Sejumlah siswa SD di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan mual dan muntah usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulukumba turun tangan dan memastikan bukan kasus keracunan makanan.

"Iya, benar (murid mual dan muntah usai konsumsi MBG)," ujar Kepala Dinkes Bulukumba dr Muhammad Amrullah kepada detikSulsel, Jumat (25/1/2025).

Peristiwa terjadi di SD Negeri 171 Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Jumat (25/1). Amrullah mengatakan, timnya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan.

"Setelah diperiksa dan diverifikasi, ternyata cuma 4 orang saja yang ditemukan secara pasti. Yang lain itu sifatnya sugesti saja. Apa istilahnya, ya? Mungkin temannya muntah, dia ikut (terpengaruh)," katanya.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tim kesehatan menunjukkan tidak ada indikasi keracunan makanan. Empat murid yang mengeluhkan mual dan muntah pun tidak memerlukan penanganan medis khusus.

"Dari 4 orang kami periksa, tidak ada 1 pun yang kami dapatkan dia ada keracunan makanan. Mungkin merasa tidak enak dengan makanannya atau mungkin tidak sarapan di rumahnya terus makan itu, merasa dia mual dan muntah," terangnya.

"Andaikan dia mengalami keracunan, ya, tentunya pasti ada gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya, yang perlu mendapatkan penanganan serius dari tenaga medis. Setelah kita observasi, tidak ada yang begitu. Setelah muntah itu pergi semua main-main anak-anak," lanjut Amrullah.

Amrullah pun menepis isu bahwa menu MBG yang disajikan kepada siswa SD ada yang basi. Dia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tidak menunjukkan indikasi tersebut.

"Mungkin kayaknya asam. Mungkin makanannya rasanya asam. Ada, kan, namanya itu masakan asam pedas. Tidak ada indikasi basi. Setelah diperiksa baik-baik, tidak ada indikasi basi. Mungkin ada beberapa anak yang merasa tidak familiar dengan masakan itu. Persoalan rasa," bebernya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).