program tiga juta rumah dengan sebaik mungkin. Di mana, pada tahap awal konsentrasi pembangunan bakal difokuskan untuk pengadaan rumah susun (rusun) dengan alokasi mencapai Rp 3,53 triliun.

Perincian pembangunan rusun itu untuk membangun hunian vertikal TNI, ASN dan Hankam di IKN, lanjutan pembangunan rusum MBR terdampak IKN sebanyak 44 unit hingga renovasi 10 tower rusun Wisma Atlet Kemayoran.

Kemudian, alokasi untuk pengadaan rumah swadaya dianggarkan sebesar Rp 747 miliar untuk mendukung pembangunan rumah swadaya melalui skema BSPS dan direalisasikan lewat program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Berikutnya, alokasi pembangunan rumah khusus senilai Rp 105 miliar, rumah umum dan komersial Rp 121 miliar, serta dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp 575 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan berdiskusi dengan direktur utama BUMN Karya hingga properti terkait Program 3 Juta Rumah yang diusung Prabowo-Gibran.

Melansir undangan yang diterima Bisnis, diskusi tersebut bakal diselenggarakan di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Senin (28/10/2024) sore.

“Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, perlu dilakukan diskusi untuk membahas rancangan skenario capaian program dimaksud,” tulis surat yang ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Dalam lampiran surat tersebut, Kementerian PKP telah mengundang sederet pejabat kementerian dan lembaga, direktur utama perbankan, BUMN Karya dan produsen bahan bangunan, serta emiten properti.

Kementerian PKP juga mengundang jajaran ketua umum asosiasi dan pengembang perumahan, asosiasi profesi terakreditasi, hingga sederet praktisi.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, sejumlah direktur utama BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) berencana hadir dalam diskusi tersebut.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang gerak cepat pemerintah dalam membahas Program Tiga Juta Rumah akan memberikan prospek positif bagi emiten-emiten terkait, seperti properti, BUMN Karya, hingga semen.

“Ini sebenarnya sudah menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan amanah dari janji kampanyenya dan hal tersebut memang patut diapresiasi,” ujar Nafan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, implementasi program ini akan berkorelasi positif bagi kinerja fundamental tiap emiten. Bagi BUMN Karya, misalnya, rencana pembangunan rumah akan meningkatkan permintaan dan perolehan kontrak baru.

“BUMN Karya tentunya akan mendapatkan kontrak baru dan meningkatkan kinerja terlepas dari arus kas negatif saat ini. Untuk emiten berbasis semen, program ini tentunya akan membatasi kondisi oversupply semen di Tanah Air,” kata Nafan.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian yang tersendiri.

Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal itu tersaji ketika Kepala Negara mengumumkan jajaran menteri dan wakil menteri (wamen) dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Prabowo mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum akan dijabat oleh Dody Hanggodo. Sementara posisi wamen akan ditempati mantan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.

"Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum," ucap Prabowo dikutip dari kanal Youtube Kompas TV.

Kemudian untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menterinya akan dijabat oleh Maruarar Sirait.

Sedangkan posisi wamen diisi oleh Fahri Hamzah yang merupakan Politikus Partai Gelora dan juga Anggota Satgas Perumahan Prabowo.

"Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," imbuhnya.

Jajaran menteri Prabowo akan dilantik pada Senin (21/10/2024) pagi, sementara wamen akan dilantik pada sore hari.

"Rencananya besok (Senin) pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00, dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri pukul 15.00," pungkas Prabowo.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengadakan dialog dan pertemuan dengan Hashim S. Djojohadikusumo selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hashim menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Menurutnya, presiden terpilih Prabowo Subianto sejak lama telah sering menyebut dan membahas tentang gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting, serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Prabowo mengingatkan pentingnya anak-anak rutin makan ikan, minum susu dan makanan bergizi lainnya, karena prihatin dengan kondisi bangsa termasuk melihat anak-anak usia 10 tahun tapi fisiknya kurus kecil seperti anak berusia 5 tahun. Itulah alasan mengapa ada program makanan bergizi gratis,” ungkap Hashim, Kamis (10/10).

Ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya disebabkan oleh gizi anak yang buruk, tetapi semua belajar bahwa tempat tinggal dan lingkungan juga memengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh karena itu, untuk memberantas stunting dan mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh termasuk pentingnya anak dan keluarga Indonesia tinggal di rumah layak huni.

Atas dasar itu maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Itu terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

“Sehingga kalau satu periode (5 tahun) akan dibangun 15 juta rumah di seluruh Indonesia. Jika Tuhan menghendaki, Prabowo Subianto bisa dua periode, maka dalam 10 tahun sudah terbangun 30 juta rumah. Dan nantinya dilanjutkan oleh presiden penerusnya,” sebut Hashim.

Menurutnya, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Hashim menyebutkan, dirinya mendapat informasi bahwa sektor properti dan perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 185 industri turunan lain, sehingga dapat mengangkat dunia usaha dan perekonomian nasional. Hal itu luarbiasa, sehingga dapat membantu target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Indonesia, ungkap Hashim, bisa belajar banyak dari keberhasilan China yang mendorong pertumbuhan ekonominya lewat sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun sektor properti dan perumahan menjadi tulang punggung ekonomi China, sehingga tidak bisa dibantah ini membuat China berhasil keluar dari kemiskinan.

Ia mengatakan, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan nantinya akan dilakukan oleh UMKM, koperasi, BUMdes dan kontraktor desa dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan income per kapita nasional. Sementara 1 juta apartemen di perkotaan terbuka untuk swasta termasuk pengembang anggota REI di seluruh daerah.

Sosok Calon Menteri Perumahan

Menanggapi pertanyaan mengenai sosok ideal Menteri Perumahan yang akan dipilih presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menyebutkan bahwa sosok tersebut harus orang yang sudah memiliki program (tentang perumahan), mengerti dan paham dengan situasi di lapangan, serta dekat dengan seluruh ekosistem perumahan termasuk pelaku usaha.

“Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” elaknya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengapresiasi sekali program 3 juta rumah per tahun ini, karena menjadi sebuah loncatan tinggi bagi industri perumahan nasional di masa mendatang. Menurutnya, tidak akan ada hasil yang berbeda, jika cara mengatasinya masih tetap sama.

Dia menambahkan, Indonesia saat ini sedang menghadapi angka backlog (kekurangan) pasokan rumah yang sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Ironisnya, angka itu tidak banyak mengalami perubahan setidaknya dalam 10 tahun terakhir.

“Oleh karena, program pengentasan angka kemiskinan termasuk lewat penyediaan hunian secara masif sebanyak 3 juta unit bagi masyarakat di pedesaan dan perkotaan menjadi sejalan (inline) dengan usaha mengentaskan backlog. Kami dari REI komit mendukung program yang sangat mulia ini,” kata Joko.

Dia menambahkan, sektor properti telah memberi kontribusi besar pada PDB nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang dicita-citakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Joko, karena memiliki keterkaitan dengan hampir 185 industri lainnya di sektor riil, sektor properti jelas memiliki dampak besar bagi bergeraknya perekonomian. Sebagai bisnis padat karya, sektor properti mampu menyerap banyak tenaga kerja yaitu hampir 13 juta-19 juta orang. Dengan kontribusi yang cukup strategis itu, maka industri properti sangat-sangat pantas menjadi tulang punggung (backbone) utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Termasuk untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% per tahun. Sektor properti dan di dalamnya perumahan akan bertindak sebagai pengungkit perekonomian nasional sesuai dengan paradigma yang diusung propertinomic,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menata kawasan permukiman kumuh Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan penataan kawasan Lagasa ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, layak huni, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi lokal di Muna.

“Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah Lagasa secara signifikan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik, mulai dari pengaspalan jalan, pembangunan jalan lingkungan, hingga pembuatan talud dan ruang terbuka publik,” kata Diana di Jakarta, Minggu.

