memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyiapkan skema pembiayaan hunian yang ramah untuk generasi muda dengan jangka panjang dengan durasi hingga 30 tahun.

"Bagaimana skema FLPP maupun skema lain nantinya untuk kredit jangka panjang, mungkin dengan tenor bahkan sampai 30 tahun, yang nantinya bisa dimulai dengan cicilan yang rendah," ujar Wamen BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat.

Skema cicilan bunga rendah dengan jangka waktu panjang lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini, diharapkan mampu menarik minat generasi Z untuk membeli hunian.

"Dengan daya beli mereka memang idealnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini cicilannya di bawah Rp2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp1 juta," jelasnya.

Sementara untuk pembangunan perumahan dan biaya kredit rendah di luar daerah perkotaan besar saat ini juga sedang digodok.

Pihaknya pun akan menyerukan kepada perusahaan-perusahaan BUMN karya dan terkait dengan pembangunan agar mampu mendukung fasilitas di perumahan terjangkau yang akan dihadirkan lewat program 3 juta rumah itu.

"Perusahaan-perusahaan karya, semen dan sebagainya kita dorong lagi dengan telkom dalam konteks memberikan jaringan fiber optik, PLN memberikan akses langsung listrik dan sebagainya," katanya.

Dirinya juga berharap perumahan merakyat ini mampu menghadirkan fasilitas dan sarana prasarana yang baik termasuk kehadiran saluran gas yang menjadi sarana publik yang bermanfaat.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

   Terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, perumahan ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/160 meter persegi. Dari total 76 rumah, saat ini sudah terjual 69 unit dan masih tersisa 7 rumah saja.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama yang terletak di Binuang, Kabupaten Tapin. Menawarkan 109 rumah dengan harga Rp 144 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/120 meter persgei. Hingga saat ini, sudah terjual 97 rumah dan menyisakan 12 unit lagi.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

   Berlokasi di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dengan banderol Rp 144 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 rumah dari total 80 unit yang dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dengan jumlah total 58 unit seharga masing-masing Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Graha Chakra Nusantara masih memasarkan 23 rumah lagi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

   Di Binuang, Kabupaten Tapin, terdapat perumahan dengan patokan harga per unit Rp 149 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/120 meter persgei. Surya Bangunan Propertindo masih memasarkan satu unit lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut, banyak calon investor asing melirik program 3 juta rumah.

Ini merupakan hasil dari pendampingan dirinya mengikuti kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara beberapa waktu lalu.

"Pada kunjungan kerja ke negara sahabat beberapa waktu lalu disampaikan bahwa ada sinyal pasar properti di Indonesia. Dan hal itu luar biasa besar peminatnya," kata Fahri, Jumat (29/11/2024).

Karenanya, pemerintah harus menyiapkan berbagai hal mendasar agar investasi asing di sektor properti di Indonesia berjalan dengan baik.

Salah satunya adalah dengan menyiapkan regulasi dengan baik.

"Kami akan segera menyiapkan regulasi agar semuanya clear. Kami juga ingin semua pihak terlibat dalam program 3 juta rumah," lanjutnya.

Sebagai informasi, program 3 juta rumah terbagi menjadi pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Adanya investasi asing ini diharapkan dapat difokuskan di kawasan perkotaan seperti mendorong pembangunan hunian vertikal.

"Para pengembang di Indonesia juga bisa bekerjasama dengan para investor asing dalam membangun hunian vertikal di kawasan perkotaan," tuntasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan bahwa sayembara berhadiah yang digelar oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait, merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.

Sayembara ini menawarkan hadiah sebesar Rp8 miliar bagi siapa saja yang dapat menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku.

"Soal sayembara tadi kan ada yang nanya, kan itu kebebasan berekspresi masyarakat yang cinta akan pemberantasan korupsi, yang ingin korupsi diberantas kita hormati," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024).

Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sebelum Maruarar, telah ada beberapa sayembara serupa dengan berbagai hadiah, seperti iPhone dan umrah.

Menanggapi kritik dari PDI-P yang menyebut bahwa sayembara Maruarar menistakan KPK, Habiburokhman menyatakan bahwa ia menghormati pendapat semua pihak.

Namun demikian, ia juga mencatat bahwa banyak yang berharap Harun Masiku dapat segera ditangkap.

"Lalu ada teman-teman PDI-P ngomong kan, itu menistakan KPK, itu juga bagian dari kebebasan berekspresi. Kita hormati ya, silakan," tuturnya.

