Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memanfaatkan lahan sitaan bekas koruptor untuk pembangunan rumah subsidi. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan selama itu untuk kepentingan masyarakat, KPK siap menyerahkan aset tersebut.

"Dalam hal ini tadi kami sudah sampaikan kalau misalnya Pak Menteri (Ara) berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah. Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan ya kami akan serahkan. Demikian untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," kata Johanis kepada awak media di Kantor KPK, Selasa (18/3/2025).

Lebih lanjut, Johanis menjelaskan aset berupa tanah sitaan milik koruptor biasanya akan dilelang olek KPK. Namun, jika tidak laku, lahan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau ada aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," jelasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan saat ini pihaknya telah mendapatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di daerah Bekasi dan Karawaci, Tangerang. Ara pun sudah melihat secara langsung kedua lahan tersebut pada Sabtu (22/2/2025) lalu.

Setelah dilakukan survei ke lahan eks-BLBI tersebut, ternyata yang dinyatakan clean and clear atau tidak diduduki oleh masyarakat hanya berada di Karawaci.

"Dan memang kita pilih yang clear and clean. Artinya yang di Karawaci itu sudah clear and clean karena tidak ada penghuni, tidak ada warga di atasnya. Kemudian juga lokasinya bagus banget," ungkap Ara.

Ia menargetkan dalam waktu dekat pihaknya akan menyiapkan desain hunian yang akan dibangun di lahan tersebut. Rencananya rumah yang akan dibangun di tanah eks-BLBI Karawaci dapat ditempati oleh berbagai kalangan karena akan tersedia rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

Sementara itu, lahan eks-BLBI di Bekasi statusnya tidak clean and clear karena sudah diduduki sekitar 1.000 KK.

"Bekasi itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat karena di situ sudah ada rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean supaya bisa cepat dibangun," ucapnya.

Setelah ini, Ara berencana mengirimkan surat ke KPK untuk meminta aset sitaan koruptor yang bisa digunakan untuk lahan pembangunan rumah subsidi.

"Boleh kami berkirim surat ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK. Tadi kami sudah sampaikan tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Paling lama besok akan sampai surat dari kami ke sini Pak," ujar Ara.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mendorong inovasi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, Ombudsman mencatat layanan program MBG bukan hanya berupa penyediaan makanan bergizi untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita saja, melainkan memiliki snowbolling effect (tindakan kecil dapat menyebabkan tindakan yang lebih besar dan menghasilkan dampak besar) terhadap peningkatan kesejahteraan petani di lingkungan terdekat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan demikian program MBG akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan pengurangan pengangguran melalui penyediaan tenaga kerja di SPPG," kata Yeka, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Maka dari itu sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong penyempurnaan program MBG.

Ombudsman, kata dia, ingin memastikan setiap tantangan mendapatkan solusi nyata agar program MBG semakin baik ke depannya. Ia juga berharap program MBG dapat berjalan semakin optimal dan berdampak positif bagi anak-anak Indonesia.

Salah satu pengawalan yang dilakukan Ombudsman terhadap program MBG gratis dilakukan melalui kunjungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/3).

Dari hasil pemantauan tersebut, Yeka menyampaikan beberapa masukan kepada BGN, termasuk optimalisasi administrasi, penyempurnaan distribusi pangan, serta penguatan pengawasan.

"Kami berharap saran ini dapat membantu program MBG berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sekolah," ujarnya.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah SPPG Warungkiara, yang merupakan pusat distribusi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Pada saat kunjungan, Tim Ombudsman menyaksikan persiapan 3.088 porsi makanan yang akan disalurkan kepada 22 sekolah di Kecamatan Warungkiara.

Ombudsman melihat bahwa sistem distribusi makanan di tempat tersebut sudah tertata dengan baik dan berbasis data yang akurat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, dia menilai kualitas dan ketepatan sasaran dapat terus terjaga.

Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lokasi itu telah menjadi proyek percontohan sejak Januari 2024 dan memberikan manfaat, tidak hanya bagi anak-anak sekolah, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.

Program tersebut melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari peternak ayam dan petani beras hingga nelayan yang memasok ikan langsung dari pelabuhan.

Selanjutnya, Ombudsman mengunjungi SD Negeri 3 Warungkiara yang tidak jauh dari lokasi SPPG. Pemantauan bertujuan untuk meninjau langsung proses distribusi MBG.

Menurut Yeka, penerapan teknologi fingerprint (sidik jari) dalam pembagian MBG ideal untuk menjaga ketepatan distribusi. Namun, perlu dipastikan sistem tersebut terus berjalan optimal tanpa kendala teknis.

Pada titik terakhir, Tim Ombudsman meninjau sentra makanan bergizi gratis yang telah dirancang sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Di lokasi itu, seluruh proses mulai dari pengolahan hingga distribusi, dilakukan dengan standar ketat untuk menjaga keamanan pangan dan kandungan gizi.

"Kami mengapresiasi penerapan standar ini yang memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak," ucap Yeka menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi meningkatkan aggregatedemand.

“Makan bergizi baru berjalan 3 bulan, baru 3 bulan itu pun sudah memberi harapan. Apa harapannya? Paling tidak ada aggregatedemand di wilayah-wilayah yang ada program makan bergizi,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Selasa.

Sebagai gambaran, program MBG baru membelanjakan sekitar Rp50 juta per hari untuk 3 ribu anak. Artinya, potensi tambahan perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Program ini juga berpeluang menambahkan pendanaan di tingkat daerah. Misalnya, jika ada desa dengan jumlah murid sekitar 9 ribu-30 ribu orang di wilayah Jawa, maka dana desa yang semula Rp1 miliar per desa bisa meningkat hingga Rp6 miliar per desa. “Ini teorinya yang sudah dipraktikkan di beberapa desa,” ujar Kepala Bappenas.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat Pambudy juga mendorong DPR bisa mengawasi program MBG di daerah pemilihan masing-masing. “Mari kita awasi sama-sama,” kata dia lagi.

Saat ini, pihaknya disebut sedang membuat dashboard untuk melihat aggregatedemand dari program MBG.

“Dashboard untuk melihat aggregatedemand dan pengelolaan badan bergizi untuk menjamin bahwa dapurnya itu benar-benar bisa melaksanakan program ini,” ujar Menteri PPN.

Pemerintah menyepakati total anggaran MBG 2025 sebesar Rp71 triliun dengan total penerima 17 juta jiwa.

Program MBG diharapkan menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang diperkirakan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen basispoint per tahun.

Sepanjang periode 2024-2029, pemerintah menargetkan 44 juta anak usia sekolah, 4 juta ibu hamil, dan lain-lainnya dengan total 82 juta jiwa menjadi penerima dampak program MBG.

Adapun kebutuhan dapur untuk melayani program MBG untuk anak di sekolah sebanyak 48 ribu dapur/unit layanan serta kebutuhan karbohidrat dan protein sebesar 12,7 juta ton per tahun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kondisi aset tanah bekas milik obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah.

Maruarar menyebut aset eks BLBI itu berada di Karawaci, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat.

"Kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Menurut Ara, sapaannya, aset tanah eks BLBI di Karawaci sudah relatif bersih dan bebas dari bangunan di atasnya. Lahan itu pun juga sudah tidak berpenghuni.

Ara menyebut tanah eks BLBI di Karawaci itu memiliki lokasi yang bagus. Pihaknya akan segera membuat desain pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maupun masyarakat berpenghasilan menengah, dalam waktu dekat.

"Rencananya di sana mungkin kita akan membuat perumahan yang mix, antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ungkapnya.

Di sisi lain, lokasi aset eks BLBI yang turut dilirik Kementerian PKP adalah yang berlokasi di Bekasi. Bedanya, lahan itu tidak bisa segera digarap pemerintah sebagaimana di Karawaci, lantaran sudah ada ratusan rumah di atasnya.

"Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun," kata politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

“Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyalurkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG) Ramadhan dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada 979 siswa MTs Negeri 2 HST.

"Selama Ramadhan, paket makanan tersebut dibawa pulang siswa, setiap porsi MBG bernilai Rp15.000 dengan rincian Rp10 ribu untuk menu makan dan Rp5 ribu untuk operasional," kata Kepala Staf Kodim 1002/HST Mayor Inf Moh Alip Suroso di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Selasa.

Alip menyebutkan, menu makanan berbeda dengan biasanya, tidak ada nasi dan lauk, namun diganti roti isi krim, susu, kurma, telur, dan buah jeruk.

"Berbeda dari biasanya, menu makanan menyesuaikan untuk dibawa pulang dan dinikmati saat buka puasa," tutur Alip.

Untuk program MBG di Kabupaten HST, BGN melibatkan Yayasan Alfuttuwwah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebagai penyedia makanan, sedangkan untuk dapur dikoordinir Dapur AR Home Catering di Jalam Surapati, Desa Banua Binjai HST.

"Alhamdulillah proses penyaluran berjalan lancar dan para siswa antusias menerima program ini," ucap Alip.

Sementara itu, Kepala MTsN 2 Kabupaten HST Imansyah menyambut baik program MBG ini dan mengucapkan terima kasih kepada BGN dan Kodim HST yang telah memilih sekolah tersebut sebagai lokasi penyaluran MBG.

"Kami mendukung program ini dan semoga kedepannya bisa terlaksana secara serentak di HST," ujar Imansyah.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang/M Hidayatullah
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan mengalami penyesuaian. Menu yang biasanya terdiri dari nasi dan lauk pauk, selama Ramadhan digantikan dengan makanan dan minuman ringan seperti biskuit dan saset minuman sereal, untuk berbuka puasa.

Keputusan Badan Gizi Nasional untuk mengubah menu dengan masukkan produk ultra-proses itu menuai kritik. Pasalnya, pangan ultra-proses mengandung gula, garam, dan lemak, yang tinggi, yang dianggap kontraproduktif dengan tujuan beberapa program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi penerima manfaat. Namun, masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak-remaja,” kata Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah S. Saminarsih, dalam keterangan pers.

Diah mengatakan analisis terhadap menu MBG selama bulan puasa ini menunjukkan bahwa komponen pangan ultra-proses yang disajikan memiliki kandungan gula yang tinggi. Misalnya, hanya dari kombinasi dua menu kemasan MBG, yaitu biskuit kering dan sereal instan, bisa menyumbang hingga 18 gram gula.

“Angkanya mencapai 72 persen kebutuhan konsumsi gula harian anak usia 2-18 tahun (25 gram) menurut standar WHO,” ujar Diah.

Terlebih lagi, berbagai tinjauan sistematis menunjukkan paparan dini terhadap pangan ultra-proses berhubungan erat dengan peningkatan pola makan tidak sehat dan risiko lebih tinggi terhadap obesitas dan penyakit katastropik, seperti penyakit jantung.

Profesor Madya Kesehatan Masyarakat, Grace Wangge PhD, melihat masuknya makanan ultra-proses ini kurang sejalan dengan program pemerintah yang ingin mencegah dan menekan risiko beberapa penyakit kronis, seperti jantung atau diabetes, lewat skrining kesehatan.

"Tapi anak-anak justru diajarkan makan yang berpotensi meningkatkan angka penyakit tersebut di masa mendatang,” katanya.

Sementara itu, Founder Nusantara Food Biodiversity, Ahmad Arif, menyatakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 juga sudah diamanatkan untuk mempercepat diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

“Masuknya produk pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, lemak dalam MBG justru bertentangan dengan upaya pemerintah mencapai tujuan seperti diatur dalam kebijakan tersebut,” kata Ahmad Arif.

Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen mengatakan masuknya produk ultra-proses dalam MBG kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi yang sudah dilakukan dalam satu
dekade terakhir. Pemerintah telah membangun kapasitas teknokratik hingga di level daerah
melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal dan Pedoman Gizi Seimbang.

“Tidak hanya kontraproduktif dengan upaya intervensi gizi, masuknya pangan ultra-proses
juga berisiko mendisrupsi pemahaman institusi yang sudah terbangun terkait intervensi gizi.
Bahkan, komitmen politik pemerintah daerah dalam melahirkan inovasi intervensi berbasis
pangan lokal melalui posyandu juga dapat merosot dengan dipilihnya pangan ultra-proses
sebagai menu MBG,” ujar Tan Shot Yen.

Menimbang efek domino tersebut, kelompok masyarakat sipil dan akademisi yang peduli
pada kesehatan masyarakat dan tata kelola kebijakan mendesak Badan Gizi Nasional untuk
segera memperbaiki standar menu MBG dengan memprioritaskan pangan segar lokal, serta
mengeluarkan regulasi yang mengatur pembatasan produk ultra-proses dan tinggi gula,
garam, lemak dalam program MBG.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan hari ini, Selasa (18/3/2025) anjlok hingga 5 persen, bahkan membuat Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk menghentikan perdagangan saham sementara (trading halt) pada pukul 11.19 WIB.

Setelah dihentikan selama 30 menit, perdagangan kembali dibuka. IHSG justru turun lebih dalam. Sehingga sesi pertama perdagangan Selasa, IHSG ditutup turun 6,12 persen pada 6.07.

Terkait kondisi IHSG, Presiden Prabowo Subianto ternyata pernah mengungkapkan bahwa dirinya sempat "ditakut-takuti" mengenai potensi penurunan IHSG saat menggagas program makan bergizi gratis.

Pernyataan tersebut dilontarkan dalam acara pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

"(Mereka bilang) 'Pak karena gagasan makan bergizi harga indeks saham turun'. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'Kasih tahu ya, saya enggak punya saham'," ujarnya, seperti yang dikutip dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara tersebut juga menyampaikan bahwa masyarakat di desa, yang anak-anaknya berpotensi menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis, tidak memiliki saham.

Dengan demikian, turunnya IHSG tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil di desa.

"Rakyat di desa-desa tidak punya saham, benar? Kalau saham jatuh, iya pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini menteri-menteri ayo ngaku? Fahri Hamzah kayaknya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menilai bahwa masyarakat desa seringkali menyamakan bermain saham dengan berjudi. Ia berpendapat bahwa orang kecil yang terlibat dalam pasar saham cenderung mengalami kerugian.

"Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah, itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu," tutur Prabowo.

"Yang menang ya bandar yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono (Menteri KP) itu untuk mantuk-mantuk hahaha. Jangan-jangan Pak trenggono ini punya algoritma," tambah dia.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa penurunan IHSG menjadi salah satu ancaman yang diterima saat menggagas program makan bergizi gratis.

Prabowo mengaku sering diejek dan ditertawakan atas gagasannya, termasuk upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghilangkan korupsi, kemiskinan, dan kelaparan di Indonesia.

"Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahahaha, ketawa (mereka). Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya, saya tahu saya diancam nanti harga saham harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya munculkan gagasan makan bergizi sudah muncul," ujarnya. (Fika Nurul Ulya, Bagus Santosa)

Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini bikin geger. Nilainya anjlok hingga di atas 5% dan membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mengambil langkah pembekuan sementara perdagangan atau trading halt.

Pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG ambruk lebih dari 6,12% ke level 6.076. Beberapa saham tercatat melemah seiring dengan anjloknya IHSG. Data RTI Business pukul 11.56 WIB mencatat, 616 saham melemah, 166 saham stagnan, dan 67 saham menguat.

Sementara itu, berdasarkan data perdagangan Stockbit pukul 12.04 WIB tercatat 11 sektor saham anjlok pada perdagangan sesi I, yakni teknologi turun 12,46%, energi 6,24%, keuangan 3,86%, kesehatan 3,75%, infrastruktur 5,01%, transportasi 3,38%, bahan baku 9 78%, industri 2,90%, cyclical 5,24%, properti 5,30%, dan non-cyclical 3,87%.

Kondisi IHSG rupanya pernah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada akhir Desember 2024. Saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Prabowo mengatakan pernah mendapat ancaman berupa pelemahan IHSG karena punya program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Prabowo, program-program yang dia bawa untuk memimpin Indonesia seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Meski mendapat ancaman, Prabowo sendiri tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya tak semua orang punya saham, artinya bila pasar saham jatuh, tak semua masyarakat terkena imbasnya.

Dia berkelakar dirinya pun tak punya saham, bahkan banyak masyarakat kecil juga tak punya saham. Jadi kemungkinan yang terkena dampak cuma para pemain bursa saja.

"Ada ancaman ke ekonomi, 'Pak karena gagasan makan bergizi harga saham indeks turun.' Saya bilang aja, kasih tahu ya, saya nggak punya saham, rakyat di desa-desa juga tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya pemain bursa itu (yang terdampak)," kata Prabowo dalam pidatonya kala itu.

Dia melanjutkan bila ada orang kecil dengan modal minim main saham pun sudah pasti kalah dan tidak untung. Prabowo menilai bursa saham dengan judi, hanya bandar besar yang kuat saja yang bisa menang.

"Kalau main-main saham itu, kalau orang kecil pasti kalah itu, untuk orang kecil itu biasanya saham sama dengan judi itu. Yang menang itu yang bandar besar, yang kuat ya kan," papar Prabowo.

Dia pun melanjutkan kelakarnya dengan menyebutkan beberapa jajarannya yang kemungkinan banyak jadi pemain di bursa saham. Pertama, ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah yang disebut Prabowo. "Siapa yang main bursa ini menteri-menteri? Ngaku. Fahri Hamzah juga kayaknya dia," canda Prabowo diikuti tawa hadirin.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga ikut dibawa-bawa Prabowo. Malah dia menyebut jangan-jangan Trenggono sudah punya algoritmanya sendiri dalam bermain saham.

"Pak Trenggono itu batuk-batuk itu. Hehehe... Jangan-jangan pak Trenggono itu punya algoritma," kelakar Prabowo lagi.

Lihat juga Video: IHSG Sempat Anjlok, DPR Sidak Kantor Bursa Efek Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tengah ambrol hingga 6,12% hingga menyebabkan trading halt.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Seiring dengan jebloknya IHSG lebih dari 6%, BEI melakukan penghentian perdagangan bursa sementara atau trading halt.

Sebelumnya, Trading halt itu dipicu penurunan IHSG mencapai 5%. Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

Anjloknya IHSG pun sebenarnya pernah menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

Saat itu, Presiden Ke-8 RI itu menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya tidak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi lima perumahan di kawasan Kecamatan Cimanggung.

Diduga, pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang dan alih fungsi lahan menjadi penyebab banjir di Kecamatan Cimanggung pada Sabtu (15/3/2025).

"Dari Sidak lapangan di Cimanggung itu, ada kurang lebih lima perumahan yang kami minta evaluasi kemudian diingatkan agar semua taat pada aturan tata ruang harus menyiapkan ruang terbuka hijau," ujar Herman di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Herman juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum untuk menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) ke lokasi banjir untuk melakukan pendalaman dan langsung menegur pengembang perumahan terkait banjir ini.

Kemudian, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) Jabar akan memasang kawat bronjong di sekitar sungai Kecamatan Cimanggung agar tidak terjadi longsor.

"Hari ini akan mulai dipasang bronjongnya. Itu penanganan yang pendek," kata Herman.

Herman menyebut, ada 575 kepala keluarga atau 2.000 jiwa di empat desa yang terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah.

Kemudian, terjadinya pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tidak terhindarkan," katanya.

Sebagai langkah penanganan darurat, Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sungai.

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," pungkasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan arahan strategis kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam Program 3 Juta Rumah. Salah satu arahannya menyusun aturan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan kepada daerah yang belum menyusun peraturan kepala daerah (perkada) tentang hal tersebut segera menyusun dan menyesuaikan dengan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Hal ini juga termasuk mempercepat proses penerbitan izin PBG.

"Saat ini merupakan saatnya rakyat punya rumah di mana pemerintah memberikan karpet merah untuk mendorong pembangunan rumah rakyat. Pemerintah telah menyiapkan lahan tanah negara untuk lokasi pembangunan rumah, memberikan kemudahan perizinan dari yang berbayar menjadi gratis untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) rumah subsidi oleh pemerintah daerah," ujar Sri dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

"Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) oleh pemerintah daerah, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP 100 persen pada periode Januari-Juni 2025 dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah 0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan serta pelayanan PBG yang cepat, yakni izin persetujuan bangunan gedung (PBG) dari 45 hari menjadi hitungan menit sejak dokumen lengkap oleh pemerintah daerah, mendorong KPR FLPP untuk rakyat yang ingin memiliki rumah bersubsidi serta pembangunan dan renovasi rumah dengan stakeholder," sambungnya.

Hal itu disampaikan Sri dalam Rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan Implementasi Program 3 Juta Rumah bersama seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Kemudian, ia menyebutkan arahan lain yakni pemerintah provinsi kabupaten dan kota agar segera berperan untuk gotong royong mewujudkan program tersebut dan tidak ragu untuk mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Ketiga, Sri mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat melaporkan penerbitan perkada BPHTB dan retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU. Hal ini sesuai dengan amanat SKB 3 Menteri. Keempat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan melaporkan data PBG tersebut kepada Kementerian PKP secara berkala.

Kelima, Sri mengarahkan pemerintah daerah untuk mendorong corporate social responsibility (CSR) dalam membangun rumah untuk masyarakat. Keenam, pemerintah daerah memonitor kualitas rumah subsidi di lingkungannya. Ketujuh, penerbitan izin penyelenggaraan perumahan tidak melanggar aturan tata ruang serta berupaya meniadakan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam perizinan perumahan.

Di samping itu, ia mengatakan Kementerian PKP menilai peran pemerintah daerah sangat penting dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga membutuhkan dukungan dan peran aktif mereka. Hal ini agar masyarakat bisa tinggal di rumah yang layak huni sekaligus untuk mendorong pencapaian target program.

"Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita yang harus didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah. Selain itu juga menjadi program prioritas di mana pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan serta program hasil terbaik cepat untuk masyarakat," katanya.

Sri mengatakan berdasarkan data dari BPS melalui Susenas Tahun 2023, sektor perumahan masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Ia menyebutkan backlog perumahan yang cukup tinggi berdasarkan kepemilikan ada 9,9 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni.

"Atas dasar data ini maka Kementerian PKP fokus pada dua elemen yaitu bagaimana kita mendorong masyarakat untuk membangun rumah dan juga bagi program-program pemerintahan mendorong semangat gotong royong bersama-sama stakeholder juga melakukan renovasi rumah masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri menjelaskan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait diberi target membangun 3 juta rumah per tahun. Target itu berupa pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di pesisir.

"Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, pembangunan dan renovasi rumah dilakukan dengan cara pembangunan/renovasi rumah oleh negara, Pembangunan/renovasi rumah secara swadaya, pembangunan/renovasi rumah secara gotong royong dengan pengusaha melalui CSR, dan pembangunan rumah oleh pengembang/developer," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet