Jakarta, Investor.id- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa pihaknya sejak didirikan konsisten untuk fokus membangun rumah sederhana untuk masyarakat.

Menurut Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdilah, dalam rentang 2020-2024, asosiasi yang dipimpinnya telah membangun sekitar 660 ribu rumah.

“Apersi sejak didirikan merupakan organisasi yang fokus membangun rumah sederhana dan rumah program pemerintah yang sekarang dikenal dengan nama program rumah KPR FLPP (kredit pemilikan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan),” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya kepada Investor Daily dikutip Senin (9/12/2024).

Kini, jelas dia, di tengah rencana pemerintah menggulirkan Program Tiga Juta Rumah mulai tahun 2025, Apersi konsisten untuk mendukungnya.

“Apersi konsisten men-support (mendukung) Program Tiga Juta Rumah,” tegasnya.

Menurut Junaidi, pembangunan tiga juta rumah per tahun sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah. Karena itu, perlu adanya perlakuan khusus (lex specialist) baik dari sisi aturan dan kebijakan.

“Terkait program KPR rumah bersubsidi perlu adanya gebrakkan  untuk menembus hambatan yang menyulitkan dunia usaha,” tegas dia.

Junaidi juga berharap adanya perhatian khusus terhadap masyarakat non bankable dan non fix income untuk mereka mendapatkan rumah layak huni.

“Terima kasih kepada Menteri dan Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang intens mengkonsolidasikan dengan cepat dan sigap ke semua ekosistem perumahan,” ujarnya.

Junaidi menerangkan, semua harapan dan sikap tersebut sudah disampaikan saat Apersi bertemua Menteri dan Wamen PKP di kantor Kementerian PKP, Jumat (6/12/2024).

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, perlu dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” ujar Junaidi.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku bahwa dukungan Apersi dalam Program Tiga Juta Rumah sangat diperlukan.

Untuk itu, dia berharap Apersi dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap Apersi terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program Tiga Juta Rumah," ujar Maruarar Sirait.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

(abr/das)

Jakarta - Membeli rumah murah adalah idaman banyak orang. Kalau kamu lagi mencari rumah yang terjangkau, coba cek di Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba di bawah Rp 200 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Minggu (8/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

JAKARTA, investor.id - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas komunikasi yang terjalin dengan baik dan masukan industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana disampaikan dalam acara Dialog Akhir Tahun 2024 Dewan Komisioner OJK dengan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang digelar pada tanggal 2-3 Desember 2024 di Jakarta.

“Kontribusi sektor jasa keuangan kami harap tidak terbatas pada pencapaian angka pertumbuhan yang baik, namun juga dibutuhkan langkah konkrit industri jasa keuangan untuk mendukung program Pemerintah,” ujar Mahendra.

Kontribusi tersebut bisa meliputi inisiatif perluasan akses pembiayaan bagi UMKM sebagai supporting ecosystem Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi green finance dan dukungan pengembangan skema/instrumen keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi dan mendukung program 3 juta rumah tiap tahun.

Dalam kesempatan itu, industri juga memberi masukan agar ekosistem properti turut diperhatikan secara komprehensif, termasuk produsen semen, baja dan bahan konstruksi lainnya dalam mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, pendalaman pasar dan likuiditas mata uang asing sangat penting untuk menangkap opportunity hilirisasi dan memfasilitasi investasi perusahaan multinasional ke Indonesia.

Dialog Akhir Tahun OJK dengan Industri Jasa Keuangan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun sebagai forum komunikasi langsung Dewan Komisioner OJK dengan pimpinan industri jasa keuangan. Kegiatan ini telah diselenggarakan rutin sejak Desember 2022 dan telah berlangsung ketiga kalinya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut serangkaian Focus Group Discussion sektoral selama bulan Oktober 2024 yang menjadi sarana mendengar masukan teknis dari pelaku industri jasa keuangan.

“Kami menangkap harapan industri agar OJK melanjutkan diskusi dengan action penyempurnaan kebijakan ke depan,” lanjut Mirza.

Pada setiap sesinya, kegiatan diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari pimpinan dan perwakilan IJK, perwakilan Asosiasi Pelaku IJK dan profesi penunjang, serta stakeholder eksternal masing-masing bidang pengawasan IJK.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id – PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Tbk (SIG/SMGR), melihat peluang besar di program pembangunan 3 juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini akan turut menopang pertumbuhan penjualan semen domestik pada 2025. 

Perseroan juga optimistis menutup tahun 2024 dengan kinerja positif, meskipun kondisi pasar yang kompetitif. Hingga kuartal III 2024, SMBR membukukan peningkatan volume penjualan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Meskipun permintaan semen di wilayah Sumatra bagian selatan (Sumbagsel) mengalami penurunan 1,4%, terutama di pasar Sumatra Selatan (Sumsel) dan Lampung, SMBR terus menjaga kestabilan penjualan.