Harun Masiku adalah tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, yang telah berstatus buron selama hampir lima tahun.

Maruarar sebelumnya menjelaskan bahwa tujuan sayembara ini adalah untuk melibatkan partisipasi publik dalam menemukan Harun Masiku.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ungkap Maruarar saat ditemui di Stasiun Manggarai pada Rabu, 27 November 2024.

Maruarar menekankan, sayembara ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia, mengingat pencarian Harun Masiku yang tidak kunjung membuahkan hasil.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah, dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh, kalau bisa nangkap,” tambahnya.

"Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” tutup Maruarar.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu mengusulkan program Rumah Desa dalam rangka penyediaan rumah layak huni di desa. Program ini akan menjadi bagian dari program 3 juta rumah.

Skema yang diberikan berupa kredit untuk membangun atau merenovasi rumah yang tidak layak huni, terutama untuk memperbaiki sanitasi dan MCK. Kredit yang diberikan nantinya bisa diangsur hingga 30 tahun.

"Nah itu angsurannya kalau bisa 30 tahun (angsurannya) cuma Rp 480.000 (per bulan). Ini sangat affordable buat masyarakat di desa," katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat.

Rencananya, kredit yang akan diberikan limitnya mencapai Rp 75 juta per rumah. Nantinya, renovasi bisa dilakukan dengan bantuan subkontraktor atau anggota asosiasi perumahan.

"Rumahnya direnov, kan tanahnya udah ada nih. Jadi juga gak mungkin developer menjangkau terlalu banyak juga sehingga pakai subkon pakai orang-orang asosiasi perumahan ini membangunkan (rumah). Limit tiketnya bisa Rp 75 juta, kalau (dicicil) 30 tahun itu kita udah exercise angsurannya cuma Rp 480.000-an," tuturnya.

Nixon mengatakan, program ini adalah program baru yang belum ada sebelumnya. Saat ini program tersebut masih dalam tahap pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga belum tahu pasti apakah akan disetujui atau tidak.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah. Rinciannya, sebanyak 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan.

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

KOMPAS.com -Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Balangan:

1. Perumahan Harapan Baru Permai: Tipe 36

   Terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, perumahan ini dikembangkan PT Pelaris Sumber Rejeki dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Dari total 62 rumah, masih tersedia 42 unit lagi.

2. Pondok Indah Balangan V: Tipe 36 (Subsidi)

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Sondang Jaya Mega Prestasi yang terletak di Paringin, Kabupaten Balangan. Menawarkan 94 rumah dengan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dibangun dengan luas 36/99 meter persegi. Hingga saat ini, baru terjual 32 unit, dan masih tersedia 62 rumah lagi.

3. Rizky Balangan Residence Tahap 2: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizky Bumi Balangan, dengan patokan harga Rp 142 juta.

   Rumah-rumah dirancang seluas 35/108 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 3 unit dari total 102 rumah yang disediakan.

4. Balangan Residence: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, dengan total 35 unit seharga Rp 145 juta.

   Bangunan rumah dibuat seukuran 36/120 meter persegi. PT Aneka Cipta Sarana Manunggal masih memasarkan 22 rumah lagi.

5. Griya Banua Sanggam: Tipe Subsidi

   Di Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, terdapat perumahan 8 unit, seharga Rp 154 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persgei. PT Banua Tuntung Pandang masih memasarkan 8 rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyanjung kehadiran BP Danantara.

Ia juga meminta Kementerian BUMN tak membunuh industri rakyat.

"Tugas BUMN menstimulus. Bukan mencari untung, bersaing, dan kemudian bunuh-bunuhan dengan industri rakyat. Salah itu!" tegas Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Fahri menegaskan negara tak boleh terjebak menjadi perusahaan konstruksi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto saat ini bertekad membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat Indonesia.

Ia menekankan kehadiran negara seharusnya menjadi regulator yang memudahkan rakyat. Fahri berjanji pemerintah tak ingin bersaing dengan pihak swasta dalam rencana pembangunan hunian.

"BUMN itu hati-hati memposisikan diri. Jangan bersaing sama rakyat, enggak akan sanggup. Tugas BUMN itu stimulus. Makanya kita lihat masa depan, dengan lahirnya Danantara, tugas BUMN itu kita bagi tiga," jelas Fahri.

Pertama, BUMN yang tidak mungkin rugi. Ini utamanya terkait perusahaan pelat merah yang mengurus sumber daya alam (SDA) Indonesia.

