JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Sosialisasi itu bakal dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Karena itu besok saya ke sana untuk menyosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RDTL, nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, masalah penutupan jalan ini juga disinggung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyatakan, secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

"Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

"Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

"Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ditemui ketika tiba di Istana, Dadan belum merinci apa yang mau dibahas dengan Prabowo.

Dia hanya menjawab sedikit pertanyaan awak media kemudian langsung berlalu masuk ke dalam Istana.

"Nanti aja abis dipanggil," kata Dadan saat tiba di Istana, Selasa (18/2/2025).

Ketika disinggung soal pembahasan tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan enggan banyak bicara. Dia bahkan mengaku belum tahu.

"Belum tahu belum tahu, nanti setelah dari dalam. (Anggaran MBG) Aman," sebut Dadan.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun. Dadan Hindayana pernah menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) yang lalu.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

Simak Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.

Warga perumahan di Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Warga berharap pihak developer bisa kembali memberikan rasa nyaman untuk tempat tinggal mereka.

Hal tersebut disampaikan warga saat menggelar aksi demonstrasi di kantor pemasaran perumahan, Selasa (18/2/2025). Sejumlah warga membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor usai banjir menimpa tiga klaster di kawasan perumahan tersebut pada 12 Februari lalu.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah di klaster Bali Regency ini.

Hijriani mengaku membeli rumahnya yang terendam banjir seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture, dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

"Saya punya bukti semua, pintu rumah rusak, pintu kamar anak saya terbongkar, pintu jebol. Pintu masuk rumah itu semua keluar (copot)," tambahnya.

Dia mengaku tak menduga banjir akan melanda kawasan tersebut. Pasalnya, saat dipromosikan oleh developer, kawasan itu diklaim bebas banjir. Sementara banjir sudah 3 kali terjadi bahkan terakhir setinggi dada orang dewasa.

"Saya mau minta ganti rugi karena tidak sesuai dengan janji-janjinya katanya tidak ada banjir. Bukan cuma kerugian materiil tapi saya capek sampai sempat sakit karena angkat barang. Jadi asli depresi, trauma sekali," ujarnya.

Lebih jauh, Hijriani mengatakan akan membawa hal ini ke ranah hukum jika tuntutan tidak diindahkan. Pihaknya bersama warga lainnya mengaku sudah menyiapkan bukti pendukung.

"Kami punya bukti semua, jadi kalau developer tidak tanggung jawab kami akan hadapi. Sekarang masih ditunggu lagi keputusannya untuk ganti rugi tanggal 1 Maret. Kalau tidak ada kejelasan kami akan tempuh langkah hukum," jelasnya.

Sementara warga lainnya, Amelia juga menuntut agar developer menyiapkan solusi jangka panjang. Dia juga menuntut kerugian yang dialami segera digantikan.

"Pokoknya kami dari warga tuntutannya ada dua hal yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kerugian materiilnya kami. Pada saat kejadian tidak ada warning, peringatan dari pengelola. Pada saat kejadian ini tidak ada warning, jadi hampir semua warga mobilnya terendam, rusak. Itu kerugian yang tidak sedikit," jelasnya.

Dia menyebut ada tiga kawasan atau klaster yang terendam banjir. Sebanyak 700 rumah di tiga klaster itu dipastikan terdampak banjir.

"Kami di sana ada 700 rumah, itu akan jadi kasus semua. Itu akan menuntut. Di dalam tiga klaster yang terdampak. Kita semua akan menuntut kalau tidak ada ganti rugi," pungkasnya.

Sementara itu, Chief Operating Operation (COO) perumahan tersebut, M Natsir Mardan menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas banjir yang terjadi. Dia mengakui banjir baru-baru ini di luar prediksinya.

"Dari manajemen mengucapkan rasa empati dan prihatin atas kejadian tersebut karena terus terang ini di luar ekspektasi kita, di luar dari pada jangkauan kita. Bahwa elevasi yang terjadi pada tanggal 12 (Februari) elevasi yang betul-betul di luar elevasi maksimum," ujarnya.

Dia menilai banjir tersebut terjadi saat pintu air Bendungan Bili-bili dan Waduk Nipa-nipa dibuka. Saat bersamaan terjadi juga kiriman air dari Maros saat pasang air laut.

"Ini semua yang mengakibatkan jumlah debit air yang masuk melebihi jumlah normal. Itu kita sudah tadi sampaikan ke warga penyebab dari pada terjadinya banjir," katanya.

Dia mengakui pihak manajemen sementara menyiapkan skema ganti rugi yang dituntut warga tersebut. Pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap kerugian yang dialami warga.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," pungkasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo mengungkapkan bahwa jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) non peserta didik masih bergantung pada sisa porsi dari MBG peserta didik.

Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mampu menyediakan 3.500 porsi makanan.

Nyoto menjelaskan bahwa di setiap kecamatan yang memiliki 14 sekolah, kebutuhan porsi makanan bisa mencapai 3.300.

Dengan demikian, hanya tersisa 200 porsi yang akan didistribusikan untuk MBG non peserta didik, yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan lansia, dengan catatan menu yang berbeda.

"Saat ini skemanya masih seperti itu, termasuk di sini di Ciparay yang wilayahnya padat, jadi 200 porsi sisanya kita distribusikan untuk MBG non peserta didik," ujarnya saat ditemui di Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Nyoto juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk program MBG.

Untuk tahun ini, anggaran MBG tetap berada di angka Rp 71 Triliun. "Dalam implementasinya, anggaran MBG memang khusus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.

