Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah siap membentuk tim perumus omnibus law sektor perumahan.

"Iya, kami lagi membentuk timnya," ujar Fahri, di Jakarta, Senin.

Fahri mengaku bahwa beberapa guru besar atau profesor dari beberapa kampus siap membantu Kementerian PKP terkait perumusan omnibus law tersebut.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi Itu ingin kami gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus. Tapi semua sedang dalam diskusi," katanya pula.

Menurut dia, omnibus law di sektor perumahan diperlukan karena bertujuan untuk mempermudah pembangunan rumah untuk rakyat.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan. Itu satu dokumen, seperti kita membuat omnibus law tenaga kerja, kesehatan itu satu dokumen menyelesaikan semua. Satu buku undang-undang menyelesaikan semua supaya memudahkan aja," katanya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law di sektor perumahan. Hal ini diperlukan agar berbagai peraturan di bidang perumahan bisa disatukan, sehingga memudahkan para pelaku pembangunan perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membangun institusi baru, akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan, sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu.

Fahri mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan legislatif, agar hal tersebut bisa diwujudkan. Apalagi menurutnya saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Kementerian PKP juga telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga, agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

Fahri juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan iktikad baik yang harus didukung oleh semua pihak. Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Kementerian PKP dengan Komite II DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

“Jadi, upaya bagaimana mencapai itu (3 juta rumah) karena saya yakin enggak ada menteri yang berpikir seperti ini sebelumnya,” ujar Ara.

Ia menyebutkan, bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Ara mengaku, bisa saja tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

Tapi, ia mengklaim tak ingin melakukan hal tersebut.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada,’” tutur dia.

“Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” sambungnya.

Maka dari itu, Ara menyatakan sudah membuat rencana agar target pembangunan 3 juta rumah bisa tercapai.

Salah satunya dengan memanfaatkan lahan murah dari hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada para terpidana tindak pidana korupsi.

“Lahan gratis atau murah itu bisa dicapai dari mana gitu, selalu ngomong apa adanya karena paling tidak saya sudah ketemu Jajakan tiga kali, dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten,” sebutnya.

“Yaitu lahan dari mana, dari koruptor lahan. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat,” imbuh Ara.

JAKARTA - Parung Panjang, sebuah kawasan yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Tangerang, semakin menarik perhatian sebagai lokasi hunian strategis. Dengan akses yang semakin mudah menuju Jakarta dan kota-kota sekitarnya, area ini mengalami perkembangan pesat dalam sektor perumahan.

Oleh karena itu, Samara Land telah mengamati kawasan yang dekat dengan BSD City ini dalam beberapa tahun terakhir sebagai peluang investasi. lokasinya hanya 10 menit dari exit tol Legok (Tol Serpong-Balaraja) dan sekitar 12 menit dari AEON Mall BSD. Akses ke Tanah Abang, Jakarta, pun menjadi lebih mudah dengan adanya moda transportasi kereta yang menggunakan double track. Pengembang properti berpengalaman ini menilai Parung Panjang sebagai lokasi ideal untuk pembangunan perumahan Green Paradise City, yang mengusung tagline "Kota Milenial Cerdas".



"Pembangunan jalan tol dan peningkatan layanan transportasi umum, seperti kereta komuter, telah memudahkan akses ke pusat kota Jakarta. Hal ini menjadikan Parung Panjang sebagai pilihan menarik bagi mereka yang bekerja di ibu kota namun mencari tempat tinggal yang lebih terjangkau dan nyaman," ungkap Presiden Direktur Samara Land, Mochamad Sidik Darmawan dalam siaran pers, Senin (9/12/2024).

Samara Land optimistis, peluncuran proyek The Shizen, yang telah di-launching pada 30 November 2024 lalu dengan mengusung filsafat gaya hidup Jepang dalam konteks kehidupan perkotaan tercermin melalui konsep Hunian Shizen, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara alam dan sirkulasi udara.