"Kalau rugi, maling pasti itu. Sumber daya alam mana mungkin rugi. Tinggal keruk, jual," bebernya.

Kedua, Fahri menyinggung BUMN yang pasti tidak cuan. Ini biasanya perusahaan yang mendapatkan penugasan dari negara, termasuk di sisi pelayanan.

Ketiga, BUMN yang posisinya berada di tengah-tengah. Fahri mencontohkan Perum Perumnas masuk dalam kelompok ini.

Di lain sisi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) baru dibuat di era Presiden Prabowo. Badan baru ini bakal mengelola tujuh BUMN raksasa.

Kepala Danantara Muliaman Hadad mengatakan ketujuh BUMN tersebut, yakni PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengusulkan adanya omnibus law bidang perumahan.

Hal itu diperlukan agar berbagai peraturan bidang perumahan bisa disatukan sehingga memudahkan para pelaku pembangunan dalam membangun rumah untuk rakyat.

Sebagai informasi, omnibus law merupakan konsep yang menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru. Tujuannya mengatasi tumpang tindih regulasi dan mempermudah pelaksanaan kebijakan perumahan.

"Kami ingin dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak hanya membanbun institusi baru. Akan tetapi ke depan juga perlu ada omnibus law perumahan sehingga panduan dan peraturan perumahan bisa dijadikan satu," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (29/11/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

Untuk itu, imbuhnya, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan anggota legislatif agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Apalagi saat ini banyak sekali peraturan bidang perumahan yang membuat iklim investasi di sektor perumahan belum maksimal.

Menurut Fahri, meskipun baru bertugas selama baru sebulan di Kementerian PKP, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga agar sejumlah program dan kebijakan perumahan bisa diselaraskan dengan baik.

"Perlu ada komitmen bersama untuk menyelesaikan perizinan sebab negara kita selama ini terkenal berbelit-belit soal perizinan dan berbagai pungutan yang mempersulit ketika dilaksanakan di lapangan dan kalau ada hal-hal yang memerlukan perubahan dan diidentifikasi maka silakan disampaikan ke Kementerian PKP sebagai leading sektor di perumahan," terangnya.

Wamen PKP juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk menyediakan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah merupakan itikad baik yang harus didukung oleh semua pihak.

Pemerintah juga harus mampu menjadi regulator agar peraturan yang disusun mampu mendorong investasi bidang perumahan.

"Kalau perizinan dipersulit maka harus disikat habis dan itu menjadi tugas negara. Jangan sampai hanya orang yang memiliki uang yang bisa menikmati kemudahan perizinan tapi kemudahan perizinan harus bisa dinikmati semua kalangan," pungkas Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Kartika menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Kartika atau akrab disapa Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Dalam perkembangan lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut program 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi lahan jumbo mencapai 26.000 hektare per tahun.

Angka itu merupakan asumsi dari perhitungan 1 unit rumah subsidi dibangun di atas lahan 60 meter persegi. Alhasil, dalam setahun, pembangunan 3 juta rumah bakal membutuhkan alokasi lahan seluas 18.000 hektare hanya untuk pembangunan unit.

Sementara itu, untuk memenuhi area fasilitas umum dan sosial (Fasum/Fasos) sekitar 40% dari area hunian, dibutuhkan total lahan seluas 26.000 hektare per tahun.

Namun, Nusron menuturkan bahwa pada tahap awal, pihaknya telah memiliki cadangan lahan seluas 1,3 juta hektare. Adapun, total lahan yang dapat digunakan untuk perumahan besarannya mencapai 200.000 hektare.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan Omnibus Law Perumahan demi mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru, Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada Omnibus Law Perumahan," ucap Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan (tersebar) di mana-mana. Ini semua kan pengin mempersulit, (pemerintah) daerah pengin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," tegas Fahri.

Ia lalu mengklaim program milik Presiden Prabowo Subianto itu diapresiasi global. Fahri cerita diajak berkeliling sang Kepala Negara ke beberapa negara, mulai dari China hingga Timur Tengah.

Wamen Fahri menekankan seluruh dunia mendengar program perumahan ini. Bahkan, ia menyebut ada minat luar biasa dari global menjadi partner pengembang properti Indonesia untuk membangun hunian di perkotaan.

Fahri lantas merinci empat masalah utama yang sekarang dihadapi Kementerian PKP. Pertama, kesediaan tanah atau lahan untuk membangun rumah.

