JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan total jumlah tanah terlantar se Indonesia ada sebanyak 1.347.099 hektar yang terhitung sejak 2010-2024.

"Apa itu tanah terlantar? Tanah yang HGU-nya (Hak Guna Usaha) habis, itu masuk kategori tanah terlantar, berarti menjadi milik negara," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

Kemudian tanah terlantar tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan negara.

Nusron merincikan, dari 1,3 juta hektar tanah terlantar, sekitar 854.662 hektar di antaranya sudah bersertifikat.

Kemudian, seluas 209.000 hektar akan dimanfaatkan untuk mendukung program swasembada pangan, dan 564.000 hektar lainnya digunakan untuk program transmigrasi.

Sementara untuk mendukung program 3 juta rumah, ada tanah terlantar seluas 79.925 hektar di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan.

"Ini yang untuk permukiman, kami ada 79.925 hektar se Indonesia," lanjut Nusron.

Namun demikian, Nusron mengatakan belum mengetahui apakah tanah terlantar tersebut cocok jika digunakan untuk perumahan.

Karenanya, Nusron mengajak para pengembang perumahan berdiskusi soal pemanfaatan tanah terlantar untuk mendukung program 3 juta rumah jika dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan Kementerian ATR/BPN mendukung program 3 juta rumah sejak awal terbentuknya Kabinet Merah Putih.

"Dua minggu lalu Pak Nusron mempersiapkan 157 hektar tanah. Tadi bisik-bisik sudah bertambah ribuan hektar (tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk 3 juta rumah)," ungkap Ara.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Karawang (ANTARA) -

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

"Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan," ujar Wihaji.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia memastikan balokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan harian penerima manfaat. "Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi
tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, kata dia, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendukbangga: Biaya makan gratis Rp10 ribu/porsi cukup penuhi gizi

Kalau itu sudah diputuskan, kita selaku menteri wajib ikut, kalau itu kan sudah (keputusan) negara. Kalau negara, apapun keputusan pemerintah pusat kita jalan

Karawang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengaku optimistis anggaran rata-rata Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp10 ribu per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Optimis pasti optimis," kata Wihaji saat ditemui usai acara peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Nantinya apabila besaran harga rata-rata per porsi telah ditetapkan, pihaknya akan mendukung serta menjalankan program tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Diketahui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10 ribu per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, implementasi anggaran Rp10 ribu per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Wihaji optimistis anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 10 ribu per orang setiap hari masih cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sebelumnya Presiden Prabowo mengumumkan anggaran MBG yang semula Rp 15 ribu, turun menjadi Rp 10 ribu.

Penurunan anggaran disebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan kapasitas fiskal negara.

Wihaji menuturkan bahwa dirinya sebagai Mendukbangga akan memaksimalkan jatah anggaran tersebut untuk MBG. Oleh karena itu, dirinya yakin anggaran MBG sebesar Rp 10 ribu sudah cukup memberikan makanan yang bergizi tinggi untuk masyarakat.

"Kalau itu kan memang sudah diputuskan kita selaku menteri wajib untuk ikut kalau itu kan sudah negara kalau negara itu apapun keputusan pemerintah pusat kita akan jalankan ya," kata Wihaji ketika ditemui awak media di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Optimis ya pasti optimis (memenuhi gizi)," tandasnya.

MBG merupakan program pemerintah yang rencananya akan menyediakan makanan secara gratis untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti anak sekolah hingga ibu hamil.

Program ini oleh pemerintah disebut dilakukan untuk meningkatkan status gizi, pertumbuhan, perkembangan, serta mengurangi angka malnutrisi di Indonesia.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto berharap anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 cair pada minggu ke-3 bulan Januari.

Hal ini disampaikannya ketika memberikan sambutan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) REI di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12/2024).

"Usulan kami kepada Pak Menteri (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait) dan kementerian yang lainnya, yang pertama adalah kepastian anggaran rumah subsidi tahun 2025 yang minimal 350.000 unit," ujar Joko.

Ada pun FLPP adalah fasilitas pembiayaan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Joko juga menyampaikan usulan kedua yakni pembebasan pajak sektor properti tahun 2025 sebesar 17 persen.

Seperti diketahui, pembeli dalam transaksi jual beli rumah saat ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen. Sedangkan penjual dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 5 persen.

Sehingga, apabila PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka total diskon pajak yang seharusnya diberikan untuk sektor properti adalah 17 persen.