"Pilihan yang tepat untuk para milenial yang mencari hunian dekat dengan pusat aktivitas harus mempertimbangkan beberapa faktor. Lokasinya memiliki akses yang baik ke tempat kerja dan fasilitas umum, serta terjangkau dalam hal biaya transportasi bulanan. Ketersediaan opsi yang ekonomis akan menjadi pertimbangan penting bagi milenial," jelasnya.

Desain yang ditawarkan adalah Modern Minimalis, dengan hunian yang estetik dan fungsional mengusung konsep Jepang. Saat ini, tersedia Type Osaka LB 30 / LT 60 dan Type Sakura LB 36 / LT 72. "Mumpung banyak promo, stock terbatas, dan discount PPN, karena tahun depan PPN naik 12%. Jangan sampai kehabisan, bergabung bersama 700 orang customer di Green Paradise City," terangnya.

MADIUN, KOMPAS.com - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun menahan mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kota Madiun, Sudarmadi (64), dan dua pimpinan pegembang perumahan, Sutrisno (58) dan Tomy Iswahyudi (48) pada Senin (9/12/2024) sore.

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah bermodus penyalahgunaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan di Kota Madiun, Jawa Timur.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Dede Sutisna yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, penahanan ketiganya dilakukan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah dengan modus penyalahgunaan prasarana, sarana dan utililtas perumahan.

“Kami melakukan upaya paksa (penahanan) terhadap tiga tersangka perkara penyalahgunaan PSU atau pasu pasos selama 20 hari ke depan. Penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan saksi dari BPN Kota Madiun dan pegawai Pemkot Madiun. Totalnya sekitar puluhan orang,” ujar Dede.

Dede mengatakan, BPKP Jatim telah menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut. Total kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Dede, penyidik menemukan bukti adanya kongkalingkong antara pengembang dan mantan Kepala BPN Kota Madiun, Sudarmadi. Dari alat bukti itu, penyidik menetapkan mantan kepala BPN Kota Madiun dan dua pengembang jadi tersangka.

Awal mula kasus

Dede mengatakan, kasus ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan mafia tanah dengan menyalahgunakan tanah-tanah yang seharusnya menjadi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) atau fasos dan fasum yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun. Namun pada kenyataannya kemudian dikomersilkan untuk memperoleh keuntungan pengembang.

Menurut Dede, pada saat itu PT. PLP selaku pengembang mengajukan permohonan pengembangan perumahan di Jalan Pilang AMD, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Perencanaan site plan awal yang diajukan oleh pihak pengembang yakni untuk membangun 38 unit rumah.

Namun, dari pengajuan itu, Pemkot Madiun hanya menetapkan 35 unit rumah yang diperbolehkan untuk dibangun sesuai izin perencanaan yang dikeluarkan oleh Pemkot Madiun.

Namun dalam perjalanannya, pihak pengembang mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan sertifikat tanah di Kantor BPN Kota Madiun dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Hal itu dilakukan pengembang untuk memanipulasi data dokumen perizinan yakni dengan sengaja tetap menggunakan site plan versi pengembang yakni untuk 38 unit rumah. Sedangkan Kantor BPN Kota Madiun menyutujui permohonan dari pengembang untuk menerbitkan 38 SHGB tersebut,” kata Dede.

Dari fakta itu, kata Dede, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Madiun mengungkap oknum ATR/BPN Kota Madiun tersebut dan pengembang PT. PLP terlibat memanipulasi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak sediakan RTH

Menurut Dede, pengembang berusaha menyerahkan fasos atau fasum beberapa kali dari tahun 2016-2021, namun tidak diterima Pemkot Madiun karena tidak sesuai dengan advice planning atau site plan yang ditetapkan pemerintah. Salah satunya pengembang harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Justru pihak pengembang telah membangun tiga unit rumah di atas lahan yang seharusnya dialokasikan untuk RTH sehingga menyebabkan kekurangan fasilitas untuk masyarakat. Pengembang bahkan mengkomersilkan dengan menjual tiga unit rumah tersebut kepada konsumen dengan total nilai jual mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” jelas Dede.

