Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," jelasnya saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Khusus untul wilayah Papua, batas penghasilan yang ditetapkan untuk tergolong sebagai MBR yakni masyarakat yang beroenghasilan Rp7,5 juta per bulan (single). Apabila telah menikah, pendapatan maksimal yakni Rp10 juta.

Sementata untuk di luar Papua, masyarakat yang masuk klasifikasi MBR yakni yang berpenghasilan maksimal Rp7 juta (single) dan Rp8 juta (menikah).

"Ditambah lagi ada kriteria luas bangunannya. Luas bangunan ini maksudnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bebas BPHTB itu sebesar 36 meter persegi, kalau rumah sewadaya luas bangunan 48 meter persegi. Nah, itulah kriterianya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan BPHTB pembelian rumah kala menjabat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo. Dia menjelaskan, usulan penghapusan BPHTB itu telah direkomendasikan kepada pemerintahan terpilih.

“BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024).

Hashim menjelaskan, wacana penghapusan pajak tersebut dilakukan guna mendongkrak daya beli masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan RI juga dapat naik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku bangga atas disepakatinya surat keputusan bersama (SKB) Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait kebijakan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kebijakan ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat.

"Saya betul-betul sedih, tapi juga bangga kita mampu ternyata mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat pada saat baru 40 hari pemerintah ini berjalan," kata Maruarar dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menandatangani SKB tersebut, Senin (25/11/2024).

Ia pun berharap, ke depannya pemerintahan ini semakin banyak melahirkan kebijakan yang pro rakyat.

Dia mengingatkan bahwa visi misi Presiden Prabowo adalah gotong royong untuk rakyat. Visi misi itu, jelas Ara, harus dilakukan dengan baik dan kompak oleh seluruh menteri Presiden.

"Karena visi misi beliau adalah Gotong Royong untuk rakyat, dan juga kompak menjadi super tim membangun bangsa Indonesia," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Maruarar juga menyampaikan bahwa kebijakan tiga juta rumah ini adalah hasil kerja tim dan bukan kerja orang per orang.

Dalam kesempatan ini, ia turut menyampaikan kesediaan Kementerian PKP untuk membantu membuatkan rumah bagi para aparatur sipil negara (ASN) pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian PU, apabila diperlukan.

"Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," ujar Ara disambut tepuk tangan meriah seluruh peserta dari ASN Kemendagri maupun Kementerian PU.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah," tambahnya.

Ia menyatakan kembali kesiapan jajaran PKP untuk membantu hal tersebut. Dengan begitu, menurutnya, Kementerian PKP pun merasa bahagia karena bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Jakarta -

Pemerintah telah resmi menghapus retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu disebut mulai berlaku bulan depan.

Awalnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanyakan kapan aturan tersebut bisa berlaku. Ia bertanya apakah aturan tersebut sudah bisa berlaku pada Januari 2025 kepada Menteri Dalam Negri Tito Karnavian.

Kemudian, Tito menjawab aturan tersebut bisa berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/das)

Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Peraturan ini dalam rangka mempermudah program 3 juta rumah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghapusan pajak tersebut akan berbentuk Peraturan Kepala Daerah mengenai pembebasan BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sekali lagi (pemerintah) menghapuskan BPHTB serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian mempercepat untuk persetujuan bangunan gedung keluar dalam waktu 10 hari," kata dia di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Dia pun mewanti-wanti pemerintah daerah untuk tidak menyalahgunakan keputusan tersebut untuk kongkalikong dengan pengembang. Dia menekankan, peraturan ini diputuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan berpenghasilan menengah atau tinggi.

"Harus dipelajari betul. Jangan sampai salah kongkalikong dengan pengembang, itu rumah bagi masyarakat menengah bukan rendah, atau berpenghasilan tinggi tetapi kemudian seolah olah berpenghasilan rendah supaya bea nol, akibatnya PAD berkurang,"tegasnya.

Keputusan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan keputusan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tiga menteri yang menyepakati peraturan tersebut yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

(ada/fdl)

Jakarta -

Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) resmi dilakukan. Ada kriteria rumah MBR agar bisa menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, kriteria rumah MBR yang bisa bebas PBG dan BPHTB sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
22/Kpts/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya atau bedah rumah.

Untuk rumah tapak dan rumah susun maksimal luasnya 36 meter persegi (m2). Sementara itu, untuk rumah swadaya maksimal luasnya 48 m2.

Ada juga kriteria MBR dalam hal penghasilan. Besaran penghasilan MBR untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 8.000.000 per bulan.

Bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya untuk kategori Tidak kawin maksimal sebesar Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal sebesar Rp 10.000.000 dan kategori satu orang Peserta Tapera maksimal sebesar Rp 10.000.000.

"Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Sebagai infotmasi, hari ini telah berlangsung penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

(abr/zlf)

IDXChannel – Sejumlah perumahan elite di Jakarta kerap menarik perhatian. Pasalnya, hunian mewah ini memiliki harga yang sangat mahal.

Memiliki rumah di kawasan perumahan elite tentunya merupakan mimpi banyak orang. Selain bernilai investasi tinggi, properti di kawasan elite di Jakarta ini juga memiliki nilai prestise tersendiri. Apalagi, beberapa perumahan elite di Jakarta dikenal sebagai kawasan bergengsi yang harga jualnya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Bagi Anda yang tertarik, berikut ini IDXChannel menyajikan daftar perumahan elite di Jakarta yang bisa Anda jadikan referensi saat mencari hunian impian.

Daftar Perumahan Elite di Jakarta

Beberapa kawasan perumahan elite di Jakarta yang menawarkan kemewahan dengan fasilitas lengkap dan posisi strategis antara lain sebagai berikut.

1. Pondok Indah, Jakarta Selatan

Pondok Indah sudah lama dikenal sebagai kawasan perumahan elite di Jakarta. Kawasan perumahan ini bahkan kerap disebut sebagai Beverly Hills-nya Indonesia. kawasan ini, Anda dapat menemukan perumahan yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti perbelanjaan kelas atas, pusat pendidikan, area perkantoran, hingga pusat hiburan. Adapun harga tanahnya di kawasan ini mulai dari Rp40 jutaan per meter persegi. Sementara itu, untuk harga rumah dengan luas paling kecil di kawasan ini mencapai Rp5 miliar dan paling besar dengan ukuran mencapai 1 hektare harganya mencapai Rp1,3 triliun.

2. Menteng, Jakarta Pusat

Kawasan perumahan elite di Jakarta berikutnya terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Perumahan di kawasan ini kerap menjadi pilihan favorit para pejabat hingga konglomerat. Perumahan di kawasan Menteng dilengkapi dengan fasilitas umum yang super lengkap, mulai dari mal Grand Indonesia dan Plaza Indonesia sampai rumah sakit internasional.

Kawasan ini juga sangat strategis karena dekat dengan Stasiun Gambir dan Masjid Istiqlal. Hal inilah yang membuat harga rumah di kawasan ini sangat fantastis, mulai dari Rp10 miliar hingga ratusan miliar tergantung ukuran.

3. Kemang, Jakarta Selatan

Kawasan perumahan elite berikutnya terletak di Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan ini kerap jadi pilihan bagi ekspatriat karena lokasinya strategis dan berdekatan dengan kawasan hiburan serta bisnis.
Fasilitas umum yang tersedia di kawasan elite ini antara lain pusat perbelanjaan Lippo Mall Kemang, berbagai macam coffee shop, sampai outdoor space seperti Como Park. Harga rumah di salah satu kawasan perumahan elite di Jakarta ini berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp25 miliar.

4. Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara

Pantai Indah Kapuk (PIK) adalah kawasan perumahan elite yang terletak di Jakarta Utara. Kawasan ini terkenal dengan fasilitas modern, infrastruktur yang terencana, dan daya tarik gaya hidup urban yang mewah.

Kawasan ini sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Tangerang serta mendapatkan akses tol langsung menuju Bandara Soekarno Hatta. Tak heran, lokasi ini kerap jadi pilihan hunian para pengusaha. Rata-rata harga rumah di kawasan ini berkisar antara Rp2 miliar hingga Rp30 miliar tergantung ukuran.

5. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Selain di Pantai Indah Kapuk (PIK), kawasan perumahan elite di Jakarta Utara lainnya yakni di daerah Kelapa Gading. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah perumahan elite. Lokasinya yang tidak terlalu jauh dari tengah kota membuat banyak orang kaya yang mencari hunian di daerah ini. Rata-rata harga hunian di Kelapa Gading mulai dari Rp3 miliar hingga Rp20 miliar, tergantung dari luas bangunannya.

Itulah sederet daftar perumahan elite di Jakarta yang dilengkapi dengan fasilitas super lengkap dan lokasi yang strategis. Tak heran, harganya pun selangit.

Jakarta -

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

(abr/zlf)

Jakarta: Purwakarta merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Purwakarta Kota serta berjarak kurang lebih 80 km sebelah tenggara Jakarta dan 44 km sebelah barat laut Bandung.

Kota ini dijuluki sebagai kota pensiun karena suasananya yang tenang dan jauh dari hiruk piruk kota sehingga cocok dijadikan sebagai tempat tinggal. Ada banyak pilihan rumah dengan berbagai tipe dan harga.

Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp150 juta. Jika kamu mencari rumah di Kab Purwakarta, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kab Purwakarta

Perumahan subsidi di Kab Purwakarta. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Ratu Campaka Asri

Perumahan yang satu ini berada di Campakasari, Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Arta Pelago Properti ini memiliki 263 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 34,2 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap rangka kayu, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Bukit Jatiluhur Asri

Perumahan yang terletak di Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat ini dibangun oleh Tiga Pilar Griya Pratama. Ada 217 rumah yang tersedia dengan Harga Rp150 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan metalroof, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu belah.

3. Graha Kirana Campakasari

Perumahan selanjutnya berada di Campakasari, Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Dika Bangun Pratama ini memiliki 181 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp162 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap spandek, dinding batako plester, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Munjuljaya Residence

Perumahan subsidi yang berada di Ciseureuh, Purwakarta, Kab Purwakarta, Jawa Barat ini dibangun oleh Propertindo Kreasi Utama. Ada 147 rumah yang tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan rangka atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu kali.

5. Benteng Mutiara Mas IV

Perumahan terakhir berada di Campaka, Kab Purwakarta, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Lan Sena Jaya ini memiliki 76 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

TANGERANG - Sebanyak 1.687 warga di Perumahan Garden City, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang terdampak akibat jebolnya Tanggul Leduk usai hujan deras yang melanda sejak Sabtu (23/11/2024).

"Tercatat 1.687 warga terdampak atau sekitar 600 KK yang sudah dievakuasi petugas," kata Camat Periuk Nanang Kosim, Minggu (24/11/2024).

?Sebagian mengungsi di kerabat terdekat, di tiga posko pengungsian, dan sebagian bertahan di rumah dengan ketinggian air 30 cm,? sambungnya.

Warga yang mengungsi di posko pengungsian telah mendapatkan logistik dan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan.

"Semua bantuan makan dan logistik sudah disalurkan, kesehatan warga juga terpantau aman oleh Dinkes," ujarnya.

Kepala DPUPR Kota Tangerang Taufik Syahzaeni menuturkan saat ini pihaknya telah menerjunkan 90 personel untuk memasang kisdam dan pagar bambu dari jebolnya tanggul sepanjang 10 meter.

"Sambil menunggu proses kisdam yang dimaksimalkan atau diperbaiki, kami juga sudah menyiapkan 15 pompa air di sepanjang tanggul Perumahan Garden City Periuk," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung program 3 juta rumah per tahun.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembiayaan program tersebut dilakukan melalui perbankan.

Namun, ekonom melihat ada peluang besar bagi multifinance untuk turut berperan dalam mempercepat pencapaian target tersebut, terutama dalam menjangkau masyarakat di segmen menengah ke bawah.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti peluang multifinance sebagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan perbankan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.

Padahal pihak yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).

Multifinance memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.

Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance agar tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi multifinance adalah keterbatasan likuiditas. Untuk itu, kerja sama antara multifinance dan perbankan bisa menjadi solusi strategis.

“Perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.

Huda mengatakan tidak perlu penempatan dana pemerintah, namun insentif mengenai aturan-aturan bisa dilakukan.

Sama seperti bank yang juga mendapatkan program serupa. Kebijakan ini bisa mencakup pengurangan batasan likuiditas multifinance yang mendukung pembiayaan ke segmen menengah ke bawah atau kemudahan akses likuiditas dari perbankan.

Skema KPR

Hingga saat ini, program perumahan rakyat sebagian besar didukung oleh perbankan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non-subsidi.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan hingga 2023, perbankan telah berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan lebih dari 1,2 juta rumah untuk masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF turut memberikan pandangan.

Direktur Keuangan & Operasional SMF, Bonai Subiakto mengatalan bahwa semakin banyak penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), semakin luas pula akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

“Multifinance membantu masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan, untuk mendapatkan akses pembiayaan guna memiliki rumah atau hunian yang lebih layak,” kata BonaiZ

SMF juga menyediakan skema pembiayaan khusus berupa refinancing bagi multifinance atas portofolio kredit perumahan yang mereka salurkan. Hingga September 2024, SMF telah menyalurkan Rp102,7 triliun kepada lembaga keuangan, termasuk Rp4,4 triliun kepada multifinance.

Dengan dukungan SMF melalui skema ini, multifinance diharapkan dapat lebih optimal dalam menjangkau segmen masyarakat yang sulit diakses perbankan, sehingga mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance yang mulai masuk ke pembiayaan perumahan tahun ini melihat bahwa program 3 juta rumah masih menjadi ranah perbankan saat ini.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono karena program tersebut masih bersifat jangka panjang.

Sementara BFI Finance, meskipun sudah masuk ranah ke pembiayaan rumah, tetapi ranahnya masih jangka pendek.

“Untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, biasanya ini menjadi ranahnya bank, bukan di perusahaan pembiayaan. Tentunya apabila ada program yang cocok, dan ada insentif yang diberikan pemerintah, tentunya BFI Finance akan siap mendukung,” kata Sudjono dalam Public Expose 2024 yang digelar secara daring pada Kamis (21/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa 30 rusun tersebut dapat mulai fungsional pada tahun ini.

“Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” jelasnya saat ditemui di lokasi Hunian Tetap (Huntap) III Babakan Karet, Cianjur Kamis (21/11/2024).

Adapun, konstruksi rusun ASN itu mundur dari target yang ditetapkan. Di mana, semula pemerintah menargetkan sebanyak 47 rusun ASN di IKN dapat rampung sepenuhnya pada 2024.

Iwan menjelaskan, konstruksi yang tak berjalan sesuai target itu terjadi lantaran sempat tertunda oleh adanya persiapan dan pelaksanaan seremoni HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.

“Secara fungsional tahun ini [harusnya sudah selesai 47 tower]. Tapi secara konstruksi dan macam-macamnya karena kemarin ada penundaan dan sebagainya, penggunaan dan sebagainya [jadi tertunda],” tambahnya.

Lebih rinci, pada 2025 Kementerian PKP bakal melanjutkan sebanyak 21 tower rusun ASN dan Hankam di IKN.

“Tahun depan tambah 4 lagi kan untuk hunian TNI tambah 4 [dari semula sisa 17 tower] lagi sudah nambah kontrak [jadi total menjadi 51 tower ASN dan Hankam],” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP menjelaskan bahwa pembangunan 47 Tower Rusun ASN dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Di mana, saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sebesar 78,88% dan akan dilanjutkan pada tahun 2025.

Perinciannya, enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 81,29% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 65,02%.

Kemudian, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 73,53%. Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 78,34%, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 74,83%.

Terakhir yakni ada Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres konstruksi saat ini telah mencapai 82,2%.

Bisnis.com, JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Pramono Anung dan Rano Karno, Chico Hakim menyayangkan pernyataan Menteri Perumahan Maruarar Sirait, bicara hal sensitif suku agama dan ras (SARA) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, di tengah-tengah masa kampanye, di mana pasangan calon (paslon) sangat menghindari dan mengingatkan pada pendukung untuk menjauhkan hal-hal yang bisa menyinggung SARA. Namun, tindakan tercela itu justru dilakukan Maruarar Sirait.

“Sayang sekali pejabat negara membawa politik identitas di Pilkada Jakarta. Ini sangat kami sayangkan,” kata Chico Hakim kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).

Chico mengatakan, pada saat semua unsur kekuatan peserta Pilkada Jakarta 2024 berkampanye tanpa membeda-bedakan antara suku agama ras, tetapi pernyataan SARA justru datang dari seorang pejabat negara.

“Harapan kami pernyataan pejabat ini tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama, baik mayoritas maupun minoritas. Sehingga kampanye dan pemilu ini bisa berlangsung damai sampai akhir tanpa ada polarisasi,” ujarnya.

Selain menyayangkan pernyataan SARA yang dilontarkan Maruarar Sirait, Chico juga mengimbau kepada semua pihak siapa pun itu, termasuk para pejabat negara khususnya, untuk menghindari hal-hal yang bisa memecah belah bangsa.

“Kami juga berharap Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung juga jujur dan adil. Harapan ini juga kami tujukan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintahan agar dapat bersikap netral, tidak memihak pada siapa pun juga calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta,” pungkas Chico Hakim.