Jakarta -

Sebanyak tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan anggaran untuk 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Mereka yang hadir dalam rapat yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Hasilnya, ketujuh menko masing-masing meminta usulan tambahan anggaran. Usulan itu pun diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk dibahas terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan setidaknya dalam waktu tiga bulan.

"Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan," kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja dengan Para Menko Kabinet Merah Putih, Senin (2/12/2024).

Keputusan itu akhirnya dapat disetujui oleh tujuh menko meski sempat ada interupsi. Salah satunya dari Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang tidak terima anggarannya hanya Rp 9 miliar di 2025.

"Kita ini baru dan kita sudah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun sekarang ini yaitu meliputi sekretariat dan 3 kedeputian. Kami perkirakan sekretariat membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar dan 3 deputi itu masing-masing Rp 75 miliar. Kami tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan bekerja satu tahun dengan dana Rp 9 miliar, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan," tutur Yusril.

Berikut usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk 2025:

1. Kemenko Bidang Pangan
Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 550.000.000.000

2. Kemenko Bidang Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 793.500.000.000

3. Kemenko Bidang Perekonomian
Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 523.976.054.000

4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 3.268.281.288.000

5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 471.578.475.000

6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 334.029.527.000

7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
Total usulan anggaran di 2025 menjadi: Rp 503.143.736.000

(acd/acd)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tak akan membeli paket makan dalam program makan bergizi gratis.

Namun, anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan dikucurkan ke satuan pelayanan di setiap wilayah untuk mengelola menu makanan yang akan dibagikan kepada para pelajar.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan tetapi membayar bahan baku, menu itu akan diset satu bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak Ayam Balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

"Jadi satuan-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Itu bervariasi setiap wilayah 85 persen dari uang yang diturunkan ke Satuan Pelayanan itu Itu akan digunakan untuk beli bahan baku yang dipakai untuk masak," katanya.

Dia menambahkan, rencananya akan ada puluhan ribu satuan pelayanan yang akan dibangun badan Gizi mulai dari Sabang hingga Merauke untuk program makan bergizi di sekolah ini.

Nantinya setelah program makan bergizi di sekolah ini sudah berhasil, satuan pelayanan di setiap wilayah akan menambahkan data secara bertahap untuk memasukkan Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

"30 Ribu, kurang lebih itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Per Satuan 3.000 anak sekolah di awal," kata dia.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Dadan pun mengatakan bahwa di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (2/12), mulai dari penambahan tunjangan kesejahteraan akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 hingga satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Istana: Tunjangan kesejahteraan guru sasar 1,9 juta orang tahun 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

Badan Geologi perluas zona bahaya setelah Gunung Ibu erupsi 2.577 kali

Zona bahaya atau larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara, diperluas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan dalam 30 hari terakhir petugas pemantau juga merekam sejumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menunjukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu yang berstatus Siaga/Level III.

Selengkapnya baca di sini.

KPPPA perkuat kerja sama Polda Metro tangani kekerasan pada perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta terkait pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"KemenPPPA berharap ada sinergi yang lebih kuat dengan kepolisian mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu masih tinggi," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

RI gandeng Rusia rencanakan pembangunan bandar antariksa pertama

Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng perusahaan negara untuk aktivitas antariksa Rusia, Roscosmos State Space Corporation untuk mematangkan rencana pembangunan bandar antariksa pertama di Indonesia melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (2/12).

“Saya berharap kita dapat melangkah maju dan menjalin kerja sama, serta mewujudkan pembangunan bandar antariksa tersebut sesegera mungkin,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

BGN: Satuan layanan Makan Bergizi Gratis kelola anggaran Rp7-10 miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12), mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin meminta jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) baik provinsi maupun kabupaten/kota agar terlibat dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.

"Saya minta TP PKK turut terlibat menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Gorontalo yang akan dilaksanakan mulai tahun depan," kata Rudy di Gorontalo, Senin.

Menurut dia, TP PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberhasilan program-program pembangunan di daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan Rudy pada pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang dilaksanakan di Kota Gorontalo.

"Pada tahun-tahun mendatang, akan ada program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, misalnya Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah. Ini harus kita kolaborasikan. PKK harus mengambil peran dalam program ini. Jadi, ini perlu kita siapkan dengan baik, sehingga sinergi ini bisa membuat program tersebut berhasil di Provinsi Gorontalo," kata Rudy.

Ia pun mengingatkan saat ini masih banyak anak usia sekolah di Provinsi Gorontalo yang ternyata putus sekolah atau tidak sekolah.

"Hal ini yang harus diintervensi oleh pemerintah dan PKK, sehingga nanti hasilnya seimbang," ujarnya.

Menurut dia, fungsi PKK sampai ke satuan wilayah terkecil yang bisa membantu mulai dari aparat desa maupun kabupaten/kota hingga provinsi untuk mendorong program prioritas nasional.

"Ini juga menjadi program prioritas lima tahun ke depan, bahwa tingkat kemiskinan ekstrem harus ditekan. Kalau bisa kita mengintervensi melalui data, bagaimana kita memaksimalkan data regsosek untuk mengintervensi beberapa kegiatan sekaligus, meskipun dalam anggaran dan fiskal kita terbatas," katanya.

Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo Djoewiati Kentjana Soebrata mengatakan rakor ini menjadi momentum untuk menyusun rencana induk dan strategi yang lebih terarah dan efektif dalam mendukung antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota.

Rakor ini juga sebagai persiapan penyelenggaraan Rakornas 2025 yang akan membuat rencana strategis PKK sebagai dasar program selanjutnya.

Rapat koordinasi yang mengambil tema "Strategi PKK dalam aksi nyata melalui persiapan Rakernas X PKK untuk mendukung RPJMN 2024-2029" itu, diikuti oleh kepala Dinas Dukcapil-PMD, ketua PKK serta seluruh kader PKK se-Provinsi Gorontalo.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

GAZA - Israel berencana untuk membangun empat pemukiman ilegal baru di Tepi Barat yang diduduki selama masa jabatan kedua Presiden terpilih AS Donald Trump.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Hayom, rencana tersebut meliputi pembangunan permukiman Druze dan Haredim, mengubah permukiman strategis menjadi kota permukiman, memperluas kendali dewan regional hingga mencakup area terbuka di antara permukiman, meningkatkan infrastruktur di bidang transportasi dan energi, serta membentuk otoritas kota Arab untuk menggantikan Otoritas Palestina (PA).

Menurut surat kabar tersebut, proyek tersebut bertujuan untuk mencakup area seluas-luasnya dengan jumlah penduduk Palestina paling sedikit.

Rencana tersebut meliputi peningkatan infrastruktur; termasuk pembangkit listrik, jalan raya, dan rel kereta api, untuk menjadikan permukiman ilegal sebagai ?bagian integral? dari negara pendudukan.

Usulan tersebut meliputi pembangunan kota-kota baru di Tepi Barat dan mengubah permukiman seperti Kiryat Arba dan Efrat menjadi kota-kota dengan dukungan langsung pemerintah dan anggaran yang besar.

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Gaza 'mengerikan dan mengerikan'.

Antonio Guterres juga memperingatkan bahwa kondisi yang dihadapi warga Palestina di Jalur Gaza dapat menjadi "kejahatan internasional yang paling serius".

Dalam sambutan yang dibacakan atas namanya di sebuah konferensi di Kairo yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sekretaris jenderal PBB mendesak masyarakat internasional untuk "membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Gaza dan di seluruh Timur Tengah".

Guterres menyoroti dampak konflik yang menghancurkan dan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional: "Malnutrisi merajalela ... Kelaparan sudah di depan mata. Sementara itu, sistem kesehatan telah runtuh," katanya.

Wilayah yang terkepung itu sekarang memiliki "jumlah anak yang diamputasi per kapita tertinggi di dunia", dengan "banyak yang kehilangan anggota tubuh dan menjalani operasi bahkan tanpa anestesi", tambah kepala PBB itu.

Guterres mengkritik pembatasan berat pada pengiriman bantuan, menyebut tingkat saat ini "sangat tidak mencukupi".

Blokade bantuan ?bukanlah krisis logistik? melainkan ?krisis kemauan politik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional,? katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Selain itu, 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Target Badan Gizi Nasional adalah membentuk sekitar 30.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Pada tahap awal, kata Dadan, fokus akan diberikan pada anak sekolah, yang kemudian dilengkapi dengan kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan balita.

"Dari pengalaman uji coba kita yang selama 11 bulan, itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," ujarnya.

Dadan menambahkan, pendanaan untuk pembangunan satuan layanan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN, kemitraan dengan kementerian atau lembaga lain, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti koperasi, yayasan, dan UMKM.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan bahwa pihaknya memiliki potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar.

Dari jumlah itu, sekitar 854.000 hektar di antaranya sudah teridentifikasi penggunaannya. Salah satunya untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nusron, terdapat sekitar 79.000 hektar tanah telantar bisa dipergunakan untuk perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dinilai setidaknya membutuhkan lahan seluas 26.000 hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (2/12/2024).

Lanjut Nusron, selain untuk perumahan, tanah telantar sekitar 854.000 hektar itu juga mencakup untuk penggunaan sektor lainnya.

"Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," pungkasnya.

IDXChannel - Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melibatkan pengusaha lokal dalam program Makan Bergizi Gratis.

Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat mengatakan, pengusaha lokal dapat berpartisipasi melalui penyaluran produk yang digunakan untuk Makan Bergizi Gratis.

"Kita sangat mendorong program makan bergizi gratis, HIPPI siap menyediakan pengusaha lokal dalam menyalurkan produk-produk program ini,” ujar Erik dalam Rakernas I DPP HIPPI 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Dia memastikan, HIPPI memiliki jaringan usaha lokal yang luas, sehingga bisa mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Kami memiliki jaringan usaha lokal yang kuat untuk mendukung program tersebut," kata dia.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat HIPPI untuk menjaga ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, keberlanjutan, dan mendukung program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

HIPPI telah menerjemahkan semangat ini melalui berbagai program unggulan di tingkat daerah, salah satunya pemulihan lahan pertanian di Bali.

"Ada anggota HIPPI yang berhasil memulihkan tanah pertanian yang sebelumnya dianggap tidak produktif dengan edukasi intensif dan penggunaan bibit organik. Para petani di sana kini menghasilkan beras sehat, kaya gizi, dan berkualitas tinggi dengan bahan non kimia," ujar dia

Erik mencatat, program yang diinisiasi mencakup 500 hektare lahan di Bali. Bahkan, rencananya direplikasi di DPD HIPPI daerah lainnya. Namun, ada tantangan berupa hasil produksi yang harus terserap dengan harga yang menguntungkan bagi petani.

"Kami berharap program makan bergizi gratis ini melibatkan pemain utama dari kalangan pribumi. Jangan sampai program yang bagus ini malah didominasi pemain asing," ucap Erik.

Dia menjelaskan program makan bergizi gratis tidak hanya fokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki konsep besar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Dengan menggunakan potensi lokal, desa-desa bisa tumbuh secara mandiri. Erik menilai, sektor UMKM kita bisa bangkit dan pemerataan ekonomi dapat tercipta.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Gerindra, Maruarar Sirait tengah menjadi sorotan usai blak-blakan menggelar sayembara untuk menangkap buronan KPKHarun Masiku.

Tak tanggung-tanggung, jumlah hadiah yang dirogoh dalam kantong pribadi mantan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) untuk sayembara itu mencapai Rp8 miliar.

Perlu diketahui, Harun adalah buron KPK yang merupakan tersangka kasus suap penetapan anggota DPR Pergantian Antarwaktu (PAW) 2019-2024. Dia sudah buron sejak 2020.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp8 miliar loh, kalau bisa nangkap," ujar pria yang disapa Ara itu.

Lantas, berapa harta yang dimiliki Maruarar Sirait?

Maruarar Sirait tercatat telah melaporkan harta kekayaannya terakhir pada 2019. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Ara memiliki harta Rp85 miliar.

Harta tersebut dilaporkan Ara saat menjabat sebagai Anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan atau PDIP periode 2014-2019.

Dalam LHKPN itu, harta Ara didominasi aset tanah dan bangunan sebesar Rp74 miliar. Aset tersebut tersebar di Tangerang, Bandung, Jakarta hingga Toba Samosir.

Kemudian, memiliki aset transportasi dan mesin senilai Rp1,1 miliar dengan rincian Fotton Ambulance Rp94 juta,Toyota Alphard Rp713 juta, dan Toyota Fortuner Rp344 juta.

Selain itu, Ara juga mempunyai harta bergerak lainnya Rp7,4 miliar, surat berharga Rp11 miliar, kas dan setara kas Rp19 miliar dan harta lainnya Rp5 miliar. Tercatat, Ara memiliki utang sebesar Rp33,7 miliar.

Di lain sisi, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan Ara belum mengisi LHKPN dalam jabatannya saat ini sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Namun demikian, kata Pahala, bahwa berdasarkan sistem yang dimiliki lembaga antikorupsi itu, Ara telah mengisi form LHKPN untuk jabatannya yang sekarang.

"Yang sekarang sudah mengisi form, terpantau dari sistem kpk. Tapi belum dikirim," ujar Pahala saat dihubungi, Senin (2/12/2024).

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan hasil produksi dari tambak budidaya ikan nila salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bisa menjadi sumber protein untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, tambak Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang juga diharapkan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

"Modeling Tambak BINS Karawang diharapkan dapat menggenjot produktivitas perikanan untuk mendukung Asta Cita Presiden terkait Swasembada Pangan serta pemerataan ekonomi dan Makan Bergizi Gratis dengan protein ikan. Selain itu, Modeling Tambak BINS Karawang juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar," ujarnya usai mengunjungi kawasan BLUPPB Desa Pusakajaya Utara, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Senin (2/12/2024).

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan bahwa modeling tambak BINS Karawang dibangun sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa (Pantura).

KKP sendiri akan merevitalisasi 78.000 hektar tambak kurang produktif di empat provinsi, mulai dari Provinsi Banten hingga Jawa Timur.

Revitalisasi akan dimulai pada tahun 2025 dan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2029.

Salah satu komoditas yang akan dibudidayakan adalah ikan nila salin.

Fasilitas yang dibangun untuk mendukung Modeling Tambak BINS Karawang terdiri dari petak pemeliharaan yang dilengkapi dengan e-feeder serta monitoring IoT untuk mengukur salinitas, suhu, DO, pH, dan amoniak.

Selain itu, dibangun juga prasarana pendukung seperti kantor utama dan ruang kontrol, petak pemeliharaan (kolam induk, kolam pendederan, dan kolam pembesaran), ruang jaga tambak, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruang genset, mini laboratorium, gudang pakan, gudang peralatan, dan bangsal panen.

Trenggono menambahkan bahwa ikan nila menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar, baik dalam maupun luar negeri, dan mendukung program ketahanan pangan nasional.

Produksi ikan nila Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 1,37 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 5,4 persen per tahun.

Hasil produksi tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor.

"Ekspor ikan nila Indonesia juga mengalami peningkatan nilai rata-rata 6,74 persen. Puncak ekspor tertinggi pada tahun 2023 yaitu senilai Rp 1,3 triliun dengan volume ekspor 11.166 ton ikan nila," jelasnya.

Sebagai informasi, model kawasan tambak budidaya ikan nila salin ini sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo sebelumnya, pada 8 Mei 2024 yang lalu.

Adapun pembangunannya dimulai sejak tahun 2023 di lahan seluas 84 hektar.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau dapur makan bergizi gratis yang dibangun di setiap Pangkalan TNI AU (lanud) di seluruh Indonesia.

Salah satu yang ditinjau yakni dapur bergizi yang disediakan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/12).

Dalam siaran pers TNI, Senin, dijelaskan bahwa peninjauan itu dilakukan guna memastikan seluruh fasilitas dapur sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak BGN.

"Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standar," kata Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian dalam siaran pers resmi TNI.

Dengan dapur yang memenuhi standar kualifikasi BGN, Alfian yakin pihaknya akan mampu memproduksi makan bergizi gratis untuk siswa-siswi yang bersekolah di sekitar Lanud.

Lebih lanjut, dalam peninjauan tersebut tim dari BGN pun melakukan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, serta kesiapan fasilitas dapur.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapur besar yang disediakan Lanud Husein Sastranegara dapat menjadi ujung tombak penyedia makanan bergizi gratis bagi masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan posko pelayanan makanan bergizi yang dibangun di setiap lanud dapat memproduksi 3.000-4.000 porsi makanan per hari.

"Satu unit pelayanan kita akan mendukung 3.000 sampai 4.000 porsi per hari dan itu syarat-syarat sudah diatur Badan Gizi Nasional (BGN) dan kita sudah koordinasi dengan BGN," kata Tonny saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/11).

Menurut Tonny, pihaknya harus menghasilkan 4.000 porsi makan bergizi gratis demi memenuhi kebutuhan anak-anak sekolah yang ada di sekitar unit pelayanan setiap lanud.

Tonny melanjutkan, saat ini pihaknya sudah menunjuk beberapa lanud yang akan menyediakan pos pelayanan berupa dapur umum penyedia makanan bergizi.

Beberapa lanud yang sudah ditunjuk diantaranya Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Sulaiman Bandung, Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Adi Soemarmo Solo.

Makan-makan yang disiapkan dapur tersebut pun dipastikan Tonny berkualitas karena seluruh proses pembuatannya akan dipantau langsung oleh BGN.

Saat ini, beberapa lanud sudah menggelar uji coba pemberian makan bergizi gratis ke siswa sekolah yang ada di sekitar kawasan lanud.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan untuk merealisasikan Program Tiga Juta Rumah, dibutuhkan tanah seluas 26.000 hektar.

Sementara itu, saat ini potensi cadangan tanah telantar mencapai 1,3 juta hektar. Dari jumlah tersebut, terdapat 854.000 hektar sudah teridentifikasi penggunaannya.

“Bisa dipakai untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk perumahan, kawasan industri untuk menopang hilirisasi, ada yang bisa dipakai untuk permukiman dan ada juga yang bisa digunakan untuk transmigrasi," ungkap NUsron saat sesi diskusi ringan dalam Media Gathering di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (28/11/2024) malam.

Nusron mengatakan, untuk perumahan bisa digunakan sekitar 79.000 hektar dari 1,3 juta hektar.

"Jadi menurut hemat saya, rasanya tanahnya cukup untuk menopang program Tiga Juta Rumah. Selebihnya, masih di-collect untuk diidentifikasi penggunaannya dari total potensi 1,3 juta hektar," terangnya.

Nusron mengaku memiliki kewenangan terkait penyediaan tanah serta penataan ruangnya dan sudah intensif berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Yang menyangkut ATR/BPN ada dua isu, pertama tanah, dan isu lainnya adalah tata ruangnya," ujarnya.

Terkait dengan tata ruang, Nusron mengatakan harus ada keseimbangan antara pembangunan kawasan permukiman dengan kawasan pertanian dan pangan berkelanjutan (KP2B).

Langkah ini dilakukan untuk menopang swasembada pangan yang juga menjadi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Permukiman juga tidak boleh menggagalkan swasembada pangan. Kalau mengacu pada aturan, kalau ada sawah yang dipakai untuk kepentingan kawasan permukiman atau kawasan industri, solusinya kabupaten setempat harus menggantikan sawah dengan jumlah produktivitas yang sama," pungkas Nusron.