30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

(zlf/zlf)

JAKARTA - Sayembara bikinan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berhadiah Rp8 miliar bagi yang menemukan Harun Masiku didukung oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin menyambut positif sayembara tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat menarik perhatian masyarakat dalam pencarian Harun Masiku dengan hadiah yang cukup besar. "Jadi ya saya dukung penuh kalau memang ini ada yang memberikan sayembara lagi, mudah-mudahan juga ada yang menambahi lagi nanti kalau siapa lagi gitu yang nilainya lebih besar atau lebih kecil sama aja," ucapnya kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Boyamin melanjutkan, sayembara ini menjadi hal penting dalam kemajuan pencarian Harun Masiku. Sebab kata dia, KPK selama ini tidak kunjung menangkap yang bersangkutan.



"Ini nampaknya kan KPK kayak sudah mentok enggak bisa nangkap Harun Masiku," tuturnya.

Sayembara pencarian buronan Harun Masiku bukan hanya dilakukan oleh Menteri yang akrab disapa Ara tersebut. Sayembara pencarian Harun Masiku juga pernah digelar oleh Boyamin Saiman. Dalam sayembaranya, ia menjanjikan i-Phone terbaru.

"Saya menyambut gembira kalau ada yang melakukan sayembara penangkapan Harun Masiku karena saya sendiri kan juga sudah membuat sayembara, tapi hadiah saya waktu itu kan i-Phone terbaru, sampai sekarang masih berlaku sayembara itu," kata Boyamin.

Boyamin menjelaskan, pada saat itu i-Phone terbaru saat ia membuka sayembara tersebut berupa seri ke-11. Karena tak kunjung ada pihak yang memenangkan, Boyamin pun menyatakan hadiah berkembang sesuai seri i-Phone terbaru.

"Dulu waktu itu masih I-Phone 11 sekarang sudah I-Phone 16 ya ndak apa-apa tapi saya konsekuen nanti hadiahnya tetap I-Phone 16 untuk orang yang memberikan informasi akurat, sehingga bisa ditangkap oleh penegak hukum," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rumah (MBR). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menyediakan tanah untuk membangun rumah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pihaknya pun sudah menyerahkan data ketersediaan tanah.

"Pertama isu tanah karena yang tanah sebuah pemukiman kan tak mungkin kita kasih tanah yang ada di perkebunan. Kita serahkan datanya kepada mereka (Kementerian PKP)," ujar Nusron dalam Media Gathering di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (29/11/2024).

Kemudian, Nusron menghitung luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun 3 juta rumah. Ia mengasumsikan satu rumah membutuhkan 60 meter persegi tanah, maka membangun satu juta rumah membutuhkan 60 juta meter persegi atau setara 6 ribu hektare tanah. Dengan begitu, 3 juta rumah akan membutuhkan 18 ribu hektare tanah.

Selain itu, luas tanah untuk fasilitas umum 40% dari lahan rumah tersebut, yakni sekitar 8 ribu hektare. Oleh karena itu, total tanah yang dibutuhkan untuk membangun perumahan MBR sekitar 26 ribu hektare.

Menurutnya, ada Kementerian ATR/BPN memiliki potensi cadangan tanah telantar yang cukup untuk membangun 3 juta rumah. Ia pun menyerahkan keputusan kepada Kementerian PKP untuk memanfaatkan lahan tersebut.

"Jadi sebetulnya program rumah MBR itu membutuhkan lahan sebesar 26 ribu (hektare) Kita mempunyai cadangan ya kan potensi cadangan tanah telantar itu 1.3 juta (hektare). Itu yang bisa digunakan untuk perumahan plus minus sekitar 200 ribu hektare," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron mengatakan pihaknya siap membantu dalam penyediaan tanah untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PKP. Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN memiliki tanah telantar yang berasal dari tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 1,3 juta hektare.

Hal itu disampaikan langsung kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (05/11).

"Ini yang baru bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang 6 hektare. Tapi nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024) dikutip dari detikNews.

(dhw/zlf)

JAKARTA, investor.id – Uni Emirat Arab (UEA) tengah merundingkan investasi untuk program perumahan Presiden RI Prabowo Subianto. Seorang diplomat Emirat mengungkapkan Indonesia telah mendekati beberapa bisnis dari negaranya untuk berinvestasi dalam program Prabowo untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun.

Meskipun belum menutup kesepakatan, negosiasi sejauh ini berjalan dengan baik, menurut Duta Besar (Dubes) UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

Pemerintah Prabowo berjanji untuk membangun dua juta rumah di desa setiap tahun, dan satu juta rumah lainnya di kota-kota. Pembangunan besar-besaran ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia, merujuk pada jumlah rumah yang kurang di negara ini.

Adapun kekurangan perumahan di Indonesia saat ini mencapai angka 12,7 juta unit.

Terkait hal ini, Prabowo baru-baru ini mengakhiri lawatan luar negeri pertamanya dengan mengunjungi UEA untuk beberapa pembicaraan dengan mitranya dari Emirat, Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Al Dhaheri mengungkapkan pertemuan itu juga menyinggung kemungkinan keterlibatan bisnis Emirat dalam program perumahan.

Ia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan Emirat yang telah didorong Indonesia untuk membantu membangun jutaan rumah terjangkau. Namun pembicaraan sedang berlangsung. Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, yang ikut bersama Prabowo dalam lawatannya ke UEA, bahkan telah berbicara dengan calon investor Emirat.

“Perusahaan-perusahaan itu belum diidentifikasi. ... Namun ia (Fahri) telah melakukan lebih dari delapan pertemuan dengan berbagai entitas di UEA. Saya telah mengatur setidaknya empat (dari) pertemuan itu untuknya. Kami telah membahas hasilnya. Fahri mengatakan ia sangat senang dengan diskusi yang ia lakukan dengan perusahaan-perusahaan itu,” kata Al Dhaheri dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Para investor Emirat ini juga berencana menuju Indonesia untuk mengevaluasi apa yang benar-benar dibutuhkan sektor perumahan negara itu. Ini termasuk mengidentifikasi provinsi mana yang ingin digarap oleh para investor, menurut AlDhaheri.

"Tapi kami positif," katanya.

Indonesia sebelumnya telah memberikan petunjuk mereka akan mencari mitra internasional untuk program perumahan tersebut.

Pejabat senior Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo belum lama ini mengungkapkan ia telah bertemu dengan calon investor dari China dan Qatar. Hashim, yang juga adik Prabowo, mengklaim China siap untuk ambil bagian.

China adalah salah satu sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia, mencapai sekitar US$ 5,8 miliar pada Januari-September 2024. Di sisi lain, UEA menginvestasikan US$ 22,8 juta selama periode yang sama, sementara arus masuk FDI dari Qatar mencapai hampir US$ 8,3 juta, menurut data resmi pemerintah.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bogor -

Aksi pencurian sepeda terjadi di sebuah perumahan kawasan Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria berinisial DS mencuri 2 buah sepeda dari perumahan tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Babakan Madang AKP Dede Lesmana Jaya mengatakan, pencurian pertama terjadi pada Senin (9/9) pagi. Pelaku berpura-pura lari pagi atau jogging.

"Tersangka melakukan Pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam perumahan the nature dengan berpura-pura sedang olahraga atau lari pagi," kata Dede, dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Aksi pencurian kedua terjadi pada hari Sabtu (12/10) pagi. Pelaku melancarkan aksi pencuriannya dengan modus serupa, yaitu berpura-pura jogging.

"Disaat dirinya sedang lari, melihat sepeda tersebut dalam keadaan terparkir di halaman teras rumah," jelasnya.

Kemudian pelaku masuk ke pekarangan rumah korban dan mengambil sepeda tersebut. Pelaku lalu menaikinya dan membawa sepeda tersebut dengan cara digowes.

"Kedua, sepeda dalam keadaan tergantung di halaman teras rumah, lalu setelah itu DS masuk ke dalam teras rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak dikunci," ungkapnya.

Kemudian pelaku masuk ke dalam teras dengan cara menggotong sepeda tersebut. Lalu menggowesnya begitu sepeda telah dibawa keluar.

"Rencananya oleh DS akan dijual dan uang hasil dari penjualannya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keperluan sehari-hari," imbuhnya.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut, hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Atas perbuatannya, DS patut diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 juncto 64 KUHP," pungkasnya.

(rdh/zap)

Jakarta -

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, memastikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukan hunian eksklusif. Aguan mengatakan PIK akan membangun masjid dengan luas 1,5 hektare di lahan 10 hektare.

Awalnya, Aguan, memastikan bahwa kawasan PIK bukan hunian eksklusif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke PIK di saat libur akhir pekan dan libur panjang. Aguan mengatakan itu saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

"PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum, kita tidak eksklusif, karena apa, kita bisa buktikan bahwasanya sekarang PIK di masuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK," kata Aguan dalam video yang diterima, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan warga sering berkunjung ke Pasir Putih yang berada di PIK 2. Dia mengatakan warga bertamasya di sana tanpa dipungut biaya.

"Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu, karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran, sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana," imbuhnya.

Aguan juga menyebut ada isu-isu yang tidak benar tentang PIK. Kepada Ara, Aguan mengatakan mereka merelokasi warga perkampungan dan juga akan membangun masjid.

"Kedua, itu wisatawan yang kita bisa bawa terutana yang di PIK di sini pak supaya yang rame juga tahu banyak isu-isu yang tidak bener bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya, terus kedua dia punya... untuk yang tinggal di sini kita yang ada kampung kita relokasi pak. kita bukan pebarisan, kita relokasi rumahnya itu sama besar kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada, ada masjid, ada apa semuanya ada," katanya.

"Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektare ya Pak?" tanya Ara kepada Aguan.

Aguan kemudian mengungkapkan rencana pembangunan masjid di lahan 10 hektare. Aguan mengatakan masjid itu nantinya dibangun seluas 1,5 hektare, sedangkan sisanya dibangun ruko-ruko makanan halal.

"Dan kita udah ada satu eh apa rencana yang besar, masjidnya itu, kita bangun masjid kemarin sudah kita lapor ke Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektare kita bangun di sana, untuk masjidnya satu setengah hektare, sisanya ada ruko, ada makanan-makanan muslim, semuanya halal semuanya," jelasnya.

"Jadi di sana tempatnya ada di pinggir danau, viewnya luar biasa, sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada," sambungnya.

Ara pun bertanya kembali ke Aguan, mengenai target rencana pembangunan tahun depan. Aguan mengatakan dirinya berencana membangun 10 ribu rumah di PIK.

"Baik Pak Aguan, jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? targetnya 2025 tahun depan?" tanya Ara.

"Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit bisa 10 ribu rumah," jawab Aguan.

Menteri Ara pun meminta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyiapkan. Ara pun berkelakar mengenai 'untung' Aguan.

"Oke berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10 ribuan ya. Untungnya banyak dong Pak Aguan ya?" kelakar Ara.

"Untung saya, untung baru bisa disumbang Pak ha-ha-ha," kata Aguan sambil tertawa.

Lihat juga Video 'Potret Masjid Ivan Gunawan yang Selesai Dibangun di Uganda':

[Gambas:Video 20detik]

(zap/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.