Warga perumahan di Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Warga berharap pihak developer bisa kembali memberikan rasa nyaman untuk tempat tinggal mereka.

Hal tersebut disampaikan warga saat menggelar aksi demonstrasi di kantor pemasaran perumahan, Selasa (18/2/2025). Sejumlah warga membentangkan spanduk dan berorasi di depan kantor usai banjir menimpa tiga klaster di kawasan perumahan tersebut pada 12 Februari lalu.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah di klaster Bali Regency ini.

Hijriani mengaku membeli rumahnya yang terendam banjir seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture, dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

"Saya punya bukti semua, pintu rumah rusak, pintu kamar anak saya terbongkar, pintu jebol. Pintu masuk rumah itu semua keluar (copot)," tambahnya.

Dia mengaku tak menduga banjir akan melanda kawasan tersebut. Pasalnya, saat dipromosikan oleh developer, kawasan itu diklaim bebas banjir. Sementara banjir sudah 3 kali terjadi bahkan terakhir setinggi dada orang dewasa.

"Saya mau minta ganti rugi karena tidak sesuai dengan janji-janjinya katanya tidak ada banjir. Bukan cuma kerugian materiil tapi saya capek sampai sempat sakit karena angkat barang. Jadi asli depresi, trauma sekali," ujarnya.

Lebih jauh, Hijriani mengatakan akan membawa hal ini ke ranah hukum jika tuntutan tidak diindahkan. Pihaknya bersama warga lainnya mengaku sudah menyiapkan bukti pendukung.

"Kami punya bukti semua, jadi kalau developer tidak tanggung jawab kami akan hadapi. Sekarang masih ditunggu lagi keputusannya untuk ganti rugi tanggal 1 Maret. Kalau tidak ada kejelasan kami akan tempuh langkah hukum," jelasnya.

Sementara warga lainnya, Amelia juga menuntut agar developer menyiapkan solusi jangka panjang. Dia juga menuntut kerugian yang dialami segera digantikan.

"Pokoknya kami dari warga tuntutannya ada dua hal yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kerugian materiilnya kami. Pada saat kejadian tidak ada warning, peringatan dari pengelola. Pada saat kejadian ini tidak ada warning, jadi hampir semua warga mobilnya terendam, rusak. Itu kerugian yang tidak sedikit," jelasnya.

Dia menyebut ada tiga kawasan atau klaster yang terendam banjir. Sebanyak 700 rumah di tiga klaster itu dipastikan terdampak banjir.

"Kami di sana ada 700 rumah, itu akan jadi kasus semua. Itu akan menuntut. Di dalam tiga klaster yang terdampak. Kita semua akan menuntut kalau tidak ada ganti rugi," pungkasnya.

Sementara itu, Chief Operating Operation (COO) perumahan tersebut, M Natsir Mardan menyampaikan permohonan maaf kepada warga atas banjir yang terjadi. Dia mengakui banjir baru-baru ini di luar prediksinya.

"Dari manajemen mengucapkan rasa empati dan prihatin atas kejadian tersebut karena terus terang ini di luar ekspektasi kita, di luar dari pada jangkauan kita. Bahwa elevasi yang terjadi pada tanggal 12 (Februari) elevasi yang betul-betul di luar elevasi maksimum," ujarnya.

Dia menilai banjir tersebut terjadi saat pintu air Bendungan Bili-bili dan Waduk Nipa-nipa dibuka. Saat bersamaan terjadi juga kiriman air dari Maros saat pasang air laut.

"Ini semua yang mengakibatkan jumlah debit air yang masuk melebihi jumlah normal. Itu kita sudah tadi sampaikan ke warga penyebab dari pada terjadinya banjir," katanya.

Dia mengakui pihak manajemen sementara menyiapkan skema ganti rugi yang dituntut warga tersebut. Pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap kerugian yang dialami warga.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," pungkasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo mengungkapkan bahwa jumlah porsi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) non peserta didik masih bergantung pada sisa porsi dari MBG peserta didik.

Saat ini, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hanya mampu menyediakan 3.500 porsi makanan.

Nyoto menjelaskan bahwa di setiap kecamatan yang memiliki 14 sekolah, kebutuhan porsi makanan bisa mencapai 3.300.

Dengan demikian, hanya tersisa 200 porsi yang akan didistribusikan untuk MBG non peserta didik, yang mencakup ibu hamil, menyusui, balita, dan lansia, dengan catatan menu yang berbeda.

"Saat ini skemanya masih seperti itu, termasuk di sini di Ciparay yang wilayahnya padat, jadi 200 porsi sisanya kita distribusikan untuk MBG non peserta didik," ujarnya saat ditemui di Desa Sarangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (18/2/2025).

Nyoto juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan anggaran untuk program MBG.

Untuk tahun ini, anggaran MBG tetap berada di angka Rp 71 Triliun. "Dalam implementasinya, anggaran MBG memang khusus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," jelasnya.

Sesuai dengan instruksi Presiden, program ini tidak diperbolehkan untuk menerapkan skema berbagi yang melibatkan anggaran dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kalau Pemda mau sharing, ya boleh. Tapi infrastruktur, membangun data, mengendalikan, menambah kiri-kanannya pendukung lainnya itu boleh, tapi kalau yang makan sudah dilibatkan APBN, bukan dana talang yang harusnya dikeluarkan," tambahnya.

Nyoto juga menjelaskan skema dari hulu ke hilir terkait program MBG.

Dari pihak BGN, telah disiapkan tim yang terdiri dari SPPG.

Tim SPPG ini akan memastikan data yang diberikan oleh Kemendukbangga atau BKKBN, dan selanjutnya akan melibatkan unsur TNI di lapangan.

"Kemudian dari situ, dirumuskan siapa saja yang nantinya menjadi peserta, tentu yang sudah diverifikasi dan divalidasi. Selanjutnya dikomunikasikan dengan Badan Gizi Nasional, disesuaikan dengan kecukupan pembiayaan," tuturnya.

"Jika sudah sama-sama cocok, angkanya cocok, baru ditugaskan kepada SPPG ini untuk mengeksekusi sesuai dengan tugasnya. Dalam hal di tengah jalan ada penyusuan-penyusuan, tetap melapor ke kami," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, iklan program Makan Bergizi Gratis (MBG) buatan Kementerian Komdigi yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI adalah bentuk kreativitas.

Hal ini dia sampaikan untuk merespons kritik terhadap penggunaan AI dalam iklan buatan pemerintah yang dianggap tidak menggandeng animator lokal.

“Tentu ini bentuk kreativitas karena kita memposting itu macam-macam dan itu postingan yang biasa jadi bukan iklan, bukan berarti metodenya hanya dengan animasi saja,” ujarnya usai menghadiri acara Katadata IDE di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun baru-baru ini muncul video promosi program makan bergizi gratis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI.

Video animasi itu menggambarkan sosok Presiden Prabowo Subianto membagikan paket menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah.

Iklan ini menuai komentar dari warganet karena dianggap tidak proporsional, di antaranya disebabkan gambar kotak makanan tidak tertutup rapat, hingga kerudung yang digunakan siswi berwarna-warni tidak mencerminkan sekolah di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria sudah buka suara soal ini.

Menurut dia, iklan tersebut adalah bentuk kreativitas saja.

Nezar mengatakan, pemanfaatan AI saat ini sudah umum digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk untuk periklanan hingga film animasi.

“Itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian dari kreativitas. Saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence (AI) itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu ya,” jelas Nezar di Komdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 6 juta siswa di seluruh Indonesia sudah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir Juli.

"Saya diberitahu bahwa, beberapa hari ini sudah sampai 770.000 anak (menerima program MBG). Akhir bulan Februari, sudah sampai 1 juta dan seterusnya, diharapkan akhir Juli, sudah sampai enam juta, minimal," kata Prabowo dalam HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu.

Program MBG dimulai serentak pada 6 Januari 2025. Prabowo menyebut kelancaran program ini berkat dukungan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang saat menjabat telah membentuk Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana MBG.

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua. Prasetyo menegaskan masalah tersebut sedang ditangani secara khusus.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati," kata Prasetyo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan masalah ini harus ditangani dengan hati dan rasa sayang. "Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," sebutnya.

Prasetyo akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru untuk merumuskan perbaikan. Pemerintah, katanya, ingin membantu masyarakat Papua mengatasi ketertinggalan.

"Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki," tuturnya.

"Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jayawijaya dan Nabire berdemo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asalkan jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak Makan Bergizi Gratis asalkan tidak menghalangi siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar unjuk rasa tidak menuntut pembatalan Makan Bergizi Gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025). Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Pantauan di lokasi, AHY bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara tiba 12.40 WIB. AHY mengaku bakal makan siang bersama Prabowodan rapat terbatas (ratas) terkait pembahasan mengenai infrastruktur.

"Ya saya dapat undangan dari Presiden, untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama 5 menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur," sambungnya.

AHY menyampaikan akan menjembatani lima kementerian di bawahnya terkait pembahasan infrastruktur.

"Kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," kata AHY.

Terkait pembahasan ibu kota Nusantara (IKN), AHY tidak menjelaskan secara rinci. Dirinya menyebut akan membahas berbagai isu.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," ungkapnya.

Tak lama setelah AHY datang, tiba juga Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Dudy menyebut dalam ratas itu juga akan dibahas mengenai persiapan lebaran.

"Mungkin salah satunya (persiapan Lebaran)," kata Dudy.

Tampak hadir juga dalam ratas tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas (ratas).

Pantauan detikcom di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025), terlihat AHY tiba di Istana bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada pukul 12.40 WIB. Kemudian, disusul Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

"Ya saya dapat undangan dari presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama lima menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY.

AHY menyampaikan pembahasan ratas itu berkaitan dengan bidang infrastruktur. Dia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawahinya dalam ratas bersama presiden.

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Dan kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," ujarnya.

Ditanya soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AHY membuka peluang hal itu juga akan dibicarakan.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," katanya.

Sementara Dudy Purwagandhi mengatakan kedatangan pihaknya merupakan lunch meeting. Dia membuka kemungkinan persiapan mudik juga akan dibahas.

"Lunch meeting, sih. (Soal mudik) mungkin salah satunya," kata Dudy seraya masuk ke area Istana.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Belum lama ini, sempat ada kasus seorang warga yang jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang viral, dinarasikan penusukan tersebut terjadi karena pembangunan polisi tidur.

Penusukan terjadi diduga karena polisi tidur itu dibuat tanpa izin warga setempat.

Apakah warga bebas membuat polisi tidur di perumahan? Bagaimana aturannya?

Aturan pembuatan polisi tidur tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa alat pengendali pengguna jalan ada uang berupa alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar.

Pada pasal 3 aturan tersebut, alat pembatas kecepatan digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan. Nah, alat pembatas kecepatan ini dibagi menjadi speed bump, speed hump, dan speed table. Berikut ini informasinya.

a. Speed Bump

Speed bump ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km/jam.

b. Speed Hump

Speed Hump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional di bawah 20 km/jam.

c. Speed Table

Speed Table ini merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional di bawah 40 km/jam.

Pada pasal 14 (2) disebutkan bahwa penyelenggara alat pengendali dan pengaman pengguna jalan dilakukan oleh:

a. Menteri, untuk jalan nasional;
b. gubernur, untuk jalan provinsi;
c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
d. wali kota untuk jalan kota.

Tidak disebutkan secara khusus pembuatan polisi tidur di jalan perumahan harus dilakukan oleh siapa. Meski demikian, menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, untuk pembuatan polisi tidur di jalan komplek perumahan bisa dilakukan asalkan ada izin dari warga setempat dan juga RT.

