Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pede target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% bisa tercapai. Hal itu salah satunya ditopang dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Dana Desa.

"Dengan sekarang program makan bergizi dan dana desa, kalau Anda hitung itu 8% growth yang dicanangkan bukan hal yang impossible, itu sangat do able (bisa dilakukan)," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Dana Desa, Luhut menyebut uang yang berputar di desa menjadi banyak. Selain itu, masyarakat di sekitar juga menjadi diberdayakan untuk menyiapkan makan bergizi.

"Karena Rp 1 miliar per desa dari Dana Desa, plus makan tadi itu kira-kira hampir Rp 9 miliar berputar di desa dan itu akan generate ekonomi di sana. Ada kegiatan ekonomi, orang jadi bikin sayur lah, ini lah," tutur Luhut.

Luhut juga memuji program Makan Bergizi Gratis, di mana berkat program ini anak-anak Indonesia bisa menikmati makan bergizi yang selama ini kemungkinan belum semua merasakannya.

"Makan bergizi ini, saya lihat anak-anak itu bagaimana mereka yang sudah menikmati makan itu, mereka bilang ya mereka nggak pernah dapat makan itu, hanya bawa uang jajan dan beli tak jelas. Mereka sangat menikmati dengan adanya makan bergizi," ucap Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa program Makan Bergizi Gratis sangat membantu rumah tangga miskin.

"Walaupun ini sifatnya semua orang dapat, universal, tapi sangat progresif. Itu directly income retribution improve. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan gimana. Rumah tangga juga yang kesulitan akan menjadi terbantu dengan ini," ucap Arief.

Simak juga Video 'Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan':

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana membangun rumah-rumah di sekitar jalur kereta api untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau orang miskin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pembangunan ini dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah punya akses dekat transportasi umum.

"Bagaimana mengembangkan jalur-jalur transportasi, utamanya kereta api, supaya bisa dibangun rumah-rumah buat rakyat. Supaya transportasinya itu menjadi mudah, cepat, dan murah," ujar Maruarar dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

Menteri yang akrab disebut Ara ini menuturkan perumahan ini nantinya diperuntukkan bagi masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Ara menyebut rencana ini sedang dimatangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Maruarar belum membeberkan lokasi perumahan tersebut. Namun, ia berkata bakal ada 30-50 lokasi pembangunan perumahan jenis ini.

"Supaya nanti isu transportasi ini konektivitas bisa dieksekusi dengan pendekatan yang efisien, nanti selaras," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah. Program ini menjadi bagian dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Menteri Maruarar membuat sejumlah pendekatan mengadakan rumah untuk rakyat. Salah satu yang menyita perhatian publik adalah rencana menggunakan lahan-lahan sitaan kasus korupsi untuk program 3 juta rumah.

DALAM upaya menanggulangi masalah malnutrisi yang terus menggerogoti kualitas hidup masyarakat, program “Hari Pertama Makan Bergizi” diluncurkan dengan harapan besar.

Program ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang pada anak.

Meski digagas dengan semangat mulia, pelaksanaan hari pertama program ini menyisakan sejumlah tanda tanya.

Bagaimana kesiapan pemerintah, efektivitas implementasi di lapangan, serta keberlanjutan program ini menghadapi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat?

Sebelum masuk lebih jauh, penting untuk mencatat bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.

Program makan bergizi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Namun, seperti banyak kebijakan lainnya, tantangan teknis dan struktural di lapangan sering kali menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara kritis beberapa aspek penting dari pelaksanaan program ini, mulai dari kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, hingga relevansi kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program “Hari Pertama Makan Bergizi” adalah kesiapan infrastruktur dan logistik.

Program ini melibatkan distribusi pangan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sering kali sulit dijangkau.

Pada hari pertama pelaksanaan, laporan dari beberapa wilayah menunjukkan adanya keterlambatan distribusi akibat minimnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku logistik.

Hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan awal yang seharusnya mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut.

Selain itu, kualitas dan keberagaman pangan yang didistribusikan juga menjadi sorotan. Di beberapa daerah, menu yang disediakan cenderung homogen dan kurang sesuai dengan kebutuhan gizi lokal.

Misalnya, distribusi bahan pangan berbasis gandum di wilayah pedalaman yang lebih akrab dengan umbi-umbian menjadi bukti kurangnya sensitivitas program terhadap konteks budaya dan kebiasaan makan masyarakat.

Kritik ini memperlihatkan perlunya pendekatan berbasis data lokal dalam menyusun menu dan strategi distribusi agar program ini benar-benar efektif dan inklusif.

Tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program ini. Sayangnya, pada hari pertama, tampak adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat penerima manfaat.

Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan program ini, sehingga muncul resistensi, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah.

Hal ini menandakan bahwa edukasi dan sosialisasi belum menjadi prioritas dalam desain program.

Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program masih minim. Padahal, pelibatan komunitas lokal dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan distribusi lebih merata.

Misalnya, kader kesehatan atau tokoh masyarakat dapat dilibatkan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak hanya memperlancar pelaksanaan, tetapi juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi.

Keberlanjutan dan relevansi kebijakan

Keberlanjutan menjadi isu krusial dalam program ini. Apakah program “Hari Pertama Makan Bergizi” hanya akan menjadi proyek jangka pendek yang penuh seremonial, ataukah mampu menjadi katalisator perubahan jangka panjang?

Pada hari pertama, terlihat bahwa fokus pemerintah lebih banyak pada pencitraan ketimbang membangun pondasi yang kokoh untuk keberlanjutan program.

Anggaran yang besar memang disediakan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana program ini akan terus didanai dan dikelola di masa depan.

Lebih jauh, relevansi kebijakan ini terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat juga patut dipertanyakan.

Dalam konteks masyarakat miskin yang sehari-hari berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah program ini cukup responsif terhadap akar masalah?

Ketergantungan pada bantuan pangan tanpa upaya pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan siklus ketergantungan baru.

Sebaliknya, pendekatan holistik yang mencakup pelatihan keterampilan, pemberdayaan perempuan, dan penguatan sistem pangan lokal dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Hari pertama pelaksanaan program “Makan Bergizi” memberikan gambaran awal tentang peluang dan tantangan yang dihadapi.

Meski banyak kekurangan yang ditemukan, tidak dapat disangkal bahwa program ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif jika dirancang dan dilaksanakan dengan lebih baik.

Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menjadikan kritik sebagai pijakan untuk perbaikan.

Ke depan, kesuksesan program ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik pangan bergizi dapat didistribusikan, tetapi juga seberapa mampu program ini menjadi titik awal perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen kuat dan pendekatan inklusif, “Hari Pertama Makan Bergizi” dapat menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.

Sejumlah negara lebih dahulu punya program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak seperti yang diprioritaskan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Hari ini, Senin (6/1), pemerintah Indonesia meluncurkan uji coba gratis di beberapa wilayah.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi mengatakan tidak ada standar menu dalam program MBG.

Dia menyebut yang ada yakni standar gizi, standar higienitas, dan standar tata kelola limbah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, kata dia, protein susu bisa digantikan yang lain.

"Hari ini saya lihat ada tahu, dan juga ada dada ayam, itulah pemenuhan gizi untuk proteinnya yang bisa saja besok berganti susu, misalnya ayamnya besok enggak dada, cuma sayap, ada susu," kata Dedek saat meninjau makan bergizi gratis di Jakarta Barat, Senin (6/1).

Berikut daftar negara yang punya program makan siang gratis:

Spanyol memberikan program makan gratis ke anak-anak bagi mereka yang tinggal di panti asuhan hingga penyandang difabel.

Dalam laporan Institut Penelitian Sosio-Ekonomi Luxembourg berjudul "Makanan sekolah gratis untuk semua anak miskin di Eropa: Target penting dan terjangkau?" melaporkan Spanyol memerlukan anggaran sekitar €502 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.

Portugal memberikan makan gratis untuk anak-anak yang tinggal di rumah tangga dengan pendapatan rendah atau penyandang difabel.

Selama masa libur, pemerintah juga tetap memberi makanan gratis untuk anak-anak.

Per tahun, Portugal menggelontorkan dana hingga 5,9 juta euro atau sekitar Rp100 miliar.

Prancis juga memiliki program makan siang dengan memberikan subsidi.

Namun, negara itu tak sepenuhnya memberi makanan gratis di seluruh negara bagian.

Hanya ada sekitar 50 dari 35.000 kota yang mendapat bantuan makan siang gratis. Jumlah bantuan bergantung pendapatan wilayah.

Menurut rencana aksi kemiskinan wilayah pada 2017, pemerintah akan mensubsidi makanan gratis dengan tiap makanan seharga 1 euro atau sekitar Rp16.900.

Per tahun, Prancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar Rp25 triliun.

Singapura juga memiliki program makan gratis bagi anak-anak. Namun, ini berlaku untuk kalangan tertentu.

Terdapat sejumlah syarat untuk bisa menikmati program makan siang gratis di Singapura.

- Rumah tangga dengan penghasilan di bawah $1.900 atau sekitar Rp22 juta- Semua saudara kandung yang sekolah di SD negeri atau pra-sekolah harus mengikuti program makan gratis.- Anak-anak harus menjadi pelajar dari sekolah di bawah naungan Kementerian Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Singapura.

Pelajar di sekolah internasional tak bisa mendapat program makan siang gratis. Biasanya sekolah tersebut dikelola pihak swasta, dikutip dari Cudy.co.

Malaysia juga memiliki program makan gratis untuk anak-anak.

Menurut laporan Straits Times sekitar 4.000 siswa dari 100 sekolah di Malaysia diberikan makanan gratis sebelum kelas dimulai.

Menurut rencana program Kementerian Pendidikan, pelajar yang masuk sekolah pagi akan mendapat sarapan gratis pada pukul 07.00-07.30.

Sementara itu, untuk pelajar yang masuk siang akan mendapat makna siang pada pukul 12.30 hingga 14.00.

Langkah tersebut merupakan realisasi dari program makan gratis pelajar miskin untuk anak-anak SD yang direncanakan pada 2019.

Malaysia pertama kali menerapkan program makan siang gratis pada 1979.

Mereka yang bisa mendapat manfaat program baru itu yakni pelajar sangat miskin, anak-anak penyandang difabel, masyarakat ada dan pelajar kurang mampu di SD.

Tahap pertama program ini menelan biaya RM22 juta atau Rp72 miliar yang melibatkan anak-anak dari kelompok B40 atau Bottom 40.

Kelompok B40 rata-rata pendapatan rumah tangga lebih rendah dari RM3,000 per bulan.Pemerintah Malaysia telah mengalokasikan dana hingga RM289 juta atau sekitar Rp949 miliar untuk program tersebut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) hari ini.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa realisasi program ini tidak menunggu 100 hari kerja Pemerintah, atau hanya perlu waktu 78 hari setelah Prabowo menjadi Presiden.

“Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui,” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Minggu (5/1/2025).

Pada Senin hari ini, pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Hasan mengungkapkan bahwa ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN.

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” kata Hasan.

Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada pekan ini.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.

Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini, dan jumlah tersebut akan terus meningkat setiap harinya.

“Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah,” kata Hasan.

Upaya beri kehidupan layak

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, Kepala Negara bilang, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar dia.

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen dari Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Presiden pun menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

"Kick off" untuk 3 juta penerima

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyebut ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu, 4 Januari 2024.

Dedek menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 SPPG di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggung jawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara itu, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati, mengatakan lebih dari 3 juta penerima MBG itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

Jumlah penerima MBG akan ditingkatkan secara bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita.

"Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," lanjutnya.

Beberapa kota belum gelar MBG

Sementara itu, ada beberapa daerah yang belum melaksanakan distribusi MBG pada hari ini, salah satunya adalah Kota Salatiga.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Nunuk Dartini, menjelaskan bahwa belum dimulainya MBG tersebut lantaran masih menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program tersebut.

"Salatiga belum melaksanakan, perintah resmi belum ada," ungkap Nunuk saat dihubungi, Minggu kemarin.

"Kalau sudah ada petunjuk dan perintah, kita siap melaksanakan. Petunjuk tersebut sebagai dasar untuk melangkah," kata Nunuk.

Terpisah, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani, menyampaikan bahwa MBG belum dilaksanakan di tempatnya lantaran masih dalam tahap persiapan.

Mengenai anggaran MBG dari APBD Kota Salatiga, Yasip menyatakan Pemerintah Kota Salatiga tidak mengalokasikan.

"Masih ada yang perlu disiapkan, termasuk dapur umumnya. Kita masih menunggu," kata Yasip.

"Termasuk dari anggaran, kita belum menganggarkan. Masih menunggu dari pusat," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, Kabupaten/Kota se-Bali juga belum mendapatkan juknis penyelenggaraan MBG tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memulai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 26 provinsi pada hari Senin (6/1/2025) besok.

Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak yang bertanggungjawab terhadap suksesnya program tersebut telah melakukan persiapan untuk memastikan program andalan Prabowo itu berjalan lancar.

Adapun, BGN telah menyiapkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur. SPPG merupakan unit pelaksana program MBG yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025," ucap Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Tersebar di Wilayah Indonesia

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Program Makan Bergizi Gratis memang bakal diluncurkan mulai Senin (6/1/2025). Adapun, 190 dapur yang disiapkan ini sejatinya lebih sedikit dibandingkan rencana awal.

Sebelumnya, BGN mengeklaim akan menyiapkan 937 titik dapur di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong keberadaan dapur di setiap kabupaten dan kecamatan di Tanah Air.

Tidak Hanya Jawa

Dia menegaskan sebaran dapur untuk mendukung program MBG tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Nantinya, keberadaan 937 dapur ini justru akan mendominasi di luar Pulau Jawa.

“Tanggal 6 rencananya [akan ada] 937 dapur di seluruh Indonesia. Yang banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasarannya,” kata Lalu saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (2/1/2025) lalu.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, untuk tahap awal, setiap dapur ditargetkan untuk bisa memproduksi sebanyak 3.000–3.500 porsi paket makan bergizi.

Adapun, sasaran pemenuhan gizi ini ditargetkan untuk 3 juta orang di tahap awal. Perinciannya, untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA Sederajat, dan santri. Di samping itu, program makan bergizi gratis ini juga menyasar anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, serta ibu hamil dan menyusui.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.

Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.

"Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.

3 juta penerima makan bergizi gratis

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.

"Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari," kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.

Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.

Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.

"Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima," ungkap Adita. "Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi," kata dia.

Anggarap makan bergizi gratis Rp 71 Triliun

Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.

Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.

Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.

Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.

"Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat," kata Adita.

Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.

"Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis," kata Adita.

Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

"Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Skema pemberian makan bergizi gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.

Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.

Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).

Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.

Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," kata Prabowo.

Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuh dia.

Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.

Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.

“Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih 'kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.

“Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.

KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pada tahap awal program makan bergizi gratis akan menyasar tiga juta penerima manfaat.

Dilansir dari Kontan.co.id (4/1/2025), penerima makan bergizi gratis tahap awal terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Targetnya tiga juta orang di tahap awal sasaran,” terang Lalu di kantornya.

Untuk menunjang pelaksanaan makan bergizi gratis, Lalu mengatakan pada tahap awal telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum.

Setiap dapur ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 3.000-33.500 paket makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa dapur umum tersebut tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia.

“Paling banyak di luar Jawa di daerah yang masih kekurangan gizi dan kategori miskin yang perlu dibantu, itu sasarannya,” jelasnya.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengumumkan pemerintah akan melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025.

Makan Bergizi Gratis 6 Januari

“Pelaksanaan (makan bergizi gratis) 6 Januari. Kementerian kita memang bertugas untuk membantu,” terang Budi Arie, yang menyampaikan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Program makan bergizi gratis akan melibatkan peran desa, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk mendukung program unggulan sepanjang tahun 2025.

Tambahan informasi, program makan bergizi gratis merupakan salah satu inisiatif utama yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir November 2024, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para buruh.

Pemerintah sebelumnya menerapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis Rp 15.000 per porsi, namun setelah perhitungan, anggaran tersebut diturunkan menjadi Rp 10.000 per porsi.

“Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” jelas Prabowo dalam konferensi pers pada 29 November 2024.

Sumber:

nasional.kontan.co.id

KOMPAS.com (Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Jessi Carina)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 mendatang. Untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, 937 dapur disiapkan.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan dikutip detikFinance, Jumat (3/1/2025).

Iwan menyebut sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"(Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya," tuturnya.

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah