Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Wajah-wajah ceria setiap hari tampak dari siswa yang menerima menu MBG. Mereka menyantap makanan di kelas secara bersama-sama dengan menu yang sama, dan tidak ada penolakan terhadap beragam menu yang disajikan dan berganti setiap hari. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan pada Agustus 2025 sasaran yang akan dijangkau mencapai 15 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG harus mengutamakan pemakaian produk pangan lokal sehingga sekaligus dapat memberdayakan ekonomi petani. Kebijakan impor pangan yang mulai dibatasi sejak 2025 adalah wujud adanya perhatian pada kesejahteraan petani. Kalau setiap kali terjadi gejolak pangan hanya dipecahkan dengan kebijakan impor, maka sumberdaya lokal sejatinya tidak pernah diberdayakan secara serius.

Petani-petani kita dibiarkan harus bertarung dengan petani luar yang lebih efisien dan mendapat dukungan subsidi serta fasilitas infrastruktur yang lebih baik dari negaranya. Oleh sebab itu, adanya masalah pangan di tingkat masyarakat harus menjadi cambuk bagi pemberdayaan petani-petani kita sehingga bisa lebih optimal dalam berproduksi sehingga sumberdaya lokal termanfaatkan secara baik.

Program MBG mengajarkan pentingnya konsumsi pangan yang beragam sebagai cerminan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan seyogianya jangan hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok beras dengan pangan pokok lain seperti jagung atau umbi-umbian. Inti dari diversifikasi adalah mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh serta membuat seseorang menjadi sehat. Program MBG sejak diluncurkan awal Januari 2025 secara konsisten telah menyajikan nasi, sayur, lauk, dan buah dalam menu sehari-hari.

Dominasi Beras

Pada era 1950-an peran pangan non beras sebagai sumber karbohidrat masih sangat menonjol; jagung berkontribusi 18,9%, umbi-umbian 28,3%, dan beras 53,5%. Namun kini dominasi beras semakin tinggi dan disusul di peringkat kedua adalah terigu. Oleh sebab itu, upaya mendongkrak pangan lokal sumber karbohidrat sebagai bagian konsumsi masyarakat memerlukan edukasi dan keterjaminan produksi sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pangan-pangan lokal yang kini dianggap inferior.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumberdaya keanekaragaman hayati luar biasa. Kita memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 389 jenis buah, 228 jenis sayuran, 75 jenis pangan sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, dan 110 jenis rempah/bumbu. Pangan-pangan sumber karbohidrat banyak di antaranya yang memiliki Indeks Glisemik rendah yang cocok untuk penderita diabetes. Sayuran, buah, dan rempah banyak yang mengandung antioksidan dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit tidak menular (PTM).

Sangat disayangkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, konsumsi singkong pada 2020 hanya 8,6 kg/kapita/tahun, ubi jalar 3,2 kg, kentang 2,5 kg, dan sagu 0,3 kg. Konsumsi jagung hanya tinggi di Gorontalo 15,9 kg/kapita/tahun dan NTT 7,0 kg; sementara sebagian besar provinsi di Indonesia konsumsi jagungnya kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi, kearifan, dan budaya masyarakat setempat. Mungkin karena kurangnya perhatian dari sisi produksi, pangan lokal semakin langka dan menjadi neglected and forgotten foods (pangan terabaikan dan terlupakan).

Pangan lokal mempunyai peran penting sebagai: (1) sumber keragaman pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga, (2) katup pengaman dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat di perdesaan pada saat terjadi guncangan (shock) terhadap ketersediaan pangan, (3) pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.

Berbagai studi tentang pangan lokal khususnya kacang-kacangan menunjukkan perannya yang signifikan untuk perbaikan gizi balita. Pemanfaatan kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedele yang handal sebagai sumber protein dapat memperbaiki performans berat badan dan tinggi badan anak balita. Ubi ungu bahkan kini telah ditangkap oleh industri pangan menjadi Makanan Pendamping ASI yang kaya antioksidan antisoanin. Antosianin pada ubi ungu bermanfaat untuk meningkatkan proliferasi bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus/Enterococcus spp. Kedua jenis bakteri ini merupakan probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna.

Yang menarik adalah rencana pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif dalam program MBG. Para orangtua sebagian sudah harap-harap cemas bila ada menu serangga ini. Di seluruh pelosok Nusantara, mungkin hanya sebagian kecil lokasi-lokasi yang masyarakatnya mengonsumsi serangga.

Serangga mempunyai kandungan protein yang tinggi berkisar 15 persen atau lebih. Di Gunung Kidul dapat dijumpai orang berjualan belalang goreng; di Ciamis konon kita bisa mendapatkan jangkrik goreng; satai ulat sagu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Papua; botok tawon dijumpai di Banyuwangi, Kediri, dan Blitar. Namun, saya beranggapan bahwa tidak berarti di kota/wilayah tersebut semua masyarakatnya doyan makan serangga.

Saat ini, serangga mungkin menjadi sumber protein yang terlupakan. Mengapa? Karena keberadaan serangga tersebut semakin langka dan tidak pernah dibudidayakan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kebutuhan pangan sumber protein Program MBG yang sedemikian besar akan bisa disuplai dari serangga yang tidak diketahui sentra produksinya. Sebagian serangga bahkan hanya muncul menjelang musim hujan.

Kemudahan mendapatkan pangan seperti telur, ikan, dan daging ayam menyebabkan kebiasaan mengonsumsi serangga semakin ditinggalkan. Makan serangga hanya sekadar klangenan (rasa rindu), karena dulu di masa sulit pangan masyarakat pernah mengonsumsi serangga sebagai pangan alternatif.

Bukan Sekadar Kandungan Gizi

Persoalan makan tentu bukan sekadar mempertimbangkan berapa kandungan gizi dalam seporsi makanan bergizi gratis. Lebih dari itu, konsumsi pangan adalah juga menyangkut soal budaya pangan, tabu makanan, status sosial makanan, dan halal-haram suatu jenis makanan. Oleh karena itu, sosialisasi pemanfaatan serangga dalam program MBG tidak cukup sekadar informasi yang disampaikan di media bahwa serangga akan menjadi alternatif sumber protein.

Serangga-serangga tertentu yang dianggap menjijikkan harus mendapatkan fatwa MUI tentang status kehalalannya. Tim Badan Gizi Nasional perlu mencermati data-data produksi serangga di berbagai kabupaten di Indonesia (kalau ada). Apakah benar bahwa memperoleh serangga sama mudahnya dengan beternak ayam, beternak burung puyuh, dan mencari ikan di lautan? Kalau kita hanya pernah mendengar bahwa di suatu kabupaten ada penjual jangkrik goreng, ini tidak berarti wilayah tersebut merupakan sentra produsen jangkrik, apalagi kemudian kita menyimpulkan bahwa masyarakat di kabupaten tersebut semua doyan makan jangkrik goreng.

Setiap program, apalagi berskala nasional, akan mempunyai nilai plus-minus dalam penyelenggaraannya. Misalnya, bila program MBG sudah bisa mencapai target atau sasaran 82,9 juta orang dan semua sekolah di seluruh pelosok Tanah Air sudah rutin mendapatkan kiriman makanan bergizi gratis, lalu bagaimana nasib penjual makanan di sekolah yang pasti akan mengalami penurunan omzet? Kalau peran SPPG diganti oleh para pemilik kantin di sekolah, sejauh mana mereka bisa memproduksi makanan dengan kandungan gizi yang terjamin dan keamanan pangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan?

Kita semua berharap bahwa program MBG membawa manfaat besar bagi bangsa ini. Dari aspek asupan gizi anak yang lebih baik, ini semua akan berdampak positif terhadap status gizi dan kecerdasan anak. Dengan melibatkan UMKM penyedia bahan pangan, maka sirkulasi ekonomi lokal akan berputar lebih kencang. Sudah saatnya pemerintah memikirkan masalah gizi pada semua kelompok umur, bukan hanya anak balita tetapi juga siswa-siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Prof. Dr. Ali KhomsanGuru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sampah makanan jadi masalah lingkungan yang cukup serius di seluruh dunia. Untuk itu warga perumahan ini kelola sampah makanan jadi bermanfaat.

Sampah makanan atau limbah makanan sudah menjadi masalah yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Tak hanya berdampak bagi lingkungan, makanan yang dibuang secara sia-sia juga sebenarnya bisa didonasikan untuk orang yang lebih membutuhkan.

Dilansir dari Storypick (17/02), di India, limbah di beberapa kawasan bisa mencapai 60 juta ton lebih termasuk di kota besar seperti Delhi, yang bisa memproduksi lebih dari 14 ribu ton sampah. Tentunya hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang serius, sehingga warga perumahan di sekitar Malviya Vihar, Delhi Selatan, India, melakukan inisiasi pengelolahan limbah.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Selama lebih dari sepuluh tahun warga di perumahan ini bersama-sama mengelola sampah dan mengubahnya menjadi pupuk tanaman, sampai menyisihkan sisa makanan untuk dibagikan ke yang membutuhkan.

Karena kebanyakan sampah yang diproduksi di perumahan ini adalah limbah dari makanan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, produk makanan dan minuman yang mendekati tanggal kedaluwarsa.

Jadi di kawasan perumahan ini ada satu kulkas umum yang berisi aneka makanan sisa, atau makanan masih layak konsumsi hasil sumbangan dari warga setempat. Semua makanan yang ada di dalam kulkas gratis diambil warga lain yang membutuhkan makanan.

Di bagian luar kulkas ada petunjuk makanan apa saja yang bisa didonasikan ke kulkas umum. Mulai dari buah-buahan, kue, makanan beku sampai telur. Termasuk makanan yang tidak boleh dinonasikan seperti minuman beralkohol dan makanan yang mudah terkontaminasi bakteri seperti susu dan lainnya.

Keren! Warga di Perumahan Ini 10 Tahun Olah Limbah Makanan Foto: Site News

Tersedia juga balai sederhana berisi tempat warga mengumpulkan donasi berupa pakaian dan barang-barang yang bisa disumbangkan.

Para warga di sini sudah terlatih untuk mengelola limbah makanan dari dapur bekas masak, menjadi pupuk yang bernutrisi tinggi untuk tumbuhan dan kebun mereka.

Banyak yang memuji warga di perumahan ini karena membantu melestarikan lingkungan di Delhi.

"Semua warga di perumahan Navjeevan Vihar ini memang sangat rajin dan bagus untuk ditiru. Saya sangat salut dengan kegigihan mereka," puji salah satu netizen.

"Pemerintah kita harus melihat warga ini dan mencontoh inisiasi mereka untuk melestarikan lingkungan," pungkas netizen lainnya.

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

Video: KLH bakal Keluarkan SOP Pengelolaan Sampah Program Makan Bergizi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah resmi diluncurkan di SDN Labuan Bajo 2 pada Senin (17/2/2025).

Meskipun program ini ditujukan untuk memberikan makanan sehat kepada siswa, tidak semua anak memanfaatkan fasilitas tersebut.

Yana, salah seorang siswa, memilih tidak mengonsumsi menu makanan gratis tersebut karena dirinya seorang vegetarian.

"Vegetarian," ungkap Yana saat ditanya alasan pilihannya.

Ia membawa lauk sendiri dari rumah, sehingga tidak merasa perlu mengonsumsi lauk dan sayur dari menu MBG.

"Di sayurnya ada bawang putih dan bawang merah. Tidak suka bawang merah bawang putih," tambahnya.

Sementara itu Kosim, siswa lainnya, mengungkapkan rasa senangnya terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa makanan yang disediakan sangat enak. "Apapun menunya yang penting bergizi," tuturnya.

Kosim juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas inisiatif pemberian makanan bergizi gratis ini.

"Terima kasih pak Prabowo sudah kasih kami makan bergizi," katanya, sambil meminta agar program ini dilengkapi dengan tambahan susu.

Kepala Sekolah SDN Labuan Bajo 02, Klementina Jetia, menjelaskan bahwa para guru dan siswa sangat antusias menyambut program MBG.

"Kami sangat bersyukur terpilih menjadi salah satu sekolah penerima program MBG," kata Klementina.

Ia menambahkan bahwa banyak anak di sekolah ini berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, seperti nelayan dan petani, sehingga mereka sangat menikmati makanan bergizi yang disediakan.

Klementina juga menjelaskan bahwa sebelum dibagikan kepada siswa, makanan tersebut terlebih dahulu diuji di laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan kualitas dan keamanan.

Proses uji lab ini memakan waktu sekitar setengah jam, demi menjamin bahwa makanan yang diterima siswa memenuhi standar kesehatan.

Manajemen perumahan di Manggala Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku akan menyiapkan skema untuk menggantikan kerugian akibat banjir yang dialami warga usai didemo. Pihak developer juga menyiapkan solusi jangka panjang mengatasi banjir agar tak terulang.

"Kami sudah sampaikan dan sudah sepakat karena hal ini harus kita koordinasikan dengan pihak manajemen sehingga untuk mekanisme dan besaran ganti rugi kepada warga insyaallah minggu ini akan kita susun yang nantinya akan kami sampaikan ke pertemuan warga berikutnya atau pertemuan ketiga hari Jumat 22 Februari," kata Chief Operating Operation (COO) perumahan, M Natsir Mardan kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Dia berharap agar warga bersabar menunggu skema ganti rugi yang disiapkan oleh manajemen. Pasalnya, kejadian banjir ini tak hanya merugikan warga tetapi juga pengelola perumahan.

"Saya harap semua bersabar dengan kondisi yang ada saat ini karena sebenarnya dari pihak perumahan pun tidak menghendaki kejadian ini. Betul-betul kejadian ini bukan korbannya warga saja tetapi ke kami juga. Kami harus keluarkan biaya tambahan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa," jelasnya.

"Makanya kami atas nama manajemen menyampaikan beribu maaf atas kejadian ini dan mohon sabar untuk menunggu hasil pertemuan kita dengan manajemen nanti hari Jumat (21/8) kami akan sampaikan hasil pertemuan tersebut," sambungnya.

Setelah skema ganti rugi disepakati, pihaknya akan langsung melakukan inventarisasi kerugian warga. Dia juga menyebut penggantian kerugian akan dihitung secara detail.

"Setelah pihak perumahan menentukan bentuknya seperti apa (skemanya), besarannya seperti apa, nanti kita list. Saya belum bisa memutuskan untuk itu, itu harapan, makanya kalau ini ternyata ada akan ada inventarisasi karena tidak semua warga memiliki kerusakan yang sama," jelasnya.

Natsir mengungkapkan sebanyak tiga klaster di perumahan terdampak banjir yang terjadi 12 Februari lalu. Pihaknya berkomitmen agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, kata Natsir, pihaknya berencana akan membuat parimeter galian agar genangan tak terjadi jika sungai di sekitar meluap. Pihaknya juga akan membuat tanggul mengelilingi tiga klaster tersebut.

"Beberapa hal yang kami rencanakan pembuatan parimeter baru yang mengelilingi 3 klaster yang terdampak kemarin. Kemudian kedua membuat tanggul di sepanjang kanal yang berada di antara klaster yang elevasinya kurang lebih 80 sampai 90 cm di atas jalan yang ada," ujarnya.

"Dengan elevasi yang ada, ini akan memberi rasa aman agar tidak terjadi lagi dampak banjir yang dirasakan seperti sekarang," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perumahan di Manggala Makassar menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Jika tidak, warga mengancam akan menuntut hingga ke ranah hukum.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah.

Hijriani mengaku membeli rumahnya dibeli seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) adalah hal yang penting.

Gibran menyatakan ini saat ditanyakan soal adanya aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

"Sekali lagi, makan bergizi gratis penting," ucap Gibran, usai meninjau MBG di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2/2025).

Gibran juga menegaskan bahwa pendidikan dan program cek kesehatan gratis adalah hal penting.

"Pendidikan gratis penting. Kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting. Semuanya penting," ujar dia.

Gibran berterima kasih atas masukan atau evaluasi dari masyarakat.

Menurutnya, setiap masukan dan evaluasi warga akan ditampung oleh pemerintah.

"Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden, sesuai instruksi dan perintah dari Pak Presiden," ujar dia.

Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “Tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Dia menyampaikan bahwa angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau percepatan itu harus dilakukan, maka BGN itu butuh untuk 2025, butuh Rp25 triliun per bulan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kementerian Desa PDT, Senin (17/2) dikutip Detikfinance.

Ia menjelaskan Badan Gizi menargetkan sebanyak 15 juta hingga 17,5 juta penerima MBG bisa dijangkau dengan dana yang sudah dialokasikan sebelumnya, yakni Rp71 triliun.

Namun, jika percepatan dilakukan, Dadan mengatakan target penerimanya bisa lebih besar dari angka itu hingga akhir 2025.

"Target utamanya yang Rp71 triliun itu nanti maksimal itu di 15 (juta) sampai 17,5 juta (penerima manfaat). Tapi Pak Presiden kan minta percepatan. Minta percepatan itu artinya 82,9 juta sudah harus menerima manfaat di akhir tahun," jelasnya.

"Sebetulnya kan kami sudah punya dana dan sudah punya target-target, tapi karena ada permintaan percepatan maka otomatis dibutuhkan dana tambahan," imbuhnya.

Untuk mewujudkan percepatan itu, Dadan menyebut sumber daya manusianya baru bisa mulai bergerak pada akhir Juli 2025. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana Rp25 triliun itu untuk menopang percepatan MBG.

"Nah kalau Pak Presiden menginginkan percepatan dan baru kita akan siap di September, karena SDM kita baru akan selesai di akhir Juli kan. Maka, setiap bulan kita akan butuh untuk tahun 2025 ini Rp25 triliun untuk percepatan," pungkasnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendukung wacana koalisi permanen yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Fahri mengatakan saat ini sudah waktunya untuk melakukan konsolidasi politik.

"Memang sudah waktunya kita konsolidasi politik setelah lebih seperempat abad reformasi," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Fahri mengatakan dewasa kini politik di Indonesia mulai merusak banyak hal. Dia menyebutkan saat ini waktu yang tepat untuk bebenah.

"Politik kita mulai merusak banyak hal. Ini waktu kita berbenah. Elite politik harus bersatu," kata Fahri.

Karena itulah, Fahri menilai elite politik harus bersatu. Dia mengatakan koalisi permanen untuk menyatukan elite itu harus segera dilakukan.

"Koalisi untuk menyatukan elite harus segera dibuat," ujarnya.

Ide koalisi permanen dari Prabowo itu sebelumnya disampaikan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) setelah menghadiri acara silaturahmi kebangsaan di kediaman Prabowo, Hambalang, Jawa Barat. Cak Imin mengatakan Prabowo menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

"Intinya, memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan," kata Cak Imin kepada wartawan, Jumat (14/2).

PKB, menurut Cak Imin, menyambut baik tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

"Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program dan kebijakan strategis sektor perumahan dan permukiman.

Ara menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan perumahan rakyat, terutama dalam program-program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan,” ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Permohonan audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan jajaran Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara menyampaikan terima kasih kepada Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI dan jajaran, yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi mengenai pembiayaan perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah susun, efisiensi anggaran dan sebagainya.

"Serta berkenan mengaudit kementerian kami, sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara," ujar Ara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengembang rumah subsidi yang nakal.

Tujuannya supaya nanti bisa diperoleh sesuatu petunjuk yang komprehensif. Bagaimana nanti tata kelolanya, bagaimana nanti siapa bertanggung jawab apa. Bahkan jika itu ada kerugian negara maka Kementerian PKP akan menyerahkan penanganan atas persoalan kepada aparat penegak hukum.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Sosialisasi itu bakal dilakukan dengan Pemerintah DKI Jakarta.

"Karena itu besok saya ke sana untuk menyosialisasikan itu dengan Pemda DKI, sudah ada RDTL, nanti penetapan lokasi kita minta ditetapkan dan segera bisa dibangun jalannya supaya masalah ini bisa diselesaikan dengan tuntas," ujar Ara.

Sebelumnya, masalah penutupan jalan ini juga disinggung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Ia menyatakan, secara umum, tidak dapat dibenarkan bahwa hak atas tanah dipergunakan (atau pun tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadi suatu pihak.

"Kalau menurut aturan, akses masyarakat tidak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain tidak boleh ditutup,” katanya.

"Tapi, (penutupan akses PIK) ini urusannya Pak Maruarar. Karena masing-masing sudah punya sertifikat, ditutup jalannya, itu mengganggu proses pembangunan pemukiman dan kawasan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Penjaringan Jakarta Utara.

Maruarar menekankan bahwa tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia.

"Kami juga ada beberapa kasus yang mesti cepat diselesaikan seperti kasus pagar di PIK, itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kasus pagar di PIK 1 yang menghalangi akses jalan masyarakat harus segera ditangani.

Maruarar mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dikatakan bahwa rencana detail tata ruang (RDTR) sudah tersedia, dan penetapan lokasi pembangunan jalan akan segera diminta agar pembangunan jalan dapat segera dimulai.

"Nanti penetapan lokasinya kami minta ditetapkan dan bisa segera bisa dibangun jalannya. Jadi, supaya masalah-masalah ini cepat diselesaikan dengan tuntas," ucap dia.

Sebelumnya, pada hari Jumat (14/2), Forum Warga Kapuk Muara menggelar Aksi Demonstrasi Menuntut PT Mandara Permai untuk membuka akses jalan tembus Row 47.

Ratusan warga menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Kapuk Muara ke PIK yang telah ditutup sejak 2015.

Menurut warga, sejak tahun itu sudah ada surat keputusan (SK) gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka, tetapi tidak pernah diindahkan.

Dilaporkan bahwa aksi pada hari Jumat lalu tersebut sempat diwarnai adanya bentrokan antara petugas keamanan di kawasan PIK dan warga. Dilaporkan terdapat delapan orang mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuh akibat bentrokan tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sore ini dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ditemui ketika tiba di Istana, Dadan belum merinci apa yang mau dibahas dengan Prabowo.

Dia hanya menjawab sedikit pertanyaan awak media kemudian langsung berlalu masuk ke dalam Istana.

"Nanti aja abis dipanggil," kata Dadan saat tiba di Istana, Selasa (18/2/2025).

Ketika disinggung soal pembahasan tambahan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan enggan banyak bicara. Dia bahkan mengaku belum tahu.

"Belum tahu belum tahu, nanti setelah dari dalam. (Anggaran MBG) Aman," sebut Dadan.

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) menerima tambahan anggaran Rp 100 triliun. Dadan Hindayana pernah menerangkan untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, harus memenuhi beberapa syarat, seperti meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, hingga inovasi.

Menurut Dadan, anggaran pemangkasan hingga Rp 306 triliun ini akan disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi anggaran yang Rp 306 triliun itu Bapak Presiden akan deliver untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak kementerian, lembaga lain yang bisa menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya terpenuhi," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) yang lalu.

Dadan menjelaskan program MBG dapat menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang melalui satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). Kemudian, program tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Terkait inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

"Nah, kebutuhan kita kalau nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp 206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi," tambah Dadan.

Penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah tersedia di setiap daerah. Untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, Dadan menyebut akan selesai sekitar akhir Juli.

Simak Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.

Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto menuturkan ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) justru membuat pasar properti kurang kondusif.

“Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menajdi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025).

Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari Perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

“Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.

Terakhir, Joko bersama asosiasi pengembang lainnya juga mendesak pemerintah untuk dapat membuat iklim usaha properti yang jauh dari kegaduhan. Terlebih, usai munculnya stigmatisasi pengembang nakal yang mencuat baru-baru ini.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selaku penyalur FLPP sempat mengonfirmasi hal itu. Di mana, kuota FLPP sebanyak 220.000 unit baru dapat disalurkan sebesar 7.000 unit lantaran program tersebut masih dalam tahap revisi skema.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, penyaluran 7.000 unit rumah subsidi itu masih menggunakan skema lama yakni menggunakan porsi 75% APBN dan 25% oleh Bank Penyalur.

“Sambil menunggu proses pencairan DIPA 2025, sejak Januari masih tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7.000 unit rumah,” jelas Heru.

Untuk itu, Heru mengimbau agar Bank Penyalur dapat memanfaatkan saldo awal FLPP itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan guna mempercepat realisasi penyaluran FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah.