Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Noor menegaskan prioritas pihaknya ialah fakir miskin.

"Jadi, kalau Baznas itu dasarnya kan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Delapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan delapan asnaf zakat termasuk fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Ia menyebutkan Baznas akan menerima jika sasarannya ialah fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini Baznas sudah menyerahkan bantuan kepada fakir miskin. Noor menyampaikan tanpa melihat adanya program makan bergizi gratis, pihaknya sudah melakukan hal itu.

"Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas. Selama ini kita salurkan juga itu. Jadi, tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu," ucap Noor.

Ketika dimintai konfirmasi kembali terkait sikap Baznas untuk program MBG, Noor mengaku tak masalah jika hanya untuk fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa kami. Itu," tambahnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, wacana memanfaatkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis harus dibicarakan lebih jauh.

Haedar mengatakan, salah satu aspek yang mesti diperhatikan adalah kesesuaian wacana tersebut dengan syariat atau aturan yang berlaku.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata dia

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.

"Kalau untuk bangsa sebenarnya enggak masalah, tapi manajemennya, capaiannya, harus dibicarakan. Baznas punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," kata Haedar.

Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Oleh karena itu, Haedar menekankan bahwa wacana ini perlu dibicarakan secara mendalam jika mau ditindaklanjuti.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan usul dana zakat dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dibicarakan dengan para pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah.

"Sebaiknya dibicarakan dengan Badan Amil Zakat Nasional, kemudian lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh ormas," kata Haedar di sela-sela forum Tanwir Aisyiah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1).

Haedar mengatakan pembicaraan usulan ini penting lantaran zakat memiliki unsur syar'i yakni 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

Haedar pun tak mempersoalkan dengan adanya usulan tersebut jika untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, di sisi lain manajemen dan capaiannya yang harus dibicarakan lebih jauh jika usulan ini mau ditindaklanjuti.

"Badan Amil Zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan. karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat. Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak yang terkait. Nah itu yang harus dibicarakan," kata dia.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bakal ada perbedaan di antara para ulama terkait penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com.

Anwar mengatakan penggunaan dana zakat untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tidak tepat. Namun, ia mengatakan peluang program MBG menggunakan dana infak dan sedekah bisa dilakukan karena ketentuan penyalurannya tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

"Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana enggan berspekulasi jauh soal wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Dadan menyatakan, keputusan soal menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis merupakan wewenang Presiden prabowo Subianto.

"Ini wilayah (ranah) Presiden (untuk memutuskan)," kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ketika ditanya mengenai langkah yang akan diambil bila Prabowo menyetujui wacana itu, Dadan juga irit komentar.

"(Saya) menunggu arahan (Presiden)," ujar Dadan.

Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masayrakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN," ujarnya di Jakarta Rabu (15/1/2025).

Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

Dia menyebut, dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Nixon sebelumnya menyampaikan bahwa kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ujar Nixon.

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyarankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tambah dia.

Seperti diketahui, anggaran program MBG cukup terbatas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, bahkan mengusulkan agar pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program ini.

Termasuk, memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Anwar, pemanfaatan dana ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariah.

“Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambahnya.

Sebab, ketentuan penyaluran dana, infak, dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di sisi lain, Anwar juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain," jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945," jelasnya.

"Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis meminta usul penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) dikaji lagi. Ia mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Dikutip di laman resmi Baznas, delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Kemudian golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat).

"Sementara anak sekolah tak semuanya miskin atau perlu bantuan," ujar Cholil.

Ia memandang dana infak dan sedekah sebetulnya bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, kata Cholil, lagi-lagi perlu ada skala prioritas apakah penggunaan dana infak dan sedekah lebih penting untuk makan bergizi gratis atau kebutuhan lainnya.

"Perlu dikaji apakah dana umat ini lebih tepat untuk makannya atau untuk biaya sekolahnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat untuk membiayai makan bergizi gratis lewat pendanaan yang bersumber pada zakat. Dengan demikian, program MBG tak hanya bersumber dari APBN.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya.

Pemerintah sudah mulai menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1) di sejumlah sekolah di Tanah Air. Seiring dengan implementasi perdananya, sejumlah kritik disampaikan dari berbagai kalangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto itu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, program tersebut akan mendatangkan dampak besar bagi perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Namun menurutnya, implementasi program ini masih terlalu dini untuk dikritik.

"Kalau ada kritik-kritik itu jangan kritik-kritik sebenarnya. Jangan cepat-cepat kritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu padahal waktu dia jadi pejabat, dia juga maling juga. Jadi, kita tunggu saja lihat," ujar Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan MBG dengan tujuan mencapai pemerataan, mengurangi stunting, dan kemiskinan. Hal ini dipercaya dapat terwujud karena MBG mampu mendorong perputaran ekonomi di desa-desa.

Luhut mengatakan, dalam 10 tahun terakhir perputaran dana desa di Indonesia mencapai Rp 1,1 miliar per desa. Dengan adanya program MBG, ditambah dengan rencana penerapan Government Technology (GovTech), diproyeksikan perputaran dana di desa bisa mencapai Rp 9 miliar.

"Sekarang ada MBG, kita mau bikin GovTech membuat lebih tertata dengan lebih baik baik. Kami hitung-hitung ada dana berputar di desa Rp 8-9 miliar. Ini angak yang besar," ujarnya.

Ekonomi didorong dengan proses pengadaan bahan baku MBG yang berbasis lokal, mulai dari pembelian telur hingga ayam. Manfaat penerapan MBG di sekolah-sekolah pun menurut Luhut juga perlahan-pahan mulai terlihat.

"Anda lihat muka anak-anak yang makan itu, itu mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, makan telur, sekarang makan. Itu nanti akan terjadi perputaran ekonomi di desa itu harus beli ayam telor dan sebagainya," kata dia.

"Ini yang disebut Prof Mubyarto dari UGM Ekonomi Pancasila. Tanpa kita sadari, kita mulai implementasi apa itu ekonomi Pancasila. Itu bagus jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga," sambungnya.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

… meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan menyebut menu yang disajikan dalam program makan bergizi gratis mengandung cukup gizi meski dalam penyajiannya di titik tertentu tanpa ada susu.

“Itu variatif karena masih baru mulai, tapi kan semua ada gizinya meski tanpa susu itu sudah memenuhi standar gizi minimal,” kata Menko Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

Ia menjelaskan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu saat ini terus diadakan dan secara bertahap di tanah air.

Selain menyasar anak sekolah, lanjut dia, program itu juga menyasar ibu hamil dan ibu menyusui untuk mendukung asupan gizi mereka sejak dalam kandungan maupun balita.

“Itu (makan bergizi gratis) ada nanti khusus di titik tertentu akan melayani khusus yang ibu hamil dan ibu menyusui,” imbuhnya.

Program makan bergizi gratis perdana dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia pada 6 Januari 2025.

Ada empat sasaran dari program tersebut yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka tengkes (stunting), menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025 di antaranya balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp71 triliun untuk program tersebut dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Program makan bergizi gratis itu juga diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat daerah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan Rp1 triliun guna mendukung program makan bergizi gratis yang saat ini program tersebut mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025) mengatakan saat ini pihaknya menunggu petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dalam program tersebut.

"Pemkot dan DPRD Surabaya sudah menganggarkan Rp1 triliun, tapi masih menunggu petunjuk teknis seperti apa. Jadi kita akan dukung program makan bergizi gratis untuk anak-anak yang ada di Surabaya," katanya.

Ia mengatakan, jika petunjuk teknis anggaran program MBG untuk pemerintah daerah turun dipastikan bahwa Pemkot dan DPRD Surabaya telah siap menjalankan.

"Kalau nanti petunjuk teknis diminta menggunakan APBD dan itu digunakan untuk warga Surabaya, kita akan lakukan," katanya.

Ia berharap, program MBG tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori anak-anak. Tetapi juga dapat mendukung pergerakan ekonomi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Menurutnya, saat ini program MBG yang berjalan di Kota Surabaya masih dalam tahap uji coba oleh BGN. Ia berharap ketika Juknis anggaran program ini turun ke pemerintah daerah, itu bisa melibatkan UMKM setempat.

"Kami dengan DPRD berharap itu bisa dilakukan oleh UMKM Kota Surabaya. Karena saya yakin, pemerintah pusat dengan program makan gratis ini juga (bertujuan) menggerakkan masyarakat, menggerakkan UMKM, sehingga ekonomi kerakyatan juga akan tumbuh," katanya.

Tidak lupa, Eri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan BGN yang telah menjalankan program MBG di Kota Pahlawan. Ia memastikan bahwa setiap program yang baru berjalan pastinya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," katanya.