Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

"Tapi belum dijelaskan rinci kualifikasinya, apakah masyarakat harus lulusan tata boga yang direkrut sebagai pekerja di dapur itu," ujarnya.

Dalam SPPG ada petugas gizi dari puskesmas dan pegawai dapur bekerja mulai sore. Mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan lalu memasak pada dini hari atau pukul 03.00 Wita.

Pemerintah pusat juga menyediakan dana Rp10 miliar setiap tahun untuk satu dapur pelayanan MBG di bawah tanggung jawab kepala atau pimpinan dapur layanan atau penanggung jawab masing-masing dapur.

Setiap tahun pemerintah pusat memberikan anggaran Rp10 miliar untuk satu SPPG atau Rp220 miliar setiap tahun untuk 22 dapur layanan di Kabupaten Penajam Paser Utara, demikian Tohar.

Bima -

Siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya kebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah penerima manfaat MBG di daerah itu sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program MBG tersebut baru menyasar siswa di wilayah Kecamatan Asakota, Kota Bima. Salah satu kendala yang dihadapi saat penerapan program MBG pada hari pertama di Kota Bima, yakni distribusi paket makanan yang molor alias tak sesuai dengan jadwal.

"Kendala atau kekurangan yang ada ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya," Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Senin (17/2/2025).

Salah satu sekolah yang mendapatkan paket MBG, yakni SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sesuai jadwal, distribusi paket makanan gratis untuk siswa kelas 1-3 di sekolah itu seharusnya mulai pukul 07.45-08.30 Wita. Sementara pengantaran paket makanan untuk siswa kelas 4-6 dimulai pukul 09.00-09.45 Wita.

Pantauan detikBali di SDN 28 Melayu, siswa kelas 1-3 di sekolah itu baru mendapat paket makanan sekitar pukul 08.35 Wita. Sedangkan, pengantaran makanan sesi kedua baru tiba sekitar pukul 11.07 Wita.

Meski begitu, Humaidin mengeklaim distribusi paket MBG ke sekolah berjalan lancar. Para siswa, dia berujar, sangat senang dan bersemangat menyantap makanan yang disediakan. Ia memastikan proses penyaluran paket MBG ke sekolah-sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

"Alhamdulillah, respons anak-anak sangat positif mendapatkan program MBG ini," ujar Hamaidin.

Siswa Senang

Siswa SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, mengaku senang bisa mendapat makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka dapat hari ini, yakni nasi, ayam goreng, sayur kacang panjang, buncis, wortel, jagung, tahu goreng, dan semangka.

Menu tersebut tidak dilengkapi susu dan telur. Mereka juga tak mendapat sendok sehingga harus mencuci tangan sebelum menyantap makanan yang diberikan.

"Sangat senang, makanan kesukaan setiap pagi," kata Sifa, siswi kelas 6 di SDN 28 Melayu, Senin.

Siswi lainnya, Afikah, setali tiga uang. Ia mengaku senang dengan menu makanan yang didapat hari ini. Terlebih, menu makanan di rumahnya lebih sering telur dan sesekali ikan.

"Kalau bisa menunya bisa diganti-ganti. Kalau seperti ini terus setiap hari, bisa bosan. Kalau bisa ada juga susu atau air minum," ujar Afikah.

(iws/dpw)

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menyatakan program Makan Bergizi Gratis di daerah itu ditangani langsung oleh Badan Gizi Nasional.

"Seluruh teknis jalannya program MBG diatur BGN, pemerintah kabupaten hanya siapkan bahan baku atau bahan makanan yang akan digunakan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Senin.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat tugas menyiapkan bahan mentah, antara lain sayuran, beras, dan bahan hewani, yang bakal berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan setempat.

BGN juga telah menetapkan pembentukan 22 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan perhitungan BGN dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik sebagai penerima manfaat dan jarak antarsekolah.

Ia mengatakan satu dapur layanan MBG diisi kepala atau pimpinan yang juga didatangkan BGN, sedangkan total tenaga yang dibutuhkan lebih kurang 50 orang dalam satu dapur yang direkrut dari masyarakat lokal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah kabar yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumenep, Jawa Timur, dihentikan.

Menurut Dadan, program itu hanya diliburkan pada Senin (17/2/2025) hari ini dan akan dilanjutkan pada Selasa (18/2/2025) besok.

"Enggak (dihentikan). Hari ini saja libur. Besok jalan lagi," ujar Dadan.di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dadan meminta masyarakat tidak percaya dengan kabar burung atau hoaks terkait pelaksanaan program MBG.

Ia memastikan pelaksanaan program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu tetap berjala di Sumenep.

"Jangan percaya hoaks," kata Dadan

Namun, ia tak menjelaskan lebih perinci mengapa program tersebut diliburkan pada hari ini.

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan sementara.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan keputusan tersebut.

"Iya, itu benar," kata Kholilur saat dikonfirmasi, Minggu (16/2/2025).

Menurut Kholilur, penghentian program yang menyasar ribuan siswa ini terjadi akibat kendala teknis di internal penyelenggara.

Namun, ia enggan merinci lebih lanjut terkait kendala tersebut.

SPPG Sumenep telah menyampaikan laporan tertulis kepada BGN pada Rabu (12/2/2025).

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Bangka Belitung sukses amankan kelistrikan dalam kegiatan simulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksnakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMADA) Pangkalpinang. Program tersebut ditinjau langsung oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Kepulauan Babel.

Program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah yang telah diambil Pj Gubernur Sugito beserta jajarannya di Provinsi Kepukauan Babel yang berani mengambil inisiasi telah melakukan simulasi di SMADA Pangkalpinang, maupun sekolah lain yang ada diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Babel.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pak Pj Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana program ini walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan,” katanya.

General Manager PLN Babel, Dini Sulistyawati, menegaskan bahwa sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal, PLN siap memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program MBG ini. Komitmen tersebut sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi landasan utama PLN dalam menjalankan operasionalnya.

“PLN UIW Babel berkomitmen untuk memastikan keandalan listrik dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di seluruh sekolah yang menjadi target implementasi. Kami telah menyiapkan langkah-langkah preventif untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil selama program berlangsung, sehingga program ini dapat berjalan lancar tanpa kendala,” ujar Dini Sulistyawati.

Pj Gubernur Babel, Sugito mengapresiasi kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan program ini, termasuk dukungan PLN dalam memastikan infrastruktur kelistrikan yang andal.

“Kami berterima kasih atas dukungan PLN yang telah memastikan pasokan listrik aman dan stabil dalam pelaksanaan program ini. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak terkait sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah,” ujar Sugito.

PLN Babel terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder terkait untuk memastikan kebutuhan listrik di lokasi-lokasi Dapur MBG dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik yang optimal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan mulai hari ini, Senin (17/2).

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Informasi penghentian program MBG diterima pihak sekolah pada Sabtu (15/2) siang.

Menyadari pentingnya informasi ini, Didik segera menginstruksikan para wali kelas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

"Takutnya, kalau tidak segera diinformasikan, anak-anak tetap membawa wadah kosong dan tidak sarapan di rumah," jelasnya.

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para wali murid. Mereka ingin tahu mengapa program ini dihentikan dan sampai kapan akan berlanjut kembali.

Namun, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberi tahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," tambah Didik.

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan penghentian program MBG. Didik mengaku hanya menerima pemberitahuan melalui grup komunikasi resmi, tetapi alasan detailnya tidak disampaikan secara terbuka.

"Dari informasi yang kami dapat, disebutkan bahwa alasannya tidak bisa dijelaskan melalui grup," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan penghentian sementara program tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ada kendala teknis di internal penyelenggara, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Penghentian mendadak ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat.

Sebab Program MBG selama ini menjadi salah satu upaya penting dalam pemenuhan gizi anak sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Jakarta: Mataram merupakan kota terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lombok Barat. Meskipun kota kecil, daerah ini dijuluki sebagai Kota Seribu Masjid dan jantung Pulau Lombok.

Julukan Kota Seribu Masjid diperoleh karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terdapat sejumlah kuliner dan destinasi wisata, seperti Gili Trawangan dan Gunung Rinjani.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kota Mataram, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mataram

Perumahan subsidi di Mataram. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gajah Mada Residence

Berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Lambang Sejati dengan jumlah 53 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp168 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap ringan dan atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Graha Inara

Rumah ini berlokasi di Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha, jumlah subsidi yang tersedia 3 unit dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 24 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cendana

Berlokasi di Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha dengan jumlah unit tersedia 3 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 24 meter persegi serta luas lahan 70 meter persegi, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Graha As-Sami II

Perumahan ini berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dibangun oleh Citra Jaya Graha. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 11 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

5. Metaverse Selagalas

Rumah ini berlokasi di Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Meta Loka Indonesia, tetapi hanya ada 11 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp181 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja penutup metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

GUNUNGKIDUL, KOMPAS.com - Betapa antusiasnya para siswa SD Negeri 1 Wonosari, DI Yogyakarta, menerima rantang berisikan makanan sehat gratis yang diantar langsung ke hadapan mereka.

Hari ini, Senin (17/2/2025), merupakan hari pertama mereka menikmati program makan bergizi gratis (MBG).

Dari pengamatan Kompas.com, para siswa antusias untuk menerima makan bergizi gratis hari ini. Adapun lauk yang diberikan bola daging, tumis wortel dan jamur, susu, nasi, dan pepaya.

"Saya suka lauknya dan sayurnya," kata Carlos siswa kelas 1.

Carlos mengaku seneng bisa menyantap makanan yang dikirim hari ini.

"Besuk ada lagi? Lauknya kalau bisa ayam bakar," kata dia berseloroh di hadapan Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan.

Rama siswa lainnya mengaku senang dengan adanya susu.

"Pertama susunya sudah habis," kata dia.

Hari ini, ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai merasakan program makan bergizi gratis (MBG). Ada dua Kapanewon yang melaksanakannya.

Dari pengamatan Kompas.com, soft launching dilakukan di sekitar dapur sehat di komplek Kodim 0730/Gunungkidul sekitar pukul 08.00 WIB. Menggunakan mobil putih, ratusan rantang makanan yang terbuat dari stainless stell itu dikirim ke sekolah-sekolah.

"Pagi ini untuk dapur kami beroperasional di dua titik di SDN 1 Wonosari dengan SMPN 1 Wonosari untuk jumlah paket kurang lebih 1.151 paket," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan ditemui di Dapur sehat, Senin.

Dikatakannya, selain di Wonosari hari ini juga dilaksanakan di Wilayah Kapanewon Tepus. Untuk wilayah Tepus dilakukan oleh pihak ke 3 atau dapur mandiri, melayani 2900 sampai 3000 murid.

"Rencana kedepan akan bertambah lagi untuk sementara proses kami bertingkat, bertahap, berlanjut," kata Roni.

Untuk satu dapur sehat akan melayani 3000 makanan.

"Hari ini 2 sekolah, apabila sistem sudah terbentuk khusus wilayah Wonosari akan bertambah 4 titik sekolah, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia.

Target di Gunungkidul sekitar 120.000 layanan dengan jumlah dapur 44 unit.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pemerintah Kabupaten siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

"Nanti kita lihat, APBD siap, apakah nanti sharing atau dari APBN murni, kita siap untuk itu karena mendukung program dari presiden," kata Sunaryanta.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyiapkan perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya pun telah menyiapkan anggaran Rp255 miliar untuk program tersebut.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi) sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

(Febrina Ratna Iskana)

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Ribuan siswa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, mulai merasakan program makan bergizi gratis (MBG), Senin (17/2/2025).

Ada dua Kapanewon yang melaksanakan hari ini.

Dari pengamatan Kompas.com, soft launching dilakukan di sekitar dapur sehat di komplek Kodim 0730/Gunungkidul sekitar pukul 08.00 WIB. Menggunakan mobil putih, ratusan rantang makanan yang terbuat dari stainless stell diantar ke sekolah-sekolah.

"Pagi ini untuk dapur kami beroperasional di dua titik di SDN 1 Wonosari dengan SMPN 1 Wonosari untuk jumlah paket kurang lebih 1.151 paket," kata Komandan Kodim 0730/Gunungkidul Letkol Infantri Roni Hermawan ditemui di Dapur sehat, Senin.

Dikatakannya, selain di Wonosari hari ini juga dilaksanakan di Wilayah Kapanewon Tepus. Untuk wilayah Tepus dilakukan oleh pihak ke 3 atau dapur mandiri, melayani 2900 sampai 3000 murid.

"Rencana kedepan akan bertambah lagi untuk sementara proses kami bertingkat, bertahap, berlanjut," kata Roni.

Untuk satu dapur sehat akan melayani 3000 makanan.

"Hadi ini 2 sekolah apabila sistem sudah terbentuk khusus wilayah Wonosari akan bertambah 4 titik sekolah, ditambah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata dia

Target di Gunungkidul sekitar 120.000 layanan dengan jumlah dapur 44 unit.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, pihak pemerintah Kabupaten siap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak di Gunungkidul, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta pengentasan stunting di daerah tersebut.

"Nanti kita lihat, APBD siap, apakah nanti sharing atau dari APBN murni, kita siap untuk itu karena mendukung program dari presiden," kata Sunaryanta.

MBG di Sumenep dihentikan

Sebelumnya diberitakan, program MBG di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Kusniah, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pandian I, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membenarkan hal tersebut.

"Iya, mulai Senin (17/2/2025) besok, makan bergizi gratis dihentikan," kata Kusniah kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025).

Kusniah menyampaikan, ia baru mengetahui pemberhentian program itu setelah membaca surat edaran di grup para penerima makan bergizi gratis.

"Edarannya disampaikan melalui grup WhatsApp penerima (MBG). Saya tergabung di situ," ucapnya.

Dalam surat edaran itu, kata Kusniah, tidak dirinci apa alasan MBG yang menyasar 2.965 siswa itu dihentikan. Hanya disebutkan bahwa ada dinamika yang belum teratasi di internal penyelenggara.

"Tidak disebutkan alasannya secara perinci, karena ada dinamika yang belum teratasi. Kami kan hanya penerima, ada dinamika seperti apa kami tidak tahu," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam surat edaran tidak dijelaskan kapan program makan bergizi gratis itu akan dilaksanakan kembali. "Tidak ada info, kapan akan dimulai lagi (MBG)," ucap Kusniah.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.