Rugikan negara Rp 2,4 miliar

Dede menuturkan, hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur menyebutkan kerugian negara yang diakibatkan penyalahgunaan PSU di Perumahan PAL oleh para tersangka diperkirakan mencapai Rp 2,4 miliar.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (10/12/2024). Mereka akan membahas peta jalan atau blue print program 3 juta rumah.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satgas hingga BPKP untuk membahas peta jalan program 3 juta rumah, salah satunya dari sektor pembiayaan. Menurutnya, dengan alokasi anggaran Rp 5,2 triliun untuk 2025 tidak akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

"Kalau pakai anggaran ini, Rp 5,2 triliun, saya pasti fail, pasti gagal untuk membangun bagaimana memfasilitasi itu semua. Besok rencananya kami akan bertemu dengan Menteri Keuangan, dan Bappenas, dan BPKP, dan Satgas. Besok ya," kata Ara saat rapat bersama Komite II DPD, Senin (9/12/2024).

"Jadi kita akan buat peta jalan yang juga itu baru kesepakatan itu karena belum sampai ke DPR. Bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan, kira-kiranya berapa support 2025 yang bisa kita terima sedangkan kondisi itu sekali lagi tidak membuat kita menyerah," tambahnya.

Ara mengatakan, belum bisa menyampaikan peta jalan 3 juta rumah karena masih harus bertemu dengan berbagai pihak terlebih dahulu.

"Saya belum berani mengatakan ini peta jalan karena saya mesti bertemu jajaran saya besok dengan Departemen Keuangan, Bappenas, dan juga dengan Satgas dan BPKP," tuturnya.

Ara kemudian menjabarkan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PKP untuk mendukung program 3 juta rumah, seperti adanya lahan gratis dan/atau murah, penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah, kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah (penghapusan retribusi BPHTB-PBG untuk MBR), dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menuturkan hingga saat ini masih belum ada anggaran yang akan dialirkan untuk program 3 juta rumah. Ia juga meminta Ara untuk menyampaikan blue print program 3 juta rumah pada rapat selanjutnya dengan Komisi V DPR agar lebih jelas dari segi anggaran dan skemanya.

"Ini Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman mohon nanti dijelaskan bagaimana cerita 3 juta rumah ini karena di anggaran yang sekarang ini kami tidak melihat penjelasannya," katanya saat raker Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).

Lalu, Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKB, Syaiful Huda juga meminta Ara untuk memberikan blue print program 3 juta rumah kepada DPR RI. Menurutnya, dengan adanya peta jalan program 3 juta rumah bisa membantu dalam pengambilan kebijakan serta agar lebih transparan kepada publik, seperti apa skema yang akan dilakukan untuk program tersebut. Syaiful menuturkan, kalau bisa blue print tersebut bisa diserahkan kepada Komisi V DPR sebelum memasuki masa reses pada tanggal 5 Desember 2024.

"Menurut saya ini penting dan menjadi komitmen Pak Ara kepada publik dalam proses pengambilan kebijakan dan kita mulai dari roadmap terkait dengan pengadaan 3 juta rumah per tahun ini, terutama pada tahun 2025," katanya.

(abr/abr)

KOMPAS.com -Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tidore Kepulauan:

1. Griya Marimoi Indah: Tipe 36

   Terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, perumahan ini dikembangkan oleh PT Marimoi Sigoko Sentosa dengan banderol Rp 168 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/105 meter persegi Dari total 147 rumah, baru terjual 17 unit, sisanya masih banyak sekitar 130 unit.

2. Jiko Kolano Residence: Tipe 36/135

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Cahaya Jiko Sofifi yang terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Menawarkan 50 rumah dengan harga Rp 168 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/135 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 11 unit, dan menyisakan 39 rumah lagi.

3. Perumahan Graha Acacia 3: Tipe 36

   Berlokasi di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaha Bumi Kahuripan, dengan harga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/88 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 65 rumah lagi.

4. Perumahan Sofifi Adigraha: Tipe 36/84

   Perumahan keempat ini terletak di Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Total rumah yang ditawarkan 45 unit seharga Rp 168 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. PT Pendawa Lima Saktimasih memasarkan 34 rumah lagi.

5. Tomagoba Permai: Tipe 36

   Di Tidore, Kota Tidore Kepulauan, terdapat perumahan dengan jumlah total 24 unit seharga Rp 168 juta per unit.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/96 meter persegi. PT Fira Ngai Range masih memasarkan 22 rumah lagi.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak.

"Program MBG mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, dengan memasukkan menu ikan yang beragam dan variatif dalam program tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulteng Moh Arif Latjuba, di Palu, Senin.

Ia menjelaskan program MBG adalah bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Ia mengatakan bahwa tujuan utama PHTC adalah untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2024.

Untuk itu, kata dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI memastikan dukungan penuh terhadap program MBG, termasuk menyiapkan produk perikanan berkualitas sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis.

"Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik yang mendukung asupan gizi masyarakat. Sulawesi Tengah dengan empat wilayah pengelolaan perikanan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, potensi ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah serta kebutuhan ekspor domestik dan internasional, dan menjamin pasokan produk perikanan dalam program MBG.

Ia menyebutkan salah satu inovasi yang telah dikembangkan saat ini adalah Hidrolisat Protein Ikan (HPI). Produk HPI ini termasuk minuman berprotein ikan yang dikenal sebagai susu ikan, bebas laktosa, kaya akan asam amino, serta mengandung nutrisi penting lainnya, seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

"Meskipun saat ini produk tersebut belum bisa disajikan dalam menu MBG," ujarnya.

Ia melanjutkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng juga telah melaksanakan program MBG kepada 300 siswa di dua sekolah dasar di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Daerah ini dikenal memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi saat liburan, terutama wisata alam pegunungannya.

Bagi yang ingin memiliki rumah dengan udara yang masih sejuk, kamu bisa mencari rumah di Cianjur. Kota ini juga memiliki pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Untuk rumah paling murah, atau tipe subsidi di Cianjur dibanderol mulai dari harga Rp79 jutaan. Berikut beberapa rekomendasi rumah murah di Cianjur yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Cianjur

Perumahan subsidi di Cianjur. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Parahyangan Residence

Perumahan subsidi ini terletak di Gekbrong, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Andika Parahyangan Pratama. Perumahan ini memiliki 300 unit tipe subsidi seharga Rp150 juta.
Rumah ini memiliki luas bangunan 28 meter persegi dengan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton, dinding plester aci dan doble dinding, lantai keramik putih 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Bumi Marhamah 2

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 118 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup rangka atap baja ringan, dinding plester dan bata pres, lantai keramik polos, serta pondasi batu kali.

3. Sindangasih Regency

Perumahan ini terletak di Sindangasih, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 337 unit tipe subsidi seharga Rp150,5 juta.

Tipe Sindangasih I ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap beton dan konstruksi baja ringan, dinding plester dan aci (bata press), lantai keramik polos, dan pondasi batu kali.

4. Perumnas Pondok Indah Cianjur

Perumahan ini terletak di Sukasari, Cilaku, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini memiliki 79 unit tipe subsidi dengan harga Rp79,9 juta hingga Rp123 juta.

Terdapat tujuh tipe subsidi, salah satunya tipe 27/72 gagak ini memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap spandex, dinding batako, lantai keramik, serta pondasi batu kali menerus.

5. Cigalumpit Regency

Perumahan subsidi ini terletak di Hegarmanah, Karangtengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat dibangun oleh Bintang Ciremai Abadi. Perumahan ini memiliki 162 unit tipe subsidi dengan harga Rp150,5 juta.