Kementerian PUPR terus melakukan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huni berkelanjutan. Salah satu permukiman kumuh yang telah selesai ditata adalah kawasan Lagasa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Penataan kawasan Lagasa dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara dengan biaya sebesar Rp15,5 miliar. Pekerjaan penataan dimulai sejak Maret 2023 dan diselesaikan dalam waktu 240 hari kalender.

Menurut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Wahyu Kusumosusanto, kawasan Lagasa sebelumnya dikenal sebagai wilayah permukiman yang kurang layak.

Kerapatan bangunan, minimnya ruang terbuka, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi tantangan utama bagi masyarakat setempat.

“Pengaspalan dan paving blok yang sebelumnya dalam kondisi buruk telah diselesaikan sehingga membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Di samping itu, pembangunan ruang terbuka publik menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, berinteraksi, dan menjalankan kegiatan sosial sehingga menciptakan suasana masyarakat yang lebih harmonis,” ujar Wahyu Kusumosusanto.

Dengan infrastruktur yang lebih memadai tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan Lagasa, membuka peluang bagi wirausaha dan kegiatan ekonomi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Muna dan sekitarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Mataram (ANTARA) - Dua tokoh politik nasional, Fahri Hamzah dan Fadli Zon dijadwalkan akan hadir dan memberikan orasi politik di acara deklarasi dan jalan sehat bersama pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) di GOR Turida Kota Mataram pada 15 September 2024.

Juru Bicara Iqbal-Dinda, Adhar Hakim mengatakan acara deklarasi Iqbal-Dinda merupakan langkah strategis dalam rangka konsolidasi antara 10 koalisi partai politik, relawan, pendukung, dan simpatisan.

"Kegiatan ini tidak hanya berkumpulnya semua arus pengusung Iqbal-Dinda tetapi juga ada pidato politik dari sejumlah tokoh baik dati parpol koalisi, termasuk Fahri Hammzah dan Fadli Zon," kata Adhar Hakim didampingi Ketua Panitia Lalu Kholid Karyadi dan Febri di Mataram, Kamis.

Ia menyatakan kegiatan deklarasi dan jalan sehat ini sebagai ungkapan kepada konstituen dan pendukung di seluruh NTB bahwa Iqbal-Dinda siap dalam menatap kontestasi pilkada secara cerdas, sehat dan siap bertarung dalam menghadapi pilkada.

"Perkiraan (deklarasi dan jalan sehat) akan dihadiri 20 ribuan orang, namun jumlah ini bisa saja bertambah dan panitia sudah siap mengantisipasi," ujarnya.

Adhar Hakim, menepis bahwa kegiatan deklarasi dan jalan sehat ini adalah sebuah unjuk kekuatan Iqbal-Dinda terhadap para pesaingnya di pilkada 2024.

"Tidak punya pretensi sebagai pamer kekuatan tapi kita ingin menawarkan politik yang riang gembira, partisipatif, dan inklusif," ucap Adhar Hakim.

Lebih dari itu dilihat dari sebuah dinamika bahwa deklarasi dan jalan sehat ini adalah sebuah harapan publik kepada kedua pasangan ini.

"Jadi kami ingin sebenarnya acaranya sederhana tapi karena permintaan dan partisipasi dari publik, sehingga angka 20 ribu ini sudah kami tekan sebetulnya," katanya.

Sementara Ketua Panitia Jalan Sehat dan Deklarasi Iqbal-Dinda, Lalu Kholid Karyadi mengatakan bahwa pasangan ini sudah sejak awal menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggungjawab secara moril kepada publik.

"Kami sepakat bawa pilkada ini menawarkan visi misi dan gagasan yang secara terukur sesuai tupoksi dari seorang gubernur," katanya.

Ia menambahkan seluruh izin yang berkaitan dengan kegiatan sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait terutama kepolisian, termasuk dengan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan.

