pkp

Pajak opsi ajeg danai Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada penambahan pendapatan negara, earmarking tetap penting mengingat sifat dasar pajak yang tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya.

Dengan karakter pajak yang demikian, sering kali timbul keraguan atau skeptisisme dari masyarakat mengenai pengelolaan dan penggunaannya. Dengan demikian, adanya mekanisme earmarking memungkinkan masyarakat untuk melihat secara jelas manfaat yang dihasilkan dari pajak yang mereka bayarkan.

Untuk mendanai MBG, ada beberapa opsi earmarking yang dapat dipertimbangkan. Pertama, earmarking Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor makanan dan minuman. PPN merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.

Dengan secara jelas mengalokasikan sebagian penerimaan dari penyerahan makanan dan minuman yang dikenai PPN, pemerintah bisa mendanai MBG secara pasti. Upaya ini cukup logis karena tidak memerlukan pengenaan pajak baru, melainkan hanya penyesuaian alokasi anggaran.

Kedua, earmarking pajak restoran yang saat ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak restoran (kini masuk kelompok pajak barang dan jasa tertentu), yang umumnya dikenakan sebesar 10 persen dari total nilai transaksi makanan dan minuman di restoran, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan.

Dengan mengarahkan sebagian penerimaan pajak restoran untuk MBG, pemerintah daerah dapat menyumbang terhadap pendanaan program gizi anak-anak sekolah sesuai dengan kebutuhan spesifik di tiap wilayah.

Selain melalui earmarking, ada pula peluang pendanaan tambahan secara fiskal, yaitu dengan implementasi segera cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sudah tertunda sekian lama. Selain untuk mengendalikan konsumsi minuman yang berisiko bagi kesehatan, penerimaan dari cukai MBDK dapat dialokasikan langsung untuk mendanai MBG.

Menurut analisis Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), pengenaan cukai MBDK di Indonesia berpotensi menghasilkan penerimaan hingga Rp6 triliun per tahun. Jika setidaknya 20-30 persen penerimaan tersebut dialokasikan untuk MBG, hal ini akan sedikit meringankan beban pendanaan program tersebut.

*) Ismail Khozen adalah Manajer Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia

Kawah Anugerah Properti Bidik Pembangunan 1.500 Rumah Bersubsidi

JAKARTA, investor.id – PT Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan mengatakan selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah di Jalan Raya Drangong, Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, pada tahun ini perusahaan berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektar. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektar secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi (Hirwandi Gafar, Direktur BTN) saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan dalam keterangan rilisnya dikutip di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Perumahan Pondok Taktakan Indah telah dikunjungi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan jajaran direksi BTN pada 12 Desember 2024.

Saat itu, Menteri PKP memuji kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan di Perumahan Pondok Taktakan Indah. Dia mengaku senang dan berpesan agar pengembang perumahan ini terus memproduksi rumah dengan menjaga kualitas terbaik dan terjangkau bagi masyarakat.

Berkat kualitas yang dikembangkan, Perumahan Pondok Taktakan Indah berhasil meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai Perumahan Subsidi dengan Inovasi Terbaik atau Best Innovative Subsidized Housing Project.

Penghargaan ini diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) BTN ke-75. BTN Awards 2025 berlangsung di JICC Jakarta, Sabtu (15/2). Penghargaan diterima langsung Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti, M. Ridwan.

BTN Awards 2025 diberikan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompetensi.

Dalam kesempatan tersebut, M. Ridwan menyampaikan syukur atas pencapaian yang diraih proyek Perumahan Pondok Taktakan Indah. Anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” ungkap Ridwan.

Disebutkan, selama ini dalam pengembangan Perumahan Pondok Taktakan Indah pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Menurut Ridwan, hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” tegasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sentul Jadi Kawasan Potensial Bisnis Perumahan

JAKARTA, Investor.id - Kesuma Agung Selaras (KAS) Group meluncurkan W Club, fasilitas club house di proyek perumahan Graha Laras Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Sentul kini menjadi kawasan potensial bisnis perumahan.

Bangunan serbaguna seluas 1.000 meter persegi (m2) itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan,” kata I Wayan Madik Kesuma, founder sekaligus direktur utama KAS Group di Bogor, dikutip dari siaran pers, Senin (17/2/2025).

Dia menambahkan, pihaknya sudah mengundang perusahaan event organizer wedding untuk berkolaborasi. Respons mereka cukup bagus dan menilai W Club sangat potensial karena eksklusivitasnya.

“Selain itu, warga antusias karena fasilitas ini akan menaikkan nilai properti mereka di GLS,” tutur Wayan.

Peluncuran W Club bersamaan dengan diluncurkannya buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’. Buku yang ditulis dua wartawan properti Edo Rusyanto dan M Hardiansyah itu mengulas sepak terjang Wayan hingga memiliki empat proyek perumahan di Bogor dan Bekasi.

“Saya terima kasih mendapat atensi dan dukungan hingga dibuatkan buku perjalanan usaha kami. Pastinya, setiap pembangunan yang kami lakukan bagian dari membangun peradaban dengan mengusung konsep berkelanjutan,” kata Wayan.

Potensi Sentul

Sementara itu, Martin Samuel Hutapea, associate director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) di sela diskusi dan peluncuran buku mengatakan, kawasan Sentul, Bogor tergolong potensial bagi bisnis perumahan.

“Di kawasan Sentul, ada setidaknya sekitar 3.000 unit baru yang diluncurkan sejak pandemi tahun 2020 dengan tingkat penjualan cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90%,” kata Martin.

Dia menerangkan, uniknya, saat ini, harga-harga hunian tapak tersebut sudah di atas Rp 1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp 3 miliar.

Sementara itu, Junaidi Abdillah, ketua umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengatakan, potensi Bogor sebagai penyangga Jakarta besar. Untuk itu pengembang yang masuk ke kawasan ini harus jeli memanfaatkan potensi yang ada dengan memberikan produk yang tepat dan berkualitas.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas Diperluas, Jangkau 25 Ribu Siswa

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kini menjangkau lebih banyak penerima. Mulai Senin (17/2/2025), program ini diperluas hingga mencakup 25 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA sederajat di berbagai wilayah Banyumas.

Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Armed Ida Bagus Adi Permana, mengungkapkan bahwa perluasan program ini ditandai dengan beroperasinya sembilan dapur sehat baru di berbagai titik. Lokasi dapur tersebut tersebar di Purwokerto Timur, dua dapur di Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Gumelar, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kedungbanteng.

Dengan bertambahnya jumlah dapur, distribusi makanan tidak lagi hanya terpusat di Kota Purwokerto, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah pelosok Banyumas.

"Hari ini, sembilan dapur sehat tambahan mulai beroperasi, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah pinggiran seperti Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, dan Kedungbanteng. Setiap dapur mampu melayani sekitar 2.500 siswa," kata Letkol Armed Ida Bagus usai diskusi publik bertema Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin.

Dapur sehat ini dikelola oleh yayasan dan pihak swasta yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional wilayah Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas. Proses ini memastikan bahwa peralatan, standar gizi, serta kebersihan makanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Program MBG ini juga mendapat dukungan dari para petani lokal yang berkomitmen menjadi pemasok utama bahan makanan, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas, Jaka Budi Santoso, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Namun, Jaka mengakui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah permodalan. Pasalnya, sistem pembayaran dalam program ini tidak bisa dilakukan secara langsung seperti transaksi di pasar.

"Saya sudah ketemu dengan para petani di Banyumas, mereka sudah siap memasok sayuran, beras untuk MBG. Jadi persoalan dana yang dibutuhkan cukup besar, karena tidak langsung dibayar kaya beli di pasar," kata Jaka.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas pertama kali diluncurkan pada Senin (6/1) lalu dengan sasaran awal sebanyak 750 pelajar TK dan SD di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang hingga kini mencakup puluhan ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.

Editor : Arbi Anugrah

Pajak opsi ajeg danai program makan bergizi

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme 'earmarking'

Jakarta (ANTARA) - Program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program unggulan Presiden Prabowo resmi dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu. Belum genap dua pekan sejak peluncurannya, muncul ide penggunaan dana zakat untuk mendanai program MBG. Tidak tanggung-tanggung, pencetusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin.

Wacana penggunaan dana zakat tersebut menuai perhatian luas. Meskipun tujuan mendukung perbaikan gizi generasi muda sangatlah mulia, penggunaan dana zakat untuk program MBG memunculkan potensi penyimpangan.

Persoalan utamanya adalah karena zakat memiliki fungsi khusus dalam sistem ekonomi Islam, yakni membantu memberdayakan mustahik yang terdiri dari delapan kelompok. Di antara mereka misalnya fakir, miskin, dan orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang belakangan ini semakin relevan untuk dibantu dengan maraknya pinjaman daring.

Ketentuan terkait penggunaan dana zakat telah diatur jelas dalam Islam dan telah diartikulasikan dalam peraturan zakat nasional. Karana itu, mengalihkan dana zakat untuk program universal semacam MBG berpotensi melanggar prinsip syariat.

Terlebih, bila ditelisik lebih lanjut, program MBG menyasar semua anak sekolah tanpa memandang kondisi ekonomi mereka. Artinya, anak-anak dari keluarga mampu juga akan menerima MBG sehingga penggunaan dana zakat menyalahi tujuan awal pengenaannya.

Lebih jauh lagi, penggunaan dana zakat secara tidak tepat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Dalam hal ini, para muzakki (pembayar zakat) sangat mungkin menjadi enggan menyalurkan zakat mereka melalui lembaga resmi. Pada akhirnya, hal ini akan melemahkan kapasitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mencapai tujuan lainnya yang telah digariskan.

Karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendanai MBG merupakan langkah yang kurang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah perlu menggali instrumen yang sudah ajeg, misalnya melalui optimalisasi pemungutan dan pengelolaan dana pajak.

Pajak Opsi Ajeg

Sebagai instrumen keuangan publik, dana dari pajak secara pengalokasian memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibanding zakat. Pajak menurut sejumlah sumber berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg”, yang berarti tetap atau tidak berubah. Ketika diserap sebagai pajak, maknanya menjadi pungutan tertentu pada waktu tertentu.

Sebagaimana kata asalnya, pajak dapat menjadi sumber pendanaan yang ajeg, termasuk untuk program MBG. Melalui pengelolaan dana pajak yang baik, pemerintah bisa menggunakan dana yang terkumpul tersebut untuk mendanai program-program pembangunan secara ajeg.

Dalam konteks program MBG yang memerlukan pendanaan besar, pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak melalui mekanisme earmarking, yaitu pengalokasian secara khusus penerimaan pajak untuk tujuan tertentu.