"Yang jelas kalau di kampung, (polisi tidur) dipasang atas persetujuan warga dulu. Kalau memang ada, RT-nya yang menyetujui," katanya ketika dihubungi detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Senada, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menuturkan, tidak ada perizinan khusus untuk membuat polisi tidur di kompleks perumahan. Hal itu bisa dilakukan asalkan sudah mendapat izin dari wakil pemerintah di tingkat dasar yaitu RT atau RW.

"Sebenarnya tidak ada perizinan khusus. Umumnya hanya izin RT/RW kalau di jalan kampung atau kompleks," katanya kepada detikProperti.

Akan tetapi, pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan polisi tidur.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Polisi Nilai Speed Bump Nyaru Zebra Cross di Sunter Terlalu Tinggi

Bisnis.com, BALIKPAPAN –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat pedang bermata dua bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Benua Etam tengah bergelut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal demi menyukseskan program ambisius berskala nasional tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan kekhawatiran ini datang lantaran Kaltim selama ini masih mengandalkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," ujar Akmal Malik.

Akmal turut menyoroti perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait harga per porsi MBG yang dinilai kurang relevan dengan kondisi riil di Kaltim.

Menurutnya, patokan harga dari BGN sebesar Rp12.000 per porsi belum bisa memotret kondisi Kaltim dengan benar, di mana harga riil per porsi diperkirakan bisa mencapai Rp17.000.

Lebih lanjut, Akmal dengan lugas menegaskan urgensi bagi Kaltim untuk berdikari dalam hal pangan.

"Ke depannya, supaya tidak mahal biaya hidup kita. Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program yang menelan anggaran Rp71 triliun itu efektif bergulir mulai Februari 2025.

"Program nasional ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta jiwa, mencakup anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

Secara spesifik, Tigor mengungkapkan data penerima manfaat MBG di Kaltim mencapai 1,2 juta jiwa, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota.

"Untuk menjangkau seluruhnya, diperlukan setidaknya 450 satuan layanan yang tersebar di seluruh Kaltim," katanya.

Adapun, Tigor menuturkan setiap hari, satu satuan layanan idealnya memasak 300 kg sayur mayur.

"Untuk itu, diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani sekitar 3.000 orang setiap harinya," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Aceh mulai mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah.

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Selasa, mengatakan program ini menyasar anak-anak sekolah di semua tingkat pendidikan untuk memastikan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang memadai.

"Tentu di sana sini akan ada sedikit kendala nantinya dan ini akan menjadi evaluasi bersama sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak sekolah bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan gizi dalam rangka mencapai generasi emas Indonesia pada 2045 nanti,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa MGB di Kota Sabang saat ini diproduksi di dapur yang berada di Sabang Fair.

"Untuk sementara dapur kita masih di Sabang fair, nanti akan ada dua titik lagi kalau tidak ada halangan,” katanya.

Pada pendistribusian pertama, dapur MBG Kota Sabang ini memproduksi 2.000 porsi makanan.

Namun, kata Andri, produksi dapur MGB ini sebenarnya melebih angka tersebut, diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 3.500 porsi makanan.

Andri menyebutkan bahwa dapur MGB Kota Sabang dikelola oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kepala dapur ini bekerja sama dengan tim ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi makanan tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar,” katanya.

Ia menilai bahwa secara umum Dapur MBG Kota Sabang telah siap melayani dan memenuhi standar kebersihan, menu, dan aspek-aspek lainnya.

Hanya ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan secara bertahap dan dievaluasi bersama.

"Ketika memang ada hal-hal nanti yang perlu diperbaiki, kita sangat berharap khususnya pada penanggung jawab di dapur makan bergizi Kota Sabang ini bisa langsung melakukan perbaikan yang dibutuhkan sehingga anak-anak kita mendapatkan makanan ataupun pasokan gizi yang maksimal. Ini harapan besar dari kita," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun.

Tangerang (ANTARA) - Perumahan Pondok Taktakan Indah di Serang, Banten, meraih anugerah BTN Awards 2025 sebagai perumahan subsidi dengan inovatif terbaik atau Best Innovative subsidized housing project.

“Alhamdulillah. Kami tentu merasa bersyukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan BTN, apalagi ini penghargaan dari BTN pusat. Selain menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan rumah subsidi terbaik kepada masyarakat khususnya di Banten, anugerah ini juga diharapkan memacu pengembang rumah subsidi lainnya terutama sesama anggota Realestat Indonesia (REI) untuk terus menjaga kualitas rumah yang dibangun,” kata Direktur Utama PT Kawah Anugerah Properti M Ridwan dalam keterangannya, di Tangerang, Selasa.

BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta pada Sabtu (15/2) lalu, memberikan penghargaan kepada 18 orang dan proyek dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN. Sementara BTN Housingpreneur Awards 2025 diberikan kepada 20 orang developer, desainer rumah dan inovator dari empat kategori yang dipilih lewat penilaian ketat dewan juri yang berasal dari para ahli berkompeten.

M Ridwan menambahkan anugerah dari bank khusus perumahan tersebut diharapkan semakin memotivasi pihaknya untuk terus memberikan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini dalam pengembangan perumahan, pihaknya selalu mengedepankan kualitas bangunan dan infrastruktur kawasan. Hal tersebut penting karena saat pengembang memberikan kualitas terbaik kepada konsumen, maka otomatis akan mendorong peningkatan minat konsumen dan akhirnya mendongkrak penjualan. Oleh karena itu, faktor kualitas selalu dijaga dan menjadi prioritas utama Kawah Anugerah Properti.

“Kualitas produk rumah tentu menjadi yang paling penting. Dengan kualitas bangunan dan penataan kawasan yang baik, maka kedua belah pihak akan diuntungkan. Masyarakat ikut senang karena mendapatkan rumah bagus, apalagi rumah bersubsidi itu memakai anggaran negara melalui APBN, sehingga semua ketentuan yang diatur pemerintah wajib dilakukan,” ujarnya pula.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada BTN yang sudah banyak membantu pengembang pemula sepertinya, yang pada saat itu di akhir 2018 baru memulai pengembangan bisnis perumahannya, sehingga mampu berkembang pesat hingga saat ini. BTN, ungkapnya, tidak hanya membantu dari sisi pembiayaan saja, tetapi juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada developer.

“Saya adalah pengembang yang merintis usaha dari bawah dengan modal terbatas hanya Rp300 juta dengan lahan 9.000 meter persegi. Sejak awal, BTN telah membantu dan memberi support kepada saya dari mulai membiayai pembebasan lahan, operasional proyek, membayar kontraktor sampai dengan proses KPR bagi masyarakat. Saya sangat terbantu dengan BTN dan kini bisa terpilih menjadi salah satu pengembang perumahan subsidi terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Di tahun 2025, kata dia, selain terus melanjutkan pengembangan rumah subsidi di Pondok Taktakan Indah, Kawah Anugerah Properti berencana mengembangkan proyek perumahan bersubsidi baru yang juga berlokasi di Kota Serang.

Kawah Anugerah Properti menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Target tersebut dinilai realistis karena sangat bergantung kepada proses penyaluran kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang di tahun 2025 disiapkan sebanyak 220.000 unit.

Pengembangan tahap pertama akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare, dengan rencana berikutnya ditargetkan hingga 70 hektare. Total rumah subsidi yang akan dibangun di proyek perumahan baru tersebut ditargetkan mencapai 6.000 hektare secara bertahap.

“Lokasinya dekat dengan Pondok Taktakan Indah, tetapi lokasinya lebih strategis karena berada persis di pinggir jalan nasional. Sesuai dengan permintaan Pak Hirwandi Gafar selaku Direktur BTN saat diskusi di perumahan kami pada pertengahan Desember 2024 lalu, kami berkomitmen untuk membangun rumah subsidi yang lebih baik lagi dari produk yang sudah dibangun sebelumnya,” ujar Ridwan.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025