Sesuai dengan instruksi Presiden, program ini tidak diperbolehkan untuk menerapkan skema berbagi yang melibatkan anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kalau Pemda mau sharing, ya boleh. Tapi infrastruktur, membangun data, mengendalikan, menambah kiri-kanannya pendukung lainnya itu boleh, tapi kalau yang makan sudah dilibatkan APBN, bukan dana talang yang harusnya dikeluarkan," tambahnya.

Nyoto juga menjelaskan skema dari hulu ke hilir terkait program MBG.

Dari pihak BGN, telah disiapkan tim yang terdiri dari SPPG.

Tim SPPG ini akan memastikan data yang diberikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN, dan selanjutnya akan melibatkan unsur TNI di lapangan.

"Kemudian dari situ, dirumuskan siapa saja yang nantinya menjadi peserta, tentu yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan," tuturnya.

"Jika sudah sama-sama cocok, angkanya cocok, baru ditugaskan kepada SPPG ini untuk mengeksekusi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal di tengah jalan ada penyusuan-penyusuan, tetap melapor ke kami," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini dia sampaikan untuk merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Tentu ini bentuk kreativitas karena kita memposting itu macam-macam dan itu postingan yang biasa jadi bukan iklan, bukan berarti metodenya hanya dengan animasi saja,” ujarnya usai menghadiri acara Katadata IDE di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sudah buka suara soal ini.

Menurut dia, iklan tersebut adalah bentuk kreativitas saja.

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua. Prasetyo menegaskan masalah tersebut sedang ditangani secara khusus.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati," kata Prasetyo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan masalah ini harus ditangani dengan hati dan rasa sayang. "Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," sebutnya.

Prasetyo akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru untuk merumuskan perbaikan. Pemerintah, katanya, ingin membantu masyarakat Papua mengatasi ketertinggalan.

"Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki," tuturnya.

"Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jayawijaya dan Nabire berdemo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asalkan jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak Makan Bergizi Gratis asalkan tidak menghalangi siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar unjuk rasa tidak menuntut pembatalan Makan Bergizi Gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025). Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Pantauan di lokasi, AHY bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara tiba 12.40 WIB. AHY mengaku bakal makan siang bersama Prabowodan rapat terbatas (ratas) terkait pembahasan mengenai infrastruktur.

"Ya saya dapat undangan dari Presiden, untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama 5 menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur," sambungnya.

AHY menyampaikan akan menjembatani lima kementerian di bawahnya terkait pembahasan infrastruktur.

"Kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," kata AHY.

Terkait pembahasan ibu kota Nusantara (IKN), AHY tidak menjelaskan secara rinci. Dirinya menyebut akan membahas berbagai isu.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," ungkapnya.

Tak lama setelah AHY datang, tiba juga Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dudy menyebut dalam ratas itu juga akan dibahas mengenai persiapan lebaran.

"Mungkin salah satunya (persiapan Lebaran)," kata Dudy.

Tampak hadir juga dalam ratas tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas (ratas).

Pantauan detikcom di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025), terlihat AHY tiba di Istana bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada pukul 12.40 WIB. Kemudian, disusul Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

"Ya saya dapat undangan dari presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama lima menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY.

AHY menyampaikan pembahasan ratas itu berkaitan dengan bidang infrastruktur. Dia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawahinya dalam ratas bersama presiden.

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Dan kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," ujarnya.

Ditanya soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AHY membuka peluang hal itu juga akan dibicarakan.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," katanya.

Sementara Dudy Purwagandhi mengatakan kedatangan pihaknya merupakan lunch meeting. Dia membuka kemungkinan persiapan mudik juga akan dibahas.

"Lunch meeting, sih. (Soal mudik) mungkin salah satunya," kata Dudy seraya masuk ke area Istana.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Belum lama ini, sempat ada kasus seorang warga yang jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral, dinarasikan penusukan tersebut terjadi karena pembangunan polisi tidur.

Penusukan terjadi diduga karena polisi tidur itu dibuat tanpa izin warga setempat.

Apakah warga bebas membuat polisi tidur di perumahan? Bagaimana aturannya?

Aturan pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa alat pengendali pengguna jalan ada uang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.

Pada pasal 3 aturan tersebut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Nah, alat pembatas kecepatan ini dibagi menjadi speed bump, speed hump, dan speed table. Berikut ini informasinya.

a. Speed Bump

Speed bump ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.

b. Speed Hump

Speed Hump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.

c. Speed Table

Speed Table ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.

Pada pasal 14 (2) disebutkan bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. wali kota untuk jalan kota.

Tidak disebutkan secara khusus pembuatan polisi tidur di jalan perumahan harus dilakukan oleh siapa. Meski demikian, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, untuk pembuatan polisi tidur di jalan komplek perumahan bisa dilakukan asalkan ada izin dari warga setempat dan juga RT.

"Yang jelas kalau di kampung, (polisi tidur) dipasang atas persetujuan warga dulu. Kalau memang ada, RT-nya yang menyetujui," katanya ketika dihubungi detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menuturkan, tidak ada perizinan khusus untuk membuat polisi tidur di kompleks perumahan. Hal itu bisa dilakukan asalkan sudah mendapat izin dari wakil pemerintah di tingkat dasar yaitu RT atau RW.

"Sebenarnya tidak ada perizinan khusus. Umumnya hanya izin RT/RW kalau di jalan kampung atau kompleks," katanya kepada detikProperti.

Akan tetapi, pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan polisi tidur.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi