Lombok Barat -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan 12.331 hektare (Ha) lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 10 kecamatan. Lahan yang berstatus LP2B tak bisa dipakai untuk mendirikan perumahan dan industri.

Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Barat, Lalu Najamuddin, mengatakan pemerintah akan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) LP2B untuk menyelamatkan 12.331 Ha lahan pertanian di 10 kecamatan Lombok Barat pada 2025.

"Kami Pemda Lombok Barat sudah menetapkan lahan pertanian 12.331 hektare. Itu lahan tidak boleh lagi dibangun perumahan. Jadi perumahan dibangun di luar lahan yang itu," ujar Najamuddin, Minggu (29/12/2024).

Sehingga, jelas Najamuddin, Pemkab Lombok Barat akan mempertahankan lahan persawahan untuk mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan swasembada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang juga kami akan cetak sawah baru. Data itu ada di pertanian. Lokasinya di wilayah selatan Lombok Barat," ujar Najamuddin.

Di samping menyelamatkan lahan pertanian, Pemkab Lombok Barat juga menyiapkan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan bersubsidi dan non subsidi sebagai daerah penyangga Mataram.

"Harus kami siapkan. Untuk di lahan sawah kami kunci tidak boleh dibangun perumahan. Tersebar ada di Kecamatan Labuapi, Gerung Gunungsari, di 10 kecamatan di luar area persawahan," kata Najamuddin.

Oleh karena itu, program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang ingin mencetak 3 juta rumah subsidi di NTB tetap didukung. Namun, dukungan itu diberikan di luar lahan LP2B.

"Lombok Barat jadi daerah penyangga Kota Mataram tentu harus kami lihat titik lokasi pembangunan. Kami berikan izin. Pangan kami pertahankan. Program 3 juta rumah harus kita siapkan sehingga semuanya oke," jelas Najamuddin.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat dan Mataram, NTB, mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian, yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya, tetapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau kesiapan rumah subsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan. Ia mengungkapkan ada 42 ribu unit rumah siap huni dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Saya kan dapat surat dari Dirut BTN, dari REI, dari Himppera, dari Apersi bahwa dikatakan misalnya di tempatnya Pak Endang dari Himperra mengatakan sudah ada sekitar 42 ribu yang ready stock untuk FLPP dengan harapan programnya bisa segera dijalankan," ujar Ara di Graha Arraya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara pun memastikan langsung kesiapan rumah subsidi dengan mengunjungi beberapa perumahan. Ia mengunjungi tiga perumahan di Bogor, yakni Graha Arraya Dramaga, Perumahan Ambar Telaga Residence, dan Perumahan Pesona Kahuripan 10.

Selanjutnya, ia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan, tembusan ke Dirjen Anggaran, Dirjen Kekayaan, Dirjen Perbendaharaan akan hasil temuanya.

Di sisi lain, Ara mengungkapkan kuota FLPP untuk 2025 sebesar 220.000 unit. Menurutnya, angka tersebut sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau itu kan udah APBN itu kurang lebih sekitar segitu lah 8 sampai 9 persen dari jumlah target 3 juta. Justru kita kan selalu saya katakan ada tiga peran. Operator itu ya anggarannya udah jelas kan segitu," ucapnya.

Ia juga mengaku senang dengan ada ekosistem yang bagus dari Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), PT Bank Tabungan Negara (BTN), asosiasi pengembang, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Selama dua bulan terakhir, pihaknya telah membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Beberapa pungutan pajak sudah dihilangkan untuk pembelian dan pembangunan rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah menghapus retribusi PBG dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah MBR. Proses pengurusan PBG pun dipercepat dari maksimal 45 hari diubah menjadi 10 hari saja.

Kemudian, ada insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah yang harganya di bawah Rp 2 miliar.

"Jadi urusan rakyat ayo dipercepat dan dipermurah. Bahkan kalau bisa di-nol-in seperti tadi kita nolkan, sesuai arahan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, tidak semua anak-anak mendapatkan susu dalam program makan bergizi gratis.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Senin (23/12/2024), susu akan diberikan ke daerah-daerah yang termasuk sentra sapi perah.

Sementara daerah lain yang bukan sentra sapi perah, pengganti protein dapat diberikan lewat telur dan substitusi kalsium melalui daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ungkap Dadan.

Lantas, bagaimana perbandingan gizi antara susu, telur, dan daun kelor untuk makan bergizi gratis?

Penjelasan ahli

Peneliti pangan dari Chlorophyll Scientific, Daisy Irawan, menjelaskan penggunaan daun kelor secara umum kurang bisa memenuhi kebutuhan protein pada anak-anak.

Ia menerangkan, metoda analisa yang digunakan di sebagian besar laboratorium saat ini adalah metode Kjeldahl.

Metode ini mengukur total nitrogen dari bahan makanan yang kemudian hasilnya dikonversi menjadi protein.

Nilai konversi dari metode ini berbeda-beda untuk setiap produk. Contohnya, susu mengandung 6,38 gram protein dan kedelai di angka 5,71.

Nah, pada sayuran seperti daun kelor, tidak ada nilai konversinya karena senyawa pengganggunya banyak sekali.

“Misalnya, di dalam daun kelor ada Chlorophyll atau zat hijau daun. Di bagian tengah ada empat atom nitrogen. Senyawa ini bisa keliru dihitung sebagai protein, padahal bukan,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Dengan kata lain, kandungan protein daun kelor cukup jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, seperti tahu, tempe, jamur, dan terlebih lagi telur atau susu.

“Jadi kalau daun kelor jika dibandingkan dengan tahu tempe, ya masih kalah. Dengan jamur, daun kelor juga cukup jauh kandungan proteinnya,” ungkap Daisy kepada Kompas.com, Kamis (26/12/2024).

Daun kelor sebagai pengganti kalsium

Terkait dengan nilai kalsium, menurut Daisy, daun kelor juga kurang tepat dipilih untuk menggantikan susu bagi anak.

Daun kelor memang memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Meski demikian, daun kelor termasuk sayuran dengan serat kasar.

Sayuran dengan serat kasar umumnya nutrisi yang diproses oleh tubuh akan lebih sedikit dibandingkan yang dikonsumsi.

Ketika dikonsumsi, kelor hanya akan memberikan kalsium tinggi. Hal tersebut kurang efektif apabila tidak dibarengi dengan makanan tinggi protein lainnya.

Oleh karena itu, Daisy menganggap, pemberian daun kelor sebagai sumber protein maupun kalsium kepada anak-anak, terlebih mereka yang kurang gizi, adalah pilihan yang kurang tepat.

“Apabila ingin memenuhi kebutuhan kalsium anak-anak dengan sayuran, sebaiknya jangan hanya diberikan daun kelor. Bisa diganti-ganti atau dikombinasi dengan sayuran atau bahan makanan lain. Selain itu, penting untuk menambahkan produk protein pada makanan," terang Daisy.

Telur lebih efektif untuk menggantikan susu

Apabila pemberian susu akan digantikan, Daisy menilai, telur yang lebih baik dipilih daripada daun kelor sebagai sumber protein.

Kandungan protein pada susu dan telur hampir serupa.

Perbandingannya, satu gelas susu sapi bisa mengandung 8,14 protein, sementara satu butir telur rebus punya 6,3 gram protein.

Telur merupakan salah satu produk protein hewani yang sama dengan susu, daging sapi, ayam, dan ikan.

Selain itu, telur adalah salah satu sumber protein yang murah dan mudah dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia.

“Kalau telur itu memang sumber protein yang mudah sekali diserap oleh tubuh. Makanya bisa digunakan oleh bayi, anak-anak, hingga lansia,” jelasnya.

Satu butir telur dapat menunjang kebutuhan protein anak apabila rutin dikonsumsi setiap harinya.

Pemberian susu dapat memicu intoleransi laktosa

Daisy mengingatkan, pemberian susu sapi pada anak-anak juga harus dilakukan secara hati-hati karena rawan akan intoleransi laktosa.

Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan tubuh untuk mencerna gula alami yang terdapat dalam susu.

Terlebih, banyak anak Indonesia yang mengalami intoleransi laktosa karena tidak terbiasa mengonsumsi susu sejak kecil.

Intoleransi laktosa beresiko terjadi pada anak-anak kelompok marginal yang sejak disapih tidak lagi mengonsumsi susu.

“Kalau orang Indonesia yang dari kecil tidak dibiasakan minum susu, enzim untuk mencerna laktosa saja tidak punya, sehingga bisa mengalami diare,” terang Daisy.

Apabila langsung diberikan tanpa melihat kebutuhan, kemungkinan anak untuk mengalami diare cukup tinggi.

Oleh karena itu, Daisy menyarankan, pemberian susu untuk makan bergizi gratis juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Di samping itu, dia memberi masukan, pemenuhan kebutuhan protein anak sebaiknya menggunakan sumber daya lokal. Misalnya, dengan pemberian kacang-kacangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), tempe, tahu, kecipir, susu kambing, dan aneka jenis jamur pangan yang mudah dibudidayakan di Indonesia.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

(nor/nor)

Jakarta: Wonosobo merupakan sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini menjadi salah satu tujuan para wisatawan, baik luar maupun dalam negeri karena wilayahnya yang masih asri.

Dijuluki Kota di atas awan, Wonosobo secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki pemandangan indah yang memanjakan mata. Wonosobo memiliki objek wisata yang terkenal seperti Gunung Sikunir,Gunung Sindoro, Gunung.

Medcom memilih perumahan yang masih tersedia di Wonosobo dengan harga mulai Rp150 juta. Berikut rekomendasi rumah subsidi di Wonosobo dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi Rumah murah di Wonosobo

Rumah subsidi di Wonosobo. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Bukit Sofa Marwa

Perumahan yang terletak di Mudal, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun oleh PT Saputra Ceko Pratama. Perumahan ini memiliki 230 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp150 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap dari atap baja ringan, dinding doubel batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bumi Dieng Indah

Perumahan ini terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan yang dibangun Sarana Inter Kompos ini menawarkan 81 unit rumah tipe subsidi.

Perumahan ini memiliki empat tipe rumah subsidi yang dibanderol dengan harga termurah Rp140 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari genteng metal, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

3. Ketinggring Mansion

Perumahan ini terletak di Kalianget, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah. Dibangun oleh Sentosa Bangun Properti, ada 56 unit rumah tersedia dengan harga Rp166 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi atap dari baja ringan, dinding herbel, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Graha Kalikajar Permai

Perumahan ini terletak di Simbang, Kalikajar, Kab Wonosobo, Jawa Tengah. Perumahan ini dibangun Graha Atma Jaya.

Perumahan ini memiliki 35 unit rumah tipe subsidi. Adapun harga yang ditawarkan untuk rumah tipe ini adalah Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi teknis berupa atap dari baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kali.

4. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah ini dibangun Sarana Inter Kompos. Perumahan ini memiliki 48 unit rumah tipe subsidi.

Untuk rumah tipe subsidi dibanderol dengan harga Rp150 juta. Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap dari atap baja ringan, dinding batako, lantai batako, serta pondasi batu kali.

5. Bumi Dieng Indah II

Perumahan yang terletak di Andongsili, Mojotengah, Kab Wonosobo, Jawa Tengah Perumahan ini dikembangkan oleh Kharisma Agung Sentosa.

Perumahan ini hanya memiliki 29 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi dibanderol Rp150 juta.

Dengan harga tersebut luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 72 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap rangka baja ringan, dinding menggunakan batako, lantai batako finishing aci, serta pondasi batu kali.

(KIE)

KOMPAS.com - Kota Tanjung Pinang di Kepulauan Riau sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut daftarnya:

Griya Pinang Asri

Terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 86 juta per unit.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/72 meter persegi. Dari total 151 rumah, masih tersedia dua unit lagi.

Citra Pelita 6

Perumahan ini dikembangkan oleh PT PT Multi Talenta Selaras yang terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Menawarkan 53 rumah dengan harga Rp 129 juta. Luas bangunan dibuat seukuran 36/81 meter persegi. Hingga kini tersisa 2 unit lagi.

Citra Pelita 2

Berlokasi di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna Abadi.

Dibanderol Rp 136 juta, perumahan ini dibangun dengan ukuran 36/91 meter persegi.

Citra Pelita

Perumahan keempat ini terletak di Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang.

Dikembangkan oleh PT Karya Indo Baruna, harga masing-masing rumah Rp 136 juta per unit. Ukuran rumah dibuat seluas 36/91 meter persegi.

Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian.

Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

"Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

INDRAMAYU, investor.id - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, hasil tangkapan ikan di wilayah Indramayu dapat memasok kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG), yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ada badan gizi yang akan membangun sekitar 30 ribu dapur, satu dapur akan melayani 3.000 siswa, kalau kita bicara protein, yang paling murah dan tinggi proteinnya ya dari ikan," ungkapnya usai meninjau TPI Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024). 

Selain itu, Sakti mengatakan, pasokan ikan di Desa Karangsong tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

"Jadi salah satu produksi ikan terbesar di Jawa Barat itu di Karangsong, kita pastikan stoknya penuh dan harganya bagus. Memang kalau musim Nataru harga ikan itu menjadi hal yang baik untuk para nelayan," katanya.

Lebih lanjut, Sakti menambahkan, dalam satu hari TPI di Karangsong dapat mengirim ikan ke wilayah Jakarta sebanyak 14 ton. 

"Pasokan yang dikirim dari sini (Karangsong) ke Muara Baru saja 14 ton sehari dan 5 ton itu yang dikirim ke daerah Bandung, jadi pengiriman untuk titik tertentu kita siap untuk mendistribusikan," tambahnya.

Menurut Sakti, saat ini banyak penumpukan di pusat produksi karena distribusi hanya pada satu titik. Karena itu KKP  akan mengembangkan distribusi yang dapat langsung dari nelayan ke sentra pelanggan atau ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar harga ikan stabil.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih berada pada tahap simulasi.

“Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas,” ujar Muhaimin, seperti ditulis oleh Antara, Rabu (25/12/2024).

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif ini merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dalam pernyataannya, Dadan menjelaskan bahwa menu makanan dalam program ini akan disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Menurut Dadan, daun kelor memiliki kandungan kalsium yang dapat menggantikan susu, sementara telur ayam bisa memenuhi kebutuhan protein.

Menanggapi rencana tersebut, Muhaimin menyatakan keyakinannya bahwa Badan Gizi Nasional telah melakukan perhitungan nutrisi secara cermat.

Simulasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi secara seimbang.

“Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses,” kata Muhaimin.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pengutamaan lokalitas bahan makanan dalam program MBG.

Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang memberdayakan UMKM setempat.

“Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin juga menyoroti pentingnya pertumbuhan peternakan susu di daerah sebagai upaya untuk menekan harga dan meningkatkan ketersediaan.

“Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya,” pungkasnya.

Jakarta: Probolinggo adalah kota di Provinsi Jawa Timur yang letaknya sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya. Kota Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara.

Medcom merangkum beberapa perumahan yang masih memiliki rumah subsidi dengan harga mulai Rp150 jutaan buat kamu yang tertarik tinggal di Probolinggo.

Berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Probolinggo yang dikutip dari Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Perkotaan.

Rekomendasi rumah murah di Probolinggo

Perumahan di Probolinggo. Foto: Sikumbang Kementerian PUPR

1. Pajarakan Kota Baru

Perumahan yang terletak di Karanggeger, Pejarakan, Kab. Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Giri Sekar Kedaton. Perumahan ini memiliki 122 rumah subsidi dengan harga Rp150 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini dilengkapi dengan dua kamar mandi, dan satu kamar tidur.

Adapun spesifikasi rumah memiliki rangka atap galvalum, dinding bata, lantai keramik dan pondasi dari batu cor.

2. Sumberlele Land 2

Rumah ini berada di Sumberlele, Kraksaan, Kab Probolinggo, Jawa Timur. Dibangun oleh Griya Bagus Utama, ada 117 rumah subsidi yang tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah subsidi tersebut memiliki luas 30 meter persegi dan luas bangunan 72 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah mencakup rangka atap, dinding bata merah, lantai dengan keramik, dan pondasi batu kali.

3. Grand Kraksaan Land

Perumahan ini terletak di Kebonagung, Kraksaan, Kab Probolinggo, Jwa Timur dibangun oleh Griya Bagus Utama. Ada 112 rumah subsidi yang masih tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah subsidi ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi bata kali.

4. Perum Jabung Sisir Asri

Rumah yang berada di Jabungsisir, Paiton, Kab Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Rizkya Akar Jaya. Ada 73 rumah tipe subsidi dengan harga Rp150 juta.
Rumah subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 67,5 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Sukokerto Land

Perumahan yang berada di Sukokerto, Pejarakan, Kab Probolinggo, Jawa Timur ini dibangun oleh Griya Bagus Uatama. Ada 53 rumah tipe komersil dengan Harga Rp150 juta.

Rumah ini memiliki rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, dan luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi lainnya yakni atap rangka atap, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian. Menurutnya, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

Ara menjelaskan sebagai operator pihaknya hanya bisa memberikan 8 persen untuk membangun rumah rakyat yang dananya berasal dari APBN, regulator dengan memberikan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis.

"Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dikutip dari Antara, Kamis, 26 Desember 2024.
Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kebijakan perumahan yang prorakyat membantu rakyat untuk memiliki hunian.

Menurut Ara, Kementerian PKP memiliki tiga fungsi yakni sebagai operator, regulator dan fasilitator.

"Kalau operator kita hanya bisa 8 persen, dengan dana yang ada dari APBN hanya 8 persen, tapi yang tidak terbatas itu sebagai regulator dan fasilitator misalnya sebagai regulator itu bagaimana sudah keluar kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan di bawah Rp2 miliar itu gratis. Ini bagus untuk orang bangun rumah dan itu saya rasa bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, tetapi juga kelas menengah," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dibebaskan, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) nol persen sehingga regulasi-regulasi ini prorakyat.

"Kalau kebijakan yang prorakyat itu harusnya dimurahkan, dipermudah dan dipercepat. Jadi rakyat itu harusnya dipermudah, dipercepat, dipermurah menurut saya begitu. Itu kita berusaha, berpikir mengambil langkah-langkah seperti itu," kata Ara.

Dirinya berharap sejumlah kebijakan perumahan yang prorakyat tersebut juga dapat membantu daya beli masyarakat.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan dalam SKB tersebut, memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.