Direktur Utama SMBR Suherman Yahya dalam acara paparan publik 2024, Jumat (6/12/2024), mengungkapkan, meskipun tantangan kompetisi di pasar semakin ketat, perseroan berhasil mempertahankan volume penjualan yang positif hingga kuartal III-2024. 

“Kami melihat potensi peningkatan volume penjualan semen pada kuartal IV-2024, terutama sebelum libur Natal dan Tahun Baru, yang didorong oleh siklus permintaan yang menguat,” ujar Suherman dalam siaran pers, dikutip Minggu (8/12/2024). 

Di tingkat nasional, dia menegaskan, permintaan semen diperkirakan tumbuh 1%, sedangkan utilisasi industri naik 1% dibandingkan 2023. Meskipun utilisasi masih berada di bawah level yang diproyeksikan pada 2019, prospek tahun 2025 positif di sektor ini, berdasarkan pandangan Asosiasi Semen Indonesia (ASI). 

Suherman menambahkan, menghadapi 2025, industri semen masih akan menghadapi tantangan akibat kondisi pasar yang oversupply. Namun, SMBR tetap optimistis memanfaatkan peluang yang datang melalui program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

“Program infrastruktur, termasuk pembangunan 3 juta rumah dan pembebasan BPHTB untuk kategori tertentu akan menjadi pendorong utama permintaan semen pada tahun 2025,” tambah dia.

Selain itu, SMBR berencana terus memperkuat kontribusi produk non-semen, seperti whiteclay dan limestone guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dengan berbagai langkah strategis ini, SMBR percaya dapat terus mencatatkan kinerja positif meskipun menghadapi tantangan yang ada.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, saat ini, dia mengatakan, SMBR memproduksi semen PCC (portland composite cement) rendah karbon yang sudah bersertifikasi Green Label dari Green Product Council Indonesia. Produk ini diproduksi menggunakan material ramah lingkungan dengan proses yang mengurangi emisi karbon hingga 38% dibandingkan semen konvensional (OPC). 

Produk semen perseroan juga telah memperoleh sertifikasi SNI dan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam negeri sebesar 89,34%, melampaui batas minimum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 sebesar 40%.

Dengan berbagai upaya ini, menurut dia, SMBR yakin dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional serta berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, sambil memastikan kinerja perusahaan tetap positif ke depan. 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan siap mendukung secara konsisten Program 3 Juta Rumah. Sebab, hal ini sesuai dengan visi dan misi Apersi yakni fokus membangun rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menjelaskan, sejak berdirinya Apersi hingga sekarang kita merupakan asosiasi yang anggotanya fokus membangun rumah terjangkau untuk masyarakat dan khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui KPR FLPP,” ujar Junaidi usai melakukan audiensi dengan Kementerian Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP), Jakarta, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dia menerangkan, pada rentang waktu 2020-2024, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660 ribu unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Selain itu, kata dia, Apersi juga mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian PKP terkait Program 3 Juta Rumah. Sebab, program ini dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen bagi rumah MBR,” kata dia.

Hal lain yang juga disampaikan Apersi adalah perhatian khusus kepada masyarakat yang selama ini belum bisa menikmati pembiayaan dari perbankan yaitu segmen non bankable dan non fixs income untuk mendapatkan rumah.

Junaidi berharap dengan adanya Kementerian PKP semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi dapat terselesaikan.

“Semoga hambatan-hambatan terkait program rumah KPR bersubsidi dapat diminimalisasi sehingga tak memberatkan dunia usaha,” ujarnya.

Apersi berharap Program 3 Juta Rumah sebaiknya menjadi program strategis pemerintah dan diperlukan perlakuan khusus lex specialis terkait aturan dan kebijakannya. “Kami berterima kasih kepada Kementerian PKP, khususnya kepada Pak Menteri dan Wamen yang sejak menjabat langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekosistem perumahan,” kata dia.

Sebelumnya pada Dialog Interaktif Program 3 Juta Rumah beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana. Dan salah satu tugas Kementerian PKP adalah sebagai fasilitator, regulator, dan operator,” ujar Maruarar.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengusulkan pemerintah bisa menerapkan skema “Rent to Own” untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mengatakan harus ada metode pembiayaan perumahan lain yang ditawarkan pemerintah selain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saya berharap itu ada kreativitas dari pemerintah selain FLPP. Mungkin seperti “Rent to Own”. Ini untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ungkap Junaidi dalam rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jumat (6/12/2024),

Menurutnya, untuk menjalankan program ini maka pemerintah sebagai agregator yang harus mengatur bagaimana konsepnya.

“Masyarakat pekerja informal Pak juga punya hak juga mendapatkan fasilitas pembiayaan,” tambah Junaidi.

Dikutip dari laman Investopedia, Rent to Own sendiri merupakan konsep kepemilikan rumah yang menyertakan klausul dalam perjanjian sewa dimana penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau kewajiban untuk membeli setelah jangka waktu tertentu.

Ketika penyewa membayar uang sewa rumah setiap bulan, sebagian dari pembayaran tersebut dapat dihitung sebagai uang muka.

Jika sang penyewa memutuskan untuk membeli, kelebihan uang tersebut dapat digunakan untuk membeli rumah.

Konsep ini sudah lama diterapkan oleh negara tetangga Indonesia yakni Singapore. Konsep “Rent and Purchase” bahkan sudah diperkenalkan sejak tahun 1999.

Skema tersebut memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa flat yang disediakan pemerintah dan kemudian membelinya saat situasi keuangan mereka membaik.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) telah membangun sebanyak 660.000 unit rumah sederhana yang disalurkan lewat program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah menyebut, dengan pengalamannya itu pihaknya siap berkomitmen untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

“Pada rentang waktu 2020 hingga 2024 ini, Apersi sudah membangun atau merealisasikan sekitar 660.000 unit rumah sederhana dan rumah subsidi melalui KPR FLPP,” jelasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/12/2024).

Selain itu, Junaidi berharap dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) semua kendala yang selama ini masih menghantui pembangunan rumah subsidi diharapkan dapat terselesaikan.

Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah strategis yang telah dilakukan oleh Kementerian PKP terkait program 3 juta rumah. Menurutnya, program 3 juta rumah dapat terwujud jika seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

“Seperti adanya sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal, dalam rencana penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan [BPHTB] sebesar 5% bagi rumah MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” tegasnya.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait menyebut komitmen Apersi menyukseskan program 3 juta rumah sangat diperlukan.

Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp5,27 triliun sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah bertemu dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Dalam kesempatan itu, Ara meminta APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi rakyat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Ara dalam pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (7/12/2024).

Ara bersama Wamen PKP Fahri Hamzah menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang, terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu sangat berarti untuk program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga ke depannya bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Pembahasan seputar perumahan, tidak terlepas dengan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan beberapa tahun ke depan. Ara meminta APERSI sebagai pengembang perumahan yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 triliun, sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan dapat dikumpulkan. Menurutnya setiap asosiasi pengembang memiliki unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat diusulkan kepada pemerintah secara merinci.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan. Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," terangnya.

Junaidi mengungkapkan, total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia sebanyak 669.149 unit rumah sederhana dan rumah FLPP.

"Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," kata Junaidi.

Ia juga memberikan masukan agar masyarakat yang non-bankable dan tidak memiliki pendapatan tetap dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan rumah. Dengan begitu mereka tidak mendapatkan hambatan untuk mengambil KPR bersubsidi.

Kemudian, program tiga juta rumah diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah yang mendapat kemudahan dari sisi aturan dan kebijakan.

"Program 3 juta rumah sebaiknya dijadikan program strategis pemerintah, perlu adanya perlakuan khusus, lex spesialis baik dari sisi aturan dan kebijakan," ucapnya.

(aqi/abr)

JAKARTA - Organisasi kepemudaan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) meminta sektor perternakan harus siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo-Gibran.

Hal itu terungkap dalam diskusi publik AMPI Talks bertajuk "Kesiapan Sektor Peternakan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Jakarta.

Diskusi ini membahas beberapa hal mencakup peluang, mekanisme, serta kesiapan sektor peternakan sebagai salah satu pendukung vital bahan pokok demi mendukung dan mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Ini menjadi salah satu kiat-kiat kami di AMPI untuk ikut serta berpartisipasi dalam bagaimana kita mendiskusikan kebijakan publik karena bagi kami, industri unggas memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia," kata Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga, Sabtu (7/12/2024).

Jerry Sambuaga menegaskan, AMPI siap mendukung dan mengawal program pemerintahan Prabowo-Gibran dari segala sektor dan lini. Pembahasan konfrehensif dalam diskusi kali ini sebagai contoh konkret dukungan dan pengawalan AMPI terhadap program-program pemerintah.

?Sektor ini mampu memasok 65% protein hewani di Indonesia, menyediakan lapangan kerja bagi 12 juta orang,? kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda mengungkapkan pentingnya kesiapan sektor pangan dalam mendukung Program MBG tersebut.

"Seluruh komponen bangsa harus bisa ambil bagian, momentum ini menjadi momentum yang sangat luar biasa dan harus terus dimanfaatkan karena kita semua tahu untuk makanan bergizi dan harganya terjangkau komoditas peternakanlah yang cukup menarik kita diskusikan khususnya terkait daging ayam dan telur," ujarnya.

Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengungkapkan sebagai asosiasi peternak sangat serius mendukung Program Makan Bergizi Gratis. ?Kami peternak memang sebagai mata pencaharian tunggal, maka peternak seperti anggota kami akan sangat serius dalam berusaha mendukung program ini," jelasnya.

Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Provinsi Lampung, Jenny Soelistiani mengatakan pihaknya ingin membangun narasi positif tentang ekonomi kerakyatan ayam petelur yang betul-betul sebagai kekuatan bagi bangsa sebagai dukungan bagi Program Makan Bergizi Gratis.