"Untuk jalan sehat sebelum deklarasi rute-nya pendek hanya 2,5 kilometer, setelah itu ada orasi-orasi politik yang akan disampaikan oleh parpol pengusung dan tokoh nasional," katanya.

Diketahui mantan Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqbal maju menjadi bakal calon Gubernur NTB berpasangan dengan Bupati Bima dua periode 2016-2021 dan 2021-2024, Indah Dhamayanti Putri sebagai calon Wakil Gubernur NTB.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Iqbal-Dinda ini tekah mendaftar di KPU NTB pada Kamis 29 Agustus 2024. Pasangan ini diusung oleh sembilan gabungan partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bukan Bintang (PBB), Partai Hanura, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan jumlah suara sah sebanyak 1.637.928 suara.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan akan mengembalikan fokus pekerjaan masing-masing instansi.

"Kalau saya bilang organisasi hanya vehicle untik mencapai 1 tujuan, dulu PU ya PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, kemudian jadi PUPR, kalau mau dipisahkan lagi, Kementerian Perumahan, tidak masalah," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan nantinya setelah Kementerian tersebut dipisah Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus untuk menjadi pembina industri jasa konstruksi di Tanah Air.

"Kalau yang saya perhatikan dari pak Hasyim (satgas perumahan Prabowo), ini mengembalikan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kepada kiprahnya sebagai core bisnis PU, jadi hanya bina marga, cipta karya, dan SDA, tidak apa-apa," kata Basuki.

Sehingga menurut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa lebih fokus terhadap kualitas jasa konstruksi, baik di sektor jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, infrastruktur sumber daya air, hingga infrastruktur perumahan.

"Karena memang PU jadi pembinaa jasa konstruksi, jadi aturan bina konstruksi ada di Kementerian PUPR, yang lain akan mengikuti, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sekedar informasi tambahan, sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan.

Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menuturkan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim dikutip (31/8).

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo berencana untuk mendirikan Kementerian Perumahan terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) seperti saat ini.

Rencana pemisahan ini dimaksudkan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus ke depannya. Mengingat pembangunan rumah adalah salah satu program utama yang hendak dijalankan oleh Prabowo pada masa jabatannya. Salah satu program terkait perumahan yang telah dia janjikan adalah program 3 juta rumah.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) lalu melansir dari detikFinance.

Menanggapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tidak masalah dengan rencana tersebut. Dia menilai rencana ini justru dapat mempermudah pembangunan perumahan agar lebih terfokus.

"Nggak masalah. Jadi kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki saat ditemui seusai Rapat Kerja di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (9/9/2024).

Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Perumahan ini bukan kali pertama dilakukan. Sebelum ada Kementerian PUPR, Kementerian yang mengurus perumahan di Tanah Air juga sempat berdiri sendiri.

"Dulu PU (Pekerjaan Umum) juga, PU saja. Kemudian jadi PU dan tenaga listrik. Kemudian Kimpraswil (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah), menjadi Kimbangwil (Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah)," lanjutnya.

Dia menyebutkan sesuai dengan ucapan Hashim, nantinya Departemen di PUPR saat ini seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke Kementerian Perumahan ini.

"Jadi kembalikan PU kepada key off-nya sebagai core business PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA. Nggak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi," ujarnya.

"Semua aturan mengenai kontruksi akan kembali. Jadi semua aturan konstruksi itu adalah di PUPR secara undang-undang. Yang lainnya mengikuti. Jadi saya kira ga masalah," pungkasnya.

(aqi/dna)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya pada Senin (19/8). Ada nama baru yang bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang hanya tersisa dua bulan, yakni Dadan Hindayana.

Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman dan lulus 1997, dan Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) Terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Coleoptera di area reklamasi pascatambang batubara di Berau, Kalimantan Timur'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Institusi ini akan menjadi cikal bakal program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan populis itu akan dilakukan Prabowo setelah dia menjabat pada Oktober 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.

(ily/ara)