REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan serah terima Program Kemaslahatan Tahun 2024 yang menghadirkan Program Makan Bergizi untuk 3.000 santri. Acara ini berlangsung di Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKP), Ciracas, Jakarta Timur, sebagai bagian dari Festival Koperasi Pesantren Nusantara.

Program ini dihadirkan oleh BPKH dengan menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra kemaslahatan. Program ini bertujuan mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi di lingkungan pesantren.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, SE, M.Si, Ketua Umum Inkopontren, H. Hapi Zajuli, SE, Ketua Umum Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP), Drs. H. Sukesti Martono, MA, Perwakilan Rumah Zakat, Chief Marketing Officer Bapak Didi Sabir, Wakil Ketua Dekopin, Dr. Agung Sujatmoko, dan Sekretaris Umum Inkopontren, H. Saiful Arifin.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Koperasi RI, Dr. Fery Joko Juliantono, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang dilakukan BPKH dan Rumah Zakat dalam mendukung pesantren. "Program ini menunjukkan komitmen bersama untuk meringankan kebutuhan pesantren sekaligus mendukung perkembangan generasi muda yang sehat dan cerdas," ujarnya.

Ketua Umum Yayasan PKP, Drs. H. Sukesti Martono, MA, juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kami merasa terhormat menjadi bagian dari program yang sangat bermanfaat ini. Makanan bergizi bagi santri adalah langkah penting dalam mencetak generasi yang unggul," katanya.

Chief Marketing Officer Rumah Zakat, Didi Sabir, menambahkan, "Kami bangga dapat menjadi mitra BPKH dalam program ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih luas untuk mendukung kemajuan pesantren di seluruh Indonesia."

Acara berjalan lancar dan penuh makna, diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan program ini. Program Makan Bergizi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi inisiatif serupa yang mendukung pendidikan dan kesejahteraan pesantren di seluruh negeri.

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak dikenakan pungutan.

Hal ini termasuk biaya untuk membeli wadah makanan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, program tersebut sepenuhnya gratis.

Ia menegaskan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua murid.

“Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan,” ungkap Iwan dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program makan siang bergizi dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas.

Dengan demikian, tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

Klarifikasi ini dilakukan untuk memahami kekhawatiran masyarakat.

"Kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa program ini diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

BGN mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” tandas Iwan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya tambahan untuk menanggapi isu viral terkait dugaan pungutan biaya pada program tersebut di salah satu sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resmi di Jakarta Selasa, menyampaikan bahwa program tersebut sepenuhnya gratis, dan tidak ada kewajiban biaya tambahan bagi orang tua siswa.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka, tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ujar Lalu Iwan.

Ia mengemukakan, program Makan Bergizi Gratis dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tuturnya.

Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik,” ucapnya.

Lalu juga menegaskan, BGN terus mengawasi pelaksanaan program makan bergizi di seluruh Indonesia untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda, utamanya bagi sasaran yang sudah ditetapkan, yakni ibu hamil, balita, hingga anak sekolah dalam rangka mempercepat penurunan stunting.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar membagikan makanan, tetapi memberikan dampak terhadap rantai nilai pangan (food value chain).

“Kita mesti melihatnya -program MBG- dari hulu hilirnya. Jadi, tidak bisa sekadar membagikan makanan ke anak-anak sekolah, tetapi ternyata banyak sekali ke arah upstream-nya, proses pengadaan. Jadi, kita bicara mengenai food value chain yang mencakup petaninya, peternak, nelayan, industri pengolahan, -industri- packaging, dan juga vendor-vendor -seperti- warung-warung, koperasi, UMKM (-Usaha Mikro Kecil Menengah-, dan sebagainya,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati.

Menurutnya, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi, dan kehadiran siswa dalam rangka mengurangi anak putus sekolah.

Kemudian, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, serta koperasi, juga menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Harga saham sejumlah emiten terkait program makan bergizi gratis (MBG) seperti JPFA hingga CMRY terpantau berkinerja kinclong sepanjang 2024. Adapun, program MBG andalan Presiden RI Prabowo Subianto akan mulai bergulir pada awal 2025.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), harga saham emiten unggas PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) misalnya melesat 61,54% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) ke level Rp1.890 per lembar pada hari ini, Selasa (24/12/2024).

Jakarta -

Indonesia Food Security Review (IFSR) berhasil menjalankan pilot project program Makan Bergizi Gratis di 15 sekolah, mencakup distribusi 3.500 porsi makanan bergizi dan susu gratis dalam 30 hingga 45 sesi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui makanan sehat dan bergizi.

Direktur Eksekutif IFSR, I Dewa Made Agung Kertha Nugraha, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk mendukung terciptanya akses makanan sehat bagi semua anak Indonesia pada tahun 2030. "Kesuksesan program ini menjadi langkah awal bagi IFSR untuk merekomendasikan penerapan program serupa di seluruh Indonesia," ujarnya.

Susu menjadi salah satu komponen dalam program ini, karena perannya yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif anak. Menariknya, pelaksanaan program ini tidak menimbulkan permasalahan terkait sampah kemasan.

"Kami bekerja sama dengan produsen susu di Yogyakarta untuk menyediakan susu dalam bentuk bubuk atau susu fortifikasi. Susu ini diseduh di sekolah dan disajikan dalam gelas atau tumbler, sehingga tidak menghasilkan banyak sampah," jelas Dewa pada acara detikcom Leaders Forum "Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045 di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

IFSR juga belajar dari pengalaman negara lain melalui keanggotaannya di School Meals Coalition (SMC) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewa menekankan bahwa negara-negara yang memasukkan susu dalam program makan sekolah telah menunjukkan dampak besar terhadap perkembangan anak.

Ia mengatakan, sejumlah negara yang memasukkan susu sebagai komponen dalam Makanan Bergizi Gratis di negara tersebut dan terdapat cerita sukses dalam upaya pemenuhan gizi mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak.

Misalnya, di Amerika Serikat, program ini menyediakan makanan gratis atau dengan biaya rendah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. "Kemudian di Finlandia, menu makanan sekolah dirancang untuk memenuhi standar gizi yang ketat dan menggunakan bahan lokal. Di India, program Mid-Day Meal menyediakan makanan bergizi kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi angka putus sekolah," katanya.

Dewa juga menyoroti bahwa ketersediaan makanan bergizi di sekolah memberikan manfaat tambahan bagi orang tua. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus mengalokasikan sumber daya untuk kesejahteraan dan pendidikan anak-anak mereka.

Ke depannya, IFSR mendorong kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memastikan program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. "Yayasan IFSR bersama seluruh pihak yang terlibat berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan program ini agar manfaatnya semakin luas dan mendalam," tutup Dewa.

(rrd/rrd)

KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan apresiasi kepada Grab Indonesia dan OVO atas dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Kedua platform digital ini berkomitmen untuk memastikan kesuksesan program yang bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam siaran pers yang dikutip dari laman komdigi.go.id, Selasa (24/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam pertemuannya dengan perwakilan Grab Indonesia dan OVO, Senin (23/12/2024).

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk memperluas akses kepada makanan bergizi, dengan fokus utama pada anak-anak sekolah di daerah-daerah yang membutuhkan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem digital yang dapat memberikan dampak sosial yang positif.

Pada kesempatan yang sama, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi menjelaskan bahwa Grab telah menguji coba program tersebut di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan (Kabupaten Minahasa).

Program tersebut mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah yang terlibat.

"Program ini kami jalankan sesuai dengan arahan Menkomdigi, dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," kata Neneng.

Sementara itu, President Director OVO Karaniya Dharmasaputra menjelaskan bahwa teknologi digital memegang peran kunci dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

"Kami berkomitmen untuk mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan dengan cara yang transparan dan efisien," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Meutya Hafid juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkomdigi) siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak daerah yang membutuhkan," tuturnya.

Jakarta -

Grab Indonesia dan OVO mendukung arahan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis.
Program ini bertujuan meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

Dalam pertemuannya dengan Grab Indonesia dan OVO, Meutya menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi kedua platform dalam program ini.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Meutya juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan program ke lebih banyak daerah.

"Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya.

Sementara itu Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yaitu Kebumen, Kulonprogo, dan Langowan Kabupaten Minahasa. Program ini mencakup 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama: penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Di sisi lain, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

(prf/ega)

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid mengapresiasi Grab Indonesia dan OVO untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Kedua platform itu berkomitmen mengambil peran dalam menyukseskan program yang dirancang untuk meningkatkan akses makanan sehat kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah di berbagai daerah.

Meutya menyatakan, dukungan serta kontribusi Grab Indonesia dan OVO dalam program Makan Bergizi Gratis ini merupakan bagian dari upaya Komdigi dalam menciptakan ekosistem digital yang berdampak sosial.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Grab dan OVO yang telah mengambil peran penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen platform digital untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat Indonesia," ujar Meutya.

Meutya menegaskan pentingnya memperluas program Makan Bergizi Gratis ini agar bisa menjangkau lebih banyak daerah. "Kementerian Komdigi siap menjadi penghubung untuk mendorong sinergi antara platform digital dan ekosistem kami, sehingga program ini dapat menyasar daerah-daerah yang membutuhkan," tegas Meutya Hafid.

Mengenai ini, Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan pihaknya telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis di tiga kabupaten, yakni Kebumen (Jawa Tengah), Kulonprogo (Yogyakarta), dan Langowan Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara). Program ini melibatkan 1.500 siswa dan 126 guru di tujuh sekolah.

"Program ini kami jalankan sesuai arahan Menkomdigi dengan fokus pada tiga hal utama, yakni penggunaan teknologi end-to-end, pemenuhan standar kebersihan dan gizi dari Badan Gizi Nasional, serta pengukuran dampak sosial dan ekonomi," ungkap Neneng.

Sementara itu, President Director OVO, Karaniya Dharmasaputra, menambahkan bahwa teknologi digital memainkan peran kunci dalam memastikan pelaksanaan program berjalan lancar.

"Kami berkomitmen mendukung arahan Menkomdigi Meutya Hafid melalui teknologi yang kami miliki, sehingga distribusi makanan bergizi dapat dilakukan secara transparan dan efisien," jelas Karaniya.

PATI, investor.id – Emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025, dengan menyiapkan beberapa strategi pendukung di antaranya ketersediaan pasokan ikan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Sakti Wahyu Trenggono telah memberikan saran untuk menjadikan ikan sebagai lauk pauk dalam program Makan Bergizi Gratis. Alasannya, ikan mengandung protein yang lengkap Omega 3, sehingga baik untuk meningkatkan kecerdasan anak dan mencegah stunting.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pangan Nasional (BPN), lauk ikan menjadi yang paling sering direkomendasikan untuk program makan bergizi gratis.

Menanggapi usulan menteri KKP, Direktur Operasional DPUM, Mamik Wijaya mengungkapkan bahwa perusahaan telah memiliki strategi untuk menyiapkan pasokan kebutuhan ikan sebagai bahan dasar pengolahan program makan siang gratis di sepanjang jalur Jawa Tengah ke Jawa Barat, hingga Indonesia bagian timur. 

“Kami sangat terbuka kepada instansi pemerintah untuk mensukseskan program tersebut guna meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. DPUM sendiri merupakan perusahaan perusahaan bidang perikanan yang memproduksi makanan laut di Indonesia. Dari segi kualitas, kami memiliki produk perikanan dengan kualitas ekspor,” ujar Mamik.

Ada pun Program Makan Bergizi Gratis dari pasangan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka itu sendiri siap dijalankan dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun pada awal tahun depan.

Sebagai informasi, DPUM pada Juli 2024 telah mendapatkan green ticket dari Food and Drug Administration (FDA) untuk ekspor produk perikanan ke Amerika Serikat (AS). Sementaraa untuk saat ini, DPUM sedang memproses pengajuan guna mendapatkan EU number untuk dapat menggarap pasar Eropa.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memperkirakan tak semua anak dalam program makan bergizi gratis (MBG) menerima susu dalam menunya. Sebagai gantinya, susu bakal diganti dengan telur dan daun kelor.

"[Menu susu] cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025, Senin (23/12).

Kelor sendiri merupakan tanaman yang dikenal akan senyawa anti-oksidan dan anti-inflamasinya. Tanaman ini mengandung protein, vitamin, dan mineral hingga bermanfaat untuk melawan kekurangan gizi.

Kelor dapat membantu mengurangi peradangan dan mengurangi rasa sakit. Kelor juga biasa digunakan untuk mengobati asma, diabetes, menyusui, dan banyak lagi.

Namun, apakah kelor bisa bantu penuhi asupan kalsium anak-anak Indonesia seperti susu?

Dokter spesialis gizi Inge Permadi mengatakan, susu merupakan sumber kalsium yang baik, sedangkan kelor secara umum mengandung vitamin dan mineral.

Inge juga mengatakan bahwa perlu dipastikan lebih lanjut terkait kandungan kalsium pada kelor dengan sistem tubuh manusia

"Mungkin ada kalsiumnya di kelor, tapi apakah dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Ini yang harus lebih dipastikan," kata Inge saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa, (24/12).

Menukil laman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), daun kelor pada dasarnya memang memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Disebutkan susu sapi rata-rata mengandung 100 gram (g) kalsium, sementara daun kelor kering bisa mencapai kalsium 17 kali lipatnya.

Kelor, menurut Inge, juga pada dasarnya boleh-boleh saja dikonsumsi anak karena relatif aman dan punya berbagai kandungan yang menyehatkan. Namun, dia merasa belum tepat jika kandungan kalsium pada susu diganti oleh kalsium dari kelor.

"Harus dapat asupan lainnya yang punya kandungan protein tinggi seperti kacang-kacangan," ujar Inge.

Pemerintah sendiri sebenarnya berencana untuk mengganti susu dengan kelor bersamaan dengan telur.

Inge menilai, telur menjadi alternatif pengganti susu yang paling pas.

"Ini [telur] merupakan alternatif yang menurut saya seimbang, antara telur dan susu," ujar Inge.