Tipe rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan, dinding plester dan aci, lantai keramik polos, dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

PELAKU industri real estat dan masyarakat menyambut gembira gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memenuhi kebutuhan hunian.

Sebagaimana diketahui, pembangunan hunian telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan merupakan industri dengan efek berganda pada 185 sektor industri lainnya.

Pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), dan Kementerian Koordinator Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan (KKBIPW) merupakan langkah yang dinanti.

Menjawab kebutuhan hunian di tengah kondisi-kondisi saat ini memang tidak mudah. Data menunjukkan; backlog rumah masih berada pada angka dua digit atau sebesar 10,7 juta rumah.

KPKP kemudian mengambil langkah untuk mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun atau hampir 10 kali lipat dari anggaran sebelumnya.

Upaya ini tentu bagian dari strategi memenuhi target Program 3 Juta Rumah per tahun yang telah dicanangkan.

Target ini tentu saja bukan angka yang kecil, dan mudah dicapai. Sebagai perbandingan, tahun 2023 jumlah rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 223.000 unit, merupakan angka terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintah sebelumnya.

Target ambisius memang penting untuk dicanangkan. Selain karena besarnya kebutuhan hunian yang tecermin pada data backlog, juga untuk menjaga kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Terutama dalam menarik dan menghimpun dana dari masyarakat seperti program BP Tapera dan kenaikan PPN.

Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai terobosan, bahkan paradigma baru agar target yang demikian besar dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai.

Perubahan paradigma bentuk intervensi

Subsidi pembiayaan bukanlah satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Banyak upaya yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah antara lain meringkankan pajak dan bea-bea seputar transaksi serta pengadaan lahan oleh negara.

KPKP telah membuka pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan anggaran.

Namun, selain peningkatan anggaran, pajak dan bea seputar transaksi hunian adalah topik yang tidak boleh terlewatkan.

Komponen-komponen biaya seputar transaksi hunian mengambil persentase cukup besar antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan meningkat menjadi 12 persen mulai tahun 2025, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1 persen atau 2,5 persen, serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

Pemerintah telah memulai dengan ditekennya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengenai pembebasan biaya retribusi BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut masih mengacu pada peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

Intervensi lain yang mendesak untuk dipertimbangkan dan dipersiapkan adalah penyediaan lahan oleh negara.

Selama ini, negara tidak mengambil peranan dalam proses pengadaan dan produksi hunian melalui mekanisme seperti FLPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Penyediaan lahan, konstruksi bangunan, serta sarana dan prasarana kawasan hunian sepenuhnya menjadi beban pengembang yang pada akhirnya akan dibebankan ke dalam harga jual konsumen.

Mekanisme FLPP hanya mensyaratkan batasan harga. Oleh karena itu, inisiatif Kementerian PKP untuk menyediakan lahan dapat memembantu akselerasi penyediaan hunian.

Payung hukum yang menjamin hak-hak penghuni yang selama ini menjadi ganjalan juga telah disiapkan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang telah diturunkan hingga Keputusan Menteri (Kepmen PUPR No 17 tahun 2021).

Keberadaan SKBG telah didesain untuk mendorong pola hunian vertikal di atas lahan-lahan milik negara, sehingga kementerian saat ini hanya perlu mengakselerasi dan memaksimalkannya untuk penyediaan hunian bagi masyarakat.

Perluasan sasaran penerima bantuan

Besaran bantuan melalui skema FLPP saat ini hampir setara dengan nilai rumahnya sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2023 realisasi bantuan FLPP sebesar Rp 26,3 triliun dinikmati oleh 229.000 konsumen.

Angka ini ekuivalen dengan Rp 115 juta nilai manfaat per transaksi, di mana harga unit rumahnya sendiri dipatok maksimal sebesar Rp 185 juta (untuk Jabodetabek).

Dari sini bisa kita lihat betapa nilai manfaat per hunian menjadi sangat besar dibanding harga rumahnya itu sendiri.

Target pemerintah untuk membantu 3 juta rumah akan membutuhkan dana 15 kali lipat dari Rp 26,3 triliun jika hanya mengandalkan skema yang sama.

Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperbesar sasaran penerima manfaat bantuan dengan memperkecil nilai bantuan per penerima.

Penerima bantuan dapat diperluas dari bracket penghasilan, yang saat ini terbatas pada masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 8 juta (penghasilan gabungan suami istri).

Kelas menengah dengan penghasilan di atas jumlah ini juga perlu dibantu dengan mempertimbangkan setidaknya dua alasan.

Pertama, dengan tingkat penghasilan mereka, nilai bantuan bisa lebih kecil karena mereka sendiri memiliki daya beli yang lebih besar sehingga tidak akan sepenuhnya bergantung pada subsidi.

Kedua, perluasan rentang penerima manfaat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan dukungan untuk rencana pelaksanaan simpanan wajib BP Tapera yang telah menjadi amanat undang-undang dan peraturan pemerintah.

Sedikit bantuan bagi kelas menengah dapat menghasilkan efek perubahan yang lebih besar.

Perubahan paradigma skema kepemilikan

Tercapainya target 3 juta rumah tidak akan terwujud tanpa akses pembiayaan, di mana pekerjaan tetap dan kolektabilitas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam meloloskan pengajuan KPR.

Karena itu, banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan dari bidang informal, serta masyarakat yang terlilit oleh pinjol akan menjadi tantangan pemerintah.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan, dari 142,18 juta orang yang bekerja, sebanyak 59,17 persen penduduk yang bekerja di kegiatan informal (84,13 juta orang).

Sementara data Pefindo mengindikasikan lebih dari 14 juta warga Indonesia terlilit pinjol dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mencapai 5 persen dan hampir dari setengahnya ada pada rentang usia 21-30 tahun.

Data-data ini menjadi alarm besarnya jumlah calon nasabah yang berisiko tidak bisa mendapat akses pendanaan untuk memenuhi kebutuhan hunian.

Masalah ini seperti fenomena gunung es yang sangat besar dan untuk menanggulanginya diperlukan perubahan paradigma mengenai skema kepemilikan, pembiayaan, dan penilaian kemampuan nasabah untuk membayar.

Salah satu perubahan paradigma tersebut hadir dalam skema sewa jadi milik atau Rent-to-own (RTO) yang dirancang sebagai jembatan pra-Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional.

Cara kerjanya, masa Pra-KPR dilihat sebagai rekam jejak kemampuan membayar sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan konvensional pada masa depan seperti KPR.

Selama masa pra-KPR ini, nasabah setiap bulannnya dikenai biaya sewa dan sebagian nilai kepemilikan, yang nantinya akan mengurangi nilai plafon pinjaman.

Kedisiplinan membayar biaya bulanan inilah yang dapat dijadikan pertimbangan, sehingga nasabah dapat “lulus” ke pembiayaan konvensional.

Skema ini juga menghindari bank dari risiko pada awal-awal masa tenor yang dianggap sebagai masa kritis.

Karena pada masa pra-KPR ini status kepemilikan belum beralih kepada nasabah, proses pengalihan ke nasabah berikutnya jika diperlukan, dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Paradigma baru yang ditawarkan skema RTO merupakan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki kolektabilitas dan kondisi keuangan selama masa pra-KPR.

Setelah mengikuti skema sewa jadi milik ini, nasabah diharapkan menjadi layak untuk mendapat fasilitas pembiayaan konvensional seperti KPR.

Kemudahan yang ditawarkan oleh skema RTO, memungkinkan nasabah yang belum memenuhi persyaratan KPR untuk dapat menghuni rumah idamanannya, menghindari kenaikan harga, dan memberi motivasi untuk kehidupan yang lebih baik baik.

Inovasi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target pemenuhan 3 juta rumah per tahun.

Jakarta - Membeli rumah murah adalah idaman banyak orang. Kalau kamu lagi mencari rumah yang terjangkau, coba cek di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba di bawah Rp 200 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR), melihat peluang besar di program pembangunan 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini akan turut menopang pertumbuhan penjualan semen domestik pada 2025. 

Perseroan juga optimistis menutup tahun 2024 dengan kinerja positif, meskipun kondisi pasar yang kompetitif. Hingga kuartal III 2024, SMBR membukukan peningkatan volume penjualan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meskipun permintaan semen di wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) mengalami penurunan 1,4%, terutama di pasar Sumatra Selatan (Sumsel) dan Lampung, SMBR terus menjaga kestabilan penjualan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya dalam acara paparan publik 2024, Jumat (6/12/2024), mengungkapkan, meskipun tantangan kompetisi di pasar semakin ketat, perseroan berhasil mempertahankan volume penjualan yang positif hingga kuartal III-2024. 

“Kami melihat potensi peningkatan volume penjualan semen pada kuartal IV-2024, terutama sebelum libur Natal dan Tahun Baru, yang didorong oleh siklus permintaan yang menguat,” ujar Suherman dalam siaran pers, dikutip Minggu (8/12/2024). 

Di tingkat nasional, dia menegaskan, permintaan semen diperkirakan tumbuh 1%, sedangkan utilisasi industri naik 1% dibandingkan 2023. Meskipun utilisasi masih berada di bawah level yang diproyeksikan pada 2019, prospek tahun 2025 positif di sektor ini, berdasarkan pandangan Asosiasi Semen Indonesia (ASI). 

Suherman menambahkan, menghadapi 2025, industri semen masih akan menghadapi tantangan akibat kondisi pasar yang oversupply. Namun, SMBR tetap optimistis memanfaatkan peluang yang datang melalui program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

“Program infrastruktur, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan pembebasan BPHTB untuk kategori tertentu akan menjadi pendorong utama permintaan semen pada tahun 2025,” tambah dia.

Selain itu, SMBR berencana terus memperkuat kontribusi produk non-semen, seperti whiteclay dan limestone guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dengan berbagai langkah strategis ini, SMBR percaya dapat terus mencatatkan kinerja positif meskipun menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, saat ini, dia mengatakan, SMBR memproduksi semen PCC (portland composite cement) rendah karbon yang sudah bersertifikasi Green Label dari Green Product Council Indonesia. Produk ini diproduksi menggunakan material ramah lingkungan dengan proses yang mengurangi emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional (OPC). 

Produk semen perseroan juga telah memperoleh sertifikasi SNI dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam negeri sebesar 89,34%, melampaui batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 sebesar 40%.

Dengan berbagai upaya ini, menurut dia, SMBR yakin dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional serta berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, sambil memastikan kinerja perusahaan tetap positif ke depan. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com -Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan:

1. Raya Purnama 1: Tipe 36/78

   Terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, perumahan ini dikembangkan PT Devina Raya Purnama dengan banderol Rp 136 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/72 meter persegi. Hingga kini 137 unit telah terjual, dan menyisakan 12 rumah saja.

2. Permata Residence: Tipe 36/78

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Rachita yang terletak di Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Menawarkan 61 rumah dengan harga Rp 136 juta per unit.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/78 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 9 unit, dan masih menyisakan 52 rumah lagi.

3. Amanah Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT restu Amanah Bersahaja, dengan harga Rp 136 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 47 rumah dari total 95 unit.

4. Andi Caco Residence 2: Tipe 36/72

   Perumahan keempat ini terletak di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dengan banderol Rp 146 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/72 meter persegi. PT Anrong Bumi Perkasa masih memasarkan sisa 41 rumah lagi.

5. Griya Matahari Permai (Nayla Residence 1): Tipe 36

   Di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, terdapat perumahan yang menawarkan total 159 unit seharga Rp 156 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/75 meter persegi. PT Iswa Jaya Mandiri masih menyisakan 51 unit lagi.