Kedua, masalah perizinan. Wamen Fahri menegaskan negara mesti menyelesaikan problem ini

"Perizinan yang berbelit-belit itu harus disikat habis, tugas negara di situ. Jangan sampai pengusaha menikmati izin yang sulit karena dianggap bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak sanggup dapatkan izin, yang gak punya uang gak dapat izin," jelas Fahri.

"Di dalam konstitusi kita mengatur tidak boleh pungutan itu basisnya bukan undang-undang. Merampas uang rakyat berupa uang basisnya harus berupa undang-undang, disepakati oleh anggota dewan," tambahnya.

Ketiga, program 3 juta rumah per tahun menghadapi masalah infrastruktur mulai dari penyediaan air sampai listrik. Terakhir, mengenai skema keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tak ingin tanah menjadi ladang spekulasi yang membuat sulitnya membangun rumah murah bagi masyarakat.

Saat ini, Kementerian PKP telah mengurai masalah ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BP) Nusron Wahid demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam dialog interaktif seri kedua program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

"Jangan sampai tanah itu menjadi ladang spekulasi yang menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah. Gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yang kita harus investigasi secara serius ini, dan generalnya Pak Nusron Wahid," jelas Fahri.

Sementara Nusron dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, program 3 Juta Rumah sudah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian PKP.

"Hanya, masalahnya ada dua. Pertama, isu tanah, karena pemukiman tidak mungkin tanah perkebunan. Kami serahkan datanya kepada mereka. Kami harus serahkan," ucap Nusron saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Apabila ingin membangun 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka asumsinya seluas 60 juta meter.

"Jadi, sebetulnya proyek rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26.000 (hektar). Kami mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar Itu 1,3 juta (hektar). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200.000 hektar, plus minus yang bisa digunakan untuk perumahan," tandas Nusron.

KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan bangsa Indonesia masih tetap menghadapi masalah penyediaan rumah layak huni meskipun telah mendekati usia kemerdekaan hampir 80 tahun pada tahun 2025 mendatang.

Untuk itu, adanya Kementerian PKP diharapkan mampu memacu semangat para pelaku pembangunan perumahan serta menciptakan ekosistem dan industri perumahan sekaligus menyukseskan Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Menurut Fahri Hamzah, pembentukan Kementerian PKP merupakan ide besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

"Keinginan besar itu memang lahir dari apa yang kita lihat sehari-hari karena selama 80 tahun Indonesia merdeka masih punya masalah perumahan yang cukup besar," ujarnya saat Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara di Jakarta, Jum'at (29/11/2024).

Ia mengakui bahwa masyarakat lebih fokus dalam pemenuhan hak dasar lain seperti sandang dan pangan. Namun demikian, penyediaan rumah juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Pemerintah harus hadir agar kebutuhan dasar seperti rumah itu terpenuhi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dengan menumbuhkan semangat gotong royong," katanya.

Adanya Kementerian PKP, imbuhnya, jangan disalah artikan sebagai tekanan bagi ekosistem perumahan tapi untuk menjadi fasilitator guna memudahkan ekosistem perumahan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk rakyat.

Pasalnya, selama ini masih banyak masyarakat kurang mampu yang tinggal di kolong-kolong tol dan jembatan yang tidak terdata oleh pemerintah. Hal ini menjadi tugas semua pihak agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang hidup terlantar dan tidak memiliki rumah layak huni.

"Jadi ini itikad baik dari pemerintah dan Kementerian PKP dibentuk bukan sebagai kontraktor atau developer dan pesaing bagi pengembang. Tugas terpenting negara adalah menjadi regulator, karena negara-negara besar dunia ini dapat berhasil kuncinya adalah regulasi terbaik diambil alih pemerintah dan memastikan seluruh regulasi ada dan semua terlibat dalam pelaksanaannya," terangnya.

Lanjut Fahri Hamzah, Kementerian PKP telah melakukan identifikasi dan dialog dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menyelesaikan berbagai problem yang ada.

Salah satunya terkait lahan, Kementerian PKP telah menyisir dengan Kementerian ATR/BPN dan pemilik tanah serta institusi pemerintah, hingga sektor bisnis dan masyarakat yang ingin menyerahkan tanah untuk lokasi pembangunan.

"Kami juga telah membentuk struktur organisasi Ditjen pembangunan perumahan dan permukiman semacam bank tanah bagi Kementerian PKP untuk penyediaan lahan perumahan bagi rakyat," pungkasnya.