Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan susu dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG akan diberikan di daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah atau daerah yang memiliki jarak logistik terjangkau oleh daerah peternakan.

"Susu akan diberikan di daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan, kalau bukan daerah peternakan sapi perah atau tidak terjangkau oleh logistik daerah peternakan sehingga ketersediaan susu menjadi tidak ada maka pemberian susu dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dipaksakan.

Adapun menu susu dalam Program Makan Bergizi Gratis bagi daerah yang bukan peternakan atau memiliki jarak logistik yang jauh dari daerah peternakan dapat diganti dengan telur atau daun kelor.

"Daerah yang tidak memiliki peternakan sapi perah atau logistiknya jauh dan susah maka tidak perlu dipaksakan, bisa ada telur atau kelor," kata Dadan.

"Tapi dengan daerah-daerah peternakan sapi perah yang cukup maka itu menjadi bagian dari Makan Bergizi Gratis," tambahnya.

BGN juga akan mengutamakan susu pasteurisasi untuk susu Makan Bergizi Gratis.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

Makan bergizi gratis tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, dia mengatakan bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Ia menyampaikan makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi sehingga harus melakukan impor.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Polres Probolinggo membagikan makanan bergizi gratis untuk siswa SD Negeri 2 Kedungcaluk, Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Aksi ini dalam rangka menindaklanjuti program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Tampak raut keceriaan seluruh siswa-siswi menyambut kedatangan anggota kepolisian. Pelajar dari kelas 1 hingga 6 yang berjumlah 90 siswa, mendapat bagian makanan bergizi.

Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana melalui Kasi Humas Iptu Merdhania Pravita Shanty menjelaskan, pembagian makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.

"Melalui asupan gizi yang optimal, kita dukung fisik dan mental anak-anak generasi penerus bangsa ini tumbuh dengan baik," kata Vita, Senin (23/12/2024).

Dalam kesempatan ini, pihaknya juga memberikan semangat kepada para siswa agar belajar sungguh-sungguh agar bisa mewujudkan cita-cita mereka.

Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan baik dari Kepala SD Negeri 2 Kedungcaluk. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan anggota Polres Probolinggo yang telah memberikan makanan bergizi gratis kepada para siswa-siswinya.

"Terimakasih kepada Kapolres Probolinggo beserta jajaran, atas pemberian makan siang gratis ini sangat bermanfaat bagi putra-putri kami," ucap Kepala Sekolah.

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Video KPAI Minta Masyarakat Tak Bully Siswa SMA yang Viralkan Menu MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menu makannya. Sebagai gantinya, anak-anak ini menerima lauk lainnya.

Sebab menurut Dadan, penyaluran susu untuk keperluan makan bergizi gratis ini akan difokuskan di daerah-daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan saat ditemui wartawan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12/2024).

Sebagai contoh, Dadan mengatakan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein anak peserta MBG. Sedangkan untuk kebutuhan kalsium dapat diganti dengan daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," terangnya.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas Dadan lagi.

Di luar itu, Dadan mengatakan pelaksanaan program MBG ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat yang dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025 nanti. "Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Simak juga Video 'Denpasar Uji Coba Makan Bergizi Gratis Rp 15 Ribu dari Sumbangan CSR':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan tidak semua anak sekolah dalam program makan bergizi gratis (MBG) akan menerima susu dalam menu mereka.

Pasalnya, menurut Dadan, penyaluran susu untuk keperluan program Presiden Prabowo Subianto ini akan difokuskan di daerah sentra sapi perah terlebih dahulu.

Sebagai alternatif, anak-anak di daerah tertentu akan mendapatkan lauk lain yang sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan kepada wartawan usai mengikuti Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Dadan mencontohkan menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara itu, kebutuhan kalsium anak-anak dapat dipenuhi melalui daun kelor.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Namun, Dadan memastikan di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi, susu tetap menjadi bagian dari menu MBG.

"Tapi di daerah-daerah dengan peternakan yang sapi perah yang cukup ya itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegasnya.

Dadan juga menjelaskan program makan bergizi gratis ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepengurusan Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (JATMAN) periode 2024-2029 yang merupakan bagian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), berkomitmen mensukseskan Program Makan Bergizi Gratis bagi anak dan santri yang dicanangkan Kabinet Merah Putih.

Pernyataan tersebut diungkapkan Mudir Aly JATMAN periode 2024-2029 Prof. Ali Maskur saat ditemui dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ali Maskur mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat mulia, apalagi ditujukan kepada anak-anak, juga kalangan santri, yang merupakan generasi penerus untuk mencapai pembangunan bangsa sehingga harus didukung secara penuh.

Salain itu dia juga memastikan organisasi itu akan mendukung penuh pelaksanaan program hilirisasi pada setiap sektor komoditas hasil industri hingga sukses dan memberi manfaat yang lebih bagi sosial-ekonomi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Ali Maskur menjadi Mudir Aly atau Ketua JATMAN bersama dengan Kiai Chalwani sebagai Rois Aly terpilih untuk periode 2024-2029 sebagaimana hasil kongres ke-XIII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada Minggu (22/12).

"Artinya JATMAN kontinu pengurusan ini berkekuatan menjadi paku buminya spiritualitas Indonesia, tidak hanya oleh dan untuk Nahdlatul Ulama (NU), tapi untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Namun ia mengakui tidak mudah untuk melaksanakan program kerja JATMAN berikut dengan misi menyukseskan arah pembangunan bangsa selama lima tahun ke depan itu.

Dengan begitu JATMAN akan secara terbuka untuk menggandeng banyak kalangan, khususnya para syufi internasional dan termasuk Idaro Aliyah dibawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya.

"Semua pengurus dari semua ikatan yang mau berjalan dengan JATMAN akan kita rangkul, ya termasuk Idaro Aliyah dibawa kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya," kata dia, seraya menambahkan bawa struktur kepengurusan JATMAN 2024-2029 secara rinci akan resmi diumumkan dalam prosesi pelantikan 8 Januari 2025.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara pemerintah telah menentukan anggaran satu porsi MBG Rp 10.000. Apakah cukup ketentuan anggaran tersebut?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan banyak jenis ikan yang dapat dimanfaatkan atau masuk menu progam MBG. Namun, untuk memenuhi porsi Rp 10.000 itu, pihaknya bisa menggunakan menu olahan seperti nugget ikan.

"Dari perikanan tangkap misalnya ikan tongkol, ikan kembung dari perikanan budidaya misalkan ikan lele, ikan patin, ikan bandeng dan produk olahan daging ikan misalkan nugget ikan dan berbagai jenis olahan berbahan baku surimi misalkan bakso ikan, siomay, dan lain-lain," kata dia kepada detikcom, Senin (23/12/2024).

Yugi menyebut pihaknya akan berupaya untuk memanfaatkan daerah yang produksi ikannya melimpah. Sementara bagi daerah yang sedikit pasokan ikannya, maka akan menggunakan produk olahan ikan.

"Liat potensi daerah tersebut, kalau oversupply kita manfaatin. Kalau lebih murah selain ikan, pasti ayam, daging, telur, kalau bisa next (pakai) fish nugget," ucapnya.

Sebagai dukungan pengusaha dalam program tersebut, Kadin akan membangun dapur bergizi. Selain itu, pihaknya akan menggerakkan nelayan, pembudidaya, pedagang ikan untuk memasok stok ke koperasi dapur makan bergizi.

"Rencananya dapur bergizi akan dikelola oleh koperasi," ujar dia.

Sebelumnya, Yugi menyampaikan bahwa memang tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur. Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

Shutterstock/Riri febrianti Ilustrasi daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.

“Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa men-supply untuk program makan bergizi,” kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan kan, tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur. Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

Shutterstock/Riri febrianti Ilustrasi daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan rencana peningkatan peran Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) dalam program ketahanan pangan pada tahun 2025.

Maruli bilang, hal tersebut merupakan bagian dari kontribusi TNI Angkatan Darat terhadap ketahanan pangan nasional dan kesehatan masyarakat.

“Ya, kira-kira nanti 2025 itu peranan-peranan apa yang paling sesuai dengan karakternya Kowad. Nanti di 2025, peranan-peranan Kowad akan disesuaikan,” kata Maruli.

“Salah satu programnya adalah makan siang bergizi dan berbagai inisiatif terkait pertahanan pangan, baik di internal TNI Angkatan Darat maupun program pemerintah,” tambah Maruli.

Maruli juga menyebutkan, kemungkinan juga akan ada pelibatan Kowad dalam pelatihan khusus bagi kader gizi.

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman terkait pola makan bergizi di masyarakat.

“Kami sedang mempertimbangkan pendidikan dua bulan di tempat kami, atau mungkin satu minggu di Kowad, untuk membekali mereka dengan ilmu dan pengalaman yang relevan,” jelasnya.

Maruli bilang, langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang TNI Angkatan Darat untuk mendukung agenda ketahanan pangan, yang tidak hanya menyasar aspek logistik, tetapi juga menyentuh kualitas hidup masyarakat melalui edukasi dan program kesehatan.

Selain itu, Maruli menegaskan bahwa program-program ini akan dijalankan secara terintegrasi dengan inisiatif pemerintah di sektor pangan dan kesehatan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan serta memastikan keberlanjutan program di berbagai wilayah Indonesia.

“Ya kemungkinan besar nanti dilibatkan ya. Mungkin nanti pendidikannya untuk kadernya, (dari) badan gizi, ini kan banyak yang wanita juga,” jelasnya.

“Apakah mungkin nanti mereka dari pendidikannya dua bulan di tempat pendidikan kami, apakah satu minggu di Kowad misalnya, nanti kami coba diskusi,” tegasnya.

Koperasi susu disebut siap memasok kebutuhan susu sebagai menu pendamping program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun pagu anggaran MBG, diketahui sekitar 20% atau setara Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program MBG.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi susu tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG. Ia menyebut, koperasi siap memasok susu hingga 1,3 juta liter per hari untuk program MBG.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika ditulis Senin (23/12/2024).

Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi program MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu lokal untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," jelas dia.

Sementara itu, berdasarkan data AIPS secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor dan 20% dari industri dalam negeri. Adapun angka tersebut belum memuat kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak sekaligus menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya akan memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor sapi perah dan memasoknya kepada para peternak untuk memacu produksi susu.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Jakarta (ANTARA) - Tampilnya BUMN dalam mengantarkan kebaikan untuk mengatasi stunting di berbagai daerah, tentu patut diberi acungan jempol.

Salah satunya Perum Bulog sebagai operator pangan, yang berkiprah dalam program makanan bergizi untuk masyarakat, di tengah pembahasan dan uji coba penerapan makan bergizi gratis, yang kini sedang digarap Badan Gizi Nasional.

Sesuai dengan regulasi yang ada, gizi sebagai zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Mengacu pada beragam regulasi yang ditetapkan, pengertian gizi selalu terkait dengan masalah pangan.

Investasi di bidang gizi merupakan bentuk investasi pintar dan paling menguntungkan karena dapat menghasilkan keuntungan hingga 30 kali lipat.

Itulah alasannya, mengapa investasi di bidang gizi merupakan "smart investment". Masalahnya adalah apakah para pengambil kebijakan di bidang gizi sudah memahami betapa pentingnya asupan gizi bagi pembangunan generasi mendatang.

Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi akan terus meningkat, khususnya bila ditujukan pada hal yang berdampak tinggi dan berpeluang menambah kualitas hidup.

Dengan kata lain, dalam pembangunan, intervensi gizi adalah intervensi yang paling efektif dari segi biaya. Inilah yang mendorong terbentuknya Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

Perbaikan gizi masyarakat, bukan hanya menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini, Pemerintah lebih memerankan diri selaku "prime mover" atas kebijakan dan strategi yang diterapkan.

Justru yang lebih utama lagi adalah bagaimana keberadaan pentahelix dalam membangun gerakan perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Di sini, semangat sinergi dan kolaborasi menjadi titik kuat dalam menciptakan pola gerakan yang berkelanjutan.

Kolaborasi perbaikan gizi, selayaknya dikemas dalam sebuah gerakan dan tidak dalam bentuk proyek jangka pendek, yang biasanya dibatasi oleh kurun waktu tertentu.

Sebagai gerakan pentahelix (pemerintahan, akademisi, dunia usaha, komunitas dan media), kolaborasi perbaikan gizi masyarakat, memang perlu dibangun lewat sistem yang utuh, terukur dan komprehensif. Sebagai sistem, tentu harus mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir.

Di sisi lain, masyarakat juga memahami, kriteria makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat dan air.

Ada beberapa pilihan makanan sehat untuk jantung, lambung, dan organ tubuh lainnya yang baik untuk dikonsumsi, antara lain, sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, susu dan produknya.

Mengubah konsep

Presiden Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu dan kini berencana menyediakan makan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan.

Nama programnya pun berganti menjadi "makan bergizi gratis". Peralihan fokus itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, perubahan waktu ini lebih tepat, yakni sarapan menjelang proses kegiatan pembelajaran.

Dalam perjalanannya, Pemerintah telah menetapkan lembaga yang akan bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis adalah Badan Gizi Nasional yang dibentuk menjelang Presiden Jokowi lengser.

Dalam perkembangannya, program unggulan Prabowo/Gibran ketika kampanye Pemilihan Presiden 2024, ternyata mengundang banyak dukungan dan simpati.

Salah satunya, dari Pemerintah Jepang yang disampaikan oleh Duta Besarnya Masaki Yashusi. Kepada wartawan Masaki mengatakan bahwa Jepang akan membantu untuk berbagi pengalaman dengan pemerintahan Prabowo dalam hal pelaksanaan makan gratis di sekolah. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman selama 100 tahun dalam mengimplementasikan hal ini.

Nyatanya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memberikan makan bergizi gratis di sekolah. Ini terkait dengan komposisi distribusi makanan tersebut.

Dalam mewujudkan hal ini, masyarakat perlu memahami siapa yang akan memberikan makanan, dan juga apa yang perlu diisi dalam menu makanan tersebut.

Pemerintah Jepang pun siap untuk membantu Indonesia dan Prabowo dalam memberikan penyuluhan makanan bernutrisi apa yang perlu dikonsumsi oleh siswa.

Anak-anak perlu tahu makanan apa saja yang seharusnya dikonsumsi untuk perkembangan nutrisinya. Ini adalah kunci dari pemberian makanan ini.

Kebijakan makan bergizi seimbang, sebetulnya bukan hal baru. Di era Pemerintahan Orde Baru, kita mengenal adanya program 4 sehat 5 sempurna.

Program ini betul-betul memasyarakat dan diketahui benar oleh segenap komponen bangsa. Hal ini wajar, karena Pemerintah Orde Baru, betul-betul merancangnya dengan serius.

Mengoptimalkan peran dan keberadaan ibu-ibu PKK, program ini mampu menukik hingga ke pelosok-pelosok desa, pinggiran pantai dan daerah-daerah terpencil lainnya.

Di era Reformasi pun bangsa ini dikenalkan dengan program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang lebih populer lewat ikon B2SA.

Tujuan utama Gerakan Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang (B2SA) adalah meningkatkan kesadaran dan membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman untuk hidup sehat, aktif, dan produktif kepada masyarakat.

Peduli gizi

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak yang tidak tahu apa itu B2SA. Padahal B2SA adalah istilah lain yang selama ini dikenal dengan sebutan empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan susu, tapi tidak ada porsi keseimbangan. Artinya, B2SA hanya berbeda ikon saja dengan 4 sehat 5 sempurna. Substansinya itu-itu juga.

Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Selain itu ada juga yang mempertanyakan kenapa harus beragam.

Hal ini sejalan dengan kemauan politik Pemerintah sebagaimana yang ditugaskan Perpres 66/2021 kepada Badan Pangan Nasional dalam rangka peningkatan diversifikasi pangan. Jadi disini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya tergantung pada beras atau terigu saja.

Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh.

Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral serta cairan tubuh lainnya, sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.

Seimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh dan keadaan fisiologi.

Seimbang maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan (pangan pokok, lauk pauk, sayur dan buah), seimbang jumlah antar waktu (3 kali makan sehari)

Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi.

Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. pangan yang bebas dari pangan yang membawa penyakit.

Gagasan Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, pada intinya merupakan pengejawantahan dari semangat pembangunan sumber daya manusia.

Secara akal sehat, gagasan ini cukup cemerlang. Catatan kritisnya adalah apakah dalam pelaksanaan di lapangan akan senapas dengan yang digagasnya.

Akhirnya penting disampaikan, apa yang dijadikan program Prabowo/Gibran terkait makan bergizi gratis, memberi gambaran kepada segenap warga bangsa, akan kesungguhannya untuk melahirkan generasi masa depan yang lebih cerdas.

Presiden Prabowo memang punya visi untuk bercitra akan masa depan. Di benaknya selalu tertanam bagaimana menyejahterakan rakyat sesegera mungkin dan mewujudkan generasi mendatang yang semakin berkualitas.

Makan bergizi gratis adalah obsesi yang sejak lama sering dikumandangkan dalam berbagai kesempatan.

Semua tentu ingat dengan kata-kata "Revolusi Putih", ketika ia menjadi Ketua Umum DPN HKTI selama dua periode (2004-2015). Dikatakan generasi masa depan harus diisi oleh anak bangsa yang tahan pangan dan tahan gizi. Minum susu dan makan bergizi adalah solusinya.

Semoga program Perum Bulog dalam kemasan "peduli gizi" menjadi langkah awal penerapan program makan bergizi gratis sebagaimana yang digagas Prabowo/Gibran dalam menakhodai bangsa dan negara untuk 5 tahun ke depan.

Semua berharap kiprah BUMN khususnya Perum Bulog akan memberi berkah bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

*Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

Copyright © ANTARA 2024

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.