Usulan ketiga adalah mendukung omnibus law untuk sektor perumahan sebagai landasan hukum sinkronisasi dan harmonisasi peraturan untuk sektor perumahan.

Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan

Indramayu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) membangun perumahan serta menyerahkan bantuan senilai Rp16,1 miliar untuk membantu 93 keluarga atau sekitar 259 orang dari Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat, yang terdampak banjir rob.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pihaknya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Habitat for Humanity Indonesia.

Adapun perumahan, kata Agus, dibangun di atas tanah seluas 1,6 hektare. "Hari ini kita akan meletakkan batu pertama. Mudah-mudahan nanti bulan Januari bapak-bapak dan ibu-ibu sudah bisa menempati," katanya.

Dia menjelaskan kolaborasi ini adalah langkah dari pemerintah untuk membuat masyarakat hidup bahagia, mandiri, dan tenang. Inisiatif tersebut, katanya, adalah salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto agar ketiga kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan, terpenuhi.

"Dan sekarang ini untuk urusan papan, pemerintah sudah menargetkan tiga juta rumah. Kemensos ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan tiga juta rumah," kata Wamensos Agus.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengatakan pihaknya sudah memperhitungkan lokasi yang dipilih untuk pembangunan perumahan nelayan tersebut, agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan warga terjamin.

"Ada pun rumah yang dibangun ini sendiri adalah rumah dengan Tipe 36 dengan luas tanah adalah 60 meter persegi dengan dua kamar tidur," kata Mira.

Selain rumah,pihaknya juga mendirikan fasilitas umum seperti balai utama, ruang terbuka hijau, dan masjid. Selain itu pihaknya membangun kemandirian ekonomi warga dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pemasaran, serta memberi bantuan modal usaha.

"Karena memang potensinya di sini adalah potensi ikan, tentunya pemberdayaan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan pengolahan ikan, seperti kerupuk ikan. Kami latih (membuat) bakso, dim sum, warung, kopi dan juga ada terkait dengan bengkel las," kata Mira.

Menurutnya, langkah-langkah ini juga dapat mengefektifkan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga, agar dapat bekerja tanpa perlu meninggalkan rumah.

Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan Eretan Kulon Wanto menyebutkan warga mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat. Menurut Wanto, lokasi yang dipilih strategis, karena selain aman, masih dekat dengan area mata pencaharian mereka. "Kalau direlokasi jauh, kayaknya pada bingung orang," katanya.

Dia menjelaskan sebelum banjir rob itu, sejumlah warga mengungsi karena rumahnya hancur, bahkan hanyut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Slamet meminta pemerintah memastikan bahan pangan yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berasal dari bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat lokal.

"Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita," kata Slamet saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan langkah itu, menurut dia, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Tanah Air, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, terutama di perdesaan, menyusul Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama koperasi telah ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

"Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi perdesaan dan berkelanjutan usaha sektor lapangan kita," kata dia.

Berikutnya, Slamet juga mengingatkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita," ujarnya.

Diketahui Badan Gizi Nasional telah menetapkan pihak yang dapat menjadi pemasok pangan Program Makan Bergizi Gratis adalah koperasi dan BUMDes.

Menurut perkiraan pemerintah, setiap satu dapur yang menghasilkan makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis itu akan membelanjakan sekitar Rp35 hingga 40 juta setiap hari.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pun akan mendorong BUMDes, terutama yang memang bergerak di bidang pemasok pangan, untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu Kemendes juga berkomitmen mempercepat pendaftaran produk atau jasa BUMDes ke dalam katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Percepatan pendaftaran itu dilakukan agar BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang pangan dapat menjadi pemasok bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung pengembangan properti syariah sebagai salah satu inovasi melancarkan program 3 juta rumah.

Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur mengatakan bahwa lewat skema ini, masyarakat berpenghasilan tidak tetap bisa mencicil rumah tanpa perbankan.

Hal ini disampaikannya dalam acara Silaturahmi Akbar Nasional (SILAKNAS IX 2024) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Developer Property Syariah (ADPS) di Hotel Episode Serpong, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

"Oleh sebab itu kami sangat berharap ADPS bisa bersama-sama untuk bergotong royong mencapai target tersebut," kata Fitrah, dikutip dari keterangan resmi.

Untuk memaksimalkan peran properti syariah, diperlukan upaya meningkatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar penerimaan terkait model syariah dapat berjalan dengan masif.

"Non fix income merupakan salah satu sektor peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal kepemilikan rumah syariah," lanjut Fitrah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum ADPS Arief Sungkar menyampaikan, ADPS siap bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan properti syariah dapat memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan.

"Saat ini banyak anggota kita yang sudah membangun rumah dengan skema yang murah sampai ratusan unit, tanpa menggunakan perbankan. Kreditnya bisa tanpa bank, tanpa denda dan sita, hal ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi masyarakat," ungkap Arief Sungkar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang ditetapkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10.000 per porsi untuk masing-masing anak.

Prabowo menyatakan sejatinya pemerintah ingin menggelontorkan dana Rp15.000 per porsi untuk program andalannya saat kampanye Pilpres 2024. Hanya saja, orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan bahwa persoalan anggaran menjadi alasan program makan bergizi gratis tidak dipatok Rp15.000.

“Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Lantas, apa saja menu makanan yang bisa didapat dengan Rp10.000 di Jakarta?

Untuk membuktikannya, Bisnis mengunjungi salah satu rumah makan di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pada rumah makan itu, Bisnis mencoba menanyakan lauk yang didapat hanya dengan merogoh kocek Rp10.000.

Pedagang di warteg dengan uang tersebut maka pembeli bisa mendapatkan nasi dan olahan telur, nasi dan sayur, hingga nasi dan kerang plus gorengan.

"Ya kalau segitu mah paling kerang atau usus tambah gorengan satu bisa tuh Rp10.000 [tambah nasi]. Kalau sama telor dapat juga itu sama nasi, sayur kayak kentang tambah sayur juya bisa," ujar pedagang warteg berinisial A (18) saat ditemui Bisnis, Rabu (4/12/2024).

Adapun, dia menyatakan bahwa lauk daging seperti ayam dan aneka masakan ikan baru bisa didapat jika pembeli mengeluarkan uang Rp15.000.

"Kalau mau pakai ikan sayur, ikan goreng telor sayur, ayam nasi bisa. Sekarang Rp10 ribu jarang ya," pungkasnya.

Bocoran Menu Makan Bergizi Gratis

Mantan Direksi ID Food Dirgayuza Setiawan mengungkapkan Badan Pangan Nasional telah melakukan studi dalam meramu menu Makan Bergizi Gratis yang rencananya efektif per 2 Januari 2025.

Dirgayuza menjelaskan dalam desain makan bergini yang jadi andalan Presiden Prabowo itu akan membagi Indonesia dalam 11 bagian berdasarkan sumber bahan pangan yang diproduksi. Salah satu temuannya, bahwa tidak setiap provinsi menjadikan nasi sebagai karbohidrat utama.

Untuk itu, tim penyusun menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menyiapkan desain yang berbeda-beda setiap daerahnya.

“Jadi kita punya berbagai makan yang variatif dan ketahanan pangan terbangun berdasarkan kemampuan lokal untuk memproduksi pangan,” ujarnya dalam 13th AIFED: Growth Strategies In Navigating Geoeconomic Shift yang disiarkan dalam YouTube BKF Kemenkeu, Selasa (3/12/2024).

Dirgayuza yang juga penulis buku “Pangan Indonesia” menyampaikan terdapat tantangan yang harus dihadapi setiap daerah untuk menyediakan pangan.

Pilihannya, mengurangi konsumsi dari bahan yang sebenarnya tidak banyak dibutuhkan, seperti gula. Sementara untuk bahan pangan yang sangat dibutuhkan seperti daging, pemerintah perlu menaikkan produksinya.

Sebagai contoh, Indonesia tercatat kekurangan daging dan membutuhkan setidaknya Rp100 triliun untuk investasi demi menaikkan produksi daging dengan mengadakan sapi baru atau berinvestasi dalam produktivitas ternak sapi yang ada.

Adapun, salah satu daftar menu yang diusulkan untuk daerah Sulawesi, yakni karbohidrat berupa jagung dan sorgum. Sementara untuk lauknya berupa daging sapi dengan sayur berupa daun kelor, terong, dan pepaya. Tambahan buah berupa jeruk atau pisang maupun pepaya.

Konten Premium

Kompak Balik Arah Borong Unilever (UNVR) saat Window Dressing

Pembeli Emas Antam Panen Cuan vs Gigit Jari Kala Harga Buyback Naik Kamis (5/12)

Memaknai Pernyataan Prabowo, Investor Gurem di Lantai Bursa Mirip Main Judi

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya