Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar menyatakan wacana penggantian susu dengan makanan berbahan daun kelor masih simulasi.

"Ya itu masih proses semua, ya, simulasi. Sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu.

Wacana penggunaan daun kelor sebagai bahan makanan alternatif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diutarakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menanggapi hal tersebut, Muhaimin yakin Badan Gizi Nasional sudah menghitung nutrisi dan gizi dari setiap asupan makanan. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan simulasi agar masyarakat yang menjadi sasaran mendapat gizi yang seimbang.

"Tentu itu kewenangan badan gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbonnya itu betul-betul seimbang. Karena itu simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," kata dia.

Ia setuju program MBG ini mengutamakan lokalitas bahan makanan. Karena nantinya akan menjadi sebuah ekosistem perekonomian, utamanya bagi UMKM lokal.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan" katanya.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan daun kelor dan telur ayam menjadi alternatif bahan makanan pengganti susu pada program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut Dadan, tak semua peserta penerima makan bergizi gratis akan mendapatkan susu sebagai bagian dari menu mereka.

Pasalnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin (23/12).

Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan telur dan daun kelor untuk menggantikan kebutuhan gizi yang biasanya dapat terpenuhi melalui susu.

Menurut Dadan, telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," jelasnya.

Kendati, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Dadan juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklarifikasi soal viral orang tua siswa wajib untuk membeli wadah makan bergizi gratis dengan harga tertentu.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RILalu Muhammad Iwan Mahardan menegaskan kewajiban itu tidak ada alias hoaks.

"Program makan bergizi gratis yang diselenggarakan sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional tanpa pungutan biaya sedikit pun kepada siswa atau orang tua," ujar Lalu dalam keterangan resmi, Selasa (24/12).

"Segala kebutuhan terkait program ini, termasuk perlengkapan makan, telah dipersiapkan oleh pihak penyelenggara demi memastikan tujuan program berjalan dengan lancar dan merata untuk semua siswa," tambahnya.

Karenanya, Lalu menegaskan kewajiban pembelian wadah makan pungutan liar (pungli).

Ia menegaskan program makan bergizi gratis adalah untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak tanpa membebani orang tua.

Karenanya, pihak sekolah dilarang untuk memberlakukan biaya tambahan dalam bentuk apa pun kepada siswa, sesuai dengan kebijakan resmi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Video dugaan pungli itu beredar di media sosial. Salah satu pengunggahnya adalah akun TikTok @ahm*d.l*han6 yang telah ditonton oleh 3,2 juta pengguna.

Dalam video tersebut, tampak orang tua siswa sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Kemudian, si perekam heran lantaran orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak 2 unit per siswa. Harga satu unitnya Rp30 ribu.

Artinya, masing-masing siswa harus merogoh kocek Rp60 ribu agar mendapatkan makan bergizi gratis.

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan badan tersebut untuk melakukan pungutan liar (pungli) Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan memastikan pihak-pihak yang mengaku petugas daerah BGN melakukan penipuan.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus penipuan," kata Lalu melalui keterangan tertulis, Rabu (25/12).

Lalu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati. Dia menyarankan masyarakat mengonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat.

Dia menegaskan koordinasi tentang program Makan Bergizi Gratis dilakukan dengan jelas. Pengumuman selalu dilakukan lewat kanal-kanal informasi resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," ucap Lalu.

Video pungli terkait Makan Bergizi Gratis sebelumnya viral. Video itu menunjukkan orang tua murid sedang menghadiri rapat bersama perwakilan sekolah.

Dalam rapat itu, orang tua murid wajib membeli wadah makan sebanyak dua unit per siswa. Setiap unitnya dihargai Rp30 ribu. Dengan demikian, setiap murid harus membayar Rp60 ribu agar dapat jatah Makan Bergizi Gratis.

Pemerintah berencana memulai program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2025. Lewat program itu, pemerintah akan memberikan makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil untuk peningkatan kualitas asupan gizi.

Pemerintah menargetkan 82,9 juta orang anak mendapatkan Makan Bergizi Gratis setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun. Program digelar bertahap dengan porsi per anak per hari sekitar Rp10 ribu.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak memungut biaya tambahan dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya isu pungutan liar di salah satu sekolah terkait program tersebut.

Isu ini mencuat melalui sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan suasana rapat wali murid dengan pihak sekolah.

Dalam video yang diunggah akun X @heraloebsss, pihak sekolah disebut meminta uang senilai Rp 30.000 per anak untuk pembelian wadah makan yang akan digunakan dalam program makan gratis.

Setiap anak diwajibkan membeli dua wadah, sehingga total yang harus dibayarkan mencapai Rp 60.000.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, memastikan bahwa program ini sepenuhnya gratis.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (24/12/2024), seperti dilaporkan Antara, ia menegaskan bahwa tidak ada unsur pungutan dalam program ini.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah bertujuan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk membayar biaya tambahan, termasuk membeli wadah makan,” tegas Iwan.

Ia juga menekankan bahwa program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaatnya tanpa terkendala beban finansial.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Melalui klarifikasi ini, kami ingin menegaskan bahwa tujuan program ini adalah untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Program Makan Bergizi merupakan salah satu kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

Selain itu, BGN mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan program tersebut.

“Kita harus menjaga integritas program ini bersama-sama. Ini demi masa depan anak-anak kita dan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Iwan.

Sumber: Kompas.com (Ria Apriani Kusumastuti)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan daun kelor juga bagus untuk menggantikan susu dalam program makan bergizi gratis.

Cak Imin merespons mengenai tidak semua penerima makan bergizi gratis akan menerima susu.

Susu akan diganti dengan telur atau daun kelor di beberapa daerah.

"Kalau kelornya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar Cak Imin di Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (25/12/2024).

Menurut Cak Imin, wacana mengganti susu dengan telur dan daun kelor di beberapa daerah masih berupa simulasi.

Dia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional pasti menghitung jumlah kalori, protein, dan karbohidrat dalam setiap porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," jelasnya.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi," sambung Cak Imin.

Sementara itu, Cak Imin berharap warga lokal betul-betul diberdayakan untuk program makan bergizi gratis.

Dia mendorong agar peternak susu bisa memberikan harga susu yang terjangkau di setiap daerah.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah.

“Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, kan tidak usah dipaksakan,” ujar Dadan saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Sementara itu, untuk daerah lain yang bukan sentra sapi perah, substitusi protein bisa melalui telur.

Kemudian, substitusi kalsium bisa lewat daun kelor.

“Cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada (diganti) telur, bisa kelor,” ujar Dadan.

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu viral yang menyebut adanya pungutan biaya dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti ditulis oleh Antara, Selasa (24/12/2024), menyatakan bahwa program ini sepenuhnya gratis tanpa kewajiban biaya tambahan dari orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujarnya.

Menurutnya, program ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," katanya.

Program yang menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," ucap Lalu.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda.

Program ini terutama ditujukan bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

Dampak rantai nilai pangan

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dinilai memiliki dampak signifikan terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihat program MBG dari hulu hingga hilir. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali aspek upstream-nya, termasuk proses pengadaan,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati.

Vivi menjelaskan bahwa rantai nilai pangan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, peternak, nelayan, industri pengolahan, hingga pelaku UMKM seperti warung-warung, koperasi, dan vendor lainnya.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, dan kehadiran mereka di sekolah, sehingga turut berkontribusi dalam pengurangan angka putus sekolah.

Selain itu, program ini diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi beban penduduk miskin.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

IDXChannel - Daun kelor menjadi salah satu menu alternatif pengganti susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain kelor, telur juga dipilih sebagai opsi.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukungnya.

Sebab, dia menekankan pentingnya peran lokalitas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak pada Januari 2025.

"Ya itu masih proses semua ya, simulasi, sinkronisasi pusat, daerah, lokalitas. Tentu itu kewenangan Badan Gizi, tapi mereka pasti menghitung betul jumlah kalori, protein, kemudian karbo-nya itu betul-betul seimbang. Karena itu, simulasi ini terus dilakukan semoga sukses," ujar Cak Imin di sela meninjau Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Cak Imin menambahkan, pentingnya pemanfaatan sumber daya local, seperti daun kelor yang dinilai memiliki banyak manfaat gizi.

"Tapi saya sebagai bagian dari proses itu berharap lokalitas itu digunakan. Kalau kelor-nya bagus, kelor. Kalau UMKM lokal terlibat, harus dilibatkan," ujar dia.

Selain itu, Cak Imin juga mendukung para peternak lokal, terutama peternak susu, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Peternak susu supaya murah, tumbuhkan. Jadi ke depan peternak susu harus tumbuh di daerah supaya terjangkau harganya," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebut, menu susu dapat diganti dengan telur untuk memenuhi kebutuhan protein. Sementara kalsium bisa diperoleh dari daun kelor.

"(Susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor. Yang (daerah) jauh dari susu maupun logistiknya susah, tidak usah dipaksakan. Kan ada telur, bisa juga kelor," kata Dadan.

(Fiki Ariyanti)

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Karawang. Adapun stasiun tersebut baru saja diresmikan, Selasa (24/12/2024).

AHY mengatakan, pembangunan kawasan permukiman ataupun perumahan baru di sekitar Stasiun Karawang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dari pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

"Kita juga perlu mengembangkan kawasan pemukiman baru, kawasan perumahan yang juga bisa semakin meningkatkan ekonomi masyarakat di sana," kata AHY, ditemui di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta.

Pihaknya juga terus mengkoordinasikan kementerian-kementerian di bawah naungan Kemenko IPK, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kememterian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menyangkut rencana tersebut.

"Saat ini semua terintegrasi di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Saya rasa semakin baik koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian ATR BPN, termasuk juga dengan Kementerian Perumahan," ujar AHY.

Di samping itu, AHY juga menyebut, kehadiran Stasiun Karawang ini diperkirakan dapat menambah jumlah penumpang Whoosh sebanyak 3.000 sampai 5.000 penumpang baru setiap harinya. Jumlahnya proyeksikan akan makin meningkat seiring dengan penyelesaian jalan akses ke stasiun anyar ini.

"Diperkirakan dengan hadirnya stasiun baru ini 3.000 sampai 5.000 penumpang bisa bertambah setiap harinya. Bahkan jika sudah terintegrasi secara utuh akses jalan menuju stasiun Karawang ini termasuk dari stasiun menuju ke pusat kota Karawang bisa bertambah hingga belasan ribu," lanjut AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi, menjelaskan telah tersedia shuttle bus gratis dari stasiun menuju pusat perbelanjaan Villagio. Ke depan transportasi pengumpan juga akan disediakan menuju pusat kota Karawang.

"Untuk menuju ke pusat kota Karawang bisa ditempuh dalam 30 menit saja, sudah ada shuttle bus, gratis menuju ke Grand Outlet, Villagio dan akan ada public transport feeder," kata Dwiyana, dalam sambutannya di acara pembukaan Stasiun Karawang.

IDXChannel - Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didesain agar menciptakan anak-anak cerdas dan terhindar dari stunting.

Prabowo pernah mengatakan, sekira 25-30 persen anak-anak Indonesia mengalami kurang gizi atau malnutrisi. Sehingga, program Makan Bergizi Gratis ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga bisa memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Sebab, bisa mendorong daya beli pemerintah terhadap produk makanan yang disediakan oleh UMKM.

Dengan begitu, stimulus tersebut diharapkan bisa mendorong ekonomi di masing-masing daerah. Sehingga, juga bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok di angka 8 persen.

Prabowo menyebutkan, ada 76 negara yang telah memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Sedangkan, ada enam negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

Anggaran Jumbo Rp71 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok anggaran Makan Bergizi Gratis di angka Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Untuk program prioritas Presiden terpilih makanan bergizi gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani belum merinci detail dana senilai Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis. Misalnya saja, berapa porsi anggaran per anak berapa persen dari total alokasi.

Namun yang pasti, anggaran ini nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Peruntukan anggaran tersebut mencakup pelaksanaan program makan bergizi gratis dan operasional badan gizi itu sendiri.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, nantinya Badan Gizi Nasional akan menggandeng pihak swasta. Sebab, program makan bergizi nasional dilaksanakan setiap hari dan menyangkut target yang besar.

"Ini kan program yang sangat besar, ya, dan dilaksanakan setiap hari, menyangkut target yang besar juga. Jadi, semua pihak pasti welcome terlibat," kata dia.

Dadan juga memastikan program Makan Bergizi Gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan, pemerintah siap mengalokasi anggaran sebesar Rp800 miliar per hari untuk membiayai program tersebut.

Secara keseluruhan, Badan Gizi Nasional akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp1,2 triliun setiap harinya. Anggaran itu sudah termasuk investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Sementara 85 persen dari Rp1,2 triliun itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis.

"Pak, Ibu, harus tahu 75 persen dari Rp1,2 triliun itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari, dan 85 persen dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian untuk membeli bahan baku," kata dia.

Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak

Presiden Prabowo Subianto mematok anggaran program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp10 ribu per hari per anak atau per ibu hamil. Angka ini turun dari rencana anggaran sebelumnya Rp15 ribu.

"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10 ribu per hari," kata Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dia mengaku, pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15 ribu per hari. Namun, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10 ribu sebagai batas realistis yang tetap efektif.

“Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu, dan bergizi,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan, program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial. Tujuannya, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

“Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,” ujar Prabowo.

Stok Pangan Program Makan Bergizi Gratis Aman

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memasok ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis. Sebab, surplus ikan segar mencapai 13 juta ton.

"Kita punya 13 juta ton artinya cukup kita. Kita selalu surplus, yang impor hanya salmon dan salmon kecil. Ekspor kita USD6,2 miliar, impornya cuma USD600 juta. Lebih dari cukup belum lagi budi daya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Kampus UI, Depok, Kamis (6/6/2024).

Trenggono menerangkan, Makan Bergizi Gratis dengan menu ikan sangat mungkin dan mendapatkan protein sangat tinggi tentunya.

"Kalau bicara makan ikan gratis dengan menu ikan itu sangat mungkin dan itu bisa mendapatkan protein sangat tinggi," katanya.

Di kesempatan lain, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, ada puluhan perusahana yang tertarik investasi penyediaan susu dan daging sapi untuk program Makan Bergizi Gratis.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu yang sapi untuk daging juga sama segitu. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, perusahaan yang melakukan investasi tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Para investor tersebut, katanya, melihat adanya peluang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Biasa kalau Anda semua minum susu, maksudnya itu dia nambah populasi, sapinya. Ada juga yang dari pihak luar ada yang berminat ya karena ada jaminan paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizinya kan di masa depan besar ya. Sehingga itu kan satu peluang, dilihat oleh beberapa investor peluang itu," ujarnya.

Sudaryono menekankan pemerintah tidak melakukan impor susu sapi atau sapi. Menurutnya, pemerintah membuka ruang bagi para investor untuk berinvestasi susu maupun daging sapi.

"Jadi yang impor bukan pemerintah ya ini biar enggak missleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor," kata Sudaryono.

Negara Lain Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah China sepakat untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Indonesia-China menyepakati pendanaan 'Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia'.

Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

"Ya mereka (pemerintah China) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," kata Airlangga dalam keterangannya dikutip Senin (11/11/2024).

Indonesia dan China juga menyepakati pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun.

RI Ingin Belajar dari Brasil

Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin belajar dari kesuksesan Brasil yang sukses menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

“Saya memberikan makanan gratis kepada setiap anak di Indonesia. Dan dalam hal ini, saya juga ingin belajar dari Brasil yang sudah sukses. Jadi saya sudah meminta tim saya untuk mengatur dengan investor Anda ke Indonesia,” kata Prabowo dalam Indonesia-Brasil Business Forum in the sideline of G20 Summit di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Senin (18/11/2024).

Prabowo mengungkapkan akan mengerahkan tim guna mempelajari program Makan Bergizi Gratis yang diterapkan di Brasil.

“Kami ingin membentuk tim untuk mempelajari program makanan Brasil ini untuk anak-anak sekolah. Jadi setelah kecukupan pangan dan makan anak, kita juga menuju kecukupan energi,” kata dia.

Uji Coba Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai serentak secara nasional pada Januari 2025 ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa kali meninjau uji coba ini di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Bahkan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (Makan Bergizi Gratis) di 80 titik di seluruh Indonesia. Diharapkan pada 2 Januari 2025, program ini akan memasuki fase perluasan yang direncanakan menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

(Dhera Arizona)

Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Perum Bulog bersinergi untuk mendukung terciptanya Indonesia sehat melalui penyediaan pangan berkualitas yang terjangkau, bergizi, serta mendukung kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

“Bulog saya pandang sebagai bagian yang sangat penting dari program makan bergizi, seperti kita ketahui program makan bergizi akan menyasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

BGN dan Perum Bulog telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas. Sinergi itu mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan bahwa pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

"Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat," kata Wahyu.

Oleh karena itu, melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Wahyu berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia

Kerja sama itu meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program makan bergizi gratis.

Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat.

Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

"BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, melalui penandatanganan kerja sama dengan BGN, maka diharapkan masyarakat mendapatkan distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan.

"Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera," kata Wahyu.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024